Minggu, 03 Maret 2013

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JILID-2




BAGIAN KETUJUH
Tentang lembaran cek dan cek yang hilang.
     226. Kecuali cek2 bawa (aan toonder), tiap2 cek yang dikeluarkan disuatu negara untuk dibayar dilain negara, atau didaerah seberang dari negara yang sama dan sebaliknya, ataupun dikeluarkan untuk dibayar didaerah sebrang yang sama, cek itupun bisa ditarik dalam beberapa lembar yang sama bunyinya. Apabila suatu cek itu ditarik dalam beberapa lembar, maka semua lembaran itu didalam teks alas-haknya harus dibubuhi nomor, tiap2 lembaran mana dalam hal ketiadaan nomornya harus dianggap sebagai sebuah cek tersendiri.
     227. Pembayaran atas satu saja dari lembaran2 itu, mengakibatkan pembebasan, pun sekiranya tidak telah diperjanjikannya, bahwa pembayaran itu mentiadakan kekuatan lembaran lainnya.
     Endosan yang telah menyerahkan lembaran2 itu kepada beberapa orang, sepertipunsemua endosan yang kemudian, mereka itu terikat karena semua lembaran yang memuat tandatangan mereka dan yang tidak telah diserahkannya.
     227a. Tiap2 orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia dulu pemegangnya, iapun tak bisa meminta pembayaran dari tertarik, melainkan dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tigapuluh tahun.
    227b. Tiap2 orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia dulu pemegangnya dan yang telah tiba pada haribayarannya dan, seberapa perlu telah memprotes pula, iapun hanya bisa melaksanakan haknya kepada penarik dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tigapuluh tahun.
  
BAGIAN KEDELAPAN
Tentang perubahan2
    227b. Tiap2 orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia dulu pemegangnya dan yang telah tiba pada haribayarannya dan, seberapa perlu telah memprotes pula, iapun hanya bisa melaksanakan haknya kepada penarik dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tigapuluh tahun.
        228. Dalam hal diadakannya perubahan sesuatu cek dalam teksnya, mereka yang setelah perubahan itu menaruh tandatangannya pada cek tersebut, terikat karena cek yang telah diubah itu; mereka yang sebelum perubahan telah menaruh tandatangannya pada cek tersebut, merekapun terikat menurut teks aslinya.
 
BAGIAN KESEMBILAN
Tentang daluwarsa
    228a. Dengan tak mengurangi ketentuan2 pasal berikut, tiap2 perutangan berdasarkan sesuatu cek hapus karena segala upaya pembebasan utang tercantum dalam Kitab Undang2 Hukum Perdata.
    229 Segala tuntutan regres dari pemegang kepada para endosan, kepada penarik dan kepada semua debitur-cek lainnya hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu selama enam bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukannya.
     Segala tuntutan regres bertimbal-balik diantaranya berbagai debitur-cek yang berkewajiban membayar cek itu, hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu selama enam bulan terhitung mulai hari debitur cek yang bersangkutan guna memenuhi wajib regresnya membayar cek tersebut, atau mulai hari ia sendiri digugat dimuka pengadilan.
     Daluwarsa tersebut pada ayat kesatu dan kedua tidak bisa diupaya gunakan oleh penarik, apabila dan seberapa jauh uang persediaan tidak telah dipersediakan olehnya, dan tidak bisa diupaya gunakan pula oleh penarik atau para endosan yang kiranya telah memperkaya dirinya secara tidak adil, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1967 Kitab Undang2 Hukum Perdata.
  
    229a. Pencegahan daluwarsa hanya berlaku terhadap orang yang terhadapnya perbuatan pencegahan itu dilakukannya.
     Dengan menyimpang dari pasal 1987 dan 1988 Kitab Undang2 Hukum Perdata, segala daluwarsa yang dibicarakan dalam pasa yang lalu, berlaku juga terhadap mereka yang belum dewasa, dan mereka yang berada didalam pengampuan, sepertipun antara suami isteri, kesemuanya itu dengan tak mengurangi hak para belum dewasa dan mereka yang ada didalam pengampuan tadi untuk menuntut wali atau pengampu mereka.
   
 
BAGIAN KESEPULUH
Ketentuan2 umum
     229a. bis. Dengan bankir, tersebut dalam Bagian2 tertentu yang lalu dari bab ini, ang disamakannya ialah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang2 lain.
     229b. Pengunjukan dan protes sesuatu cek tidak bisa berlangsung melainkan pada suatu hari kerja.
     Apabila hari terakhir dari tenggang-waktu yang ditetapkan oleh undang2 guna melakukan perbuatan2 berkenan dengan cek itu, yaitu guna pengunjukan dan guna pembuatan protes atau pernyataan yang sepadan, hari itupun hari raya menurut undang2, maka tenggangwaktu itu harus diperpanjang sampai dengan hari kerja pertama berikut akhir tenggangwaktu. Semua hari raya yang jatuh diantaranya termasuk juga dalam perhitungan tenggangwaktu.
     229b. bis. Yang dianggap sebagai hari raya dalam arti menurut Bagian ini ialah : hari Minggu, hari Tahan baru, hari Kristen yang kedua dari Paskah dan dari Pantekosta, hari Natal kedua-duanya dan hari Mi'rad, sepertipun semua hari raya lainnya yang tiap2 tahun tiba kembali dan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Penetapan tanggal dari semua hari raya yang dimaksudkan dalam pasal ini kecuali hari Minggu, dilakukan dengan surat-ketetapan yang tiap2 tahun, sebelum tahun yang bersangkutan mulai, dimuatkan dalam Berita Negara,dalam ketetapan mana, apabila sesuatu hariraya jatuh pada hari Minggu, tanggal hari raya itu bisa ditetapkan pada hari Senin berikutnya.
    229c. Dalam tiap2 tenggang-waktu tertera dalam Bagian2 yang lalu dari bab ini, tidaklah termasuk hari mulai berjalannya tenggang-waktu itu.
     229d. Tiada suatu hari penangguhan pun, baik penangguhan karena undang2, maupun penangguhan demi keputusan Hakim diperbolehkannya.
 
BAGIAN KESEBELAS
Tentang kwitansi dan promes-bawa.
(aan toonder)
     229c. Tiap2 kwitansi dan promes-bawa harus memuat tanggal yang tepat dari penerbitannya semula.
     229f. Penerbit semula daripada tiap kwitansi bawa yang harus dibayar oleh pihak ketiga, iapun terhadap setiap pemegang atas pembayarannya bertanggung jawab selama duapuluh hari setelah hari tanggalnya, hari tanggal mana tidak-termasuk didalamnya.
     229g. Tanggungjawab penerbit semula sementara itu terus berjalan, kecuali olehnya dibuktikannya, bahwa selama waktu yang ditentukan dalam pasal yang lalu, uang persediaan sebesar jumlah uang kwitansi yang diterbitkan itu, telah disediakannya pada orang, atas diri siapa kwitansi diterbitkannya.
     Penerbit semula, atas ancaman hukuman tanggungjawabnya akan terus berjalan, iapun harus berikan dan serahkan kepada pemegang, tuntutannya atas uang persediaan yang pada hari bayarnya telah disediakannya pada orang atas diri siapa kwitansi itu diterbitkannya, yaitu tuntutan sebesar jumlah uang kwitansi, dan ia atas biaya si pemegang harus berikan kepadanya segala bukti yang diperlukan guna menguatkan tuntutan tersebut. Apabila penerbit semula dinyatakan pailit, maka para pengampu dalam harta pailitnya harus memenuhi kewajiban2 yang sama, kecuali mereka itu lebih suka mengakui si pemegang sebagai penggugat sampai jumlah uang kwitansi.
     229h. Selainnya penerbit semula, tiap2 orang yang pernah menggunakan surat tersebut sebagai pembayaran, selama enam hari semenjak penggunaan itu, hari penerbitnya tak termasuk didalamnya, tetap bertanggung jawab terhadap mereka yang telah menerimanya darinya.
    229i. Pemegang sesuatu promes-bawa harus menagih pembayarannya dalam waktu enam hari setelah hari surat itu diterimanya sebagai pembayaran, hari tersebut tidak terhitung didalamnya, dan apabila tidak dibayarnya, dalam waktu yang sama setelah itu, iapun harus mengunjukkannya untuk dicabut, kepada orang yang memberikannya kepadanya sebagai pembayaran, kesemuanya itu atas ancaman hukuman akan kehilangan hak tagihannya kepada orang tersebut, namun dengan tak mengurangi haknya terhadap orang yang menandatangani promes itu.
     Apabila didalam promes itu disebutkan hari ia harus dibayarnya, maka tenggang waktu enam hari tadi baru mulai berjalan satu hari setelah hari pembayaran yang disebutkan itu.
     229j. Apabila hari terakhir dari sesuatu tenggang-waktu, tentang mana dalam bagian ini diadakan sesuatu ketentuan, jatuh pada suatu hari raya menurut undang2 dalam arti menurut pasa 229 bis, maka kewajiban dan tanggung-jawab terus berjalan sampai dengan hari pertama berikutnya yang bukan hari raya menurut undang2.
     229k. Semua gugatan terhadap para penerbit surat2 tersebut dalam Bagian ini, atau terhadap mereka yang selainnya penerbit semula, telah menggunakan surat tersebut sebagai pembayaran, semua itu hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu selama enam bulan terhitung mulai hari penerbitan semula.
     Daluwarsa yang dimaksudkan oleh ayat yang lalu tidak bisa diupayagunakan oleh penerbit, apabila dan seberapa jauh dana tidak telah dipersediakan olehnya, pun tidak bisa diupayagunakan oleh penerbit atau mereka, yang selain penerbit semula menggunakan surat itu sebagai pembayaran, seberapa jauh mereka itu telah memperkaya dirinya secara tidak adil; kesemuanya itu dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 1967 Kitab Undang2 Hukum Perdata.
     Terhadap segala kedaluwarsaan tersebut dalam pasal ini, berlakulah ayat kedua pasal 229a.
BAB KEDELAPAN
Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam
hal kepailitan.
     230. Dalam halnya barang2 bergerak telah dijual dan diserahkan, sedangkan harganya tidak telah dibayar sepenuhnya, maka dalam kepailitan si pembeli, berhaklah si penjual menuntut kembali barang2 tersebut, dengan mengindahkan ketentuan2 sebagai berikut.
     231. Untuk dapat melakukan hak penuntutan kembali itu diperlukan bahwa barang2 tersenut masih berada dalam keadaan yang sama sebagaimana barang2 itu telah diserahkannya.
     Pembuktian akan hal itu diperkenankan, biarpun barang2 tadi telah dikeluarkan dari bungkusannya, diganti bungkusannya atau dikurangi
    232. Barang2 bergerak, baik yang dijual dengan pembayaran kemudian, maupun yang dijual tanpa pengunduran waktu pembayaran, dapat dituntut kembali, apabila barang2 itu masih berada dalam perjalanan, baik didaratan maupun diperaian, atau apabila barang2 itu dalam ujudnya masih berada ditangannya si pailit, ataupun ditangannya seorang ketiga yang menguasai atau menyimpannya barang tersebut untuknya.
     Dalam hal kedua2-nya, maka penuntutan kembali ini hanyalah dapat dilakukan dalam jangkawaktu enampuluh hari, terhitung mulai hari barang tadi telah disimpan dibawah kekuasaan si pailit atau orang ketiga tersebut.
    233. Apabila si pembeli telah membayar harga pembelian sebagian, jika si penjual menuntut kembali seluruh barangnya, wajiblah ia mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada hartapailit.
     234. Apabila barang2 yang dijual itu hanya sebagian diketemukan dalam harta-pailit, maka pengembalian harus dilakukan menurut imbang dan selama dengan harga dari pada barang itu seluruhnya.
     235. Si penjual yang menerima kembali barang-barangnya, diwajibkan memberikan gantirugi kepada harta si pailit untuk segala apa yang telah dibayar atau yang masih wajib dibayar karena biaya2, upah pengangkutan, komisi, pertanggungan, kerugianlaut besar, dan segala apa pula yang telah dipergunakan untuk menyelamatkan barang2 dagangan tersebut.
     236. Apabila si pembeli dalam suatu surat wesel atau lain surat dagang telah mengakseptasi untuk harga penuh barang2 yang telah dijual dan diserahkan, maka penuntutan kembali tidak dapat dilakukan.
     Jika akseptasi itu dilakukan untuk sebagian saja dari pada uang harga yang terutang, maka penuntutan kembali dapat dilakukan, asal bagi harta si pailit diberikan jaminan untuk apa yang dapat dituntut dari padanya sebagai akseptasi tadi.
     237. Apabila barang2 yang dituntut kembali itu oleh seorang ketiga, dengan itikad baik, telah diterima sebagai tanggungan untuk suatu pinjaman uang, maka tetaplah si penjual berhak menunut kembali barang2-nya, namun sebaliknya ia diwajibkan membayar kepada si pelepas uang jumlah yang telah dipinjamkan, atau barang2 itu dengan bunga dan biaya yang terutang.
    238. Penuntutan kembali itu gugur, apabila barang2-nya, selama dalam perjalanan, atas faktur2 dan atas konosemen2 atau surat2 pengankutan, dengan itikad baik telah dibeli oleh seorang ketiga.
     Namun demikian si penjual-asal, dalam hal seperti itu adalah berhak untuk menuntut harga-beli, selama itu belum dilunasi, dari sipembeli, sampai sejumlah piutangnya, dan atas uang itu ia didahulukan sedangkan uang tersebut tidak boleh dicampur dengan harta si pailit.
     Ketentuan2 dari ayat yang lalu juga berlaku, apabila barang2 tadi, setelah berada dalam kekuasaan si pailit atau seorang yang bertindak atas namanya, dengan itikad baik, karena pembelian dan penyerahan, telah menjadi milik seorang ketiga.
     239. Para pengurus dalam suatu harta-pailit dapat mempertahankan barang2 yang dituntut kembali ini bagi harta tersebut, asal saja mereka melunasi kepada si penjual harga-beli yang olehnya telah diperjanjikan dari si pailit.
    240. Selama barang2 bergerak yang telah diberikan dalam komisi, dalam ujudnya masih berada ditangannya komisioner yang telah jatuh pailit, atau ditangan seorang ketiga yang menguasai atau menyimpannya untuknya, maka barang2 itu dapat dituntut kembali oleh si pemberi komisi, dengan mengindahkan kewajiban sebagai yang diterangkan dalam pasal 235.
     Hak menuntut kembali seperti itu berlaku terhadap harga-beli barang2 yang telah diberikan dalam komisi dan yang telah dijual dan diserahkan oleh komisioner tersebut, sekadar harga-beli itu belum dibayar sebelum ia dinyatakan pailit, demikian itu biarpun komisioner itu telah menetapkan suatu keuntungan sebagai jaminan bagi si pembeli, ataupun untuk yang dinamakan del credere.
     241. Apabila barang2 yang diberikan dalam komisi itu oleh seorang ketiga dengan itikad baik telah diterima sebagai jaminan suatu utang, maka berlakulah ketentuan2 pasal 237.
     242. Apabila didalam suatu harta-pailit diketemukan surat2 wesel, surat2 dagang dan lain2 surat yang belum tiba waktu pembayarannya ataupun sudah tiba waktunya namun belum dibayar, yang telah dikirim kepada si pailit, semata-mata dengan perintah untuk menagihnya dan menyimpan jumlah2 itu bagi sipengirim, atau untuk dipakai guna melakukan pembayaran2 tertentu; ataupun apabila surat2 itu secara khusus dimaksudkan untuk menjamin surat2 wesel yang ditarik atas diri si pailit dan telah diakseptasi olehnya, atau kertas2 yang harus dibayar ditempat tinggalnya, maka dapatlah surat2 wesel, surat2 dagang dan lain2 surat tadi, dituntut kembali,selam surat itu dalam ujudnya masih berada ditangan si pailit, atau ditangan seorang ketiga, yang menguasai atau menyimpannya baginya; segala sesuat tadi namun dengan tidak mengurangi hak harta-pailit untuk meminta jaminan untuk apa yang dapat dituntut dari padanya sebagai akibat akseptasi2 si pailit itu.
     243. Juga selainnya dalam hal peruntukan atau akseptasi, yang disebutkan dalam pasal yang lalu, surat2 wesel atau surat2 dagang atau surat2 lain yang telah dikirim kepada si pailit, dapat dituntut kembali, biarpun satu dan lain dimasukkan dalam suatu rekening-courant, asal saja orang yang mengirimkan surat2 tadi, pada waktu pengiriman itu, atau sesudah itu, tidak pernah berutang sesuatu jumlahpun kepada si pailit, tidak termasuk disitu biaya2 yang harus dibayar untuk pengiriman tersebut.
      244. Dihapuskan.
      245. Dihapuskan.
BAB KESEMBILAN
Tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya.
     246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
  247. Pertanggungan2 itu antara lain dapat mengenai :
     bahaya kebakaran;
     bahaya yang mengancam hasil2 pertanian yang belum dipaneni;
     jiwa; satu atau beberapa orang;
     bahaya laut dan pembudakan;
     bahaya jang mengancam pengangkutan didaratan, disungai2, dan diperairan darat.
     Mengenai dua macam pertanggungan yang tersebut terakhir, akan diatur didalam Buku yang      berikut.
     248. Terhadap segala macam pertanggungan, baik yang diatur didalam Buku ini maupun yang diatur didalam Buku Kedua kitab Undang2 ini berlakulah ketentuan2 yang tercantum dalam pasal yang berikut.
     249. Untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari sesuatu cacad, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggungkan sendiri, tak sekali-kali si penanggung bertanggung-jawab, kecuali apabila dengan tegas telah diadakan pertanggungan juga untuk itu.
   250. Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.
    251. Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal2 yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat2 yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.
    252.Kecuali dalam hal2 yang disebutkan dalam ketentuan2 undang2, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka-waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.
    253. Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.
     Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan dari pada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungakn.
     Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan, kerugian yang menimpa barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan.
     254. Apabila pada waktu mengadakan suatu pertanggungan atau selama berlangsungnya perjanjian itu, suatu pihak menyatakan melepaskan hal2 ang oleh ketentuan2 undang2 diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian pertanggungan, ataupun hal2 yang dengan tegas telah dilarang, maka pernyataan yang demikian itu adalah batal.
    255. Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.
     256. Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :
     1o. hari ditutupnya pertanggungan;
     2o. nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungansendiri atau atas tanggungan            seorang ketiga;
     3o. suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
     4o. jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
     5o. bahaya2 yang ditanggung oleh si penanggung;
     6o. saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat            berakhirnya itu;
     7o. premi pertanggungan tersebut, dan
     8o. pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk           diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak
          Polis tersebut harus ditandatangani oleh orang tiap2 penanggung.
     257. Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak2 dan kewajiban2 bertimbal-balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.
     Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si tertanggung.
    258. Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain2 alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
     Namun demikian bolehlah ketetapan2 dan syarat2 khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka-waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat-bukti; tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan2 undang2, atas ancaman2 batal, diharuskan penyebutannya dengan tegas dalam polis, harus dibuktikan dengan tulisan.
    259. Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan sipenanggung, maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan2 undang2 dalam suatu hal tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama.
   261. Apabila pertanggungan ditutup dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan didalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian.
   262. Barangsiapa, yang menerima perintah dari seorang lain untuk membuat suatu pertanggungan menahannya atas tanggungan sendiri, dianggap menjadi penanggung atas syarat2 yang diberitahukan kepadanya, dan apabila syarat2 itu tidak diberitahukan, atas syarat2 yang demikian dengan mana pertanggungan tersebut sedianya dapat ditutupnya, ditempat dimana ia seharusnya menjalankan perintah tersebut, atau , jika tempat ini tidak disebutkan, ditempat tinggalnya.
     263. Apabila barang2 yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggungan berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan si tertanggung yang semula.
     Apabila, pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak-miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper pertanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya.
     264. Suatu pertanggungan tidak saja dapat ditutup atas tanggungan sendiri, tetapi juga dapat ditutup atas tanggungan seorang ketiga, baik berdasarkan suatu kuasa umum atau khusus, maupun diluar pengetahuan si yang berkepentingan sekalipun, dan demikian itu dengan mengindahkan ketentuan2 yang berikut.
     265. Dalam halnya suatu pertanggungan untuk seorang ketiga, didalam polis harus dengan tegas disebutkan apakah pertanggungan itu dilakukan berdasarkan suatu pemberian kuasa atau diluar pengetahuan si yang berkepentingan.
     266. Suatu pertanggungan yang dilakukan tanpa pemberian kuasa dan diluar pengetahuan si yang berkepentingan, adalah batal, apabila satu2-nya barang oleh si yang berkepentingan tersebut atau oleh seorang ketiga atas perintahnya sudah dipertanggungkan sebelum saat si yang berkepentingan itu mengetahui tentang pertanggungan yang ditutup diluar pengetahuannya itu.
    267. Apabila didalam polis tidak disebutkan bahwa pertanggungan itu telah dilakukan atas tanggungan seorang ketiga, maka dianggaplah bahwa si tertanggung telah membuat pertanggungan tersebut untuk dirinya sendiri.
    268. Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang2.
    269. Setiap pertanggungan yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.
    270. Persangkaan bahwa seorang telah mengetahui akan adanya kerugian tersebut ada, apabila Hakim, setelah memperhatikan keadaan, berpendapat bahwa, setelah timbulnya kerugian itu, telah lewat sebegitu banyak waktu, sehingga si tertanggung seharusmya sudah mengetahui akan hal itu.
     Apabila ada keragu-raguan, maka Hakim adalah leluasa untuk memerintahkan si tertanggung dan mereka yang dikuasakan olehnya mengangkat sumpah bahwa pada saat ditutupnya perjanjian itu mereka tidak mengetahui akan adanya kerugian itu.
     Apabila sumpah tersebut oleh sesuatu pihak dibebankan kepada pihak lawannya, maka bagaimnanapun juga, sumpah itu hatus diperintahkan oleh Hakim.
     271. Si penanggung selamanya berkuasa untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya.
     272. Apabila si tertanggung, dengan suatu pemberitahuan lewat Pengadilan, membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya untuk waktu yang akan datang, maka bolehlah ia untuk waktu yang sama dan bahaya yang sama, sekali lagi mempertanggungkan kepentingannya.
     Dalam hal yang demikian, maka atas ancaman batal dalam polisnya baru harus disebutkan baik pertanggungannya lama maupun pemberitahuan lewat Pengadilan tersebut diatas.
    273. Apabila harga barang2 yang dipertanggungkan oleh para pihak tidak dinyatakan didalam polis, maka harga tersebut dapat dikuatkan dengan segala macam alat-bukti.
     274. Apabila harga tersebut dinyatakan didalam polis, maka namun demikian, Hakim mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan kepada si tertanggung supaya ia memberikan dasar lebih lanjut dari harga yang disebutkan itu, manakala oleh si penanggung dimajukan alasan2, yang menimbulkan cukup persangkaan bahwa harga yang disebutkan tadi adalah terlampau tinggi.
     Bagaimanapun, sipenanggung selamanya berhak untuk membuktikan dimuka Hakim, bahwa harga yang disebutkan itu terlampau tinggi.
     275. Apabila namun demikian, barang yang dipertanggungkan itu sebelumnya telah ditaksir harganya oleh ahli2 yang untuk itu ditunjuk oleh para pihak, dan yang jika diminta, disumpah oleh Hakim, maka tak dapatlah si penanggung melawannya, kecuali apabila telah terjadi suatu penipuan kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kekecualian2 yang ditetapkan dalam peraturan2 khusus.
    276. Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung. Bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya.
     277. Apabila berbagai penanggungan dengan itikad baik. telah diadakan mengenai satu2-nya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan, maka hanya pertanggungan pertama itu sajalah mengikat, sedangkan para penanggung yang berikutnya dibebaskan.
     Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka para penanggung yang berikut bertanggung-jawab untuk harga yang selebihnya, menurut tertib-waktu ditutupnya pertanggungan2 yang berikut itu.
    278. Apabila dalam satu2nya polis, meskipun pada hari2 yang berlinan, oleh berbagai penanggung yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah2 untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan.
     Ketentuan yang sama berlaku, apabila pada hari yang bersamaan, mengenai satu2nya barang, telah diadakannya berbagai penanggungan.
     279. Si tertanggung tidak diperbolehkan, dalam hal2 yang tersebut dalam dua pasal yang lalu, membatalkan pertangungan2 yang lama untuk dengan itu mengikat para penanggung yang terkemudian.
     Apabila si tertanggung membebaskan para penanggung yang terdahulu, maka dianggaplah ia untuk jumlah uang yang sama dan menurut tertib yang sama, menempatkan dirinya dalam kedudukan mereka sebagai penanggung.
     Apabila ia sekali lagi mempertanggungkan dirinya, maka para penanggung-ulang menggantikan kedudukannya menurut tertib yang sama.
     280. Adapun tidak dianggap sebagai suatu perjanjian yang terlarang, apabila, setelah suatu barang dipertanggungkan untuk   harganya penuh, si yang berkepentingan sesuadah itu, seluruhnya atau untuk sebagaian mempertanggungkan lagi barang itu dengan ketentuan yang tegas, bahwa ia hanyalah akan dapat menggunakan haknya terhadap para penanggung apabila dan sekadar ia tidak dapat menuntut kerugiannya kepada penanggung2 yang terlebih dahulu.
     Jika ada suatu perjanjian yang demikian maka, atas ancaman batal, haruslah perjanjian2 yang ditutup terlebih dahulu itu diterangkan dengan jelas, sedangkan ketentuan2 dari pasal 277 dan 278 akan berlaku pula terhadap perjanjian2 tersebut.
     281. Dalam segala hal dimana perjanjian pertanggungan itu untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan si tertanggung telah bertindak dengan itikad baik, maka si penanggung diwajibkan mengembalikan preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagian yang sedemikian untuk mana ia tidak telah menghadapi bahaya.
      Apabila batalnya perjanjian itu disebabkan karena suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung, maka tetaplah si penanggung menerima preminya, dengan tidak mengurangi adanya tuntutan pidana, apabila ada alasan untuk itu.
     283. Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan2 khusus mengenai berbagai macam pertanggungan, maka wajiblah seorang tertanggung untuk mengusahakan segala sesuatu guna mencegah atau mengurangi kerugian itu, memberitahukannya kepada si penanggung; semuanya itu atas ancaman mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ada alasan untuk itu.
     Biaya2 yang dikeluarkan oleh si tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian tersebut harus dipikul oleh si penanggung, meskipun biaya itu, ditambahkan pada kerugian yang telah diderita, melampaui jumlah uang yang dipertanggungkan ataupun usaha2 yang telah dilakukan itu sia2 belaka.
     284. Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang2 ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung-jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang2 ketiga itu.
     285. Dihapuskan.
     286. Perseroan2 pertanggungan bertimbal-balik diatur menurut perjanjian2 dan reglemen2 yang bersangkutan, dan apabila itu tidak lengkap, menurut azas2 hukum pada umumnya.
     Larangan, yang tercantum dalam pasal 289 ayat terakhir, adalah khususnya juga berlaku terhadap perseroan2 ini.
     
 
BAB KESEPULUH
Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran,
terhadap bahaya yang mengancam hasil2 pertanian
yang belum dipaneni, dan tentang pertanggungan-jiwa.
BAGIAN KESATU
Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran
    287. Selainnya syarat2 yang disebutkan dalam pasal 256, maka suatu polis kebakaran harus menyebutkan :
     1o. letaknya barang2 tetap yang dipertanggungkan beserta batas2nya;
     2o. pemakaiannya;
     3o. sifat dan pemakaian gedung2 yang berbatasan, sekedar itu ada pengaruhnya terhadap            pertanggungan yang bersangkutan;
     4o. harga dari pada barang2 yang dipertanggungkan;     
     5o. letak dan pembatasan gedung2 dan tempat2 dimana barang2 bergerak yang           dipertanggungkan itu berada, disimpan atau ditumpuk.
     288. Dalam halnya pertanggungan milik2 bangunan harus diperjanjikan, bahwa kerugian yang menimpa persil yang bersangkutan itu akan diganti, atau bahwa persil yang bersangkutan akan dibangun kembali maupun diperbaiki hingga paling banyak seharga jumlah uang yang dipertanggungkan.
     Dalam hal yang pertama kerugian itu akan dihitung dengan membandingkan harga persil sebelum terjadinya malapetaka dengan harga daripada sisa2 seketika sesudah terjadinya kebakaran, dan kerugian itu seterusnya akan dibayar dengan uang tunai.
     Dalam hal yang kedua, maka wajiblah si tertanggung membangun kembali atau memperbaiki persilnya. Si penanggung berhak mengawasi supaya uang yang dibayarnya itu, didalam suatu waktu yang, jika perlu akan ditetapkan oleh Hakim, sungguh2 dipergunakan untuk keperluan itu; dan bahkan dapatlah Hakim, atas tuntutan si penanggung apabila ada alasan untuk itu, memerintahkan kepada si tertanggung untuk memberikan jaminan secukupnya.
   289. Suatu pertanggungan dapat diadakan untuk harga penuh dari barang2 yang dipertanggungkan.
     Apabila diperjanjikan pembangunan-kembali maka oleh si tertanggung diperjanjikan bahwa biaya2 yang diperlukan untuk membangun kembali barang yang dipertanggungkan harus diganti oleh si penanggung.
     Dalam hal diadakannya janji itu maka pertanggungan tidak boleh melebihi tiga perempat dari biaya2 tersebut.
   289. Suatu pertanggungan dapat diadakan untuk harga penuh dari barang2 yang dipertanggungkan.
     Apabila diperjanjikan pembangunan-kembali maka oleh si tertanggung diperjanjikan bahwa biaya2 yang diperlukan untuk membangun kembali barang yang dipertanggungkan harus diganti oleh si penanggung.
     Dalam hal diadakannya janji itu maka pertanggungan tidak boleh melebihi tiga perempat dari biaya2 tersebut.
     290. Atas tanggungan si penanggung adalah segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang dipertanggungkan karena kebakaran, yang disebabkan karena petir atau lain kecelakaan, api sendiri, kurang hati2, kesalahan atau itikad jahat dari pelayan2 sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.
     291. Dengan kerugian yang disebabkan karena kebakaran dipersamakan segala kerugian yang dianggap sebagai akibat suatu kebakaran, pun apabila kerugian itu terjadi dari suatu kebakaran digedung-gedung yang berdekatan, misalnya barang yang dipertanggungkan menjadi busuk atau berkurang karena air dan lain2 alat yang dipakai guna membasmi kebakaran tersebut, ataupun barang itu hilang karena pencurian atau sesuatu sebab lain selama dilakukan pembasmian kebakaran atau penolongan; begitu pula kerugian yang disebabkan karena dirusakannya seluruhnya atau sebagian barang yang dipertanggungkan, atas perintah dari pihak atasan dengan maksud untuk menghentikan kebakaran yang timbul itu.
     292. Dengan kerugian yang disebabkan karena kebakaran dipersamakan pula kerugian yang ditimbulkan karena peletusan mesiu, karena peledakan ketel uap, karena penyamberan petir atau lain sebagainya, biarpun peletusan, peledekan atau penyamberan tersebut tidak mengakibatkan kebakaran.
   293. Apabila sebuah gedung yang dipertanggungkan, diperuntukkan untuk suatu keperluan lain dan karena itu memikul bahaya kebakaran yang lebih besar, sehingga si penanggung, seandainya itu sudah terjadi sebelum diadakannya pertanggungan, tidak akan menanggung gedung tersebut ataupun tidak akan menanggungnya atas syarat2 yang sama, maka berhentilah kewajiban si penanggung tadi.
     294. Si penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar kerugian, apabila ia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang sangat melampaui batas.
     295. Dalam halnya pertanggungan atas barang2 bergerak dan barang2 dagangan yang disimpan dalam seluruh rumah, gudang atau lain tempat penyimpanan, maka, apabila alat2 pembuktian yang disebutkan dalam pasal2 273, 274 dan 275 tidak ada atau kurang sempurna, dapatlah Hakim memerintahkan sumpah kepada si tertanggung.
     Kerugian harus dihitung menurut harga barang2 yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kebakaran.
     296. Apabila dalam polis telah diadakan ketetapan2 khusus tentang itu, maka istilah2 barang2 bergerak, perkakas rumah, mebel atau perabot tumah-tangga dan perhiasan rumah tangga diartikan sedemikian sebagaimana perkataan2 itu dijelaskan dalam bagian ke-empat bab kesatu buku kedua dari Kitab Undang2 Hukum Perdata.
    297. Apabila dalam suatu hipotik antara si berhutang dan si berpiutang telah diperjanjiakan bahwa jika timbul suatu kerugian yang menimpa persil yang dipertanggungkan atau yang akan dipertanggungkan, uang2 asuransi, sampai jumlah piutangnya ditambah dengan bunga yang terutang, akan menjadi gantinya hipotik tersebut, maka wajiblah sipenganggung, kepada siapa janji tersebut telah diberitahukan, memperhitungkan ganti rugi yang harus dibayar itu dengan si berpiutang hipotik.
    298. Janji yang disebutkan dalam pasal yang lalu, tidak mempunyai akibat, selainnya apabila dan sekadar piutang hipotik tersebut sedianya akan ditetapkan bermanfaat, seandainya kerugian itu tidak telah timbul.
 
  
BAGIAN KEDUA
Tentang pertanggungan terhadap bahaya2 yang
mengancam hasil2 pertanian yang belum dipaneni.
     299. Selainnya syarat2 yang disebutkan dalam pasal 256, maka polisnya harus menyatakan :
             1o. letak dan pembatasan tanah2 yang penghasilannya telah dipertanggungkan;
             2o. pemakaiannya;
     300. Pertanggungan ini dapat diadakan untuk satu atau beberapa tahun.
     Jika tidak ada suatu ketetapan waktu, maka dianggapnya pertanggungan itu telah diadakan untuk satu tahun.
    301. Pada waktu menghitung kerugian tersebut harus diperhitungkan beberapa harganya hasil2 pertanian itu, dengan tidak terjadinya malapetaka, pada saat hasil2 itu dipaneni, atau kenikmatannya akan hasil2 itu, dan harganya setelah terjadinya malapetaka tersebut. Si penanggung harus membayar perbedaanya sebagai ganti-rugi.
    
  
BAGIAN KETIGA
Tentang pertanggungan jiwa.
     302. Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
     303. Si yang berkepentingan itu dapat mengadakan pertanggungan tersebut bahkan diluar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggungkan itu.
  304. Polisnya harus memuat :
     1o, hari ditutupnya pertanggungan;
     2o. nama si tertanggung;
     3o. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
     4o. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penangging;
     5o. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
     6o. premi pertanggungan tersebut.
     305. Perkiraan tentang jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat2nya pertanggungan itu diserahkan sama sekali kepada persetujuan kedua belah pihak.
    306, apabila orang yang jiwanya dipertanggungkan itu pada saat ditutupnya pertanggungan tersebut meninggal, maka gugurlah perjanjian itu, biarpun si tertanggung tidak akan dapat mengetahui tentang kematian itu; kecuali apabila diperjanjikan.
     307. Apabila seorang yang telah mempertanggungkan jiwanya, membunuh diri, atau dihukum mati, maka gugurlah pertanggungan itu.
  308. Dalam bagian ini tidaklah termasuk dana2 untuk para janda, perkumpulan2 untuk menyelanggarakan suatu cagak-hidup bersama (tontines), perseroan2 pertanggungan jiwa bertimbal -balik dan lain2 perjanjian semacam itu yang didasarkan pada ke-mungkinan hidup dan mati, untuk mana diharuskan suatu iuran atau tunjangan tertentu atau kedua-duanya.
 
   
BUKU KEDUA
TENTANG HAK2 DAN
KEWAJIBAN2 YANG TERBIT
DARI PELAYARAN
Ketentuan umum.
   309. Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga.
     Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi segala alat perlengkapannya.
     Yang dimaksudkan dengan alat-perlengkapan kapal ialah segala benda yang bukan suatu bagian daripada kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu.
  
BAB KESATU
Tentang kapal2 laut dan muatannya.
     310. Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut atau yang diperuntukkan untuk itu.
     Dalam bab pertama sampai dengan bab ke-empat Kitab ini maka yang dimaksudkan dengan kapal adalah semata-mata kapal laut.
     311. Kapal Indonesia adalah setiap kapal yang dianggap sebagai demikian oleh Undang2 tentang surat2 laut dan pas2 kapal.
   312. Sebuah kapal yang telah dibuat atau sedang dibuat di Indonesia, dianggap sebagai sebuah kapal Indonesia, hingga saat diserahkannya kapal itu oleh si pembuat kepada dia oranglah atas tanggungan siapa kapal itu telah atau sedang dibuat, atau saat kapal itu dipakainya sendiri oleh si pembuat guna suatu pelayaran.
     313. Pemindahan suatu andil dalam sebuah kapal, untuk seluruhnya atau sebagian, yang mengakibatkan bahwa kapal itu tidak lagi merupakan kapal Indonesia, membutuhkan persetujuan dari semua kawan-pemilik.
     Apabila seorang pemilik suatu andil dalam sebuah kapal kehilangan kewarganegaraannya atau tidak lagi menjadi penduduk Indonesia, ataupun apabila, lain daripada karena pemindahan, hak milik atas sesuatu andil dalam sebuah kapal seluruhnya atau sebagian beralih kepada seorang, yang bukan warganegara atau penduduk Indonesia, maka setiap kawan-pemilik berhak didalam waktu enam bulan meminta kepada Pengadilan Negeri dari tempat dimana kapal tadi telah dibukukan didalam register kapal, supaya dikeluarkan perintah untuk menjual andil tersebut dimuka umum. Perintah tersebut akan dikeluarkan, setelah semua anggauta perusahaan pelayaran didengar atau setelah mereka dipanggil sepatutnya. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera.
     Andil tersebut tadi hanya ditunjuk kepada seorang yang, jika ia memperolehnya, menyebabkan kapal tersebut memenuhi lagi syarat2 yang ditetapkan untuk sebuah kapal Indonesia. Maka dengan demikian kapal tersebut dianggap tidak pernah kehilangan kedudukannya sebagai kapal Indonesia.
   314. Kapal2 Indonesia, yang berukuran paling sedikit duapuluh meter kubik isi-kotor, dapat dibukukan didalam suatu register kapal menurut ketentuan2 yang akan ditetapkan dalam suatu undang2 tersendiri.
     Dalam undang2 ini harus pula diatur tentang caranya peralihan hak milik dan penyerahan akan kapal2 atau kapal2 dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal tersebut, dan andil2 dalam kapal2 atau kapal2 dalam pembuatan seperti itu.
     Atas kapal2 yang dibukukan dalam register kapal2 dalam pembukuan dan andil2 dalam kapal2 dan kapal2 dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik.
     Atas kapal2 yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakkan hak gadai. Atas kapal2 yang dibukukan tak berlakulah pasal 1977 Kitab Undang2 Hukum Perdata.
     315. Tingkat diantara segala hipotik satu sama lain, ditentukan oleh hari pembukuan. Hipotik2 yang dibukukan pada hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama pula.
     315a. Apabila untuk piutangnya harus dibayar bunga, maka hipotik itu juga berlaku sebagai jaminan untuk bunga dari pada uang-pokoknya selama tahun yang sedang berjalan, beserta dua tahun yang sebelumnya itu.
     315b. Si berpiutang yang piutangnya dijamin dengan hipotik, dapat melaksanakan haknya atas kapal atau andil dalam kapal itu, didalam tangannya siapapun kapal itu berada.
     315c. Terhadap hipotik2 kapal maka, sekadar itu diizinkan oleh sifatnya benda jaminan, berlakulah juga ketentuan2 dari pasal2 1168, 1169, 1171 ayat ketiga dan ke-empat, 1175, 1176 ayat kedua, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207-1219, 1224-1227 dari Kitab Undang2 Hukum Perdata perihal hipotik.
      Pasal 1185 dari Kitab Undang2 tersebut berlaku juga baik terhadap persewaan maupun terhadap pencarteran menurut waktu atas kapal yang dibebani dengan hipotik. Apabila kapalnya dipertanggungkan terhadap kebakaran atau lain2 bahaya, maka selain dari itu, berlakulah juga pasal2 297 dan 298 Kitab Undang2 Hukum Dagang.
     315d.Apabila sebuah kapal, lain daripada karena suatu lelang-sita, tidak lagi merupakan sebuah kapal Indonesia, maka segala piutang hipotik menjadi dapat ditagih, sekadar piutang2 itu tidak telah dapat ditagih. Piutang2 itu, sampai saat dilunasinya, tetap dapat diambilkan pelunasan dari kapal tersebut, secara mendahulukannya dari pada piutang2 yang terbit kemudian, biarpun piutang2 yang belakangan ini didaftarkan diluar wilayah Indonesia.
     315e. Apabila sebuah kapal yang dinukukan dalam register kapal dilelang-sita diluar wilayah Indonesia, maka kapal itu tidak dibebaskan dari hipotik2 yang terletak diatasnya menurut pasal2 yang lalu, kecuali apabila para berpiutang telah dipanggil sendiri untuk melaksanakan hak mereka atas pendapatan penjualan lelang tadi, dan nyata2 telah diberikan kesempatan kepada mereka untuk itu.
     Sebuah hipotik atas suatu andil tetrap hidup setelah kapalnya dijual atau dibagi.
     316. Piutang2 yang diistimewakan atas kapal, adalah, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 318 :
     1o. biaya2 lelang-sita (eksekusi);
     2o. piutang2 yang terbit dari persetujuan perburuhan, dari nakhoda dan dari anak-buah kapal,            selama waktu yang mana mereka bekerja dikapal;
     3o. upah penolongan, upah pandu-laut, uang petunjuk dan uang pelabuhan dan lain2 bea            pelayaran;
     4o. piutang karena penubrukan. Pasal 1139 dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku            terhadap kapal.
     316a. Tingkat-kedudukan daripada piutang2 yang diistimewakan ditetapkan oleh nomor dengan mana piutang2 tadi disebutkan diatas.
     Piutang2 yang disebutkan dibawah nomor yang sama, mempunyai tingkat kedudukan yang sama dan dibayar menurut imbangan tentang besar-kecilnya, kecuali piutang2 karena upah-penolongan, dari mana yang terbit kemudian didahulukan dari pada yang terbit lebih dahulu.
     Piutang2 yang diistimewakan didahulukan dari pada hipotik.
     Piutang2 yang diistimewakan, yang tersebut dibawah nomor 3 dari pasal yang lalu, gugur apabila kapalnya menempuh suatu perjalanan baru.
     316b. Piutang2 yang diistimewakan meliputi bunga dan biaya menurut undang2, sekadar ini tidak telah termasuk dalam apa yang disebutkan dibawah nomor 1 pasal 316.
     316c. Piutang2 yang diistimewakan atas kapal diistimewakan pula atas penagihan2 yang terbit dari perusahaan kapal, sepertinya penagihan2 untuk pembayaran uang carter dan upah pengangkutan, uang penolongan, apabila kapal itu dipakai untuk dinas penolongan, dan uang penyeretan, apabila kapal tadi dipakai untuk dinas penyeretan.
     316d. Hak utama yang disebutkan dalam pasal 316 dan 316c, meliputi ganti-rugi yang harus dibayar karena rusaknya atau musnahnya kapalnya ataupun karena hilangnya salah satu dari piutang2 yang disebutkan dalam pasal 316c untuk sebagian atau-seluruhnya.
     Hak- utama tersebut fidak meliputi piutang2 yang terbit dari persetujuan asuransi.
     316e. Si berpiutang, yang piutangnya diistimewakan, melaksanakan haknya atas kapal atau andil dalam kapal, dalam tangannya siapapun kapal atau andil itu berada, dan atas penagihan2 yang tersebut dalam pasal 316c dan 316d, juga setelahnya piutang2 itu dipindahkan atau digadaikan kepada pihak ketiga.
     317. Piutang2 yang diistimewakan atas muatan kapal ialah :
     1o. biaya2 lelang-sita (eksekusi);
     2o. penagihan2 untuk pembayaran upah penolongan dan kerugian-laut umum;
     3o. penagihan2 yang terbit dari persetujuan-pengangkutannya.
     Piutang2 ini didahulukan dari pada piutang2 yang disebutkan dalam pasal 1139 Kitab Undang2 Hukum Perdata.
     Dalam kapal2 penangkap ikan maka termasuklah dalam muatan ikan2 yang telah ditangkap yang berada didalam kapal itu.
     317a. Tingkat-kedudukan piutang2 yang diistimewakan ini ditentukan oleh nomor dengan mana piutang2 tadi disebutkan dalam pasal yang lalu.
     Dari piutang2 yang disebutkan dibawah nomor 2 dari pasal yang lalu, maka yang terjadi kemudian didahulukan dari pada yang terjadi lebih dahulu.
     317b. Piutang2 yang diistimewakan meliputi bunga menurut undang2 dan biaya2, sekadar ini tidak telah termasuk dalam apa yang disebutkan dibawah nomor 1 dalam pasal 317.
     Hak-utama tersebut meliputi segala penggantian yang harus dibayar karena kerusakan atas hilangnya bagian2 dari muatan.
     Hak-utama tersebut tidak meliputi piutang2 yang terbit dari suatu persetujuan pertanggungan.
     318. Segala penagihan tentang kapal atau perusahaan-kapalnya atau yang berdasarkan tanggung-jawab si pengusaha kapal sebagai yang disebutkan dalam pasal 321, didahulukan atas kapal tersebut dan atas penggantian2 yang disebutkan dalam pasal 316d, dari pada penagihan2 lain, sesudahnya piutang2 yang diistimewakan tersebut dalam pasal 315 dan sesudahnya piutang hipotik.
     Piutang2 yang tersebut diatas itu mempunyai tingkat-kedudukan yang sama, dan harus dibayar menurut imbangan.
     Pasal2 316c dan 316e tidaklah berlaku terhadap piutang2 ini.
     318a. Piutang2 dan penagihan2 yang disebutkan dalam pasal 316 dan 318 dapat dibayar lebih dahulu dari pendapatan lelang-sita kapalnya, juga apabila piutang2 dan penagihan2 tadi diterbitkan dari penggunaan kapal tersebut untuk pelayaran dilaut oleh seorang lain dari pada pemiliknya kapal, kecuali apabila orang yang memakai kapal itu tidak berhak terhadap si pemilik tersebut dan si berpiutang itu tidak beritikad baik.
     318b. Apabila pembagian menurut perintah Hakim terhadap pendapatan lelang-sita sebuah kapal asing dilakukan dalam wilayah Indonesia, maka biaya eksekusi, upah penolongan, upah pandu-laut, uang2 petunjuk dan uang2 pelabuhan dan lain2 bea pelayaran, setidak-tidaknya harus ditempatkan didalam tingkat kedudukan yang diberikan kepada penagihan2 itu oleh pasal 316.
     319. Ketentuan2 pasal 311-318b tidak berlaku terhadap kapal2 yang menjadi milik Negara atau sesuatu badan resmi, yang diperuntukkan untuk sesuatu jawatan umum.
 
BAB KEDUA
Tentang pengusaha2 perkapalan dan perusahaan2
perkapalan.
     320. Pengusaha adalah dia, yang memakai sebuah kapal guna pelayaran dilaut dan mengemudikannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nakhoda yang bekerja padanya.
     321. Pengusaha adalah terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka, yang bekerja tetap atau sementara pada kapalnya, didalam jabatan mereka dalam lingkungan kekuasaan mereka.
     Dia adalah bertanggung-jawab untuk segala kerugian yang diterbitkan pada pihak ketiga, oleh sesuatu perbuatan melanggar hukum dari mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapalnya atau yang melakukan sesuatu pekerjaan dikapal guna kepentingan kapal atau muatannya, asal perbuatan melanggar hukum tadi dilakukan dalam jabatan mereka atau pada waktu mereka itu sedang melakukan pekerjaan mereka.
     322. Mereka yang, sebelumnya sesuatu persewaan atau pinjam-pakai tentang sebuah kapal di bukukan dalam register kapal, berdasarkan ketentuan ayat kesatu pasal yang lalu telah memperoleh suatu penagihan terhadap si peminjam, dapat juga menuntut si pemilik kapal, kecuali apabila mereka pada waktu dilahirkannya penagihan tersebut mengetahui akan persewaan atau pinjampakai tadi.
     Apa yang karena itu telah dibayarnya, si pemilik kapal dapat menuntutnya kembali dari si penyewa atau si peminjam.
     323. Apabila sebuah kapal menjadi kepunyaan berbagai orang, yang memakainya atas biaya bersama guna pelayaran dilaut, lain dari pada menurut suatu persetujuan perseroan sebagaimana termaksud dalam bab ketiga Buku Kesatu, maka terjadilah antara mereka itu suatu perusahaan perkapalan.
     324.. Keanggautaan dari sesuatu perusahaan perkapalan beralih seluruhnya atau sebagian dengan beralihnya hak milik atas sesuatu sero dalam sebuah kapal seluruhnya atau sebagian.
     325. Suatu perusahaan perkapalan tidaklah hapus dengan meninggalnya salah seorang anggautanya, begitupun tidak hapus dengan kepailitan anggauta tersebut, maupun dengan ditempatkannya dalam suatu rumah sakitingatan atau ditaruhnya anggauta tersebut dibawah pengampuan.
     Keanggautaan dari perusahaan perkapalan tersebut tidak dapat diakhiri dengan pemberitahuan; begitu pula tak dapatlah seorang anggauta dinyatakan kehilangan keanggautaanya.
     326. Untuk perikatan2 perusahaan perkapalan para anggauta perusahaan perkapalan itu bertanggung-jawab menurut imbangan dengan bagiannya masing2 dalam kapalnya.
     327. Dalam setiap perusahaan perkapalan dapat diangkat seorang pemegang buku. Suatu perseroan dapat diangkat menjadi pemegang buku.
     328. Apabila pemegang buku tadi adalah seorang anggauta perusahaan perkapalan tersebut, maka, apabila perusahaan perkapalan ini menghentikan perhubungan-kerjanya, berhaklah ia untuk menuntut supaya bagiannya dalam perusahaan dioper oleh perusahaan itu dengan harga yang sedemikian, sebagaimana akan ditetapkan oleh para ahli, kecuali apabila penghentian perhubungan-kerja tadi terjadi karena sesuatu alasan yang mendesak.
     Si pemegang buku mempunyai hak yang sama, apabila dialah yang menghentikan perhubungan kerja karena sesuatu alasan yang mendesak, yang diberikan kepadanya karena kesengajaan atau kesalahan perusahaan.
     329. Hal pengangkatan dan pemberhentian pemegang buku tersebut tidak dapat dimajukan terhadap pihak2 ketiga, selama pengangkatan dan pemberhentian itu belum dicatat dalam register kapal, kecuali apabila pihak2 ketiga itu mengetahui akan hal itu.
     330. Apabila dari register kapal tidak ternyata tentang pengangkatan seorang pemegang buku atau orang yang menurut register telah diangkat sebagai demikian telah meninggal, karena menderita sakit ingatan telah ditempatkan dalam suatu rumah sakit ingatan, telah ditaruh dibawah pengampuan, telah dinyatakan pailit atau tidak bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia, maka perusahaan kapal tersebut, baik dimuka maupun diluar Pengadilan, diwakili serta untuknya dapat dilakukan perbuatan2 oleh salah seorang atau beberapa orang anggautanya, asal salah seorang ataumereka bersama adalah pemilik daripada lebih dari separoh kapalnya.
     Apabila dari register kapal tidak ternyata tentang pengangkatan seorang pemegang buku ataupun apabila terjadi salah satu hal lainnya yang dimaksudkan dalam ayat kesatu pasal ini, maka perusahaan kapal tersebut demi hukum mempunyai tempat kedudukan dikantornya pegawai penyimpan register induk untuk pembukuan kapal2.
     331. Si pemegang buku adalah berhak atas nama perseroan membuat perjanjian2 dan mewakili perseroan membuat perjanjian2 dan mewakili perseroan itu baik dimuka maupun diluar Hakim, didalam segala hal yang diperlukan oleh pemakaian kapal menurut tujuannya.
     Pembatasan2 atas kekuasaan si pemegang buku hanyalah dapat dimajukan terhadap pihak ketiga apabila pembatasan2 tersebut diketahui oleh pihak itu.
     332. Suatu putusan Hakim yang diperoleh terhadap suatu perusahaan perkapalan atau terhadap si pemegang buku dalam kedudukannya sebagai demikian, dapat dijalankan terhadap kekayaan bersama para anggauta perusahaan tersebut.
     333. Terhadap ketentuan2 pasal2 324-332 tidak boleh diadakan penyimpangan dengan perjanjian.
     334. Segala keputusan yang mengenai kepentingan perusahaan perkapalan harus diambil dengan suara terbanyak dari para anggauta perusahaan itu.
     Sero yang paling kecil memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara; tiap2 sero yang lebih besar memberikan hak atas sedemikian banyak suara, sebagaimana jumlah lipatnya sero itu terhadap sero yang paling kecil tadi.
     Segala keputusan untuk pengangkatan seorang pemegang buku, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, bukan seorang anggauta perusahaan perkapalan atau bukan seorang warganegara atau suatu perusahaan menurut undang2 yang dimaksudkan dalam pasal 311 Kitab ini dipersamakan dengan warganegara, untuk menjual kapalnya lain dari pada dimuka umum dan untuk membubarkan perusahaan perkapalannya selama sedang berlangsung suatu pencarteran atau suatu perjalanan yang telah ditempuh, membutuhkan suatu kebulatan suara.
     335. Apabila pemakaian sebuah kapal terhalang karena adanya suatu pertentangan suara, maka, atas permintaan salah seorang atau beberapa orang anggauta perusahaan dan setelah didengarnya atau dipanggilnya semua anggauta sepatutnya, dapatlah Hakim memerintahkan supaya kapal tersebut dijual dimuka umum.
     336. Tiap2 anggauta perusahaan diwajibkan turut memikul segala pengeluaran perusahaan, menurut imbangan jumlah seronya masing2.
     337. Apabila telah diadakan keputusan untuk memperbaiki kapalnya, kecuali apabila kapal itu sedang menempuh suatu perjalanan, maka setiap anggauta perusahaan, yang tidak telah menyetujui keputusan tersebut, dapat menuntut supaya mereka yang menyokong keputusan itu, mengoper seronya, dengan harga sero itu pada saat dimana dikehendakinya pengoperan tadi, menurut taksiran para akhli.
     Keinginan supaya seronya dioper itu harus disampaikan kepada pemegang buku, atau, apabila tidak terdapat seorang pemegang buku, kepada para anggauta yang menyokong keputusan untuk memperbaiki kapal, didalam waktu satu bulan, setelah keputusan tersebut diberitahukan kepadanya.
Oleh setiap mereka yang diwajibkan mengoper sero tadi, diperoleh sebagian dari para sero yang dioper itu menurut imbangan seronya masing2 dalam kapal.
     338. Terhadap perusahaan maka si pemegang buku selamanya diwajibkan bertindak menurut ketentuan dengan mana ia telah diangkat dan menurut perintah2 yang diberikan kepadanya berdasarkan pengangkatan itu.
Kecuali apabila telah diadakan persetujuan lain, maka wajiblah ia meminta keputusan perusahaan, sebelum ia mulai mengusahakan suatu perjalanan baru, mengadakan perbaikan2 luar biasa atau mengasuransikan kapalnya, atau mengankat maupun memecat seorang nakhoda.
     Untuk selainnya maka kekuasaanya, juga dalam perhubungannya dengan perusahaan, harus ditinjau menurut apa yang ditetapkan dalam pasal 331 ayat kesatu.
     339. Si pemegang buku diwajibkan memelihara kepentingan perusahaanya, sebagaimana seorang pengusaha kapal yang baik memelihara kepentingannya sendiri. Ia diwajibkan memenuhi segala kewajiban yang oleh undang2 dibebankan kepada seorang pengusaha kapal.
     Ia bertanggung-jawab terhadap para anggauta perusahaan untuk segala kerugian yang diderita oleh mereka karena kesengajaan atau kesalahannya.
     340. Para anggauta perusahaan memperoleh keuntungan dam memikul kerugian menurut imbangan jumlah sero mereka.
     340a. Apabila dikehendaki maka pemegang buku harus memberikan kepada tiap2 anggauta keterangan tentang segala hal mengenai perusahaan dan memperlihatkan segala buku, surat2 dan tulisan2 yang mengenai pengurusannya.
     340b. Setiap kali apabila diwajibkan oleh adat-kebiasaan, namun sedikit-dikitnya setelah lewat satu tahun, pemegang diwajibkan memberikan perhitungan tanggung-jawab tentang pengurusannya, kepada para anggauta perusahaan, dengan melampirkan segala surat bukti yang mengenai itu, dan memberikan kepada masing2 mereka apa yang harus diterima oleh mereka.
     Tuntutan hukum untuk pemberian perhitungan tanggung-jawab tersebut berdaluwarsa dengan lewatnya waktu sepuluh tahun setelah berakhirnya jangka-waktu untuk mana perhitungan tanggung-jawab itu harus dilakukannya.
     340c. Tiap2 anggauta perusahaan diwajibkan memeriksa dan menyatakan pendapatnya tentang perhitungan tanggung-jawab tersebut dan membayar bagiannya dalam apa yang ternyata harus dibayar kepada pemegang buku.
     340d. Pernyataan menyetujui perhitungan tanggung-jawab yang dilakukan oleh jumlah terbanyak anggauta perusahaan hanyalah mengikat mereka yang melakukannya, namun pernyataan itu mengikat juga seorang kawan anggauta yang tidak menyetujui perhitungan tanggung-jawab tadi, apabila ia melalaikan untuk membantah perhitungan itu dimuka Hakim didalam waktu tiga tahun, setelah ia dapat mengetahui perhitungan tersebut dan setelah pernyataan persetujuan oleh jumlah terbanyak anggauta itu secara tertulis diberitahukan kepadanya.
     340e. Apabila telah diambil keputusan untuk membubarkan perusahaan, maka kapalnya harus dijual. Suatu keputusan atau pun suatu perintah menurut pasal 335, untuk menjual kapalnya,adalah sama dengan suatu keputusan untuk membubarkan perusahaanya.
     340f. Setelah diambilnya keputusan untuk membubarkan suatu perusahaan, maka perusahaan itu masih berjalan terus, sekadar diperlukan untuk pemberesannya.
     Apabila ada seorang pemegang buku maka ia dibebani dengan pemberesan itu.
BAB KETIGA
Tentang nakhoda, anak-kapal dan penumpang.
BAGIAN KESATU
Ketentuan2 umum.
     341.Nakhoda memimpin kapal. Anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal (monsterrol).
     Perwira2 kapal adalah mereka yang oleh daftar anak-kapal itu diberikan tingkat sebagai perwira.
     Kelasi adalah semua anak-kapal lainnya.
     Yang dinamakan penumpang menurut Kitab Undang2 ini ialah segenap mereka yang berada didalam kapal, kecuali nakhoda.
     Kuli2 muatan dan pekerja2 yang didalam kapal melakukan pekerjaan yang bersifat sementara, tunduk kepada ketentuan2 yang dalam bab ini berlaku bagi kelasi, kecuali apabila ternyata sebaliknya.
     341a. Sekadar perhubungan antara para perwira kapal, antara para kelasi dan antara para perwira disatu pihak dan para kelasi dilain pihak tidak diatur oleh pengusaha, maka nakhodalah yang memutuskan tentang itu.
     341b. Ketentuan2 dari bab ini tidak berlaku bagi kapal2 yang besarnya kurang dari 100 m2 isi-kotor, apabila kapal itu digerakkan dengan mesin, dan kurang dari 300 m2 isi-kotor, apabila kapal itu tidak digerakkan dengan mesin.
     Begitupun ketentuan2 dari bab ini tidak berlaku apabila sebuah kapal semata-mata berlayar untuk suatu pelayaran percobaan.
     Namun pasal 373a adalah berlaku bagi semua kapal, dengan tidak mengingat akan besarnya ataupun pemakaiannya.
BAGIAN KEDUA
Tentang nakhoda.
     341. Dihapuskan.
     341d. Dalam hal nakhoda berhalangan, atau apabila ia dalam keadaan tak mampu mengemudikan kapalnya, maka bertindaklah sebagai demikian mualim pertama; apabila mualim pertama tidak hadlir atau berhalangan, sedangkan dalam kapal ada satu atau beberapa orang mualim yang berwenang berlaku sebagai nakhoda, maka bertindaklah sebagai demikian mualim yang tertua menurut tingkatannya, selanjutnya diantara para mualim lainnya yang tertua menurut tingkatannya, dan apabila inipun tidak ada, seorang yang ditunjuk oleh sebuah dewan kapal.
      341e.Pengusaha selamanya berwenang untuk mencabut kekuasaan atas kapalnya dari tangan nakhoda.
     342. Nakhoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya.
     Ia bertanggung-jawab untuk segala kerugian yang diterbitkan olehnya dalam jabatannya kepada orang2 lain, karena kesengajaan atau kesalahan yang kasar.
     343. Nakhoda diwajibkan mentaati dengan cermat segala peraturan yang lazim dan ketentuan2 yang berlaku guna menjamin kesanggupan-berlayar dan keamanan kapalnya, keamanan para penumpang serta keamanan pengangkutan muatannya.
     Tak bolehlah ia menempuh suatu perjalanan, kecuali apabila kapal yang sanggup melaksanakan perjalanan itu, telah diperlengkapi sepatutnya dan dianakbuahi secukupnya.
     344. Dimana saja itu diharuskan oleh peraturan2 undang2, kebiasaan atau kewaspadaan, maka wajiblah nakhoda memakai seorang pandu-laut.
     345. Tak bolehlah nakhoda, selama perjalanan atau apabila ada bahaya yang mengancam, meninggalkan kapalnya, kecuali apabila kepergiannya itu diperlukan secara mutlak atau ia terpaksa berbuat demikian untuk menyelamatkan jiwanya.
     346. Nakhoda diwajibkan merawat barang2 seorang penumpang yang meninggal selama perjalanan, yang berada dikapal dan dari barang2 itu harus dibuatnya atau disuruh membuatnya suatu daftar perincian dihadapan dua orang penumpang, daftar mana harus ditanda-tangani oleh nakhoda dan dua orang penumpang itu.
     347. Nakhoda harus menyimpan dikapal :
     surat-laut atau pas-kapal, surat-ukur dan suatu ikhtisar dari register kapal, yang memuat semua permintaan tempat yang mengenai kapalnya sampai pada hari keberengkatan yang terakhir dari suatu pelabuhan Indonesia;
     daftar anak-kapal, surat keterangan muatan, charterparty dan semua konosemen, ataupun turunan2 dari surat itu;
     semua ketentuan undang2 dan peraturan2 yang berlaku bagi perjalanan dan lain2 surat yang diperlukan.
     Mengenai charterparty dan surat2 konosemen, kewajiban ini tidak berlaku dalam keadaan2 yang ditetapkan oleh Menteri Pelayaran.
     348. Nakhoda harus mengusahakan, supaya dikapalnya diselenggarakan sebuah buku-harian kapal (register harian atau journal), dalam mana dicatat dengan cermat segala peristiwa yang cukup penting yang terjadi selama perjalanan.
     Selain daripada itu, nakhoda sebuah kapal, yang digerakkan dengan tenaga mesin, harus pula mengusahakan, supaya oleh seorang anggauta regu kamar mesin diselenggarakan sebuah buku harian mesin.
     349. Dalam kapal2 Indonesia hanyalah boleh dipakai buku2-harian yang halaman demi halaman diberikan nomor dan dibubuhi tanda oleh pegawai pendaftaran anak-kapal (syahbandar), atau diluar wilayah Indonesia oelh seorang pegawai konsuler.
     Buku2 harian tersebut, sedapat-dapatnya harus diisi setiap hari, ditanggali dan ditandatangani oleh nakhoda dan anak-kapal yang olehnya telah dibebani dengan pengisian buku yang bersangkutan.
     Untuk selainnya maka tataan buku2-harian itu diatur oleh atau atas nama Menteri Pelayaran.
     350. Nakhoda dan pengusaha kapal diwajibkan, atas permintaan, memberikan kesempatan kepada pihak2 yang berkepentingan untuk melihat buku2-harian tersebut,dan, atas pembayaran biaya2, memberikan kepada mereka turunan2 dari buku2 itu.
     351. Apabila nakhoda, mengenai hal2 yang penting, telah mengadakan permusyawaratan dengan anak2-kapal, maka nasehat2 yang telah diberikannya, harus dicatat dalam buku harian kapal.
     352. Dalam waktu 48 jam setelah tiba disuatu pelabuhan darurat atau dipelabuhan yang menjadi tujuan terakhir, maka nakhoda diwajibkan memperlihatkan buku harian kapalnya atau buku2 harian kapalnya kepada pegawai pendaftaran anak-kapal (syahbandar) dan menyuruh menandatangani olehnya sebagai tanda telah diperiksanya.
     Dengan menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat kesatu, oleh atau nama Menteri Pelayaran dapat ditentukan bahwa dalam keadaan2 tertentu nakhoda itu harus memperlihatkan atau sudah memperlihatkan buku harian kapalnya atau buku2 harian kapalnya pada waktu2 yang tertentu dalam suatu pelabuhan yang khusus ditunjuk untuk itu.
     Diluar wilayah Indonesia, maka nakhoda itu harus menghadap kepada pegawai konsuler Indonesia atau, apabila tidak terdapat pegawai yang demikian, kepada penguasa yang berwajib.
     352a. Didalam kapal harus ada suatu register hukuman, yang halaman demi halaman dibubuhi parapnya pegawai pendaftaran anak-kapal (syahbandar).
     Dalam register ini dilakukan pembukuan2 yang dimaksudkan dalam pasal 390, sedangkan didalamnya, dicatat pula segala kejahatan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia diatas kapal.
     Atas permintaan yang dilakukan oleh atau atas nama nakhoda, maka pegawai pendaftaran anak-kapal akan membubuhi catatan ,,melihat" yang ditanggali dan ditandatanganinya.
     353. Setibanya disuatu pelabuhan, nakhoda dapat menyuruh pegawai yang berwajib untuk itu, membuat suatu keterangan kapal mengenai segala peristiwa selama perjalanan.
     Apabila kapal atau muatannya telah menderita suatu kerugian, ataupun apabila telah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, maka wajiblah nakhoda dalam waktu 3 X 24 jam setelah kapal itu tiba dalam suatu pelabuhan, dimana terdapat seorang pegawai yang berkuasa untuk membuat suatu keterangan kapal, setidak-tidaknya menyuruh membuat suatu keterangan kapal sementara. Tiap2 keterangan sementara harus dalam waktu tigapuluh hari disusuli dengan keterangan yang lengkap.
     Diluar wilayah Indonesia, nakhoda itu harus menghadap kepada pegawai konsuler Indonesia, atau apabila pegawai yang demikian tidak ada kepada penguasa yang berwajib.
     Atas permintaan siapa saja yang menghendakinya, pegawai2 yang tersebut dalam ayat kesatu dan ketiga itu harus memberikan turunan dari surat2 keterangan kapal, atas pembayaran biaya2 untuk itu.
     Oleh Menteri Pelayaran ditunjuk pegawai2 yang berwenang membuat surat keterangan kapal, dan ditetapkan pula tarip mengenai biaya2-nya.
     354. Dalam menghitung tenggang2 menurut undang2 yang disebutkan dalam pasal2 352 dan 353, maka hari2 raya menurut undang2 seperti yang termaksud dalam pasal 171a dan, diluar negeri hari2 raya menurut undang2 yang berlaku disitu, tidak turut dihitung.
     355. Sekalian anak-kapal yang ditunjuk oleh nakhoda diwajibkan dalam pembuatan surat keterangan kapal, memberikan bantuan mereka dengan memberikan suatu pernyataan tentang pendapat mereka.
     356. Penilaian kekuatan-pembuktian dari pada buku2 harian kapal dan surat keterangan kapal, mengenai peristiwa2 yang disebutkan didalamnya selama perjalanan, untuk tiap2 kejadian diserahkan kepada Hakim.
     Dalam halnya pembuktian dengan saksi mengenai peristiwa yang terjadi selama perjalanan, maka bagi mereka yang pada waktu terjadinya peristiwa2 itu termasuk penumpang kapal, tidak berlaku pasal 1910 ayat kesatu Kitab Undang2 Hukum Perdata, namun sekalian orang yang disebutkan dalam pasal itu boleh mempermaafkan dirinya untuk memberikan kesaksian.
     357. Dalam keadaan darurat nakhoda berhak selama perjalanan, mengambil bahan2 makanan yang menjadi kepunyaan para penumpang atau termasuk muatan dengan memberikan ganti-rugi, dengan maksud memakai bahan2 tadi untuk kepentingan segenap orang yang berada dalam kapal.
     358. Dalam darurat selama perjalanan nakhodapun, dengan pembayaran ganti kerugian berhak mengambil barang makanan yang ada pada para penumpang atau termasuk barang muatan, untuk menggunakan bagi kepentingan sekalian mereka yang ada didalam kapal.
     358a. Kepada orang2 yang berada dalam bahaya dan terutama apabila kapalnya tersangkut dalam suatu peristiwa tubrukan, kepada kapal2 lain yang tersangkut dalam penubrukan itu dan orang2 yang berada didalamnya, wajiblah nakhoda memberikan pertolongan yang dapat diberikannya tanpa membawa kapal sendiri dan penumpang2-nya dalam bahaya yang besar.
     Selain dari itu wajiblah ia, sekadar itu dapat dilakukannya, kepada kapal2 lainnya yang tersangkut dalam peristiwa tadi, memberitahukan nama kapalnya sendiri, nama pelabuhan dimana kapal itu terdaftar dan nama pelabuhan2 yang telah disinggahinya dan yang dituju oleh kapalnya.
     Jika nakhoda tidak memenuhi kewajiban2 ini, maka yang demikian itu tidak memberi hak untuk menuntut si pengusaha kapal.
     358b. Nakhoda sebuah kapal Indonesia, yang menuju Indonesia dan sedang berada disuatu pelabuhan diluar wilayah Indonesia, iapun atas permintaan pegawai konsuler Indonesia, atau dimana tidak ada pegawai seperti itu, atas permintaan penguasa setempat, wajib membawa pelaut2 warganegara dan penduduk Indonesia yang membutuhkan pertolongan disitu, ke Indonesia.
     Biaya2 untuk ini ditanggung oleh Negara. Penetapan biaya2 itu dilakukan atas dasar yang ditentukan oleh Menteri Pelayaran.
     359. Nakhoda wajib menyelenggarakan susunan anak-buah dan menyelenggarakan segala apa yang berhubungan dengan pemuatan dan pembongkaran kapalnya, termasuk didalamnya pemungutan upah2 untuk itu, sebegitu jauh pengusaha kapal tidak telah menyuruh orang2 lain untuk melakukannya.
     360. Ditempat-tempat dimana pengusaha kapal tidak mempunyai perwakilan, sedangkan ia sendiri iapun tidak dapat mengambil tindakan2 secara mudah, maka berhaklah nakhoda memperlengkapi kapalnya dengan segala apa yang diperlukan dan melakukan segala tindakan, yang perlu berhubung dengan pemakaian kapal itu sesuai dengan tujuan yang oleh pengusaha diberikan kepada kapal tersebut atau yang diperlukan untuk menyelamatkan kapal itu.
     Namun demikian, terhadap pihak ketiga yang dengan itikad baik telah mengadakan perjanjian2 dengan nakhoda, hal tidak berkuasanya nakhoda, tak dapat dipertengkarkan atas dasar bahwa pengusaha itu mempunyai perwakilan setempat atau dengan mudah ia sendiri dapat mengambil tindakan2 yang diperlukan.
     361. Diluar wilayah Indonesia, nakhoda dapat digugat dimuka Hakim tentang segala urusan yang mengenai kapalnya dan dapatlah ia berlaku sebagai penggugat untuk si pengusaha. Pengusaha ini setiap waktu dapat mengoper perkaranya.
     Segala putusan Hakim yang diperoleh oleh atau terhadap nakhoda, harus dianggap telah diperoleh oleh atau terhadap pengusaha.
     Diluar wilayah Indonesia maka segala surat panggilan jurusita yang diperuntukkan bagi pengusaha, dapat dijalankan dikapal.
     362. Nakhoda hanya berkuasa menyelenggarakan perbaikan2 luarbiasa, membebani atau menjual kapalnya, apabila kapal itu berada diluar wilayah Indonesia, dan ada suatu kejadian yang begitu mendesak, hingga tidak sepatutnya lagi untuk menunggu perintah2 dari pengusaha atau dari seorang yang berkuasa untuk bertindak atas nama pengusaha.
     Penjualan tersebut diatas harus dilakukan dimuka umum.
     363. Pembatasan2 yang dilakukan terhadap kekuasaan nakhoda menurut undang2, tidak berlaku terhadap pihak2 ketiga, kecuali apabila pembatasan2 itu telah diberitahukan kepada mereka.
     364. Terhadap pengusaha nakhodapun selamanya harus bertindak menurut ketentuan2 dengan mana ia telah diangkat dan menurut perintah2 yang diberikan kepadanya berdasarkan pengangkatan itu, asal saja ketentuan2 atau perintah itu tidak bertentangan dengan kewajiban2 yang oelh undang2 dibebankan kepadanya sebagai pemimpin kapal.
     Iapun senantiasa harus melaporkan kepada pengusaha tentang segala apa yang mengenai kapal dan muatannya, dan meminta perintahnya, sebelum ia melakukan sesuatu tindakan yang mempunyai kepentingan keuangan.
     Untuk selanjutnya maka ketentuan dalam pasal2 359-362 berlaku juga terhadap perhubungan antara dia dan pengusaha.
     365. Apabila diluar wilayah Indonesia nakhoda itu tidak mempunyai dana2 guna pembiayaan pengeluaran2 yang perlu untuk meneruskan perjalannya, sedangkan ia tidak dapat memperolehnya pula dengan jalan memberi wesel2 atas nama pengusaha, atau dengan jalan lain, maka berhaklah nakhoda itu meminjam uang dengan mempertaruhkan kapalnya, sebagai jaminan, ataupun, jikalau ini tidak berhasil, menggadaikan atau menjual sebagian daripada muatannya. Sebelum melakukan satu sama lain, wajiblah ia, apabila itu dapat dilakukannya, memberitahu pengusaha dan semua pihak yang berkepentingan dalam muatan, dan menunggu perintah2 mereka.
     Kepada pihak ketiga yang dengan itikad baik telah mengadakan sesuatu perjanjian dengan nakhoda, hal tidak dipenuhinya syarat2 yang disebutkan dalam pasal ini tidak boleh dipertengkarkan.
     Penjualan harus dilakukan dimuka umum atau dibursa.
     366. Pengusaha harus mempertanggung-jawabkan pendapatan penjualan barang2 yang dijual tadi kepada pemiliknya atau mengganti harga barang2 itu, diukur menurut harga barang2 dari macam dan keadaan yang sama ditempat dan pada waktu dimana muatan yang lainnya dengan tujuan yang sama diserahkannya, dikurangi dengan apa yang telah dihemat mengenai bea, biaya dan upah, apabila harga itu setelah dikurangi seperti tersebut tadi, lebih tinggi dari pada pendapatan penjualan tersebut.
     367.Apabila nakhoda mendengar, bahwa bendera dibawah mana ia berlayar, tidak lagi bebas, maka wajiblah ia memasuki pelabuhan tak berpihak yang paling dekat dan berlabuh disitu hingga ia dapat bertolak dengan aman atau menerima perintah2 yang tegas dari pengusaha.
     368.Apabila kepada nakhoda ternyata, bahwa pelabuhan, yang dituju oleh kapalnya, berada dalam kepungan, maka wajiblah ia memasuki pelabuhan yang paling mudah dapat dimasukinya, yang terletak didekatnya.
     369.Apabila kapalnya diseret, ditahan atau disita, maka wajiblah nakhoda menuntut kembali kapal itu beserta muatannya dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk itu. Ia harus segera memberitahukan tentang kejadian itu kepada pengusaha dan kepada pencarter kapal, dan ia harus bertindak sedapat-dapatnya setelah berunding dengan mereka dan menurut perintah mereka.
     370. Nakhoda diperbolehkan menyimpang dari haluan yang harus diturutnya, apabila itu diperlukan guna menolong jiwa manusia.
     371. Nakhoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan2 para yang berhak atas muatannya, mengambil tindakan2 yang diperlukan untuk itu, dan jika perlu untuk itu menghadap dimuka Hakim.
     Tentang segala peristiwa yang mengenai muatan tersebut ia diwajibkan segera memberitahukannya kepada pencarter kapal; ia harus bertindak sedapat-dapatnya setelah berunding dengan dan menurut perintah2 pencarter itu.
     Dalam keadaan yang mendesak ia diperbolehkan menjual muatan atau sebagian dari itu, atau guna membiayai pengeluaran2 yang dilakukan guna kepentingan muatan tersebut, meminjam uang dengan mempertaruhkan muatan itu sebagai jaminan.
     371a. Apabila selama perjalanan diketemukan seorang didalam kapal, yang tidak mempunyai karcis perjalanan yang syah, dan tidak bersedia atau tidak mampu, atas tegoran pertama dari nakhoda, untuk membayar upah pengangkutan, maka nakhoda berhak menyuruh orang itu melakukan pekerjaan dikapal, yang sanggup dilakukannya, dan mengeluarkannya dari kapal, pada kesempatan pertama.
     372. Nakhoda tidak diperbolehkan mengangkut barang2 dalam kapal untuk tanggungannya sendiri, kecuali berdasarkan persetujuan dengan atau izin dari pengusaha, dan apabila kapalnya telah dicarterkan, juga dari pencarter.
     Apabila nakhoda itu melakukan perbuatan2 yang bertentangan dengan larangan ini, maka untuk barang2 tersebut harus dibayar upah pangangkutan yang tertinggi yang telah atau sedianya dapat diperjanjikan pada waktu dilakukannya pemuatan untuk barang2 semacam itu dengan tujuan yang sama, dan harus pula diberikan penggantian untuk kerugian yang ditimbulkan selainnya itu.
     373. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 342, ayat kedua, nakhoda tak terikat dirinya, melainkan apabila ia melampaui batas2 kekuasaannya, atau apabila ia dengan tegas menerima suatu kewajiban pribadi.
     373a. Seorang nakhoda yang terhadap kapal muatan atau para penumpang telah melakukan sesuatu kesalahan, iapun dengan keputusan Mahkamah Pelayaran, selama suatu waktu tertentu, yang tidak melebihi dua tahun, dapat dipecat dari kekuasaanya untuk berlayar sebagai nakhoda dalam sebuah kapal Indonesia.
     Pemeriksaan dalam hal ini tak boleh dilakukan melainkan atas pengaduan pengusaha atau seorang penumpang, yang dimasukkan dalam jangka-waktu tiga minggu setelah tibanya kapal ditempat pertama yang disinggahi sesudah terjadinya perbuatan salah itu. Dalam wilayah Indonesia yang berlaku sebagai tempat demikian hanyalah tempat dimana ada syahbandar, dan diluar Indonesia hanyalah tempat dimana ada seorang pegawai konsuler Indonesia. Pengaduan tersebut diatas, untuk diteruskan kepada Menteri Pelayaran, guna memperoleh pertimbangan diserahkan kepada Jaksa Tentara Agung.
     Apabila pejabat tersebut tidak menolak, atau apabila Menteri Pelayaran menyetujui nasehat itu, maka pengaduan tersebut diatas akan ditolak.
     Apabila nasehat tersebut tidak menolak, atau apabila Menteri Pelayaran tidak menyetujui nasehat yang menolak itu, maka Menteri ini akan meneruskan pengaduan itu kepada Mahkamah Pelayaran guna dilakukan pemeriksaan dan diambil keputusan.
     374. Pasal2 347-352a tidak berlaku terhadap kapal2 yang besarnya kurang dari 500 meter kubik isi kotor.
     Dalam kapal2 ini harus ada sepucuk surat-laut atau pas-kapal, suatu ikhtisar dari register kapal, apabila kapal itu telah didaftarkan, daftar anak-kapal, dan semua peraturan dan reglemen yang berlaku atas kapal2 itu.
  
BAGIAN KETIGA
Tentang anak-kapal.
     375. Untuk setiap kapal, dihadapan seorang pegawai yang diangkat oleh Pemerintah, harus dibuat suatu daftar dari semua orang yang harus melakukan dinas sebagai anak-kapal, daftar mana dinamakan daftar anak-kapal (monsterrol).
     Yang dinamakan dinas anak-kapal ialah pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh mereka yang telah diterima untuk bekerja dikapal kecuali pekerjaan nakhoda.
     Yang tidak termasuk dalam paham dinas anak-kapal ialah segala pekerjaan kuli2 muatan dan pekerjaan2 yang dikapal melakukan pekerjaan, yang bersifat sementara, dan dalam keadaan darurat, dilakukan oleh lain penumpang dari pada anak-kapal.
     376. Daftar anak-kapal dibuat rangkap dua; satu lembar adalah untuk pegawai pendaftaran anak-kapal, sedangkan lembar yang lainnya untuk nakhoda,
     Daftar anak-kapal tersebut selain memuat nama anak-kapal, iapun dengan tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan ditempat lain memuat :
     1o. nama kapalnya.
     2o. nama pengusaha kapal dan nama nakhoda.
     3o. pekerjaan apa yang dikapal akan dilakukan oleh masing2 anak-kapal dan siapa dari            anak-kapal itu yang akan mendapat tingkatan perwira.
     Daftar anak-kapal tersebut harus ditandatangani oleh atau atas nama nakhoda dan oleh pegawai pendaftaran anak-kapal.
     Daftar anak-kapal itu dibebaskan dari meterai.
     377. Apabila nakhoda harus berganti atau apabila terjadi suatu perobahan dalam susunan personil yang tercantum dalam daftar anak-kapal atau dalam pekerjaan yang dikapal dilakukan oleh seorang anak-kapal, maka dalam pelabuhan pertama, dimana hal ini dapat dilakukan, lembaran daftar anak-kapal yang diperuntukkan bagi nakhoda, dihadapan pegawai pendaftaran anak-kapal, harus dirobah sesuai dengan itu.
     Perobahan tersebut harus dibubuhi tanda oleh atau atas nama nakhoda dan oleh pegawai pendaftaran anak-kapal itu.
     378. Apabila seorang anak-kapal harus dimasukkan dalam daftar anak-kapal, maka oleh atau atas nama nakhoda harus diserahkan sepucuk salinan dari surat perjanjian yang telah dibuat dengan anak-kapal tersebut, yang sebelum itu harus dibubuhi tanda oleh pegawai pendaftaran anak-kapal.
     Salinan2 dari surat2 perjanjian-kerja dari segenap mereka yang dikapal bekerja sebagai anak-kapal, harus senantiasa ada dikapal.
     Apa yang ditentukan dalam pasal ini berlaku pula bagi perjanjian2 kerja kollektip berdasarkan mana telah ditutup salah satu atau beberapa perjanjian-kerja dengan anak2-kapal yang termuat dalam daftar anak-kapal.
     379. Dikapal setiap anak-kapal harus diberi kesempatan untuk melihat daftar anak-kapal beserta perjanjian yang mengenai dirinya.
     380. Dalam daftar anak-kapal yang boleh dimasukkan hanyalah mereka, yang telah membuat perjanjian-kerja dengan pengusaha atau dengan seorang majikan lain, yang mewajibkan mereka dikapal melakukan pekerjaan anak-kapal atau yang dengan persetujuan pengusaha atans tanggungan sendiri melakukan suatu perusahaan dikapal tersebut.
     381. Setiap pegawai pendaftaran anak-kapal mempunyai sebuah register yang memuat semua daftar anak-kapal yang telah dibuat dihadapannya.
     382.Kuli2 muatan dan pekerja2 yang untuk sementara waktu melakukan pekerjaan dikapal, harus disebutkan dalam sebuah daftar yang ditandatangani oleh nakhoda, dan dibubuhi tanda oleh pegawai pendaftaran anak-kapal.
     383. Kecuali dalam hal yang ditentukan dalam pasal 371a dan dalam ayat berikut dari pasal ini, maka pekerjaan anak-kapal itu boleh dilakukan hanya oleh mereka yang namanya tercantum dalam daftar anak-kapal.
     Orang2 yang diterima ditengah perjalanan boleh lakukan pekerjaan anak-kapal. Namun dalam pelabuhan pertama dimana yang itu dapat dilakukan, mereka harus membuat suatu perjanjian-kerja dan dimasukkan daftar anak-kapal.
     384. Selama waktu anak-kapal itu bekerja dikapal, ia diwajibkan mentaati perintah2 nakhoda dengan cermat.
     Apabila ia berpendapat, bahwa perintah2 ini berlawanan dengan hukum, maka, dalam pelabuhan pertama yang disinggahi kapalnya, dan dimana yang itu kiranya dapat dilakukan tanpa menghambat perjalanan kapalnya, dapatlah ia meminta perantaraan pegawai diplomatik atau konsuler Indonesia, yang pertama dapat dicapainya.
     385. Tanpa izin nakhoda, seorang anak-kapal tidak boleh meninggalkan kapalnya.
     Apabila nakhoda menolak memberikan izin, maka, atas permintaan anak-kapal wajib ia menuebutkan alasan penolakan itu dalam buku harian dan didalam waktu duabelas jam kepadanya secara tertulis memberikan penguatan penolakan itu.
     386. Nakhoda mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tata-tertib terhadap anak-kapal. Untuk mempertahankan kekuasaan itu dapatlah ia mengambil tindakan2 yang selayaknya diperlukan.
     387. Apabila seorang anak-kapal meninggalkan kapalnya tanpa izin nakhoda, tidak kembali kekapal pada waktunya, menolak melakukan pekerjaannya, melakukan pekerjaannya secara tidak baik, berlaku tidak pantas terhadap nakhoda, seorang anak-kapal atau salah seorang penumpang lainnya, atau melakukan gangguan ketertiban, maka dapatlah nakhoda membebankan suatu denda kepadanya, sebanyak upah anak-kapal tersebut selama paling banyak sepuluh hari kerja; namun tak boleh denda itu berjumlah lebih dari sepertiga upah untuk seluruh waktu perjalanan. Dalam jangka- waktu sepuluh hari tidak boleh dibebankan beberapa denda berturut-turut yang jumlahnya melebihi jumlah2 tertinggi yang disebutkan diatas.
     Pembebanan denda tersebut dapat dilakukan dengan syarat penangguhan.
     Tentang cara penggunaan uang2 denda itu harus disebutkan dalam perjanjian-kerja. Uang denda tersebut tidak boleh menjadi keuntungan pengusaha maupun nakhoda.
     Pasal 1601u Kitab Undang2 Hukum Perdata berlaku.
     388. Apabila seorang kelasi menolak melakukan pekerjaannya, atau ia bertindak tidak patut terhadap nakhoda, terhadap seorang anak-kapal atau salah seorang penumpang lainnya, dan apabila ia mengganggu ketertiban, maka dapatlah nakhoda, disamping atau sebagai gantinya penghukuman denda sebagaimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu, menutup kelasi tersebut selama satu sampai tiga hari dalam sebuah kamar atau membelenggunya.
     Nakhoda boleh menutup atau membelenggu selama satu sampai tiga hari kelasi yang pernah sekali dihukum karena meninggalkan kapalnya tanpa izin, karena tidak kembali kekapal pada waktunya, atau karena melakukan pekerjaannya tidak baik, apabila kelasi itu mengulangi salah satu perbuatan itu selama perjalanan yang sama.
     389. Apabila nakhoda, karena suatu perbuatan yang termaksud dalam pasal 387. seketika telah menghentikan perhubungan-kerja dari yang bersangkutan, maka tak boleh ia untuk perbuatan itu memberikan hukuman pula.
     390. Sebelum menjatuhkan suatu hukuman, maka wajiblah nakhoda mendengar si yang bersangkutan, sedapat-dapatnya dengan dihadiri oleh paling sedikit dua perwira kapal, yang untuk itu ditunjuk dalam daftar anak-kapal.
     Suatu hukuman tak dapat dijatuhkan sebelum lewatwaktu duabelas jam dan sesudah lewat waktu satu minggu, setelah perbuatan dilakukan, kecuali apabila karena keadaan2 khusus terpaksa diadakan penyimpangan.
     Setiap hukuman harus seketika dibukukan dalam register hukuman, dengan menyebutkan perbuatan yang menjadi sebab dijatuhkannya hukuman itu, dan hari dilakukannya perbuatan itu, begitu pula dengan menyebutkan hari dijatuhkan hukuman tersebut. Setiap pembukuan harus ditandatangani oleh nakhoda beserta perwira2 kapal yang tersebut dalam ayat kesatu.
     Apabila suatu hukuman tidak dibukukan dalam register tersebut, maka diangaplah hukuman itu telah dijatuhkan secara salah.
     Terhadap penjatuhan hukuman tadi dapatlah kelasi itu, dipulau Jawa dan Madura, meminta banding kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya kapal itu sedang berada pada waktu banding itu diminta, dan diluar pulau Jawa dan Madura, kepada Kepala Pemerintah Daerah. Permintaan banding tersebut tidak lagi dapat diterima, apabila dimajukan sesudah sembilan puluh hari lewat setelah saat kelasi tersebut untuk pertama kalinya berada disuatu pelabuhan Indonesia.
     Pengadilan Negeri atau Kepala Pemerintah Daerah menguatkan, mengurangi atau membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan tiu. Putusan dalam tingkatan banding itu atas usaha nakhoda dicatat dalam register hukuman disamping hukuman yang telah dijatuhkan. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diadakan perlawanan atau upaya yang lebih lanjut.
     Suatu ketetapan menutur ayat yang lalu, tidak diberikan melainkan setelah mendengan atau memanggil dengan syah akan para pihak. Apabila ketetapan tersebut mengenai pemberian hukuman denda, maka dapatlah ketetapan itu diberikan menurut bentuk yang ditetapkan dalam pasal 435 Reglemen Acara Perdata.
     391. Seorang anak-kapal tidak diperbolehkan membawa atau mempunyai minuman keras atau senjata dikapal tanpa izin nakhoda.
     Nakhoda dapat menyita segala apa yang diketemukannya dikapal bertentangan dengan ketentuan tersebut, dan merusaknya atau menjualnya untuk keperluan yayasan bagi para pelaut, yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Pelayaran, kecuali apabila ketentuan2 undang2 melarangnya.
     Nakhoda mempunyai kekuasaan yang sama terhadap barang2 selundupan, barang2 larangan dan candu atau lain alat pembius yang dibawa kekapal oleh seorang anak-kapal atau disimpannya disitu.
     392. Untuk pemakaian oleh anak-kapal tidak diperbolehkan ada minuman keras dikapal, melebihi jumlah yang ditetapkan oleh atau atas nama Menteri Pelayaran.
     Minuman keras yang oleh pegawai kepolisian atau pegawai bea dan cukai diketemukan dikapal bertentangan dengan ketentuan ini, akan disita oleh mereka.
     Minuman keras itu harus dijual guna kepentingan yayasan dimaksudkan dalam pasal 391.
BAGIAN KE-EMPAT
Tentang penumpang.
     393. Nakhoda melakukan kekuasaan dikapal atas semua penumpang. Yang belakangan ini harus mentaati segala perintah yang diberikan oleh nakhoda untuk kepentingan keamanan atau guna mempertahankan ketertiban.
     394. Seorang penumpang tidak diperbolehkan mengangkut barang2 dikapal atas tanggungannya sendiri, kecuali berdasarkan perjanjian dengan atau izin dari pengusaha, dan, apabila kapal itu telah dicarterkan, juga dari pencarter.
     Apabila penumpang melakukan perbuatan2 yang bertentangan dengan larangan ini, maka untuk barang2 tersebut harus dibayar upah pengangkutan yang tertinggi yang telah atau sedianya dapat diperjanjikan pada waktu dilakukan pemuatan, untuk barang2 semacam itu dengan tujuan yang sama, dan harus pula diberikan penggantian untuk kerugian yang ditimbulakn selain itu.
     Apabila barang2 tersebut berbahaya bagi barang2 lain atau bagi kapalnya atau barang2 itu dianggap sebagai barang2 larangan, maka berhaklah nakhoda untuk menurunkan barang2 tersebut atau jika perlu membuangnya kelaut.
     394a. Terhadap penumpang2 yang ditengah laut dalam kapal telah melakukan suatu kejahatan, nakhoda harus mengambil tindakan2 keamanan yang perlu mengingat sifatnya perkara; apabila kepentingan penuntutan menghendakinya, maka boleh nakhoda,sedapt-dapatnya setelah merundingkannya dengan dua perwira kapal yang ditunjuk dalam daftar anak-kapal, menempatkan mereka itu dalam tahanan; ia harus mengumpulkan bukti2 dari kejahatan yang telah dilakukan itu, membuat suatu laporan tentang keterangan2 para saksi, menyebutkan tindakan2 yang telah diambilnya tadi dalam register hukuman, dan setibanya dalam suatu pelabuhan Indonesia, wajiblah ia memberitahukan apa yang telah terjadi itu, dengan melampirkan register hukuman serta bukti2 yang telah dikumpulkannya itu, kepada pegawai penuntut umum yang bersangkutan.
     Apabila ia memasuki suatu pelabuhan diluar wilayah Indonesia, maka pemberitahuan itu dilakukannya kepada komandan kapal2 perang Indonesia yang sekiranya berada disitu dan jika itu tidak ada, kepada konsol Indonesia, yang sekiranya ada, dan jika inipun tidak ada, kepada pengusaha setempat.
     Disitu ia harus meminta nasehat dari para pengusaha tersebut dan mengambil tindakan2 supaya orang, yang telah melakukan kejahatan, beserta bukti2 yang telah dikumpulkan itu, segera dan dengan aman dapat diserahkan kepada Hakim yang berkuasa di Indonesia.
     Tindakan2 keamanan yang dimaksudkan dalam ayat kesatu tadi adalah berlaku juga, apabila seorang didalam perjalanan menjadi gila.
     Tentang peristiwa2 yang diatur dalam pasal ini harus disebutkan juga dalam buku-harian.
     Pun apabila nakhoda itu tidak diwajibkan untuk mempunyai daftar hukuman dikapal, namun boleh ia mengambil tindakan2 sebagaimana disebutkan dalam pasal ini. Dalam hal itu maka ia diwajibkan, seketika setibanya kapal ditempat di Indonesia yang ditujunya, melaporkan tentang tindakan2 yang telah dilakukan dikapal itu, kepada pegawai penuntut umum yang bersangkutan.
BAB KE-EMPAT
Tentang perjanjian kerja-laut.
BAGIAN KESATU
Tentang perjanjian-kerja-laut pada umumnya.
f 1. Ketentuan2 umum.
     395. Yang dinamakan perjanjian-kerja-laut ialah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dan seorang buruh dipihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk dibawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nakhoda atau anak-kapal.
     Terhadap perjanjian-kerja antara seorang majikan lain dan seorang buruh, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk melakukan pekerjaan anak-kapal dengan mendapat upah, maka, selama siburuh tadi disebut dalam daftar anak-kapal, berlakulah ketentuan2 dari bab ini, dengan kekecualian pasal2 399-402 dan 404.
     396. Terhadap perjanjian-kerja-laut berlakulah selain ketentuan2 dari bab ini, ketentuan2 dari bagian kedua, ketiga, ke-empat dan kelima dari bab 7A dari Buku Ketiga Kitab Undang2 Hukum Perdata, sekadar berlakunya ketentuan2 itu tidak dengan tegas dikecualikan.
       397. Selama perjalanan nakhoda mewakili pengusaha dan lain2 majikan yang buruhnya bekerja dikapal yang dipimpinnya dalam melaksanakan perjanjian2 yang dibuatnya dengan mereka ini.
     398. Perjanjian kerja- laut dapat diadakan untuk suatu waktu tertentu untuk satu atau beberapa perjalanan untuk waktu tak tertentu atau hingga sampai ia diakhirinya.
     399. Perjanjian-kerja antara pengusaha dan seorang buruh, yang berlaku sebagai nakhoda atau perwira-kapal, iapun atas ancaman batal, harus dibuat secara tertulis.
     Biaya2 akte dan lain2 biaya tambahan harus dipikul oleh pihak pengusaha.
     400. Perjanjian-kerja antara pengusaha dan seorang buruh, yang akan berlaku sebagai kelasi, ialah atas ancaman batal, harus dibuat dihadapan seorang pegawai yang diangkat oleh pihak yang berwajib.
     Sebelum tanyakan apakah ia menyetujui perjanjian yang termaksud, pegawai tersebut harus dengan jelas terangkan kepada buruh tersebut isi perjanjian itu dan harus selidiki pula apakah buruh itu telah mengerti akan isi perjanjian itu.
     Segera setelah kedua pihak menyetujuinya, maka dari perjanjian tadi dibuat suatu akte.
     Akte ini, selain oleh pegawai tersebut, harus ditandatangani oleh atau atas nama pengusaha dan segera ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh si buruh.
     Biaya2 akte dan lain2 biaya tambahan harus dipikul oleh pengusaha.
     Perjanjian-kerja hanya dapat dibuktikan dengan aktenya.
     401. Selain apa yang telah ditetapkan ditempat lain, maka perjanjian-kerja antara pengusaha dan pihak yang akan bekerja sebagai anak-kapal itu harus memuat :
     1o. nama si buruh, hari kelahirannya, setidak-tidaknya usianya menurut taksiran, dan tempat            kelahirannya;
     2o. tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian;
     3o. penunjukan akan kapal atau kapal2 dimana si buruh itu sanggup bekerja;
     4o. perjalanan atau perjalanan2 yang akan ditempuh, apabila itu telah ditetapkan;
     5o. sebagai apa si buruh itu sanggup bekerja;
     6o. penyebutan tentang apakah si buruh itu juga mengikat diri untuk melakukan pekerjaan           didaratan, dan jika demikian, pekerjaan apa yang akan dilakukan itu;
     7o. seberapa boleh, tempat dan hari akan dimulainya pekerjaan dikapal;
     8o. apa yang ditetapkan dalam pasal 415 mengenai hak si buruh atas hari2 libur;
     9o. yang mengenai pengakhiran perhubungan-kerja:
a.   apabila perjanjian diadakan untuk waktu tertentu, hari berakhirnya perhubungan-kerja, dengan penyebutan akan isi pasal 448;
b.   apabila perjanjian diadakan menurut perjalanan, pelabuhan yang disetujui untuk mengakhiran perhubungan-kerja, dengan penyebutan akan isi pasal 449, ayat kedua, begitu pula, apabila pelabuhan itu suatu pelabuhan Indonesia, isi ayat kesatu atau ayat kedua dari pasal 452, satu sama lain sekedar pelabuhan itu disebutkan namanya atau tidak;
c.   apabila perjanjian diadakan untuk waktu tak tertentu, isi pasal 450 ayat kesatu.
     Sekadar nama, tempat atau hari kelahiran si buruh tidak diketahui, maka hal itu harus disebutkan didalam perjanjian.
     Penunjukan didalam perjanjian akan kapal atau kapal2 dimana si buruh sanggup akan bekerja, dapat juga dilakukan dengan menentuka bahwa ia akan bekerja disatu atau beberapa kapal yang akan ditunjuk oleh pengusaha, diantara kapal2 yang pengusaha pakai untuk perusahaannya.
     Apabila para pihak ingin menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal2 415, 448, 449 ayat kedua, 450 ayat kesatu atau 452 ayat kesatu atau kedua, sekadar itu diperbolehkan oleh undang2, maka, sebagai gantinya, peraturan yang menyimpang itu harus dicantumkan dalam perjanjian.
     402. Penentuan akan upah dalam jumlah uang yang harus dibayar, tidak boleh diserahkan kepada kehendak salah satu pihak.
     Perjanjian-kerja-laut, iapun atas ancaman kebatalan, harus tetapkan upah yang harus dibayar dalam uang atau menentukan bagaimana upah itu akan ditetapkan. Satu sama lain dapat juga dilakukan dalam suatu peraturan upah, kepada peraturan mana dalam perjanjian-kerja-laut tersebut diadakan penunjukan, dan yang tidak boleh dirobah untuk kerugian si buruh. Terhadap peraturan upah tersebut, tidaklah berlaku pasal2 1601-1601m dari Kitab Undang2 Hukum Perdata.
     Apabila si buruh, guna melaksanakan perjanjian-kerja yang batal itu sudah melakukan pekerjaan, maka kepadanya harus diberikan suatu penggantian yang sama dengan upah yang lazim diberikan untuk pekerjaan yang telah dilakukan itu.
     Ayat kasatu pasal 1601q Kitab Undang2 Hukum Perdata, tidak berlaku.
     403. Dalam melakukan ketentuan dalam pasal 387, ayat kesatu, 416, 416b, 421, 447 dan452 ayat ketiga, maka upah yang ditetapkan menurut perjalanan, dianggap ditetapkan untuk suatu jangka-waktu yang sama dengan lamanya rata2 suatu perjalanan.
     404. Adalah batal setiap ketentuan dalam suatu perjanjian-kerja-laut dengan mana si buruh dibatasi dalam kemerdekaannya melakukan pekerjaan setelah berakhirnya perhubungan-kerja.
     Pasal 1601x dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tak berlaku.
     405. Tak bolehlah para pihak dengan perjanjian mengadakan penyimpangan dari apa yang ditentukan dalam pasal2 384-387, 389, 390, 397-403, 410 ayat kesatu, 417, 420 ayat kesatu dan ketiga, 428, 429, 436-442, 445, 446, 452a, 452c dan 452f dan begitu pula tak bolehlah mereka, untuk kerugian nakhoda atau anak-kapal mengadakan penyimpangan dari apa yang ditentukan dalam pasal2 409, 415, 416, 416a, 416f, 420 ayat ke-empat, 421-426, 430, 435, 443, 447, 450, 452, 452c dan 452g.
     Tak bolehlah mereka dalam perjanjian-kerja-laut tersebut mencantumkan ketentuan2, yang menyimpang dari peraturan2 undang2 tentang kekuasaan Hakim untuk mengadili sengketa2 yang berhubungan dengan perjanjian2 tersebut, dengan tidak mengurangi kemungkinan mengikatkan diri untuk memajukan sengketa2 kepada wasit2 yang bertempat tinggal di Indonesia.
     406. Suatu ketetapan berdasarkan pasal2 416 ayat kedua, 420, 452, 452f dan 452g tidak akan diberikan oleh Pengadilan Negeri melainkan sesudah mendengar atau memanggil dengan syah akan kedua belah pihak. Pada surat panggilan pihak lawan harus dilampirkan suatu salinan dari surat permohonannya.
     Dalam hal2 seperti yang disebutkan dalam pasal2 416f, ayat kedua, 452a, 452e, 452f dan 452g, ketetapan itu dapat diberikan dalam bentuk yang ditetapkan dalam pasal 435 Reglemen Acara Perdata.
     407.  Ketentuan2 bab ini tidak berlaku bagi pekerjaan dikapal yang besarnya kurang dari 100 meter kubik isi kotor, apabila kapal itu digerakan dengan alat mesin dan kurang dari 300 meter kubik, apabila kapal itu tidak digerakkan dengan alat mesin.
     Ketentuan2 bab ini tidak berlaku pula apabilasebuah kapal semata-mata dipakai untuk pelayaran percobaan dilaut.
$   2.  Tentang perjanjian-kerja-laut nahkoda.
408. Sejak saat mulai berlakunya perhubungan menurut perjanjian-kerja, nahkoda harus menyediakan dirinya kepada pengusaha untuk memimpin kapal yang ditunjuk dalam perjanjian, atau apabila perjanjian ini tidak menyebutkannya, sebuah kapal yang ditunjuk oleh pengusaha, asal ini termasuk kapal-kapal yang oleh pengusaha itu dipakai untuk pelayaran dilaut. Apabila tentang mulai berlakunya perhubungan-kerja tersebut tidak ditentukan sesuatu apa, maka untuk pemakaian peraturan ini dianggaplah saat itu bertepatan dengan saat ditutupnya perjanjian.
409. Kecuali apabila perjanjian-kerja diadakan menurut perjalanan, maka nahkoda berhak, untuk setiap tahun yang mana ia terus-menerus bekerja kepada pengusaha, atas paling sedikit empat belas hari libur, terserah kepada pengusaha yang akan dipilihnya, dua kali delapan hari berturur-turut, dengan tetap menerima upahnya. Liburan ini harus selambat-lambatnya diberikan seketika setelah berakhirnya tahun, kecuali apabila pengusaha, berhubung kepentingan pekerjaan, lebih suka mengundurkan liburan itu, namun tidak lebih lama dari satu tahun. Pada waktu berakhirnya perhubungan-kerja, nahkoda harus telah menikmati semua liburan yang menjadi haknya.
Dalam menghitung hari-hari libur, yang mengenai suatu tahun kerja tertentu, cuti luar negeri aatau cuti dalam negeri yang menurut sifatnya dapat dipersamakan dengan itu, dan yang jatuh dalam tahun kerja tersebut, waktu yang dijalani dalam dinas militer dan cuti untuk mengikuti suatu kursus guna memperoleh tingkatan yang lebih tinggi, dapat dikurangkan.
Kepada nahkoda, yang bertempat tinggal di Indonesia, apabila dikehendakinya, liburan-liburan itu harus diberikan di Indonesia, yaitu dalam pelabuhan yang dipilihnya, apabila kapal dimana ia bekerja, singgah dipelabuhan tersebut, sedangkan yang demikian itu dapat disesuaikan dengan kepentingan pekerjaan.
Hak untuk mendapat liburan tersebut gugur, apabila tidak memintanya sebelum berakhirnya tahun, untuk mana ltu diberikan kepadanya.
Untuk tiap-tiap hari libur yang menjadi haknya namun tidak dinikmatinya, maka kepada nahkoda, selain upah yang harus dibayarkan, harus diberikan penggantian, yang sama dengan upah sehari dalam uang yang paling akhir dinikmatinya. Penggantian ini tidak diberikan, apabila nakhoda tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengambil liburan yang menjadi haknya itu.
Yang dimaksudkan dengan upah dalam ayat kesatu pasal ini ialah upah yang harus dibayar dengan uang, tanpa turut dihitungnya premi2 dan tunjangan lain yang berhubungan dengan pengusahaan kapalnya atau hasil2 perusahaannya, dengan kerja-lembur atau pekerjaan khusus yang harus dilakukan oleh nakhoda, ataupun dengan tataan, tujuan atau muatan kapal secara istimewa, namun ditambah dengan jumlah harga dengan mana hak mendapat makan tanpa biaya harus ditaksir.
410. Denda hanya dapat dijatuhkan kepada nahoda berdasarkan suatu ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian-kerja atau berdasarkan suatu reglemen yang ditujuk dalam perjanjian-kerja, karena pelanggaran ketentuan2 yang diurakan didalamnya dan sampai suatu jumlah tertinggi yang ditetapkan dalam reglemen tersebut. Tujuan pemakaian uang denda tersebut harus disebutkan didalam perjanjian. Uang denda tersebut tidak boleh menjadi keuntungan pengusaha.
Denda tersebut dapat dilaksanakan dengan mendahulu atas bagian upah nahkoda yang harus dibayar dalam uang, upah mana dapat ditahan sampai jumlah tersebut, sedangkan denda tadi pertama2 dipikulkan kepada bagian dari upah itu yang dibayarkan kepada nahkoda secara pribadi.
Ayat terakhir dari pasal 471 berlaku disini.
Pasal 1601u dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
411. Kecuali dalam hal2 tersebut dalam ayat kedua pasal 1603o dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka bagi pengusaha alasan2 yang mendesak dapat pula dianggap ada:
1o. apabila nahkoda menganiaya seorang penumpang kapal yang dipimpinnya, menghina secara kasar, atau mengancamnya dengan sungguh2 atau membujuknya maupun mencoba membujuknya untuk melakukuan perbuatan2 yang bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan baik;
2o. apabila nahkoda menolak untuk mentaati suatu perintah yang diberikan kepadanya menurut ketentuan pasal 408;
3o. apabila nahkoda, baik sementara, baik untuk selama2nya dipecat dan kekuasaannya untuk bekerja sebagai demikian disebuah kapal;
4o. apabila nahkoda, diluar pengetahuan pengusaha telah membawa barang2 selundupan kekapal atau telah mengizinkan dibawanya barang2 itu kekapal.
$ 3. Tentang Perjanjian-kerja-laut anak-kapal.
413. Sejak saat mulai berlakunya perhubungan kerja menurut perjanjian, siburuh wajib menyediakan dirinya bagi pengusaha untuk ditempatkan sebagai anak-kapal disebuah kapal yang yang ditunjuk didalam perjanjian. Apabila tentang tidak ditentukan sesuatu apa, maka saat itupun untuk pemakaian peraturan ini, dianggap bertepatan dengan saat ditutupnya perjanjian.
414. Nakhoda dapat meminta bantuan alat negara terhadap seorang buruh yang telah mengikatkan diri untuk bekerja dikapal sebagai anak-kapal, apabila buruh itu menolak datang atau telah meninggalkan kapalnya tanpa izin.
415. Seorang kelasi, yang telah menutup suatu perjanjian-kerja untuk paling sedikit satu tahun, berhak, untuk tiap2 tahun yang mana ia terus-menerus bekerja kepada pengusaha, atau paling sedikit tujuh hari libur atau, terserah kepada pengusaha yang mana akan dipilihnya, dukali lima hari berturut-turut, dengan tetap menerima upahnya, kecuali apabila perjanjian-kerjanya telah dibuat untuk satu perjalanan. Liburan ini harus selambat-lambatnya diberikan seketika setelah berakhirnya tahun kecuali apabila pengusaha, berhubungan dengan kepentingan pekerjaan, memilih mengundurkan liburan itu, namun tidak lebih lama dari satu tahun. Pada waktu berakhirnya perhubungan-kerja, kelasi harus telah menikmati semua liburan yang menjadi haknya.
Dalam menghitung hari2 libur, yang mengenai satu tahun kerja tertentu, cuti luar negeri atau cuti dalam negeri yang menurut sifatnya dapat dipersamakan dengan itu, dan yang jatuh dalam tahun kerja tersebut, waktu yang dijalani dalam dinas militer dan cuti untuk mengikuti suatu kursus guna memperoleh tingkatan yang lebih tinggi, dapat dikurangkan. Kepada kelasi, yang bertempat tinggal di Indonesia, apabila di kehendakinya, liburan2 itu harus diberikan di Indonesia, yaitu dalam pelabuhan yang dipilihnya, apabila kapal dimana ia bekerja singgah disitu sebegitu jauuh yang demikian itu dapat diselesaikan dengan kepentingan pekerjaan.
Hak untuk mendapat liburan tersebut gugur, apabila kelasi tidak medak memintanya sebelum berakhirnya tahun untuk mana liburan itu diberikan kepadanya.
Untuk tiap2 hari libir yang menjadi namun tidak dinikmatinya, kepada kelasi selain upah yang harus dibayarkan, harus diberikan penggantinya, yang sama dengan upah sehari dalam uang yang terakhir dinikmatinya. Penggantian ini tidak diberikan, apabila kelasi itu tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengambil liburan yang menjadi haknya itu.
Yang dimaksudkan dengan upah dalam ayat kesatu pasal ini ialah upah yang harus dibayar dengan uang, tanpa turut dihitungnya premi dan lain-lain tunjangan, yang berhubungan dengan pengusahaan kapalnya atau pekerjaan khusus harus dilakukan oleh kealasi ataupun dengan taatan, tujuan atau muatan kapal secara istimewa, namun ditambah dengan jumlah harga taksiran dari pada kenikmatan menpat makan tanpa biaya.
Terhadap para perwira kapal berlakulah apa yang ditentukan dalam pasal 409.
416. Apabila seorang buruh, yang telah membuat suatu perjanjian-kerja untuk paling sedikit satu tahun, atau selama satu setengah tahun terus-menerus telah melakukan pekerjaan bagi pengusaha, ditimpa oleh sakit atau suatu kecelakaan pada waktu ia sedang bekerja dikapal, makapun apabila perhubungan-kerja itu berakhir lebih dahulu, berhaklah ia sepenuhnya atas bagian upahnya yang harus dibayar dalam uang, dan berhaklah ia pula sepenuhnya atas perawatan dan pengobatan selama ia berada dikapal.
Pengusaha dapat menurunkan si buruh yang ditimpa oleh penyakit atau kecelakaan tadi, dari kapal, disetiap tempat dalam wilayah Indonesia, dimana siburuh tersebut dapat meminta perawatan bagi dirinya tanpa mengeluarkan biaya2 yang luar biasa. Pengusaha dapat juga menurunkan si buruh ditempat-tempat lain, ataupun memindahkannya disebuah kapal lain, asal ia menawarkan kepadanya perawatan dan pengobatan yang pantas atas biaya pengusaha, sampai ia menjadi baik, tetapi bagaimanapun tidak lebih dari 52 minggu, dan disamping itu, selekas2nya sesudah itu apabila perjanjian-kernjanya sama sekali berakhir, pengangkutan dengan cuma2 ketempat dimana perjanjian-kerjanya telah ditutup. Termasuk dalam pengangkutan itu adalah biaya untuk penghidupan dan penginapan selama perjalanan.
Terhitung mulai hari, si buruh meninggalkan kapal dimana ia telah bekerja, berhaklah ia atas 80% dari upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, yang dinikmatinya ketika ia ditimpa oleh sakit atau kecelakaan itu, hingga ia menjadi sembuh kembali, tetapi paling banyak selama 26 minggu.
416a. Apabila seorang buruh, yang telah membuat perjanjian-kerja untuk paling sedikit satu tahun, atau selama satu setengah tahun terus-menerus telah melakukan pekerjaan bagi pengusaha, ditimpa sakit atau suatu kecelakaan tadi, atas 80 % dari upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, yang dinikmatinya pada saat itu, hingga ia menjadi sembuh kembali, tetapi paling banyak selama 26 minggu.
416b. Apabila seorang buruh, yang telah membuat perjanjian-kerja untuk kurang dari satu tahun, dan yang tidak selama satu setengah tahun terus-menerus telah bekerja kepada pengusaha, ditimpa sakit atau suatu kecelakaan, maka ia mempunyai hak2 seperti yang ditetapkan dalam pasal2 416 dan 416a, dengan pengertian, bahwa pembayaran dalam uang itu hanyalah harus dilakukan menurut lama waktu berlangsungnya perjanjian-kerja, namun paling sedikit empat minggu dan tidak lebih lama dari 26 minggu.
416c. Dalam pasal2 416 dan 416a, maka didalam upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, tidaklah termasuk premi2 dan lain2 tunjangan yang berhubungan dengan kerja-lembur atau pekerjaan2 khusus yang harus dilakukan oleh si buruh, ataupun yang berhubungan dengan tataan, tujuan atau muatan kapal secara istimewa.
416d. Apabila pengusaha semata2 mengusahakan kapal2 yang kurang dari 300 meter kubik isi-kotor, maka terhadap kapal2 yang besarnya paling sedikit 100 meter kubik isi-kotor, diperlengkapi dengan alat penggerak mesin, dalam melakukan pasal2 416 dan 416b, tenggang2 52 dan 26 minggu diperpendek menjadi 36 dan 18 minggu, sedangkan prosentase 80 menjadi 50.
416e. Hak si buruh yang didapatnya dari pasal2 416-416d gugur:
1o. dalam halnya ia diharuskan mengusahakan sendiri perawatan dan pengobatan baginya, apabila ia atas perintah pengusaha, tidak seketika meminta pengobatan dari seorang dokter yang berwajib ditempat diman ia berada, apabila ia menghindarkan diri dari pengobatan oleh seorang dokter ataupun tidak mentaati sepatutnya nasehat2 yang diberikan oleh dokter itu;
2o. dalam halnya perawatan atau pengobatan itu harus ditanggung oleh pengusaha, apabila ia melalaikan untuk seketika mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya, atau apabila ia menghindarkan diri dari perawatan atau pengobatan yang sudah dimulainya, tanpa seketika mencari pengobatan kepada seorang dokkter yang berwajib ditempat dimana ia berada, tetap dalam perawatan sampai menjadi sembuh, kembali dan mentaati sepatutnya nasehat2 yang oleh dokter tersebut diberikan kepadanya.
416f. Pengusaha dapat menolak memberikan tunjangan uang, atau mengurangi tunjangan itu, apabila sakit atau kecelakaan itu akibat kesengajaan atau kesalahan kasar si buruh.
Atas permohonan si buruh, maka Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya berdiam si buruh tersebut, adalah berkuasa untuk memutuskan menurut keadilan apakah kepada si biruh itu harus diberikan suatu tunjangan uang dan jika demikian halnya, berapa tunjangan itu.
416g. ketentuan2 dari pasal2 416-416f tidak berlaku, sekedar dengan suatu peraturan undang2 yang bersifat umum, juga bagi si buruh yang membuat suatu perjanjian-kerja-laut, telah diadakan ketentuan2 tentang pemberian tunjangan uang, perawatan atau pengobatan oleh dokter, dalam hal sakit atau kecelakaan.
416h. Pasal2 160c dan 1602x dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidaklah berlaku.
417. Denda, yang dimaksudkan dalam pasal 387, didahulukan atas bagian dari upah si buruh yang harus dibayar dalam uang, bagian upah mana dapat ditahan sampai sebesar jumlahnya dan pertama2 harus dipikulkan kepada si buruh secara ppribadi.
Bagian dari upah, untuk mana menurut pasal 1602r dari Kitab Undang2 Hukum Perdata oleh pengusaha boleh diadakan perjumpaan-utang, sebelum berakhirnya perhubungan-kerja, harus dikurangi dengan apa yang ditahan sebagai uang denda, seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini.
418. Selain dalam hal2, yang disebutkan dalam ayat kedua pasl160 30 dari Kitab Undang2 Hukum Perdata, maka bagi pengusaha alasan2 yang mendesak antara lain harus dianggap ada :
1o. apabila si buruh menganiaya nahkoda atau seorang penumpang kapalnya, menghina secara kasar atau mengancamnya dengan sungguh2 atau membujuknya maupun mencoiba membujuknya untuk melakukan perbuatan2 yang bertentangan dengan Undang2 atau kesusilaan baik;
2o. apabila, setelah bermulainya perhubungan-kerja, si buruh tidak melaporkan diri dikapal pada waktu yang ditunjuk oleh pengusaha;
3o. apabila si buruh, baik untuk sementara, baik untuk selama2nya, dicabut kekuasaannya untuk melakukan suatu macam pekerjaan dikapal yang telah disanggupinya;
4o. apabila si buruh, diluar pengetahuan pengusaha atau nahkoda, telah membawa barang2 selundupan kekapal atau menyimpannya disitu.
419. Selain dalam hal2, yang disebutkan dalam ayat2 kedua pasal 1603p dari Kitab Undang2 Hukum Perdata, maka bagi siburuh alasa2 yang mendesak antara lain harus dianggap ada:
1o. apabila pengusaha memberikan kepadanya perintah yang bertentangan dengan perjanjian-kerja atau bertentangan dengan kewajiban2 yang oleh Undang2 dibebankan seorang buruh;
2o. apabila pengusaha menetapkan supaya kapalnya berlayar kesuatu pelabuhan dari sesuatu negara yang sedang terlibat dalam suatu perang-laut, atau kesuatu pelabuhan yang dikepung, kecuali apabila itu dengan tegas disebutkan didalam perjanjian-kerjanya dan perjanjian itu ditutup setelah pecahnya perang atau setelah diumumkannya pengepungan tersebut;
3o. apabila, dalam halnya pasal 367, pengusaha memberikan perintah2 untuk berangkat kesuatu pelabuhan musuh;
4o. apabila pengusaha memakai atau suruh memakai kapalnya untuk melakukan perdagangan buda-belian, pembajakan-laut, pelayaran yang terlarang atau pengangkutan barang2 yang pemasukannya dilarang dalam negerinya dituju;
5o. apabila pengusaha menetapkan supaya kapalnya dipakai untuk pengangkutan barang2 larangan, kecuali apabila itu dengan tegas telah diatur dalm perjanjian ini telah ditutup setelah pecahnya perang;
6o. apabila baginya dikapal ada bahaya bahwa ia akan dianiaya oleh nahkoda atau seorang penumpang;
7o. apabila penginapan dikapal demikian keadaannya, hingga merugikan kesehatan para buruh;
8o. apabila kepadanya makanan yang menjadi haknya, tidak diberikan atau tidak dibelikan dalam keadaan baik;
9o. apabila kapalnya kehilangan hak memakai bendera Indonesia;
10o. apabila perjanjian-kerjanya dibuat untuk satu atau beberapa perjalanan, sedangkan pengusaha menyuruh melakukan lain2 perjalanan.
Apa yang ditentukan dibawah nomor 2o,3o dan 5o tidak dianggap sebagai alasan yang mendesak, apabiala satu dan lain dilakukan atas perintah Presiden.
420. Masing2 pihak adalah berhak juga sebelum perhubungan-kerja bermulai, untuk, karena alasan2 penting memajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya ia berdiam atau kapalnya berada, atau diluar wilayah Indonesia, kepada pegawai diplomatik atau konsuler Indonesia yang pertama dapat dijumpainya, supaya perjanjian-kerja tersebut dibatalkan.
Si buruh hanya dapat memajukan permohonan ini, pabila ini selayaknya dapat dilakukan tanpa melambatkan perjalanan kapal.
Sebagai alasan penting harus dianggap pula, selain yang disebitkan dalam ayat kedua pasal 1603v dari Kitab Undang2 Hukum Perdata, kedaan2 yang diketahui oleh pemohon setelah ditutupnya perjanjian-kerja atau yang timbul sesudah itu, yang menyebabkan perjalanan atau diteruskannya itu akan membawa maut, yang tak terduga, kecuali apabial perjalanan atau diperlukannya itu adalah atas perintah Presiden.
Kecuali apabila siburuh telah membuat suatu perjanjia-kerja untuk satu tahun atau lebih maka ia adalah berhak, apabila ada kemungkianan baginya untuk memperoleh suatu pekerjaan yang lebih tinggi tingkatnya, untu memajukan permohonan sebagai termaksud dalam ayat kesatu, asal ia mengusahakan penggantian untuk dirinya tanpa biaya2 baru bagi pengusaha dan yang dapat diterima oleh pengusaha itu.
Pasal 1603v ayat dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidaklah berlaku.
421. Apabila perhubungan-kerja telah diadakan menurut perjalanan, maka sebagai akibat dari suatu tindakan dari pihak atasan atau lain keadaan memaksa, perjalanan itu tidak dimulai atau setelah dimulainya, harus dihentikan, maka berakhirlah perhubungan-kerja. Dalam hal yang tersebut terakhir tadi, siburuh berhak atas upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu hingga ia dapat tiba kembali ditempat dimana perjanjian-kerja telah ditutup dan, apabila tempat itu terletak diluar Indonesia, di Jakarta atau hingga ia memperoleh lebih dahulu suatu pekerjaan lain. Apabila timbul suatu perselisihan, maka jumlah upah tadi ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumya telah dibuat perjanjian-kerjanya, atau terletak tempat kedudukan perusahaan perkapalan, atau apabila tempat kedudukan ini terletak diluar Indonesia, suatu tempat di Indonesia dari mana dilakukan pengurusan terhadap perusahaan tersebut, dan apabila ia tidak terdapat suatu tempat yang demikian, di Jakarta.
Apabila si buruh telah mengikatkan diri untuk semata2 bekerja disebuah kapal tertentu, dan kapal ini musnah, maka berlakulah apa yang ditentukan dalam ayat kesatu tadi, juga meskipun perhubungan-kerja itu tidak dibuat menurut perjalanan.
422. Sekedar bagian upah yang ditetapkan dalan uang telah ditetapkan menurut perjalanan. Maka si buruh adalah berhak atas suatu kenaikan upah yang seimbang, apabila perjalanan itu, karena kesalahan pengusaha, diperpanjang hingga melebihi jangka-waktu yang biasa.
Dalam bagian upah yang ditetapkan dalam uang tidaklah termasuk premi2 dan lain2 tunjangan yang disebutkan dalam ayat kedua, juga tidak termasuk premi2 dan tunjangan2 yang berhubungan dengan kerja-lembur atau pekerjaan2 istimewa yang harus dilakukan oleh si buruh, ataupun berhubungan dengan tataan atau tujuan istimewa kapalnya.
423. Apabila karena molest atau karena berhenti disuatu pelabuhan darurat atau suatu alasan lain seperti itu, perjalanan diperpanjang hingga melebihi jangka-waktu yang biasa, maka si buruh berhak juga atas suatu kenaikan upahnya yang ditetapkan dalam uang, menurut imbangan, sekedar bagian upah itu telah ditetapkan menurut perjalanan.
Dalam bagian upah yang ditetapkan dalam uang, selainya premi2 dan lain2 tunjangan yang disebutkan dalam ayat kedua, juga tidak termasuk premi2 dan tunjangan2 yang berhubungan dengan kerja-lembur atau pekerjaan2 istimewa yang harus dilakukan oleh si buruh, ataupun berhubungan dengan tataan atau tujuan istimewa kapalnya.
424. Apabila perhubungan-kerja diadakan menurut perjalanan, dan perjalanan ini karena perbuatan pengusaha tidak dimualai atau setelah dimulai, dihentikan, maka berakhirlah perhubungan-kerja itu. Dalam hal yang demikian maka si buruh berhak atas penggantian kerugian, yang ditetapkan dalam pasal 1603q dari Kitab Undang2 Hukum Perdata.
425. Apabila perhubungan-kerja berakhir secara lain dari pada karena berakhirnya perjalanan atau perjalanan2 untuk mana ia telah diadakan, karena dihentikan oleh siburuh dengan kekecualian dalam halnya pasal 449 karena pengakhiran secara berlawanan dengan hukum oleh si buruh, karena pengakhiran oleh pengusaha berdasarkan suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada si buruh, ataupun karena pembatalan perjanjian-kerja atas permohonan si buruh karena suatu alasan yang mendesak menurut arti pasal 1603p Kitab Undang2 Hukum Perdata atau pasal 419 Kitab Undang2 ini, maka berhaklah si buruh, yang bertempat tinggal di Indonesia, ke jakarta.
Apabila si buruh tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka ia mempunyai hak yang sama atas pengangkutan dengan cuma2 ketempat dimana di mulainya pekerjaan dikapal, atau kesuatu pelabuhan dinegeri tempat tinggalnya, terserah pada pilihan pengusaha.
Hak tersebut gugur, apabila si buruh tidak menyatakan kehendaknya untuk diangkut dengan cuma2 sebelum kapalnya berangkat dan selambat2nya pada hari berikutnya hari berakhirnya perhubungan-kerja dengan tidak turut dihitungnya hari2 yang termaksud dalam pasal 354.
Dalam pengangkutan dengan cuma2 itu termasuklah biaya2 pemeliharaan dan penginapan, mualai berakhirnya perhubungan-kerja sampai tibanya si buruh ditempat tujuan.
426. Pengusaha yang diwajibkan mengangkut si buruh dengan cuma2 kesuatu pelabuhan, iapun asal buruh tersebut dapat bekerja, berhak untuk membebaskan diri dari kewajiban itu, dengan memberikan kepadanya, disebuah kapal yang menuju kepelabuhan tersebut, suatu pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya untuk pengusaha tadi.
Seorang buruh warganegara Indonesia dapat menuntut supaya pekerjaan tersebut diberikan kepadanya disebuah kapal Indonesia.
Sengketa2 tentang penglaksanaan pasal ini di Indonesia diputus oleh pegawai pendaftaran anak kapal, dan diluar Indonesia atau jika mereka itu tidak ada, oleh pihak yang berkuasa.
BAGIAN KEDUA
Tentang pekerjaan dikapal.
$ 1. Tentang pekerjaan nakhoda dikapal.
427. Nahkoda dianggap bekerja disebuah kapal, semenjak ia mulai menerima tugasnya dikapal sampai hari ia dibebaskan dari tugas itu atau meletakkannya.
428. Sebuah reglemen yang ditetapkan oleh pengusaha tentang pekarjaan dikapal, mengikat bagi nahkoda, asal kepadanya telah diberikan suatu eksemplar darinya, dan sekedar isinya tidak bertentangan dengan perjanjian-kerja yang telah dibuatnya.
Pasal2 1601j-1601m dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku terhadap reglemen tersebut.
429. Selama waktu ia bekerja dikapal, nahkoda berhak atas makan dan penginepan.
Pasal2 1601p dan 1601r dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
430. Untuk tiap2 hari, yang mana pengusaha, disuatu pelabuhan, selama atau pada waktu berakhirnya pekerjaanya dikapal, tanpa alasan yang sah, memperlambat nahkoda dalam memperoleh bagian upahnya yang pada waktu itu harus dibayarkan dalam uang, maka pengusaha dikenakan denda tiga rupiah.
Pasal 1602q dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
431. Nahkoda yang menghentikan perhubungan-kerja, pada waktu kapal yang dipimpinnya sedang berada dalam perjalanan, diwajibkan mengambil segala tindakan yang berhubung dengan itu diperlukan untuk keamanan kapal, penumpang2 dan muatan2, atas ancaman memberikan ganti-rugi.
Ganti-rugi ini didahulukan atas bagian upah nahkoda yang harus dibayar dengan uang, bagian upah mana dapat ditahan sampai sebesar jumlahnya dan pertama-tama harus dipikulkan kepada bagian dari upah itu yang dibayarkan kepada si buruh secara pribadi.
432. Setelah berakhirnya suatu perjalanan, maka nahkoda diwajibkan menyerahkan semua surat2 kapal kepada pengusaha, atas pemberian sepucuk surat tanda penerimaan.
433. Pasal2 437,440 dan 445-452 berlakulah juga atas perjanjian-kerja nahkoda.
$ 2.  Tentang pekerjaan anak-kapal dikapal
434. Anak-kapal dianggap telah mulai bekerja dikapal, sejak hari yang untuk ditunjuk dalam daftar anak-kapal, atau, jika itu tidak terdapat, sejak hari dibuatnya daftar tersebut, sampai dengan hari yang mana ia dibebaskan dari pekerjaannya dikapal atau ia meletakkannya.
435. Sesuatu reglemen, yang ditetapkan oleh pengusaha, mengenai pekerjaan dikapal, mengikat bagi anak-kapal, asal ada suatu eksemplar ditulis dalam bahasa Indonesia, digantungakan disuatu tempat yang setiap waktu boleh dimasuki mereka, mudah dapat dibaca, dan sekadar isinya, tidak bertentangan dengan perjanjian-kerja yang telah dibuat oleh mereka.
Pasal 1601j-1601m dari Kitab Undang2 Hukum Perdata, tidak berlaku bagi reglemen itu.
436. Dikapal pengusahapun diwajibkan memberi makan dan penginepan yang pantas kepada anak-kapal.
Peraturan2 lebih lanjut tentang itu dapat diberikan oleh Menteri Pelayaran.
Kecuali mengenai makanan pokok, makan tersebut dapat diganti dengan uang-makan asal pengusaha membayar lebih dahulu uang ini untuk waktu tidak lebih dari satu bulan.
437. Untuk setiap hari yang mana kepadanya tidak diberikan atau tidak sepenuhnya diberikan makan yang menjadi haknya, maka anak-kapal berhak atas suatu penggantian, yang jumlahnya ditetapkan didalam perjanjian-kerja atau, jika ini tidak menyebutkannya, ditetapkan oleh kebiasaan atau keadilan.
438. Atas permintaan paling sedikit sepertiga daripada perwira atau dari anak-kapal harus diadakan suatu penyelidikan tersebut dilakukan didalam wilayah indonesia oleh pegawai pendaftaran anak-kapal dan diluar wilayah Indonesia oleh pegawai konsuler Indonesia atau, jika ini tidak ada, oleh pejabat yang berkuasa.
Nahkoda diwajibkan atas perintah pejabat2 tersebut menukarkan bahan2 makan dan minuman yang tidak dapat dipakai dengan bahan2 yang masih dapat dipakai dan untuk membeli segala apa yang diperlukan.
439. Oleh paling sedikit suatu bagian yang sama dari para perwira atau anak-kapal dapat diadukan pengaduan kepada pejabat2 yang sama tentang kurangnya tempat tidur atau ruangan yang terjadi setelah kapalnya berangkat; suatu penyelidikan tentang itu harus dilakukan.
Nahkoda diwajibkan atas perintah para pejabat tersebut memperbaiki apa yang kurang itu.
Nahkoda yang tidak memenuhi perintah2 yang diberikan yang diberikan kepadnya menurut pasal ini dan pasal yang lalu dianggap telah berbuat salah terhadap anak-kapal.
440. Apabila seorang anak-kapal meninggal diluar tempat tinggalnya selama ia sedang bekerja dikapal maka jenazahnya harus dikubur atau dibuang atas biaya pengusaha.
441. Nahkoda diwajibkan mengatur pekerjaan anak-kapal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai itu ditetapkan dalam peraturan-peraturan undang-undang dan didalam batas-batas peraturan-peraturan tersebut ditetapkan didalam perjanjian-kerja.
Bagaimanpun juga pada hari minggu pekerjaan harus dibatasi pada apa yang perlu dengan mengindahkan kepentingan-kepentingan yang layak.
Pasal 1602v dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
442. Setiap anak-kapal diwajibkan melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya oleh nahkoda, namun berhaklah ia atas tambahan upah untuk setiap waktu yang mana ia melakukan pekerjaan lebih lama daripada waktu-bekerja yang lazim ditetapkan oleh peraturan2 atau perjanjian-kerja, kecuali apabila nahkoda menganggap pekerjaan itu perlu untuk menyelamatkan kapal, para penumpang atau muatannya. Jumlah tambahan upah tersebut ditetapkan oleh perjanjian-kerja atau apbila perjanjian itu tidak mengaturnya oleh kebiasaan atau keadilan.
Dari tiap-tiap kerja-lembur yang dilakukan nahkoda harus menyuruh manyatatnya dalam suatu regrister yang disediakan untuk itu.
Hak untuk menuntut tambahan upah tersebut gugur dengan lewatnya satu bulan setelah berakhirnya pekerjaan dikapal dalam suatu pelabuhan Indonesia dan dengan lewatnya enam bulan setelah berakhirnya pekerjaan dikapal diluar wilayah Indonesia.
Terhadap perwira kapal. yang merangkap kepala pekerjaan, dokter dan markonis, maka perturan-peraturan tentang kerja-lembur ini tidak berlaku.
443. Apabila kepada seorang anak-kapal, setelah dimulainya perjalanan, untuk sementara diberikan pekerjaan-pekerjaan lain daripada yang harus dilakukannya didalam jabatan yang harusdilakukannya menurut perjanjian-kerja, sedangkan pekerjaan-pekerjaan semacam itu menurut perjanjian atau kebiasaan digaji lebih tinggi, maka berhaklah ia atas suatu upah yang lebih tinggi sesuai dengan pekarjaan tadi.
444. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 1602p dari Kitab Undang-undang hukum Perdata, maka untuk beberapa macam perjanjian-kerja yang ditunjuk, oleh Menteri Pelayaran dapat ditetapkan, bahwa selama perjalanan kepada anak-kapal tidak boleh dibayarkan lebih dari pada suatu bagian dari upahnya yang ditunjuk olehnya dalam uang.
445. Pembayaran bagian upah yang diperoleh karena pekarjaan dikapal yang harus dibayar dalam uang, harus dilakukan dalam mata-uang yang dinyatakan dalam perjanjian-kerja, atau dalam mata-uang yang berlaku ditempat pembayaran menurut nilai pada hari dilakukannya pembayaran itu. Nilai yang didalam hal terakhir ini dipakai sebagai pedoman untuk menetapkan jumlah yang harus dibayarkan, harus dicatat dalam buku harian dan atas permintaan diberitahukan kepada anak-kapal.
Pasal 1602h dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidaklah berlaku.
446. Seorang anak-kapal, iapun atas upah yang diperolehnya selama bekerja dikapal, dan yang harus dibayarkan dalam uang, hanya berhak memberikan, termasuk didalamnya memberikan dalam gadai, kepada isterinya untuk paling tinggi sepertiga, kepada anaknya, kepada orang-orang yang memelihara anak-anak itu, dan kepada orang-tuanya untuk paling tinggi separoh, dan kepada lainlain keluarga sedarah sampai derajat ke-empat dan kepada keluarga semenda sampai derajat yang sama untuk paling tinggi sepertiga bagian; segala sesuatu dengan ketentuan, bahwa jumlah yang diberikan itu tidak boleh melebihi dua pertiga dari seluruh upah yang ditetapkan dalam uang.
Pembayaran upah menurut ayat kesatu dari pasal ini yang atas perintah seorang anak-kapal dengan itikad baik dilakukan kepada lain-lain orang daripada yang disebutkan disitu, atau dilakukan untuk sebagian yang lebih tinggi dari yang dapat diminta oleh mereka, pembayaran itupun membebaskan pengusaha.
Pasal 1602g, ayat kedua, dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
447. Apabila seorang anak-kapal meninggal dalam pekerjaannya dikapal, maka bagian upahnya yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, harus dibayarkan sampai akhir bulan dalam mana ia meninggal itu, namun tidak sekali-kali lebih lama daripada sampai hari yang mana perhubungan-kerja itu menurut perjanjian sedianya sudah harus berakhir.
448. Apabila perhubungan-kerja telah diadakan untuk suatu waktu tertentu, dan jangka-waktu ini lewat sedang kapal dimana anak-kapal itu bekerja, berada dalam perjalanan, maka perhitungan-kerja tersebut berakhir dalam pelabuhan pertama, yang disinggahi kapal itu, dan dimana pekerjaan seorang pegawai pendaftaran anak-kapal.
Pasal-pasal 1603e, f, i bis dan i ter dan u dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
449. Perhubungan-kerja, yang diadakan menurut perjalanan, berakhir apabila perjalanan untuk mana ia diadakanny, telah selesai.
Namun dapatlah seorang anak-kapal, setelah lewatnya satu setengah tahun, mengakhiri perhubungan-kerja tadi dengan pemberitahuan penghentian disetiap pelabuhan dimana kapalnya mengambil atau menurunkan muatan, dan dimana dipekerjakan seorang pegawai pendaftaran anak-kapa. Dalam melakukan pemberitahuan penhentian tersebut ia harus mengindahkan jangka-waktu, yang layak diperlukan untuk mencari pengganti baginya dipelabuhan tersebut.
Pasal2 1603e, f, i bis, i ter dan u dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
450. Perhubungan-kerja yang diadakan untuk sesuatu waktu taktertentu, dapat oleh masing2 pihak, selama waktu yang mana anak-kapal yang sedang bekerja dikapal, dihentikan dengan menindahkan jangka-waktu yang ditentukan untuk itu, disetiap pelabuhan, dimana kapalnya mengambil atau menurunkan muatan, dan dimana dipekerjakan seorang pegawai pendaftaran anak-kapal. Kecuali apabila telah diperjanjikan suatu jangka-waktu yang lebih lama. maka jangka-waktu tersebut adalah tiga kali duapuluh empat jam.
Jangk-waktu penghentian tersebut tidak boleh ditetapkan lebih pendek bagi pengusaha darp pada anak-kapal.
Perhubungan-kerja tidak berakhir dengan meninggalnya pengusaha. Namun baik para warisnya maupun anak-kapal berhak mengakhiri suatu hubungan-kerja yang telah diadakan untuk suatu waktu tertentu, denagn pemberitahuan penghentian, seolah-olah perhubungan-kerja tadi telah diadakan untuk suatu waktu taktertentu.
Pasal2 1603h, i,i bis, i ter dan k dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
451. Selama perjalanan kapal dimana anak-kapal bekerja salah satu pihak hanya dibolehkan mengakhiri perhubungan-kerja menurut ketentuan pasal1603n Kitab Undang2 Hukum Perdata menjelang suatu pelabuhan.
452. Apabila diperjanjikan bahwa perhubungan-kerja akan berakhir pada waktu kapalnya kembali disuatu pelabuhan Indonesia yang namanya disebutkan, maka pengusaha adalah berhak untuk mengakhiri perhubungan-kerja tersebut disuatu pelabuhan yang disebutkan tadi, lain dari pada dengan sebuah kapal terbang dapat dicapai didalam waktu tiga kali duapuluh empat jam.
Apabila pelabuhan Indonesia, dimana kapalnya akan kembali itu tidak disebutkan namanya, maka pengusaha adalah berhak untuk mengakhiri perhubungan-kerja disuatu pelabuhan darimana pelabuhan dimana perjanjian-kerja telah ditutup, atau jika perjanjian-kerja itu telah ditutup di luar Indonesia, Jakarta dapat dicapai secara yang termaksud dalam ayat kesatu.
Selainnya biaya perjalanan, pengusaha harus juga membayar upah kepada anak-kapal, untuk untuk hari2 sesudah pengakhiran perhubugan-kerja sampai hari berikutnya hari dimana anak-kapal itu sedianya dapat tiba ditempat atas dasar upah yang dalam perjanjian-kerja ditetapkan dalam uang menurut waktu, begitu juga biaya penghidupan dan jika perlu juga biaya penginapan.
Dalam upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, dalam ayat yang lalu tidaklah termasuk premi2 dan lain2 tunjangan yang berhubungan dengan kerja-lembur atau pekerjaan istimewa yang yang harus dilakukan oleh anak-kapal, dan dengan tataan, tujuan maupun muatan kapalnya secara istimewa.
452a. Apbila pada waktu berakhirnya pekerjaan dikapal timbul perselisiha, maka pengusaha diwajibkan, sedapat2nya, memberikan kepada anak-kapal suatu perhitunagn tertulis. Pihak yang teramat bersedia dapat menghadap kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya kapalnya telah tiba atau daftar anak-kapal telah dibuat, denga permohonan untuk memeriksa dan menetapkan perhitungan tersebut.
Apabila pekerjaan berakhir di luar Indonesia, maka guna memperoleh suatu keputusan sementara masing2 pihak boleh menghadap kepada pegawai diplomatik atau knsuler Indonesia yang paling dahulu dapat dicapainya.
452b. Setelah berakhirnya perjalan, seorang anak-kapal yang berhubungan-kerja telah berakhir, namun itu selama tiga hari kerja diwajibkan atas permintaan nahkoda memberikan bantuannya dalam membuat suatu keterangan kapal.
452c. Untuk setiap hari, yang mana ia, tanpa alasan yang sah, memperlambat seorang anak-kapal, disuatu pelabuhan selama atau pada waktu berakhirnya pekerjaan dikapal dalam memperoleh bagian upahnya yang harus dibayarkan dalam uang, yang pada waktu itu sudah harus dibayar, pengusaha dikenakan pembayaran tiga rupiah bagi seorang perwira dan satu rupiah lima puluh sen bagi seorang anak-kapal.
Pasal2 1602q dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
452d. Pasal2 1602e dan m Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
452e. Sekalian anak- kapal diwajibkan membantu dalam hal penyelamatan kapal dan muatan. Mereka berhak atas pengupahan luar biasa untuk hari2 selama mereka melakukan pekerjaan tersebut.
Jika timbul perselisihan, maka pengupahan tersebut diatas ditetapkan, oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penyelamatan itu. Diluar wilayah Indonesia penetapak tadi dilakukan oleh pegawai diplomatik atau konsuler indonesia yang paling dahulu dapat dicapai.
452f. Apabila sebuah kapal, yang tidak diperuntukkan guan melakukan pekerjaan menyeret, memberikan jasa2 penyeretan kepada sebuah kapal lain yang mendapat kecelakaan ditengan lautan, dalam keadaan yang tidak memberikan hak atas upah penolongan, maka namun itu sekalian anak-kapal berhak atas suatu bagian dalam upah penyeretan. Pengusaha diwajibkan sebelum melakukan pembayaran tersebut, jika diminta, memberitahukan secara tertulis kepada tiap2 anak-kapal berapa jumlah upah penyeretan itu dan bagaimana pembagiannya.
Bagian masing2 anak kapal dalam upah penyeretan itu, jika timbul perselisihan, harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya kapal itu telah tiba, atau daftar anak-kapal.
452g. Apabila kapalnya musnah karena kecelakaan, maka pengusaha diwajibkan selama seorang anak-kapal tidak bekerja, namun paling lama selama dua bulan, memberikan kepadanya suatu ganti rugi yang jumlahnya sama dengan bagiam upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, dalam perjanjian-kerja. Apabila upah itu seluruhnya atau sebagian tidak ditetapkan dalam uang menurut waktu, dalam perjanjian-kerja. Apabila upah itu seluruhnya atau sebagian tidak ditetapkan menurut waktu, maka harus dibayar suatu jumlah yang sama dengan upah yang menurut kebiasaan harus dibayar untuk suatu perjalan seperti perjalanan dimana kapalnya telah musnah itu., jika seluruh upah ditetapkan menurut waktu; jika terjadi perselisihian, maka hal itu diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah dibuat daftar anak-kapal atau terletak tempat kedudukan perusahaan perkapalan, atau apabila tempat tempat kedudukan perusahaan perkapalan itu terletak diluar Indinesia, Pengadilan Negeri dari tempat di Indonesia, darimana perusahaan perkapalan itu diurus, dan apabila tempat yang demikian tidak dapat ditunjuk, Pengadilan Negeri di Jakarta.
Dalam ayat yang lalu maka dalam upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu tidaklah tidaklah termasuk premi2 dan tunjangan2 lain, yang mempunyai hubungan dengan kerja-lembur atau jasa2 khusus yang harus dilakukan oleh anak-kapal dan dengan tataan, tujuan atau muatan kapalnya secara istimewa.
Sekedar anak-kapal menurut ketentuan pasal 421 berhak atas upah, maka uoah ini harus dikurangi dari ganti-rugi yang termaksud disini.
Penuntutan untuk ganti-rugi itu didahuylukan atas semua harta-benda si pengusaha perkapalan, baik bergerak maupun tidak bergerak; hak- utama ini mempunyai tingkat-kedudukan yang sama dengan hak- utama yang dimaksudkan dalam pasal 1149ub 4 Kitab Undang2 Hukum perdata.
Seorang pengusaha perkapalan, yang mengira, bahwa seorang atau beberapa anak-kapal berkesalahan besar dalam karamnya kapal, apabila Mahkamah Pelayaran diperintahkan memeriksa sebab-musababnya karamnya kapal, dapatlah ia memajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menangguhkan kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat pertama terhadap beberapa anak-kapal tertentu sampai Mahkamah Pelayaran mengucapkan keputusannya tentang sebab-musababnya malapetaka. Berhubung dengan keputusan Mahkamah Pelayaran itu Pengadilan Negeri dapat membebaskan si pengusaha perkapalan seluruhnya dari kewajibannya.



















Tidak ada komentar:

Posting Komentar