- BAGIAN KETUJUH
- Tentang lembaran cek dan cek yang hilang.
|
|
|
|
- BAGIAN KEDELAPAN
- Tentang perubahan2
|
|
- BAGIAN KESEMBILAN
- Tentang daluwarsa
|
|
|
- BAGIAN KESEPULUH
- Ketentuan2 umum
|
|
|
|
|
- BAGIAN KESEBELAS
- Tentang kwitansi dan promes-bawa.
- (aan toonder)
|
|
|
|
|
|
|
- BAB KEDELAPAN
- Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam
- hal kepailitan.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BAB KESEMBILAN
- Tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BAB KESEPULUH
- Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran,
- terhadap bahaya yang mengancam hasil2 pertanian
- yang belum dipaneni, dan tentang pertanggungan-jiwa.
- BAGIAN KESATU
- Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BAGIAN KEDUA
- Tentang pertanggungan terhadap bahaya2 yang
- mengancam hasil2 pertanian yang belum dipaneni.
|
|
|
- BAGIAN KETIGA
- Tentang pertanggungan jiwa.
|
|
|
|
|
|
|
- BUKU KEDUA
- TENTANG HAK2 DAN
- KEWAJIBAN2 YANG TERBIT
- DARI PELAYARAN
- Ketentuan umum.
|
- BAB KESATU
- Tentang kapal2 laut dan muatannya.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BAB KEDUA
- Tentang pengusaha2 perkapalan dan perusahaan2
- perkapalan.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BAB KETIGA
- Tentang nakhoda, anak-kapal dan penumpang.
- BAGIAN KESATU
- Ketentuan2 umum.
|
|
|
- BAGIAN KEDUA
- Tentang nakhoda.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BAGIAN KETIGA
- Tentang anak-kapal.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BAGIAN KE-EMPAT
- Tentang penumpang.
|
|
|
- BAB KE-EMPAT
- Tentang perjanjian kerja-laut.
- BAGIAN KESATU
- Tentang perjanjian-kerja-laut pada umumnya.
- f 1. Ketentuan2 umum.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ketentuan2
bab ini tidak berlaku pula apabilasebuah kapal semata-mata dipakai
untuk pelayaran percobaan dilaut.
$ 2. Tentang
perjanjian-kerja-laut nahkoda.
408. Sejak saat mulai berlakunya
perhubungan menurut perjanjian-kerja, nahkoda harus menyediakan
dirinya kepada pengusaha untuk memimpin kapal yang ditunjuk dalam
perjanjian, atau apabila perjanjian ini tidak menyebutkannya,
sebuah kapal yang ditunjuk oleh pengusaha, asal ini termasuk
kapal-kapal yang oleh pengusaha itu dipakai untuk pelayaran
dilaut. Apabila tentang mulai berlakunya perhubungan-kerja
tersebut tidak ditentukan sesuatu apa, maka untuk pemakaian
peraturan ini dianggaplah saat itu bertepatan dengan saat
ditutupnya perjanjian.
409. Kecuali apabila
perjanjian-kerja diadakan menurut perjalanan, maka nahkoda berhak,
untuk setiap tahun yang mana ia terus-menerus bekerja kepada
pengusaha, atas paling sedikit empat belas hari libur, terserah
kepada pengusaha yang akan dipilihnya, dua kali delapan hari
berturur-turut, dengan tetap menerima upahnya. Liburan ini harus
selambat-lambatnya diberikan seketika setelah berakhirnya tahun,
kecuali apabila pengusaha, berhubung kepentingan pekerjaan, lebih
suka mengundurkan liburan itu, namun tidak lebih lama dari satu
tahun. Pada waktu berakhirnya perhubungan-kerja, nahkoda harus
telah menikmati semua liburan yang menjadi haknya.
Dalam menghitung hari-hari libur,
yang mengenai suatu tahun kerja tertentu, cuti luar negeri aatau
cuti dalam negeri yang menurut sifatnya dapat dipersamakan dengan
itu, dan yang jatuh dalam tahun kerja tersebut, waktu yang
dijalani dalam dinas militer dan cuti untuk mengikuti suatu kursus
guna memperoleh tingkatan yang lebih tinggi, dapat dikurangkan.
Kepada nahkoda, yang bertempat
tinggal di Indonesia, apabila dikehendakinya, liburan-liburan
itu harus diberikan di Indonesia, yaitu dalam pelabuhan yang
dipilihnya, apabila kapal dimana ia bekerja, singgah dipelabuhan
tersebut, sedangkan yang demikian itu dapat disesuaikan dengan
kepentingan pekerjaan.
Hak untuk mendapat liburan
tersebut gugur, apabila tidak memintanya sebelum berakhirnya
tahun, untuk mana ltu diberikan kepadanya.
Untuk tiap-tiap hari libur yang
menjadi haknya namun tidak dinikmatinya, maka kepada nahkoda,
selain upah yang harus dibayarkan, harus diberikan penggantian,
yang sama dengan upah sehari dalam uang yang paling akhir
dinikmatinya. Penggantian ini tidak diberikan, apabila nakhoda
tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk
mengambil liburan yang menjadi haknya itu.
Yang dimaksudkan dengan upah dalam
ayat kesatu pasal ini ialah upah yang harus dibayar dengan uang,
tanpa turut dihitungnya premi2 dan tunjangan lain yang berhubungan
dengan pengusahaan kapalnya atau hasil2 perusahaannya, dengan
kerja-lembur atau pekerjaan khusus yang harus dilakukan oleh
nakhoda, ataupun dengan tataan, tujuan atau muatan kapal secara
istimewa, namun ditambah dengan jumlah harga dengan mana hak
mendapat makan tanpa biaya harus ditaksir.
410. Denda hanya dapat dijatuhkan
kepada nahoda berdasarkan suatu ketentuan yang dicantumkan dalam
perjanjian-kerja atau berdasarkan suatu reglemen yang ditujuk
dalam perjanjian-kerja, karena pelanggaran ketentuan2 yang
diurakan didalamnya dan sampai suatu jumlah tertinggi yang
ditetapkan dalam reglemen tersebut. Tujuan pemakaian uang denda
tersebut harus disebutkan didalam perjanjian. Uang denda tersebut
tidak boleh menjadi keuntungan pengusaha.
Denda tersebut dapat dilaksanakan
dengan mendahulu atas bagian upah nahkoda yang harus dibayar dalam
uang, upah mana dapat ditahan sampai jumlah tersebut, sedangkan
denda tadi pertama2 dipikulkan kepada bagian dari upah itu yang
dibayarkan kepada nahkoda secara pribadi.
Ayat terakhir dari pasal 471
berlaku disini.
Pasal 1601u dari Kitab
Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
411. Kecuali dalam hal2 tersebut
dalam ayat kedua pasal 1603o dari Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, maka bagi pengusaha alasan2 yang mendesak dapat pula
dianggap ada:
1o. apabila nahkoda menganiaya
seorang penumpang kapal yang dipimpinnya, menghina secara kasar,
atau mengancamnya dengan sungguh2 atau membujuknya maupun mencoba
membujuknya untuk melakukuan perbuatan2 yang bertentangan dengan
Undang-undang atau kesusilaan baik;
2o. apabila nahkoda menolak untuk
mentaati suatu perintah yang diberikan kepadanya menurut ketentuan
pasal 408;
3o. apabila nahkoda, baik
sementara, baik untuk selama2nya dipecat dan kekuasaannya untuk
bekerja sebagai demikian disebuah kapal;
4o. apabila nahkoda, diluar
pengetahuan pengusaha telah membawa barang2 selundupan kekapal
atau telah mengizinkan dibawanya barang2 itu kekapal.
$ 3. Tentang
Perjanjian-kerja-laut anak-kapal.
413. Sejak saat mulai berlakunya
perhubungan kerja menurut perjanjian, siburuh wajib menyediakan
dirinya bagi pengusaha untuk ditempatkan sebagai anak-kapal
disebuah kapal yang yang ditunjuk didalam perjanjian. Apabila
tentang tidak ditentukan sesuatu apa, maka saat itupun untuk
pemakaian peraturan ini, dianggap bertepatan dengan saat
ditutupnya perjanjian.
414. Nakhoda dapat meminta bantuan
alat negara terhadap seorang buruh yang telah mengikatkan diri
untuk bekerja dikapal sebagai anak-kapal, apabila buruh itu
menolak datang atau telah meninggalkan kapalnya tanpa izin.
415. Seorang kelasi, yang telah
menutup suatu perjanjian-kerja untuk paling sedikit satu tahun,
berhak, untuk tiap2 tahun yang mana ia terus-menerus bekerja
kepada pengusaha, atau paling sedikit tujuh hari libur atau,
terserah kepada pengusaha yang mana akan dipilihnya, dukali lima
hari berturut-turut, dengan tetap menerima upahnya, kecuali
apabila perjanjian-kerjanya telah dibuat untuk satu perjalanan.
Liburan ini harus selambat-lambatnya diberikan seketika setelah
berakhirnya tahun kecuali apabila pengusaha, berhubungan dengan
kepentingan pekerjaan, memilih mengundurkan liburan itu, namun
tidak lebih lama dari satu tahun. Pada waktu berakhirnya
perhubungan-kerja, kelasi harus telah menikmati semua liburan yang
menjadi haknya.
Dalam menghitung hari2 libur, yang
mengenai satu tahun kerja tertentu, cuti luar negeri atau cuti
dalam negeri yang menurut sifatnya dapat dipersamakan dengan itu,
dan yang jatuh dalam tahun kerja tersebut, waktu yang dijalani
dalam dinas militer dan cuti untuk mengikuti suatu kursus guna
memperoleh tingkatan yang lebih tinggi, dapat dikurangkan. Kepada
kelasi, yang bertempat tinggal di Indonesia, apabila di
kehendakinya, liburan2 itu harus diberikan di Indonesia, yaitu
dalam pelabuhan yang dipilihnya, apabila kapal dimana ia bekerja
singgah disitu sebegitu jauuh yang demikian itu dapat diselesaikan
dengan kepentingan pekerjaan.
Hak untuk mendapat liburan
tersebut gugur, apabila kelasi tidak medak memintanya sebelum
berakhirnya tahun untuk mana liburan itu diberikan kepadanya.
Untuk tiap2 hari libir yang
menjadi namun tidak dinikmatinya, kepada kelasi selain upah yang
harus dibayarkan, harus diberikan penggantinya, yang sama dengan
upah sehari dalam uang yang terakhir dinikmatinya. Penggantian ini
tidak diberikan, apabila kelasi itu tidak mempergunakan kesempatan
yang diberikan kepadanya untuk mengambil liburan yang menjadi
haknya itu.
Yang dimaksudkan dengan upah dalam
ayat kesatu pasal ini ialah upah yang harus dibayar dengan uang,
tanpa turut dihitungnya premi dan lain-lain tunjangan, yang
berhubungan dengan pengusahaan kapalnya atau pekerjaan khusus
harus dilakukan oleh kealasi ataupun dengan taatan, tujuan atau
muatan kapal secara istimewa, namun ditambah dengan jumlah harga
taksiran dari pada kenikmatan menpat makan tanpa biaya.
Terhadap para perwira kapal
berlakulah apa yang ditentukan dalam pasal 409.
416. Apabila seorang buruh, yang
telah membuat suatu perjanjian-kerja untuk paling sedikit satu
tahun, atau selama satu setengah tahun terus-menerus telah
melakukan pekerjaan bagi pengusaha, ditimpa oleh sakit atau suatu
kecelakaan pada waktu ia sedang bekerja dikapal, makapun apabila
perhubungan-kerja itu berakhir lebih dahulu, berhaklah ia
sepenuhnya atas bagian upahnya yang harus dibayar dalam uang, dan
berhaklah ia pula sepenuhnya atas perawatan dan pengobatan selama
ia berada dikapal.
Pengusaha dapat menurunkan si
buruh yang ditimpa oleh penyakit atau kecelakaan tadi, dari kapal,
disetiap tempat dalam wilayah Indonesia, dimana siburuh tersebut
dapat meminta perawatan bagi dirinya tanpa mengeluarkan biaya2
yang luar biasa. Pengusaha dapat juga menurunkan si buruh
ditempat-tempat lain, ataupun memindahkannya disebuah kapal lain,
asal ia menawarkan kepadanya perawatan dan pengobatan yang pantas
atas biaya pengusaha, sampai ia menjadi baik, tetapi bagaimanapun
tidak lebih dari 52 minggu, dan disamping itu, selekas2nya sesudah
itu apabila perjanjian-kernjanya sama sekali berakhir,
pengangkutan dengan cuma2 ketempat dimana perjanjian-kerjanya
telah ditutup. Termasuk dalam pengangkutan itu adalah biaya untuk
penghidupan dan penginapan selama perjalanan.
Terhitung mulai hari, si buruh
meninggalkan kapal dimana ia telah bekerja, berhaklah ia atas 80%
dari upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, yang
dinikmatinya ketika ia ditimpa oleh sakit atau kecelakaan itu,
hingga ia menjadi sembuh kembali, tetapi paling banyak selama 26
minggu.
416a. Apabila seorang buruh, yang
telah membuat perjanjian-kerja untuk paling sedikit satu tahun,
atau selama satu setengah tahun terus-menerus telah melakukan
pekerjaan bagi pengusaha, ditimpa sakit atau suatu kecelakaan
tadi, atas 80 % dari upah yang ditetapkan dalam uang menurut
waktu, yang dinikmatinya pada saat itu, hingga ia menjadi sembuh
kembali, tetapi paling banyak selama 26 minggu.
416b. Apabila seorang buruh, yang
telah membuat perjanjian-kerja untuk kurang dari satu tahun, dan
yang tidak selama satu setengah tahun terus-menerus telah bekerja
kepada pengusaha, ditimpa sakit atau suatu kecelakaan, maka ia
mempunyai hak2 seperti yang ditetapkan dalam pasal2 416 dan 416a,
dengan pengertian, bahwa pembayaran dalam uang itu hanyalah harus
dilakukan menurut lama waktu berlangsungnya perjanjian-kerja,
namun paling sedikit empat minggu dan tidak lebih lama dari 26
minggu.
416c. Dalam pasal2 416 dan 416a,
maka didalam upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu,
tidaklah termasuk premi2 dan lain2 tunjangan yang berhubungan
dengan kerja-lembur atau pekerjaan2 khusus yang harus dilakukan
oleh si buruh, ataupun yang berhubungan dengan tataan, tujuan atau
muatan kapal secara istimewa.
416d. Apabila pengusaha semata2
mengusahakan kapal2 yang kurang dari 300 meter kubik isi-kotor,
maka terhadap kapal2 yang besarnya paling sedikit 100 meter kubik
isi-kotor, diperlengkapi dengan alat penggerak mesin, dalam
melakukan pasal2 416 dan 416b, tenggang2 52 dan 26 minggu
diperpendek menjadi 36 dan 18 minggu, sedangkan prosentase 80
menjadi 50.
416e. Hak si buruh yang didapatnya
dari pasal2 416-416d gugur:
1o. dalam halnya ia diharuskan
mengusahakan sendiri perawatan dan pengobatan baginya, apabila ia
atas perintah pengusaha, tidak seketika meminta pengobatan dari
seorang dokter yang berwajib ditempat diman ia berada, apabila ia
menghindarkan diri dari pengobatan oleh seorang dokter ataupun
tidak mentaati sepatutnya nasehat2 yang diberikan oleh dokter itu;
2o. dalam halnya perawatan atau
pengobatan itu harus ditanggung oleh pengusaha, apabila ia
melalaikan untuk seketika mempergunakan kesempatan yang diberikan
kepadanya, atau apabila ia menghindarkan diri dari perawatan atau
pengobatan yang sudah dimulainya, tanpa seketika mencari
pengobatan kepada seorang dokkter yang berwajib ditempat dimana ia
berada, tetap dalam perawatan sampai menjadi sembuh, kembali dan
mentaati sepatutnya nasehat2 yang oleh dokter tersebut diberikan
kepadanya.
416f. Pengusaha dapat menolak
memberikan tunjangan uang, atau mengurangi tunjangan itu, apabila
sakit atau kecelakaan itu akibat kesengajaan atau kesalahan kasar
si buruh.
Atas permohonan si buruh, maka
Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya berdiam si buruh
tersebut, adalah berkuasa untuk memutuskan menurut keadilan apakah
kepada si biruh itu harus diberikan suatu tunjangan uang dan jika
demikian halnya, berapa tunjangan itu.
416g. ketentuan2 dari pasal2
416-416f tidak berlaku, sekedar dengan suatu peraturan undang2
yang bersifat umum, juga bagi si buruh yang membuat suatu
perjanjian-kerja-laut, telah diadakan ketentuan2 tentang pemberian
tunjangan uang, perawatan atau pengobatan oleh dokter, dalam hal
sakit atau kecelakaan.
416h. Pasal2 160c dan 1602x dari
Kitab Undang2 Hukum Perdata tidaklah berlaku.
417. Denda, yang dimaksudkan dalam
pasal 387, didahulukan atas bagian dari upah si buruh yang harus
dibayar dalam uang, bagian upah mana dapat ditahan sampai sebesar
jumlahnya dan pertama2 harus dipikulkan kepada si buruh secara
ppribadi.
Bagian dari upah, untuk mana
menurut pasal 1602r dari Kitab Undang2 Hukum Perdata oleh
pengusaha boleh diadakan perjumpaan-utang, sebelum berakhirnya
perhubungan-kerja, harus dikurangi dengan apa yang ditahan sebagai
uang denda, seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini.
418. Selain dalam hal2, yang
disebutkan dalam ayat kedua pasl160 30 dari Kitab Undang2 Hukum
Perdata, maka bagi pengusaha alasan2 yang mendesak antara lain
harus dianggap ada :
1o. apabila si buruh menganiaya
nahkoda atau seorang penumpang kapalnya, menghina secara kasar
atau mengancamnya dengan sungguh2 atau membujuknya maupun mencoiba
membujuknya untuk melakukan perbuatan2 yang bertentangan dengan
Undang2 atau kesusilaan baik;
2o. apabila, setelah bermulainya
perhubungan-kerja, si buruh tidak melaporkan diri dikapal pada
waktu yang ditunjuk oleh pengusaha;
3o. apabila si buruh, baik untuk
sementara, baik untuk selama2nya, dicabut kekuasaannya untuk
melakukan suatu macam pekerjaan dikapal yang telah disanggupinya;
4o. apabila si buruh, diluar
pengetahuan pengusaha atau nahkoda, telah membawa barang2
selundupan kekapal atau menyimpannya disitu.
419. Selain dalam hal2, yang
disebutkan dalam ayat2 kedua pasal 1603p dari Kitab Undang2 Hukum
Perdata, maka bagi siburuh alasa2 yang mendesak antara lain harus
dianggap ada:
1o. apabila pengusaha memberikan
kepadanya perintah yang bertentangan dengan perjanjian-kerja atau
bertentangan dengan kewajiban2 yang oleh Undang2 dibebankan
seorang buruh;
2o. apabila pengusaha menetapkan
supaya kapalnya berlayar kesuatu pelabuhan dari sesuatu negara
yang sedang terlibat dalam suatu perang-laut, atau kesuatu
pelabuhan yang dikepung, kecuali apabila itu dengan tegas
disebutkan didalam perjanjian-kerjanya dan perjanjian itu ditutup
setelah pecahnya perang atau setelah diumumkannya pengepungan
tersebut;
3o. apabila, dalam halnya pasal
367, pengusaha memberikan perintah2 untuk berangkat kesuatu
pelabuhan musuh;
4o. apabila pengusaha memakai atau
suruh memakai kapalnya untuk melakukan perdagangan buda-belian,
pembajakan-laut, pelayaran yang terlarang atau pengangkutan
barang2 yang pemasukannya dilarang dalam negerinya dituju;
5o. apabila pengusaha menetapkan
supaya kapalnya dipakai untuk pengangkutan barang2 larangan,
kecuali apabila itu dengan tegas telah diatur dalm perjanjian ini
telah ditutup setelah pecahnya perang;
6o. apabila baginya dikapal ada
bahaya bahwa ia akan dianiaya oleh nahkoda atau seorang penumpang;
7o. apabila penginapan dikapal
demikian keadaannya, hingga merugikan kesehatan para buruh;
8o. apabila kepadanya makanan yang
menjadi haknya, tidak diberikan atau tidak dibelikan dalam keadaan
baik;
9o. apabila kapalnya kehilangan
hak memakai bendera Indonesia;
10o. apabila perjanjian-kerjanya
dibuat untuk satu atau beberapa perjalanan, sedangkan pengusaha
menyuruh melakukan lain2 perjalanan.
Apa yang ditentukan dibawah nomor
2o,3o dan 5o tidak dianggap sebagai alasan yang mendesak, apabiala
satu dan lain dilakukan atas perintah Presiden.
420. Masing2 pihak adalah berhak
juga sebelum perhubungan-kerja bermulai, untuk, karena alasan2
penting memajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam
daerah hukumnya ia berdiam atau kapalnya berada, atau diluar
wilayah Indonesia, kepada pegawai diplomatik atau konsuler
Indonesia yang pertama dapat dijumpainya, supaya perjanjian-kerja
tersebut dibatalkan.
Si buruh hanya dapat memajukan
permohonan ini, pabila ini selayaknya dapat dilakukan tanpa
melambatkan perjalanan kapal.
Sebagai alasan penting harus
dianggap pula, selain yang disebitkan dalam ayat kedua pasal 1603v
dari Kitab Undang2 Hukum Perdata, kedaan2 yang diketahui oleh
pemohon setelah ditutupnya perjanjian-kerja atau yang timbul
sesudah itu, yang menyebabkan perjalanan atau diteruskannya itu
akan membawa maut, yang tak terduga, kecuali apabial perjalanan
atau diperlukannya itu adalah atas perintah Presiden.
Kecuali apabila siburuh telah
membuat suatu perjanjia-kerja untuk satu tahun atau lebih maka ia
adalah berhak, apabila ada kemungkianan baginya untuk memperoleh
suatu pekerjaan yang lebih tinggi tingkatnya, untu memajukan
permohonan sebagai termaksud dalam ayat kesatu, asal ia
mengusahakan penggantian untuk dirinya tanpa biaya2 baru bagi
pengusaha dan yang dapat diterima oleh pengusaha itu.
Pasal 1603v ayat dari Kitab
Undang2 Hukum Perdata tidaklah berlaku.
421. Apabila perhubungan-kerja
telah diadakan menurut perjalanan, maka sebagai akibat dari suatu
tindakan dari pihak atasan atau lain keadaan memaksa, perjalanan
itu tidak dimulai atau setelah dimulainya, harus dihentikan, maka
berakhirlah perhubungan-kerja. Dalam hal yang tersebut terakhir
tadi, siburuh berhak atas upah yang ditetapkan dalam uang menurut
waktu hingga ia dapat tiba kembali ditempat dimana
perjanjian-kerja telah ditutup dan, apabila tempat itu terletak
diluar Indonesia, di Jakarta atau hingga ia memperoleh lebih
dahulu suatu pekerjaan lain. Apabila timbul suatu perselisihan,
maka jumlah upah tadi ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, yang
dalam daerah hukumya telah dibuat perjanjian-kerjanya, atau
terletak tempat kedudukan perusahaan perkapalan, atau apabila
tempat kedudukan ini terletak diluar Indonesia, suatu tempat di
Indonesia dari mana dilakukan pengurusan terhadap perusahaan
tersebut, dan apabila ia tidak terdapat suatu tempat yang
demikian, di Jakarta.
Apabila si buruh telah mengikatkan
diri untuk semata2 bekerja disebuah kapal tertentu, dan kapal ini
musnah, maka berlakulah apa yang ditentukan dalam ayat kesatu
tadi, juga meskipun perhubungan-kerja itu tidak dibuat menurut
perjalanan.
422. Sekedar bagian upah yang
ditetapkan dalan uang telah ditetapkan menurut perjalanan. Maka si
buruh adalah berhak atas suatu kenaikan upah yang seimbang,
apabila perjalanan itu, karena kesalahan pengusaha, diperpanjang
hingga melebihi jangka-waktu yang biasa.
Dalam bagian upah yang ditetapkan
dalam uang tidaklah termasuk premi2 dan lain2 tunjangan yang
disebutkan dalam ayat kedua, juga tidak termasuk premi2 dan
tunjangan2 yang berhubungan dengan kerja-lembur atau pekerjaan2
istimewa yang harus dilakukan oleh si buruh, ataupun berhubungan
dengan tataan atau tujuan istimewa kapalnya.
423. Apabila karena molest atau
karena berhenti disuatu pelabuhan darurat atau suatu alasan lain
seperti itu, perjalanan diperpanjang hingga melebihi jangka-waktu
yang biasa, maka si buruh berhak juga atas suatu kenaikan upahnya
yang ditetapkan dalam uang, menurut imbangan, sekedar bagian upah
itu telah ditetapkan menurut perjalanan.
Dalam bagian upah yang ditetapkan
dalam uang, selainya premi2 dan lain2 tunjangan yang disebutkan
dalam ayat kedua, juga tidak termasuk premi2 dan tunjangan2 yang
berhubungan dengan kerja-lembur atau pekerjaan2 istimewa yang
harus dilakukan oleh si buruh, ataupun berhubungan dengan tataan
atau tujuan istimewa kapalnya.
424. Apabila perhubungan-kerja
diadakan menurut perjalanan, dan perjalanan ini karena perbuatan
pengusaha tidak dimualai atau setelah dimulai, dihentikan, maka
berakhirlah perhubungan-kerja itu. Dalam hal yang demikian maka si
buruh berhak atas penggantian kerugian, yang ditetapkan dalam
pasal 1603q dari Kitab Undang2 Hukum Perdata.
425. Apabila perhubungan-kerja
berakhir secara lain dari pada karena berakhirnya perjalanan atau
perjalanan2 untuk mana ia telah diadakan, karena dihentikan oleh
siburuh dengan kekecualian dalam halnya pasal 449 karena
pengakhiran secara berlawanan dengan hukum oleh si buruh, karena
pengakhiran oleh pengusaha berdasarkan suatu alasan yang mendesak
yang seketika diberitahukan kepada si buruh, ataupun karena
pembatalan perjanjian-kerja atas permohonan si buruh karena suatu
alasan yang mendesak menurut arti pasal 1603p Kitab Undang2 Hukum
Perdata atau pasal 419 Kitab Undang2 ini, maka berhaklah si buruh,
yang bertempat tinggal di Indonesia, ke jakarta.
Apabila si buruh tidak bertempat
tinggal di Indonesia, maka ia mempunyai hak yang sama atas
pengangkutan dengan cuma2 ketempat dimana di mulainya pekerjaan
dikapal, atau kesuatu pelabuhan dinegeri tempat tinggalnya,
terserah pada pilihan pengusaha.
Hak tersebut gugur, apabila si
buruh tidak menyatakan kehendaknya untuk diangkut dengan cuma2
sebelum kapalnya berangkat dan selambat2nya pada hari berikutnya
hari berakhirnya perhubungan-kerja dengan tidak turut dihitungnya
hari2 yang termaksud dalam pasal 354.
Dalam pengangkutan dengan cuma2
itu termasuklah biaya2 pemeliharaan dan penginapan, mualai
berakhirnya perhubungan-kerja sampai tibanya si buruh ditempat
tujuan.
426. Pengusaha yang diwajibkan
mengangkut si buruh dengan cuma2 kesuatu pelabuhan, iapun asal
buruh tersebut dapat bekerja, berhak untuk membebaskan diri dari
kewajiban itu, dengan memberikan kepadanya, disebuah kapal yang
menuju kepelabuhan tersebut, suatu pekerjaan yang sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukannya untuk pengusaha tadi.
Seorang buruh warganegara
Indonesia dapat menuntut supaya pekerjaan tersebut diberikan
kepadanya disebuah kapal Indonesia.
Sengketa2 tentang penglaksanaan
pasal ini di Indonesia diputus oleh pegawai pendaftaran anak
kapal, dan diluar Indonesia atau jika mereka itu tidak ada, oleh
pihak yang berkuasa.
BAGIAN KEDUA
Tentang pekerjaan
dikapal.
$ 1. Tentang pekerjaan nakhoda
dikapal.
427. Nahkoda dianggap bekerja
disebuah kapal, semenjak ia mulai menerima tugasnya dikapal sampai
hari ia dibebaskan dari tugas itu atau meletakkannya.
428. Sebuah reglemen yang
ditetapkan oleh pengusaha tentang pekarjaan dikapal, mengikat bagi
nahkoda, asal kepadanya telah diberikan suatu eksemplar darinya,
dan sekedar isinya tidak bertentangan dengan perjanjian-kerja yang
telah dibuatnya.
Pasal2 1601j-1601m dari Kitab
Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku terhadap reglemen tersebut.
429. Selama waktu ia bekerja
dikapal, nahkoda berhak atas makan dan penginepan.
Pasal2 1601p dan 1601r dari Kitab
Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
430. Untuk tiap2 hari, yang mana
pengusaha, disuatu pelabuhan, selama atau pada waktu berakhirnya
pekerjaanya dikapal, tanpa alasan yang sah, memperlambat nahkoda
dalam memperoleh bagian upahnya yang pada waktu itu harus
dibayarkan dalam uang, maka pengusaha dikenakan denda tiga rupiah.
Pasal 1602q dari Kitab Undang2
Hukum Perdata tidak berlaku.
431. Nahkoda yang menghentikan
perhubungan-kerja, pada waktu kapal yang dipimpinnya sedang berada
dalam perjalanan, diwajibkan mengambil segala tindakan yang
berhubung dengan itu diperlukan untuk keamanan kapal, penumpang2
dan muatan2, atas ancaman memberikan ganti-rugi.
Ganti-rugi ini didahulukan atas
bagian upah nahkoda yang harus dibayar dengan uang, bagian upah
mana dapat ditahan sampai sebesar jumlahnya dan pertama-tama harus
dipikulkan kepada bagian dari upah itu yang dibayarkan kepada si
buruh secara pribadi.
432. Setelah berakhirnya suatu
perjalanan, maka nahkoda diwajibkan menyerahkan semua surat2 kapal
kepada pengusaha, atas pemberian sepucuk surat tanda penerimaan.
433. Pasal2 437,440 dan 445-452
berlakulah juga atas perjanjian-kerja nahkoda.
$ 2. Tentang pekerjaan
anak-kapal dikapal
434. Anak-kapal dianggap telah
mulai bekerja dikapal, sejak hari yang untuk ditunjuk dalam daftar
anak-kapal, atau, jika itu tidak terdapat, sejak hari dibuatnya
daftar tersebut, sampai dengan hari yang mana ia dibebaskan dari
pekerjaannya dikapal atau ia meletakkannya.
435. Sesuatu reglemen, yang
ditetapkan oleh pengusaha, mengenai pekerjaan dikapal, mengikat
bagi anak-kapal, asal ada suatu eksemplar ditulis dalam bahasa
Indonesia, digantungakan disuatu tempat yang setiap waktu boleh
dimasuki mereka, mudah dapat dibaca, dan sekadar isinya, tidak
bertentangan dengan perjanjian-kerja yang telah dibuat oleh
mereka.
Pasal 1601j-1601m dari Kitab
Undang2 Hukum Perdata, tidak berlaku bagi reglemen itu.
436. Dikapal pengusahapun
diwajibkan memberi makan dan penginepan yang pantas kepada
anak-kapal.
Peraturan2 lebih lanjut tentang
itu dapat diberikan oleh Menteri Pelayaran.
Kecuali mengenai makanan pokok,
makan tersebut dapat diganti dengan uang-makan asal pengusaha
membayar lebih dahulu uang ini untuk waktu tidak lebih dari satu
bulan.
437. Untuk setiap hari yang mana
kepadanya tidak diberikan atau tidak sepenuhnya diberikan makan
yang menjadi haknya, maka anak-kapal berhak atas suatu
penggantian, yang jumlahnya ditetapkan didalam perjanjian-kerja
atau, jika ini tidak menyebutkannya, ditetapkan oleh kebiasaan
atau keadilan.
438. Atas permintaan paling
sedikit sepertiga daripada perwira atau dari anak-kapal harus
diadakan suatu penyelidikan tersebut dilakukan didalam wilayah
indonesia oleh pegawai pendaftaran anak-kapal dan diluar wilayah
Indonesia oleh pegawai konsuler Indonesia atau, jika ini tidak
ada, oleh pejabat yang berkuasa.
Nahkoda diwajibkan atas perintah
pejabat2 tersebut menukarkan bahan2 makan dan minuman yang tidak
dapat dipakai dengan bahan2 yang masih dapat dipakai dan untuk
membeli segala apa yang diperlukan.
439. Oleh paling sedikit suatu
bagian yang sama dari para perwira atau anak-kapal dapat diadukan
pengaduan kepada pejabat2 yang sama tentang kurangnya tempat tidur
atau ruangan yang terjadi setelah kapalnya berangkat; suatu
penyelidikan tentang itu harus dilakukan.
Nahkoda diwajibkan atas perintah
para pejabat tersebut memperbaiki apa yang kurang itu.
Nahkoda yang tidak memenuhi
perintah2 yang diberikan yang diberikan kepadnya menurut pasal ini
dan pasal yang lalu dianggap telah berbuat salah terhadap
anak-kapal.
440. Apabila seorang anak-kapal
meninggal diluar tempat tinggalnya selama ia sedang bekerja
dikapal maka jenazahnya harus dikubur atau dibuang atas biaya
pengusaha.
441. Nahkoda diwajibkan mengatur
pekerjaan anak-kapal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
mengenai itu ditetapkan dalam peraturan-peraturan undang-undang
dan didalam batas-batas peraturan-peraturan tersebut ditetapkan
didalam perjanjian-kerja.
Bagaimanpun juga pada hari minggu
pekerjaan harus dibatasi pada apa yang perlu dengan mengindahkan
kepentingan-kepentingan yang layak.
Pasal 1602v dari Kitab
Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
442. Setiap anak-kapal diwajibkan
melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya oleh nahkoda,
namun berhaklah ia atas tambahan upah untuk setiap waktu yang mana
ia melakukan pekerjaan lebih lama daripada waktu-bekerja yang
lazim ditetapkan oleh peraturan2 atau perjanjian-kerja, kecuali
apabila nahkoda menganggap pekerjaan itu perlu untuk menyelamatkan
kapal, para penumpang atau muatannya. Jumlah tambahan upah
tersebut ditetapkan oleh perjanjian-kerja atau apbila perjanjian
itu tidak mengaturnya oleh kebiasaan atau keadilan.
Dari tiap-tiap kerja-lembur yang
dilakukan nahkoda harus menyuruh manyatatnya dalam suatu regrister
yang disediakan untuk itu.
Hak untuk menuntut tambahan upah
tersebut gugur dengan lewatnya satu bulan setelah berakhirnya
pekerjaan dikapal dalam suatu pelabuhan Indonesia dan dengan
lewatnya enam bulan setelah berakhirnya pekerjaan dikapal diluar
wilayah Indonesia.
Terhadap perwira kapal. yang
merangkap kepala pekerjaan, dokter dan markonis, maka
perturan-peraturan tentang kerja-lembur ini tidak berlaku.
443. Apabila kepada seorang
anak-kapal, setelah dimulainya perjalanan, untuk sementara
diberikan pekerjaan-pekerjaan lain daripada yang harus
dilakukannya didalam jabatan yang harusdilakukannya menurut
perjanjian-kerja, sedangkan pekerjaan-pekerjaan semacam itu
menurut perjanjian atau kebiasaan digaji lebih tinggi, maka
berhaklah ia atas suatu upah yang lebih tinggi sesuai dengan
pekarjaan tadi.
444. Menyimpang dari apa yang
ditentukan dalam pasal 1602p dari Kitab Undang-undang hukum
Perdata, maka untuk beberapa macam perjanjian-kerja yang ditunjuk,
oleh Menteri Pelayaran dapat ditetapkan, bahwa selama perjalanan
kepada anak-kapal tidak boleh dibayarkan lebih dari pada suatu
bagian dari upahnya yang ditunjuk olehnya dalam uang.
445. Pembayaran bagian upah yang
diperoleh karena pekarjaan dikapal yang harus dibayar dalam uang,
harus dilakukan dalam mata-uang yang dinyatakan dalam
perjanjian-kerja, atau dalam mata-uang yang berlaku ditempat
pembayaran menurut nilai pada hari dilakukannya pembayaran itu.
Nilai yang didalam hal terakhir ini dipakai sebagai pedoman untuk
menetapkan jumlah yang harus dibayarkan, harus dicatat dalam buku
harian dan atas permintaan diberitahukan kepada anak-kapal.
Pasal 1602h dari Kitab
Undang-undang Hukum Perdata tidaklah berlaku.
446. Seorang anak-kapal, iapun
atas upah yang diperolehnya selama bekerja dikapal, dan yang harus
dibayarkan dalam uang, hanya berhak memberikan, termasuk
didalamnya memberikan dalam gadai, kepada isterinya untuk paling
tinggi sepertiga, kepada anaknya, kepada orang-orang yang
memelihara anak-anak itu, dan kepada orang-tuanya untuk paling
tinggi separoh, dan kepada lainlain keluarga sedarah sampai
derajat ke-empat dan kepada keluarga semenda sampai derajat yang
sama untuk paling tinggi sepertiga bagian; segala sesuatu dengan
ketentuan, bahwa jumlah yang diberikan itu tidak boleh melebihi
dua pertiga dari seluruh upah yang ditetapkan dalam uang.
Pembayaran upah menurut ayat
kesatu dari pasal ini yang atas perintah seorang anak-kapal dengan
itikad baik dilakukan kepada lain-lain orang daripada yang
disebutkan disitu, atau dilakukan untuk sebagian yang lebih tinggi
dari yang dapat diminta oleh mereka, pembayaran itupun membebaskan
pengusaha.
Pasal 1602g, ayat kedua, dari
Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
447. Apabila seorang anak-kapal
meninggal dalam pekerjaannya dikapal, maka bagian upahnya yang
ditetapkan dalam uang menurut waktu, harus dibayarkan sampai akhir
bulan dalam mana ia meninggal itu, namun tidak sekali-kali lebih
lama daripada sampai hari yang mana perhubungan-kerja itu menurut
perjanjian sedianya sudah harus berakhir.
448. Apabila perhubungan-kerja
telah diadakan untuk suatu waktu tertentu, dan jangka-waktu ini
lewat sedang kapal dimana anak-kapal itu bekerja, berada dalam
perjalanan, maka perhitungan-kerja tersebut berakhir dalam
pelabuhan pertama, yang disinggahi kapal itu, dan dimana pekerjaan
seorang pegawai pendaftaran anak-kapal.
Pasal-pasal 1603e, f, i bis dan i
ter dan u dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku.
449. Perhubungan-kerja, yang
diadakan menurut perjalanan, berakhir apabila perjalanan untuk
mana ia diadakanny, telah selesai.
Namun dapatlah seorang anak-kapal,
setelah lewatnya satu setengah tahun, mengakhiri perhubungan-kerja
tadi dengan pemberitahuan penghentian disetiap pelabuhan dimana
kapalnya mengambil atau menurunkan muatan, dan dimana dipekerjakan
seorang pegawai pendaftaran anak-kapa. Dalam melakukan
pemberitahuan penhentian tersebut ia harus mengindahkan
jangka-waktu, yang layak diperlukan untuk mencari pengganti
baginya dipelabuhan tersebut.
Pasal2 1603e, f, i bis, i ter dan
u dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
450. Perhubungan-kerja yang
diadakan untuk sesuatu waktu taktertentu, dapat oleh masing2
pihak, selama waktu yang mana anak-kapal yang sedang bekerja
dikapal, dihentikan dengan menindahkan jangka-waktu yang
ditentukan untuk itu, disetiap pelabuhan, dimana kapalnya
mengambil atau menurunkan muatan, dan dimana dipekerjakan seorang
pegawai pendaftaran anak-kapal. Kecuali apabila telah
diperjanjikan suatu jangka-waktu yang lebih lama. maka
jangka-waktu tersebut adalah tiga kali duapuluh empat jam.
Jangk-waktu penghentian tersebut
tidak boleh ditetapkan lebih pendek bagi pengusaha darp pada
anak-kapal.
Perhubungan-kerja tidak berakhir
dengan meninggalnya pengusaha. Namun baik para warisnya maupun
anak-kapal berhak mengakhiri suatu hubungan-kerja yang telah
diadakan untuk suatu waktu tertentu, denagn pemberitahuan
penghentian, seolah-olah perhubungan-kerja tadi telah diadakan
untuk suatu waktu taktertentu.
Pasal2 1603h, i,i bis, i ter dan k
dari Kitab Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
451. Selama perjalanan kapal
dimana anak-kapal bekerja salah satu pihak hanya dibolehkan
mengakhiri perhubungan-kerja menurut ketentuan pasal1603n Kitab
Undang2 Hukum Perdata menjelang suatu pelabuhan.
452. Apabila diperjanjikan bahwa
perhubungan-kerja akan berakhir pada waktu kapalnya kembali
disuatu pelabuhan Indonesia yang namanya disebutkan, maka
pengusaha adalah berhak untuk mengakhiri perhubungan-kerja
tersebut disuatu pelabuhan yang disebutkan tadi, lain dari pada
dengan sebuah kapal terbang dapat dicapai didalam waktu tiga kali
duapuluh empat jam.
Apabila pelabuhan Indonesia,
dimana kapalnya akan kembali itu tidak disebutkan namanya, maka
pengusaha adalah berhak untuk mengakhiri perhubungan-kerja disuatu
pelabuhan darimana pelabuhan dimana perjanjian-kerja telah
ditutup, atau jika perjanjian-kerja itu telah ditutup di luar
Indonesia, Jakarta dapat dicapai secara yang termaksud dalam ayat
kesatu.
Selainnya biaya perjalanan,
pengusaha harus juga membayar upah kepada anak-kapal, untuk untuk
hari2 sesudah pengakhiran perhubugan-kerja sampai hari berikutnya
hari dimana anak-kapal itu sedianya dapat tiba ditempat atas dasar
upah yang dalam perjanjian-kerja ditetapkan dalam uang menurut
waktu, begitu juga biaya penghidupan dan jika perlu juga biaya
penginapan.
Dalam upah yang ditetapkan dalam
uang menurut waktu, dalam ayat yang lalu tidaklah termasuk premi2
dan lain2 tunjangan yang berhubungan dengan kerja-lembur atau
pekerjaan istimewa yang yang harus dilakukan oleh anak-kapal, dan
dengan tataan, tujuan maupun muatan kapalnya secara istimewa.
452a. Apbila pada waktu
berakhirnya pekerjaan dikapal timbul perselisiha, maka pengusaha
diwajibkan, sedapat2nya, memberikan kepada anak-kapal suatu
perhitunagn tertulis. Pihak yang teramat bersedia dapat menghadap
kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya kapalnya telah
tiba atau daftar anak-kapal telah dibuat, denga permohonan untuk
memeriksa dan menetapkan perhitungan tersebut.
Apabila pekerjaan berakhir di luar
Indonesia, maka guna memperoleh suatu keputusan sementara masing2
pihak boleh menghadap kepada pegawai diplomatik atau knsuler
Indonesia yang paling dahulu dapat dicapainya.
452b. Setelah berakhirnya
perjalan, seorang anak-kapal yang berhubungan-kerja telah
berakhir, namun itu selama tiga hari kerja diwajibkan atas
permintaan nahkoda memberikan bantuannya dalam membuat suatu
keterangan kapal.
452c. Untuk setiap hari, yang mana
ia, tanpa alasan yang sah, memperlambat seorang anak-kapal,
disuatu pelabuhan selama atau pada waktu berakhirnya pekerjaan
dikapal dalam memperoleh bagian upahnya yang harus dibayarkan
dalam uang, yang pada waktu itu sudah harus dibayar, pengusaha
dikenakan pembayaran tiga rupiah bagi seorang perwira dan satu
rupiah lima puluh sen bagi seorang anak-kapal.
Pasal2 1602q dari Kitab Undang2
Hukum Perdata tidak berlaku.
452d. Pasal2 1602e dan m Kitab
Undang2 Hukum Perdata tidak berlaku.
452e. Sekalian anak- kapal
diwajibkan membantu dalam hal penyelamatan kapal dan muatan.
Mereka berhak atas pengupahan luar biasa untuk hari2 selama mereka
melakukan pekerjaan tersebut.
Jika timbul perselisihan, maka
pengupahan tersebut diatas ditetapkan, oleh Pengadilan Negeri,
yang dalam daerah hukumnya terjadi penyelamatan itu. Diluar
wilayah Indonesia penetapak tadi dilakukan oleh pegawai diplomatik
atau konsuler indonesia yang paling dahulu dapat dicapai.
452f. Apabila sebuah kapal, yang
tidak diperuntukkan guan melakukan pekerjaan menyeret, memberikan
jasa2 penyeretan kepada sebuah kapal lain yang mendapat kecelakaan
ditengan lautan, dalam keadaan yang tidak memberikan hak atas upah
penolongan, maka namun itu sekalian anak-kapal berhak atas suatu
bagian dalam upah penyeretan. Pengusaha diwajibkan sebelum
melakukan pembayaran tersebut, jika diminta, memberitahukan secara
tertulis kepada tiap2 anak-kapal berapa jumlah upah penyeretan itu
dan bagaimana pembagiannya.
Bagian masing2 anak kapal dalam
upah penyeretan itu, jika timbul perselisihan, harus ditetapkan
oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya kapal itu telah
tiba, atau daftar anak-kapal.
452g. Apabila kapalnya musnah
karena kecelakaan, maka pengusaha diwajibkan selama seorang
anak-kapal tidak bekerja, namun paling lama selama dua bulan,
memberikan kepadanya suatu ganti rugi yang jumlahnya sama dengan
bagiam upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu, dalam
perjanjian-kerja. Apabila upah itu seluruhnya atau sebagian tidak
ditetapkan dalam uang menurut waktu, dalam perjanjian-kerja.
Apabila upah itu seluruhnya atau sebagian tidak ditetapkan menurut
waktu, maka harus dibayar suatu jumlah yang sama dengan upah yang
menurut kebiasaan harus dibayar untuk suatu perjalan seperti
perjalanan dimana kapalnya telah musnah itu., jika seluruh upah
ditetapkan menurut waktu; jika terjadi perselisihian, maka hal itu
diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya
telah dibuat daftar anak-kapal atau terletak tempat kedudukan
perusahaan perkapalan, atau apabila tempat tempat kedudukan
perusahaan perkapalan itu terletak diluar Indinesia, Pengadilan
Negeri dari tempat di Indonesia, darimana perusahaan perkapalan
itu diurus, dan apabila tempat yang demikian tidak dapat ditunjuk,
Pengadilan Negeri di Jakarta.
Dalam ayat yang lalu maka dalam
upah yang ditetapkan dalam uang menurut waktu tidaklah tidaklah
termasuk premi2 dan tunjangan2
lain, yang mempunyai hubungan dengan kerja-lembur atau jasa2
khusus yang harus dilakukan oleh anak-kapal dan dengan tataan,
tujuan atau muatan kapalnya secara istimewa.
Sekedar anak-kapal menurut
ketentuan pasal 421 berhak atas upah, maka uoah ini harus
dikurangi dari ganti-rugi yang termaksud disini.
Penuntutan untuk ganti-rugi itu
didahuylukan atas semua harta-benda si pengusaha perkapalan, baik
bergerak maupun tidak bergerak; hak- utama ini mempunyai
tingkat-kedudukan yang sama dengan hak- utama yang dimaksudkan
dalam pasal 1149ub 4 Kitab Undang2 Hukum perdata.
Seorang pengusaha perkapalan, yang mengira, bahwa seorang atau
beberapa anak-kapal berkesalahan besar dalam karamnya kapal,
apabila Mahkamah Pelayaran diperintahkan memeriksa
sebab-musababnya karamnya kapal, dapatlah ia memajukan permohonan
kepada Pengadilan Negeri untuk menangguhkan kewajiban yang
dimaksudkan dalam ayat pertama terhadap beberapa anak-kapal
tertentu sampai Mahkamah Pelayaran mengucapkan keputusannya
tentang sebab-musababnya malapetaka. Berhubung dengan keputusan
Mahkamah Pelayaran itu Pengadilan Negeri dapat membebaskan si
pengusaha perkapalan seluruhnya dari kewajibannya. |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar