BUKU
KEDUA
KEJAHATAN
KEJAHATAN
Makar dengan maksud
untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan
Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling
lama dua puluh tahun.
Pasal 105
[Pasal ini ditiadakan
berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]
Pasal 106
Makar dengan maksud
supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama
dua puluh tahun.
Pasal 107
(1)
Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2)
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara
paling lama dua puluh tahun.
Pasal 107 a
(UU No.27/99) [1]
Barangsiapa yang
secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau
melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 107 b
(UU No.27/99)
Barangsiapa yang
secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau
melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau
mengganti Pancasila seagal dasar negara yang berakibat timbulnya
kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau
kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun.
Pasal 107 c�
(UU No.27/99)
Barang siapa yang
secara melawan hukum di muka umum. dengan lisan, tullsan dan atau
metalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam
masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau
menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun.
Pasal 107 d�
(UU No.27/99)
Barangsiapa yang
secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau
melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran
Komunisme/Marx isme Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti
Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 107 e
(UU No.27/99)
Dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun:
a. barangsiapa yang
mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan
perwujudannya; atau
b. barangsiapa
yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada
organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya
berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala
bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau
menggulingkan Pemerintah yang sah.
Pasal 107 f
(UU No.27/99)
Dipidana karena
sobotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua
puluh) tahun:
a. barangsiapa
yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai,
menghancurkan, atau memusnahkan instlasi negara atau militer; atau
b. barangsiapa
yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan
atau d1stribusi bahan pokok yang menguasal hajat hidup orang banyak
sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
Pasal 108
(1)
Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun:
1.
� orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
2.
� orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu
bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan
Pemerintah dengan senjata.
(2)
Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara
seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh
tahun.
Pasal 109
(Pasal ini ditiadakan
berdasarkan S. 1930 No. 31)
Pasal 110
(1)
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106,
107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal
tersebut.
(2)
Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud
berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar
kejahatan:
1.
� berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu
melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan;
2.
� berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan bagi diri sendiri atua orang lain;
3.
memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk
melakukan kejahatan;
4.
� mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan
yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;
5.
� berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang
diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan
kejahatan.
(3)
Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya,
dapat dirampas.
(4)�
Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya
mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian
umum.
(5)
Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2
pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua
kali.
Pasal 111
(1)
Barangsiapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud
menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang
terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau
membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan
atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.
(2)
Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 111 bis
(1) Dengan pidana
penjara paling lama enam tahun diancam:
1.
� barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang
berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakan orang
atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau
menggerakkan untuk menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat
orang atau badan itu atua menjanjikan atau memberi bantuan kepada
orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan
penggulingan pemerintah;
2.
� barang siapa memaksudkan suatu benda yang dapat digunakan untuk
memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau
menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada
alasan kuat untuk memnduga bahwa benda tersebut akan dipergunakan
untuk perbuatan tersebut;
3.
� orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu
benda yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan material dalam
mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan
pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan baginya untuk
menduga bahwa benda itu akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut
atau benda itu atau barang lainsebagai penggantinya, dimaksudkan
dengan tujuan tersebut atau untuk untuk diperuntukkan bagi tujuan itu
oleh orang atau benda yang berkedudukan di luar Indonesia.
(2)
Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1
ke-2 dan ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
Pasal 112
Barang siapa dengan
sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau
keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan
untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau
memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
Pasal 113
(1)
Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian
mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang
tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana,
gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang
bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap
serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau
susunanya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
(2)
Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau
pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat
ditambah sepertiga.
Pasal 114
Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda
rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi
tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau
seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau
diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam
dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana
kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal 115
Barangsiapa melihat
atua membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan
diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak
dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau
menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa
apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika
tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman,
kepolisian atau pamongh praja, dalam hal benda-benda itu ke
tangannya, diancam dengan pidana penjara palling lama tiga tahun.
Pasal 116
Permufakatan jahat
untuk melakukan kejahatan sebagaimana diamksud dalam pasal 113 dan
115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
Pasal 117
Diancam dengan
pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wenang:
1.
� dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan
Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan
biasa;
2.
� dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas
namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara
yang dilarang;
3.
� dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan,
menyembunyikan atau mangangkut gambat potret atau gambar tangan
maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai
daerah seperti tersebut dalam pasal ke-2, beserta segala sesuatu yang
ada disitu.
Pasal 118
Diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu rupiah,
barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai,
menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai
sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.
Pasal 119
Diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun:
1.
barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya
mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda
rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk
itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak,
bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesin, atau
kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang
bersangkutan dengan kepentingan tentara;
2.
barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya behawa
dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat
seperti tersebut pada ke-1.
Pasal 120
Jika kejahatan
tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang
seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan palsu,
atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan
hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang
kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.
Pasal 121
Barangsiapa
ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing,
dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun.
Pasal 122
Diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. barangsiapa
dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja
melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan
sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh
pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut;
2.
� barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan
yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan
negara.
Pasal 123
Seorang warga negara
Indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, pada hal
ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara
Indonesaia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam
dalam hal terakhir jika pecah perang, denga pidana penjara paling
lama lima belas tahun.
Pasal 124
(1)
Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada
musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana
penjara lima belas tahun.
(2)
Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu
atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat :
1.
� memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana,
gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
2.
� menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.
(3)
Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat :
1.
� memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau
merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki,
suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang
ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya,
merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk
menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau
diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang;
2.
� menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan
atau desersi dikalangan Angkatan Perang.
Pasal 125
Permufakatan jahat
untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 124,
diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
Pasal 126
Diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa
perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara
sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:
1.
� memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya
atau membantunya melarikan diri;
2.
� menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang
bertugas untuk negara.
Pasal 127
(1)
Barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam
penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa diserahi mengawasi
penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu.
Pasal 128
(1)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 104, dapat dipidana
pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.
(2)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal-pasal 106-108,
110-125, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no.
1-3.
(3)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah
dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika
melakukan kejahatan itu, dicabut hak-hak berdasarkan pasal 35 no.
1-4, dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.
Pasal 129
Pidana-pidana yang
berdasarkan terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal 124-127,
diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atua
bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.
BAB
II
KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 130
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 21)
KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 130
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 21)
Pasal 131
Pasal 132
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 23.)
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 23.)
Pasal 133
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 23.)
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 23.)
Pasal 134
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal 134 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal 134 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
Penghinaan dengan
sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus ribu rupiah.
Pasal 135
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 25)
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 25)
Pasal 136
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII butir 25)
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII butir 25)
Pasal 136
bis
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal 136 bis bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal 136 bis bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
Pengertian
penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga
perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar
kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun
tidak dimuka umum baik lidsan atau tulisan, namun dihadapan lebih
dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan
kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.
Pasal 137
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal 137 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal 137 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
(1) Barang siapa
menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan
atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil
Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.
(2) Jika yang
bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan
pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi
tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat
dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Pasal 138
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 28)
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 28)
Pasal 139
(1) (Ayat ini ditiadakan
berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 29).(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 131, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4.
(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 134, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3.
BAB
III
KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA
KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA
Pasal
139a
Makar
dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara
sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang
berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.
Pasal 139b
Makar dengan maksud
meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara
sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.
Pasal 139c
Permufakatan jahat
untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal
139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
enam bulan.
Pasal 140
(1) Makar terhadap
nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara
sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika makar
terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana
terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua puluh tahun.
(3) Jika makar
terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan
kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 141
Tiap-tiap
perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala
negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih
berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal
142
Penghinaan
dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara
sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.
Pasal 142a
Barang
siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal 144
(1)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum
tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang
memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di
Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu
diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan
pencarianya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada
pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat
dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Pasal
145
(1)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 140,
dapat dipidanan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.
(2)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 141,
dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 335 no. 1-4.
(3)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam
pasal-pasal 139a, 139b, 139c, 142, dan 143, dapat dipidana pencabutan
hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3.
Pasal 146
Barangsiapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk
undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang
dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu
supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengambil
sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam
dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 147
Barangsiapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi ketua
atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau
badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama
Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Pasal 148
Barangsiapa pada
waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang
memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
Pasal 149
(1)
Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan
umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang
supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut
cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima
pemberian atau janji, mau disuap.
Pasal 150
Barangsiapa pada
waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan
tipu muslihat berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat
sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau
menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang
ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Pasal 151
Barang siapa memakai
nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan.
Pasal 152
Barang siapa pada
waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan
sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadaka atau
mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara
itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu
pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara
yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling
lama dua tahun.
Pasal 153
(1)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 146,
dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke 1-3.
(2)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal
147-152, dapat dipidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ke-3.
Pasal 153 bis
(Pasal ini
ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir
32)
Pasal 153 ter
(Pasal ini
ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir
32.)
Pasal 154
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, menyatakan Pasal 154 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, menyatakan Pasal 154 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
Barangsiapa di muka
umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan
terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.
Pasal 154a
Barangsiapa menodai
bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
Pasal 155
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, menyatakan Pasal 155 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, menyatakan Pasal 155 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
(1)
Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau
lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan
maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu
menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun
sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam
itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian
tersebut.
Pasal 156
Barangsiapa di muka
umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan
terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam
pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat
Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya
karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan
atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Pasal 156a
Dipidana dengan
pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja
di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang
pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar
supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 157
(1)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan
atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap
golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya
diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana
penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling
hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.
(2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu
menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun
sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga,
yang bersangkutan dapat di- larang menjalankan pencarian tersebut.
Pasal 158
Barangsiapa
menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan
asing di Indonesia, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan itu,
baik yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak
tujuh ribu lima ratus rupiah.
Pasal 159
Barang siapa turut
serta dalam pemilihan umum, baik yang diadakan di Indonesia maupun di
luar negeri, seperti yang dimaksud- kan dalam pasal 158, diancam
dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling
banyak seribu lima ratus rupiah.
Pasal 160
Barangsiapa di muka
umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan
pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak
menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang
diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tahun utau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal 161
(1)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana,
menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal
lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi
yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu
menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun
sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga,
yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Pasal 161 bis
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 34)
(Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 34)
Pasal 162
Barangsiapa di muka
umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan,
kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan hulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 163
(1)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan,
kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud
supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu
menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun
sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga
yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Pasal 163 bis
(1)
Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam
pasal 55 ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan
kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana
tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun
atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan
pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih
berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau
apahila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu
sendiri.
(2)
Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan
atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri.
Pasal 164
Barang siapa
mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187
atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu,
dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada
pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam
oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan,
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Pasal 165
(1)
Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 -
129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang,
untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau
memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan
tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang
kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah
satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224 228, 250 atau salah satu
kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai
surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada
waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera
memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau
kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika
kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.
(2)
Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa
sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah
membahayakan nyawa orang pada saat akihat masih dapat dicegah, dengan
sengaja tidak memheritahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam
ayat l.
Pasal 166
Ketentuan dalam
pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan
itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri,
bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau
garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas
suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan
jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi
terhadap orang tersebut.
Pasal 167
(1)
Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan
tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada
di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau
suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara
paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.
(2)
Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau
barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena
kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap
memaksa masuk.
(3)
Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat
menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan.
(4)
Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang
melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Pasal 168
(1)
Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau
berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang
berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan
anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau
barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta
bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam,
dianggap memaksa masuk.
(3)
Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat
menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama
satu tahun empat bulan.
(4)
Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika
yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Pasal 169
(1)
Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan.
atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh
aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam
tahun.
(2)
Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3)
Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.
Pasal 170
(1)
Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah
diancam:
1.
� dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan
mengakibatkan luka-luka;
2.
� dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan
mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
(3)
Pasal 89 tidak diterapkan.
Pasal 171
Pasal ini ditiadakan
berdasarkan Undang-undang no. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 37.
Pasal 172
Barangsiapa dengan
sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan,
atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling
lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah.
Pasal 173
Barangsiapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat, umum yang
diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
Pasal 174
Barangsiapa dengan
sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan
kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama
tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Pasal 175
Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang
bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan,
atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan.
Pasal 176
Barang siapa dengan
sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan
diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara
penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh,
diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau
pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
Pasal 177
Diancam dengan
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak seribu delapan ratus rupiah:
1.
� barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam men-
jalankan tugas yang diizinkan;
2.
� barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di
tempat atau padu waktu ibadat dilakukan.
Pasal 178
Barangsiapa dengan
sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau
pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling
banyak seribu delapan ratus rupiah.
Pasal 179
Barangsiapa dengan
sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan atau merusak tanda peringntan di tempat kuburan,
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
Pasal 180
Barangsiapa dengan
sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau
memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil,
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 181
Barang siapa
mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat
dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lirna ratus rupiah.
Pasal 182
Dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan, diancam:
(1)
barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau
rnenyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan
perkelahian tanding;
(2)
barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu
mengakibatkan perkelahian tanding.
Pasal 183
Diancam dengan
pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi
tiga ratus rupiah, barang siapa di muka umum atau di hadapan pihak
ketiga mencerca atau mengejek seseorang oleh karena yang bersangkutan
tidak rnau menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian
tanding.
Pasal 184
(1)
Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan,
jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak
lawannya.
(2)
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan,
barang siapa melukai tmbuh lawannya.
(3)
Diancam dengan pidana penjma paling lama empat tahun, barang siapa
melukai berat tubuh lawannya.
(4)
Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu
dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.
(5)
Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.
Pasal 185
Barang siapa dalam
perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya,
maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana,
pembunuhan atau penganiayaan:
1.
� jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu;
2.��
jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah
pihak;
3.��
jika pelaku dengmi sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah
melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persy aratan.
Pasal 186
(1) Para saksi dan
dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak dipidana.
(2) Para saksi
diancam:
1.��
dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, jika persyaratan tidak
diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para pihak
untuk perkelahian tanding;
2.
� dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika para saksi
dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak,
bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak
melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan
daripada syarat-syarat;
3.
� ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan
atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian
tanding, di mana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karena
dilukai tubuhnya, jika ia dengan sengaja dan merugikan pihak itu
bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan
dari persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai.
Pasal 187
Barangsiapa dengan
sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
1.
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2.
� dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena
perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3.
dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul
bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.
Pasal 187 bis
(1)�
Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai
persediaan, menyembunyikan, mengangkut otau memasukkan ke Indonesia
bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yung diketahui atau
selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada
kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang
membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang,
diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun,
(2)
Tidak mampunya bahan-bahan, benda-benda atau perkakas- perkakas untuk
menirnbulkan ledakan; seperti tersebut di atas, tidak menghapuskan
pengenaan pidana.
Pasal 187 ter
Permufakatan jahat,
untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187
his, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal 188 ( L.N. 1960
- 1)
Barang siapa karena
kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum
bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang
lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.
Pasal 189
Barang siapa pada
waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum
menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau
alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau
menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 190
Barangsiapa pada
waktu ada, atau akan ada banjir, dengan sengaja dan melawan hukum
menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai bahan-bahan untuk
tanggul atau perkakas-perkakas atau menggagalkan usaha untuk
membetulkan tanggul-tanggul atau bangunan-bangunan pengairan, atau
merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 191
Barangsiapa dengan
sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak
bangunan untuk menahan atau menyalurkan air, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun jika karena perbuat:en itu timbul
bahaya banjir.
Pasal 191 bis
Barang siapa dengan
sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai
hangunan listrik, atau menyebabkan jalan atau bekerjanya hangunan itu
terganggu, atau menggagalkan atau mcmpersukar usaha unt.uk
menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu, diancam:
1.
� dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat, ribu lima ratus rupiah, jika karena
perbuatan itu timbul rintangan atau kesukaran dalam penyerahan tenaga
listrik untuk kepentingan umum;
2.
� dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika karena
perbuatan itu tirnbul bahaya umum bagi barang;
3.
� dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
4.
� dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan
orang mati.
Pasal 191 ter
Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunan listrik hancur,
rusak atau tak dapat dipakai atau menyebahkan jalannya atau
bekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan
atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam:
1.
� dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika menimbulkan rintangan atau
kesukaran dalam memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau
menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2.
� dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah, jika membahayakan nyawa orang lain;
3.
� dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau
pidana kurungan paling lama satu tahun, jika mengakibatkan orang
mati.
Pasal 192
Barang siapa dengan
sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak
bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangi jalan umum darat
atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau
jalan itu, diancam:
1.
� dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,
2.
� dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan
mengakibatkan orang mati.
Pasal 193
Barangsiapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas
umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan
jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan
bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:
1. dengan pidana
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi
keamanan lalu lintas;
2. dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan
paling lama satu tahun, jika kerena perbuatan itu mengakibatkan orang
mati.
Pasal 194
(1) Barangsiapa
dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang
digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di jalan
kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
(2) Jika perbuatan
itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun.
Pasal 195
(1) Barangsiapa
karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi lalu lintas
umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di
jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan
itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama
satu tahun.
Pasal 196
Barangsiapa dengan
sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda
untuk keamanan pelayaran, atau menggagalkan bekerjanya atau memasang
tanda yang keliru, diancam:
1. dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu
timbul bahaya bagi keamanan pelayaran;
2. dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan
itu timbul bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan tenggelam
atau terdamparnya kapal;
3. dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya
bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan orang mati.
Pasal 197
Barangsiapa karena
kesalahan (kealpaan) menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan,
dirusak, diambil atau dipindahkan, atau menyebabkan dipasang tanda
yang keliru, diancam:
1. dengan
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah, jika karena per- buatan itu pelayaran tidak
aman;
2. dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling
lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat, ribu lima
ratus rupiah, jika karena perbuatan itu mengakibatkan tenggelam atau
terdamparnya kapal;
3. dengan
pidana peniara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu
mengakibatkan orang mati.
Pasal 198
Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan,
menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal,
diancam:
1. dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu
timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
2 dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi
nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
Pasal 199
Barangsiapa karena
kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar,
dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, diancam:
1. dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling
lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi orang lain;
2. dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu
mengakibatkan orang mati.
Pasal 200
Barangsiapa dengan
sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:
1. dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu
timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan
itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya
bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
Pasal 201
Barangsiapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan
dihancurkan atau dirusak, diancam:
2. dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling
lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus
rupiah, jika petbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang;
3. dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan
paling lama satu tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati.
Pasal 202
(1) Barangsiapa
memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam
perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau
bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena
perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan
itu mengakibatkan orang mati, yang ber- salah diancam dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun.
Pasal 203
(1) Barangsiapa
karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bahwa barang sesuatu
dimasukkan ke dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan
air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh, atau bersama-sama
dengan orang lain, sehingga karena perbuatan itu air lalu berbahaya
bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan
itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan
paling lama satu tahun.
Pasal 204
(1) Barangsiapa
menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang
diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat;
berhahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan
itu mengakihatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun.
Pasal 205
(1)
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan
barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual,
diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya
oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
kurungan paling lama satu tahun.
(3)
Barang-barang itu dapat disita.
Pasal 206
(1)
Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini,
yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika
melakukan kejahatan tersebut.
(2)
Dalam hal pemidahaan berdasarkah salah satu kejahatan dalam pasal 204
dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.
Pasal 207
Barang siapa dengan
sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu
penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 208
(1)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap
penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya
isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya
dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang
bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Pasal 209
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1.
� barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang
pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya;
2.
� barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau
berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak
tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.
Pasal 210
(1) Diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1.
� barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili;
2.
� barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang
menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau
adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
(2)
Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam
perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3)
Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.
Pasal 211
Barangsiapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk
melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan
jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.
Pasal 212
Barangsiapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang
menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban
undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan
kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 213
Paksaan dan
perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:
1.
� dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau
perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2.
� dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika
mengakibatkan luka-luka berat;
3.
� dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika
mengakibatkan orang mati.
Pasal 214
(1)
Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan
oleh dua orang atau lehih dengan bersekutu, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
(2)�
Yang bersalah dikenakan:
1.
� pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika
kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2.
� pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan
luka berat;
3.
� pidana penjara paling lama lima helas tahun, jika mengakibatkan
orang mati.
Pasal 215
Disamakan dengan
pejabat dalam pasal 211 - 214:
1.
� orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau
untuk sementara waktu diserahi menjalankan sesuatu jabatan umum;
2.
� pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja
pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana
pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.
Pasal 216
(1)
Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan
yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya
mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian
pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan
ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat
tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua
minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah.
(2)
Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut
ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu
diserahi tugas menjalankan jabatan umum.
(3)
Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu
juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.
Pasal 217
Barang siapa
menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana
seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum,
dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang
berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau
pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
Pasal 218
Barang siapa pada
waktu rakyat datang berkerumun dengan se- ngaja tidak segera pergi
setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang
berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling
banyak sembilan ribu rupiah.
Pasal 219
Barang siapa secara
melawan hukum merobek, membikin tak dapat dihaca atau merusak
maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau
menurut, ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau
menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 220
Barang siapa
memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan
pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
Pasal 221
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1.��
barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan
kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa
memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau
penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang
lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk
sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
2.
barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud
untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar
penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan,
menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan
dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari
pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian
maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang
terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan
kepolisian.
(2)
Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan
tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya
penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus
atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap
suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.
Pasal 222
Barang siapa dengan
sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan
mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 223
Barang siapa dengan
sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri
kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan
atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan.
Pasal 224
Barang siapa
dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang
yang harus dipenuhinya, diancam:
1. dalam perkara
pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara
lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.
Pasal 225
Barang siapa dengan
sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan
surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus
dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau
dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui,
diancam:
1. dalam perkara
pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara
lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;
Pasal 226
Barang siapa
dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai
suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta
kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan,
perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil
berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan
sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi
keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan
yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan.
Pasal 227
Barang siapa
melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan
hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah.
Pasal 228
Barang siapa dengan
sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang
termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara
dihentikan daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 229
Barang siapa dengan
sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau
gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atav pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal 230
(Pasal ini
ditiadakan berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1946 pasal 8, butir
41.)
Pasal 231
(1)
Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita
berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas
perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari
situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.
(2)
Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja
menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang
disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
(3)
Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan
dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong
perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(4)
Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang,
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana
denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
Pasal 232
(1)
Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan
suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau
dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
(2)
Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan
perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(3)
Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam
dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda
paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
Pasal 233
Barang siapa dengan
sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai,
menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta,
surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum,
terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan
kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 234
Barang siapa dengan
sengaja menarik dari alamatnya, membuka, atau merusak suzat-surat
atau barang-barang lain yang diserahkan ke kantor pos atau kantor
telegram, atau yang telah dimasukan dalam kotak pos atau dipercayakan
kepada seorang pembawa surat, diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun empat bulan.
Pasal 235
Jika yang bersalah
melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 231 - 234, masuk ke
tempat kejahatan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
pidananya boleh ditambah menjadi lipat dua.
Pasal 236
Barang siapa pada
waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 No. 2
sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara
supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara
berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan.
Pasal 237
Barang siapa pada
waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 No. 2
sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di
kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas Negara atau
mempermudahnya menurut sesuatu cara yang berdasarkan pasal 56,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 238
Barang siapa tanpa
persetujuan Presiden mengajak masuk seorang menjadi tentara negara
asing, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana denda paling hanyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 239
Barang siapa tanpa
persetujuan Presiden mengajak seorang warga negara Indonesia bekerja
di luar Indonesia atau untuk mempertunjukkan di luar Indonesia cara
sewajarnya kehidupan rakyat Indonesia. diancam dengan pidana penjara
paling lama enam hulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.
Pasal 240
(1) Diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan hulan:
1.��
barang siapa dengan sengaja membikin atau menyuruh membikin dirinya
tak mampu untuk memenuhi kewajib an berdasarkan pasal 30
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia:
2.��
barang siapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membikin
orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut.
(2)
Jika perbuatan terakhir mengakibatkan kematian. diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 241
Diancam dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah:
1.
ditiadakan berdasarkan L.N. 1955 - 28;
2.
barang siapa dalam pengangkut ternak yang diwajibkan memakai pas
pengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yang
diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk yang
diangkut.
Pasal 242
(1)�
Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya
memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada
keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di
atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun
oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
(2)
Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana
dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3)
Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan
menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
(4)
Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat
dijatuhkan.
Pasal 243
[Ditiadakan
berdasarkan Staatsblad 1931 No. 240.]
Pasal 244
Barang siapa meniru
atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau
Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata
uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 245
Barang siapa dengan
sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh
Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak
dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu
diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang
siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang
kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 246
Barang siapa
mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau
menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena
merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 247
Barang siapa dengan
sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri
atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak
rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia
uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh
mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 248
[Ditiadakan
berdasarkan Staatsblad 1938 No. 593.]
Pasal 249
Barang siapa dengan
sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak
atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, diancam,
kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal 250
Barangsiapa membuat
atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa
itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang,
atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam
dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 250 bis
Pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini: maka
mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank
yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik
sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata
uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek
dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang-barang itu
bukan kepunyaan terpidana.
Pasal 251
Diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak
sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin
Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau
lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya
atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal
tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda
peringatan.
Pasal 252
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244 -
247, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 No. 1 - 4 dapat
dicabut.
Pasal 253
Diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1.
� barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya
meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu
sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
2
�� barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai
tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.
Pasal 254
Diancam dengan
pidana penjara paling lama enam tahun:
1.
� barang siapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek
Negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut
undang-undang yang dipalsukan atau memalsu merek atau tanda yang asli
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak dipalsu;
2
�� barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi barang-barang
tersebut dengan merek atau tanda, dengan menggunakan cap yang asli
secara melawan hukum;
3.
� barang siapa memberi, menambah atau memindah merek Negara yang
asli atau tanda keahlian menurut undang-undang yang asli pada barang
emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau
tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai barang itu seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah
dibubuhkan pada barang itu.
Pasal 255
Diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun:
1.
barang siapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas
permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera
lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau barang siapa
memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli
dan tidak dipalsu;
2
�� barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada
barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan
hukum;
3.
� barang siapa memberi, menambah atau memindahkan tera Indonesia
yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
barang itu seolah-olah tanda tersebut dari semula diadakan pada
barang itu.
Pasal 256
Diancam dengan
pidana penjara paling lama tiga tahun:
1.
� barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam
pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau
boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang
atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak
dipalsu;
2.
� barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada
barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan
hukum;
3.
� barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau
bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang
itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.
Pasal 257
Barangsiapa dengan
sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai
persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda
atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan
hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara
melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak
dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak
dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan
pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253 - 256,
menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu.
Pasal 258
(1)
Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau
timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan
tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu,
seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.
Pasal 259
(1)
Barang siapa menghilangkan tanda apkir pada barang yang ditera dengan
maksud hendak memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu
seolah-olah tidak diapkir, diancam dengan pidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai,
menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk
dijual suatu benda yang dihilangkan tanda apkirnya seolah-olah benda
itu tidak diapkir.
Pasal 260
(1) Diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah:
1.
� barangsiapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai,
menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya
lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai,
seolah-olah meterai itu belum dipakai;
2.
� barangsiapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai,
dengan maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda
saat dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang harus
dihubuhkan di atas atau pada meterai-meterai tersebut.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai,
menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual
atau memasukkan ke Indonesia meterai yang capnya, tanda tangannya,
ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai
belum dipakai.
Pasal 260 bis
(1)
Ketentuan dalam pasal 253, 256, 257, dan 260 berlaku juga menurut
perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu, jika perbuatan yang
diterangkan di situ dilakukan terhadap meterai atau merek yang
dipakai oleh Jawatan Pos Indonesia atau suatu negara asing.
(2)
Jika kejahatan dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai
oleh jawatan pos negara asing, maksimum pidana pokok yang ditentukan
bagi kejahatan itu dikurangi sepertiga.
Pasal 261
(1)�
Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan
dalam pasal 253 atau dalam pasal 260 bis, berhubung dengan pasal 253,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Bahan-bahan dan barang-barang itu dirampas.
Pasal 262
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 253 -
260 bis, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 No. 1 - 4
dapat dicabut.
Pasal 263
(1)
Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian
surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 264
(1)
Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun, jika dilakukan terhadap:
l.
�� akta-akta otentik;
2.
� surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3.
� surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari
suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
4.
� talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai
pengganti surat-surat itu;
5.
� surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk
diedarkan.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat
itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 265
[Ditiadakan
berdasarkan Staatsblad 1926. No. 359 jo. No. 429.]
Pasal 266
(1)
Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh
akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,
diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun;
(2)
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat
itu dapat menimbulkan kerugian.
Pasal 267
(1)
Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu
tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun
(2)
Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke
dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan
pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
(3)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan
kebenaran.
Pasal 268
(1)
Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan
dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat,
dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama
memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu,
seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.
(1)
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda
kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat
itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan
hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai
surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat
pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.
Pasal 270
(1)
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat
penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang
diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin
kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun
barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama
kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu
seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya
sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun delapan bulan.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama,
seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai
dengan kebenaran.
Pasal 271
(1)
Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi
kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu
atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai
dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama,
seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai
dengan kebenaran.
Pasal 272
(Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1926 No. 359 jo. No. 429)
(Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1926 No. 359 jo. No. 429)
Pasal 273
(Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1926 No. 359 jo. No. 429)
(Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1926 No. 359 jo. No. 429)
Pasal 274
(1)
Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang
pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya
atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau
penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau
kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan mak- sud
tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak
dipalsukan.
Pasal 275
(1)
Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal
264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.
Pasal 276
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat
dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.
Pasal 277
(1)
Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan
asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana
penjara paling lama enam tahun.
(2)
Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dinyatakan.
Pasal 278
Barang siapa
mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan
ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak
palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
Pasal 279
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1.
barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu;
2.
barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang
untuk itu.
(2)
Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada
menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
(3)
Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 � 5 dapat dinyatakan.
Pasal 280
Barangsiapa
mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak
lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang
tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
Diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa
dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan
dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
Pasal 282
(1)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya
melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin
tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri,
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,
ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan
surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa
diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam
bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun
barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau
ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri,
meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,
ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan
surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa
diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa
tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.
(3)
Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama
sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak
tujuh puluh lima ribu rupiah.
Pasal 283
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan,
memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau
memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar
kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan
kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya
harus diduga bahwa umumya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan,
gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan
yang melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum dewasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah
diketahuinya.
(3)
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus
maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulis-
an, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk
mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya
untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melang- gar
kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan
kehamilan.
Pasal 283 bis
Jika yang bersalah melykukan salah
satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan
pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka
dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
Pasal 284
(1) Diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan:
l.a.�
seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b.��
seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
2.a.
�� seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b.�
seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu,
padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan
pasal 27 BW berlaku baginya.
(2)�
Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang
tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam
tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau
pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap
pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
(4)
Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang
pengadilan belum dimulai.
(5)
Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan
selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum
putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
Pasal 285
Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh
dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 286
Barang siapa
bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal
diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 287
(1)
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya
belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum
waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.
(2)
Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita
belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan
pasal 291 dan pasal 294.
Pasal 288
(1)
Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang
diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan
belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan
luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2)
Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana
penjara paling lama delapan tahun.
(3)
Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua
belas tahun.
Pasal 289
Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.
Pasal 290
Diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1.
barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2.
barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya belum lima
belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan belum
waktunya untuk dikawin:
3.
� barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya
harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau
umumya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk
dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
Pasal 291
(1)
Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290
mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama
dua belas tahun;
(2)
Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan
290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
Pasal 292
Orang dewasa yang
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal 293
(1)
Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau
dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik
tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau
selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun.
(2)
Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya
dilakukan kejahatan itu.
(3)
Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
Pasal 294
(1)
Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak
angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan
orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau
penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau
bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama:
1.
� pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena
jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya
dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
2.
� pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam
penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu,
rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan
perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
Pasal 295
(1) Diancam:
1.
dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan
sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah
pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa
yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan
kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup
umur, dengan orang lain;
2.
dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang
tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang
diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya
demikian, dengan orang lain.
(2)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau
kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.
Pasal 296
Barang siapa dengan
sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang
lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
Pasal 297
(Pasal 297 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Perdagangan wanita dan
perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tahun.(Pasal 297 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Pasal 298
(1)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal
281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hakhak berdasarkan pasal 35
No. 1 - 5 dapat dinyatakan.
(2)
Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal
292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan
pencarian itu dapat dicabut.
Pasal 299
(1)
Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh
supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa
karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak empat puluh lima ribu rupiah.
(2)
Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu tungan, atau
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau
jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidananya dapat ditambah
sepertiga
(3)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu.
Pasal 300
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1.
� barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang
memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan
wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam
dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2.
� barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang
umurnya belum cukup enam belas tahun;
3.
� barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
orang untuk minum minuman yang memabukan.
(2)
Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3)
Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(4)
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
Pasal 301
Barang siapa memberi
atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah
kekuasaainnya yang sah dan yang umumya kurang dari dua belas tahun,
padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu
melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang
dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.
Pasal 302
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan
penganiayaan ringan terhadap hewan:
1.
� barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas,
dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan
kesehatannya;
2.
� barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas
yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak
memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah
pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau
cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan,
atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena
penganiayaan hewan.
(3)
Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
(4)
Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.
Pasal 303
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa
mendapat izin:
1.
� dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2.
� dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak
umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam
perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan
kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3.
� menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
(2)
Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalankan
pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian
itu.
(3)�
Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan
belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di
situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau
permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Pasal 303 bis
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana
denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1.
� barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan
dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2.
� barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir
jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau
ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk
mengadakan perjudian itu.
(2)
Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada
pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini,
dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana
denda paling banyak lima belas juta rupiah.
Pasal 304
Barangsiapa dengan
sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan
dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 305
Barang siapa
menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau
meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri
daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
enam bulan.
Pasal 306
(1)
Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305
mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancamdengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
(2)
Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama
sembilan tahun.
Pasal 307
Jika yang melakukan
kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu,
maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah
dengan sepertiga.
Pasal 308
Jika seorang ibu
karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak
lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau
meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka
maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.
Pasal 309
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 304 - 308, maka hak-hak
tersebut dalam pasal 35 No. 4 dapat dicabut.
Pasal 310
(1)
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.
(2)
Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.
(3)
Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan
jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk
membela diri.
Pasal 311
(1)
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.
(2)
Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.
Pasal 312
Pembuktian
akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:
1.
� apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna
menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi
kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2.
� apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan
tugasnya.
Pasal 313
Pembuktian yang
dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan
hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.
Pasal 314
(1)
Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan
bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah
tidak mungkin.
(2)
Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal
yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna
bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
(3)
Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal
yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan
sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang
dituduhkan.
Pasal 315
Tiap-tiap penghinaan
dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran
tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan
lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan
atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan
kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 316
Pidana yang
ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dspat ditambah
dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu
atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
Pasal 317
(1)
Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang,
diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara
paling lama empat tahun,
(2)
Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.
Pasal 318
(1)
Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara
palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu
perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2)
Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.
Pasal 319
Penghinaan yang
diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada
pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan
pasal 316.
Pasal 320
(1)
Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan
yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau
pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.
(2)
Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah
seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau
menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas
pengaduan suami (istri)nya.
(3)
Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang
lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas
pengaduan orang itu.
Pasal 321
(1)
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka
umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg
sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau
gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)�
Jika Yang bersalah rnelakukan kejahat.an tersehut dalam menjalankan
pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu
juga, maka dapat. dicabut haknya untuk menjalankan pencarian
tersehut.
(3)
Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang
yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.
Pasal 322
(1)
Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya
karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang
dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2)
Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan
itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
Pasal 323
(1)
Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang
suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja
atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak sembilan ribu rupiah.
(2)
Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.
Pasal 324
(Pasal 324 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
(Pasal 324 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Barangsiapa
dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan
budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja
turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu
perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun.
Pasal 325
(1)
Barang siapa sebagai nakoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang
diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan pemiagaan
budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2)
Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau
lebih, maka nakoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
Pasal 326
Barang siapa bekerja
sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal
itu dipergunakan untuk tujuan atsu keperluan perniagaan budak, atau
dengan sukarela tetap berengas setelah mendengar bahwa kapal itu
dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 327
Barang siapa dengan
biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak
langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan atau
mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu
dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana
penjara paling lama delapan tahun.
Pasal 328
Barang siapa membawa
pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya
sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan
hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk
menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 329
Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal
orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat
tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 330
(1)
Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur
dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya,
atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2)
Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas
tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 331
Orang siapa dengan
sengaja menyemhunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau
menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan
atas dirinya. atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu,
atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau
kepolisian diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika
anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
Pasal 332
(1) Bersalah
melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:
1.
paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita
yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi
dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan
tezhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2.
paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita
dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud
untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam
maupun di luar perkawinan.
(2) Penuntutan hanya
dilakukan atas pengaduan.
(3) Pengaduan
dilakukan:
a.
� jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri
atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
b.
� jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri
atau oleh suaminya.
(4)
Jika yang membaiva pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi
dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek,
maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan
batal.
Pasal 333
(1)
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan
seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian,
diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3)
Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun.
(4)
Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang
yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan
kemerdekaan.
Pasal 334
(1)
Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas
kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan
kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama
tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah
diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.
(3)
Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama
satu tahun.
Pasal 335
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1.
barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap
orang itu sendiri maupun orang lain;
2.
barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan
atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran
tertulis.
(2)
Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya
dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
Pasal 336
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,
barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang
secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan
yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan
perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan
sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau
dengan pembakaran.
(2)
Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat
tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal 337
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 324 - 333 dan pasal 336
ayat kedua, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.
1 - 4.
Pasal 338
Barangsiapa dengan
sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 339
Pembunuhan yang
diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang
dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta
lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Pasal 340
Barangsiapa dengan
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama
dua puluh tahun.
Pasal 341
Seorang ibu yang
karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan
atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya,
diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun.
Pasal 342
Seorang ibu yang
untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan
bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak
lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan
pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun.
Pasal 343
Kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang
turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan
rencana.
Pasal 344
Barang siapa
merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang
jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 345
Barang siapa sengaja
mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan
itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
Pasal 346
Seorang wanita yang
sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang
lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.
Pasal 347
(1)
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348
(1)
Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun enam bulan.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
Jika seorang dokter,
bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal
346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan
yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan
dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak
untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 350
Dalam hal pemidanaan
karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena
salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat
dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 5.
Pasal 351
(1) Penganiayaan
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
(2) Jika perbuatan
mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika
mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.
(4) Dengan
penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk
melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pasal 352
(1)�
Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi
orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja
padanya, atau menjadi bawahannya.
(2) Percobaan untuk
melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Pasal 353
(1)
Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3)
Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun
Pasal 354
(1)
Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama
delapan tahun.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
Pasal 355
(1)
Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun.
Pasal 356
Pidana yang
ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan
sepertiga:
1.
bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah,
istrinya atau anaknya;
2.
jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejsbat ketika atau
karena menjalankan tugasnya yang sah;
3.
jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang herbahaya
bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
Pasal 357
Dalam hal pemidanaan
karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat
dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 3o No. 1 - 4.
Pasal 358
Mereka yang sengaja
turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat
beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang
khusus dilakukan olehnya, diancam:
1.
� dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika
akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2.
� dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada
yang mati.
Pasal 359
Barangsiapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan
paling lama satu tahun.
Pasal 360
(1)
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2)�
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain
luka-luka sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361
Jika kejahatan yang
diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan
atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang
bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana
dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya
diumumkan.
Barang siapa
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Pasal 363
(1) Diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1.
� pencurian ternak;
2.
� pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi,
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3.
� pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di
situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4.
� pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5.
� pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2)
Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah
satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.
Pasal 364
Perbuatan yang
diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun
perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh
lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima
puluh rupiah.
Pasal 365
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk
tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1.
� jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam
kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2.
� jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;
3.
� jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.
4.
� jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3)
Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tuhun.
(4)
Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang
diterangkan dalam no. 1 dan 3.
Pasal 366
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalum pasal 362.
363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.
1 - 4.
Pasal 367
(1)
Jika pembuat atau pemhantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini
adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak
terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap
pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
(2)
Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau
terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau
semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua
maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada
pengaduan yang terkena kejahatan.
(3)
Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang
lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas
berlaku juga bagi orang itu.
Pasal 368
(1)
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam
karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(2)
Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi
kejahatan ini.
Pasal 369
(1)
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik
dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka
rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau
supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
(2)
Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang
terkena kejahatan.
Pasal 370
Ketentuan
pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang di rumuskan dalam bab
ini.
Pasal 37l
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat
dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4.
Pasal 372
Barangsiapa dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah.
Pasal 373
Perbuatan yang
dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan
harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai
penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau
pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
Pasal 374
Penggelapan yang
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat
upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal 375
Penggelapan yang
dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk
disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau
pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan,
terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam
dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Pasal 376
Ketentuan dalam
Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab
ini.
Pasal 377
(1)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan
dalam pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya
putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1
4.
(2)
Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat
dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
Pasal 378
Barangsiapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 379
Perbuatan yang
dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan
ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih
dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
dua ratus lima puluh rupiah.
Pasal 379a
Barangsiapa
menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli
barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya
memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri
maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.
Pasal 380
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:
1.
� barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas
atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau
kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan mal sud
supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama
atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;
2.
� barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan,
mempunyai persediaan untuk dijual at.au memasukkan ke Indonesia,
hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam
atau di atasnya telah ditaruh nama at.au tanda yang palsu, atau yang
nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu
benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara
palsu tadi.
(2)
Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.
Pasal 381
Barangsiapa dengan
jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai
keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga
disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau
setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika
diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan.
Pasal 382
Barangsiapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat
bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada
suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau
mengaramkan. mendamparkan. menghancurkan, merusakkan. atau membikin
tak dapat dipakai. kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya
maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang
dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal 382 bis
Barangsiapa untuk
mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau
perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang
untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika
perbuatan itu dapat enimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya
atau konguren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.
Pasal 383
Diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual
yang berbuat curang terhadap pembeli:
1. karena sengaja
menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. mengenai jenis,
keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu
muslihat.
Pasal 383 bis
Seorang pemegang
konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat
tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang
penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan.
Pasal 384
Perbuatan yang
dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama
tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika
jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima
rupiah.
Pasal
385
Diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
1.
� barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan
creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu
gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum
bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut
mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2.
� barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau
membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum
bersertifikat yang telah dibehani credietverband atau sesuatu
gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga
telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban
itu kepada pihak yang lain;
3.
� barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband
mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan
hak tadi sudah digadaikan;
4.
� barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau
menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal
diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak
atas tanah itu:
5.
� barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan
tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah
digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain
bahwa tanah itu telah digadaikan;
6.
� barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan
tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa,
padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain
untuk masa itu juga.
Pasal 386
(1)
Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan,
minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan
menyembunyikan hal itu, diancan dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.
(2)
Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya
atau faedahnya menjadi kurang karena sudab dicampur dengan sesuatu
bahan lain.
Pasal 387
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang
pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang
pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan
bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan
amanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan
perang.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi
pemhangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan
perbuatan yang curang itu.
Pasal 388
(1)
Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut
atau Angkatan Darat melakukan perbuat.an curang yang dapat
membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi
penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan
yang curang itu.
Pasal 389
Barang siapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak
dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas
pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan.
Pasal 390
Barang siapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga
barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi
turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan
Pasal 391
Barang siapa
menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan
surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum
sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan,
mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau
penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan
keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang
palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 392
Seorang pengusaha,
seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil
Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca
yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan.
Pasal 393
(1)
Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk
mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan,
membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau
dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus
diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya
dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang
lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat
tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun
pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma
atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana
denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2)
Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu
juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Pasal 393 bis
(1)
Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan
dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam
surat permohonan pailit, keterangan- keterangan tentang tempat
tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui
atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangan-keterangan itu
tertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang
mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan
pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang
dimaksudkan dalam ayat pertama.
Pasal 394
Ketentuan pasal 367
berlaku hagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini
kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanjang
kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah
meja dan ranjang
Pasal 395
(1)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan
dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan
yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian ketika
kejahatan di lakukan.
(2)
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan
dalam pasal 378 382, 385, 387, 388, 393 bis dapat dijatuhkan
pencabutan hak-hak berdasarkan pasal No. 1 - 4.
Pasal 396
Seorang pengusaha
yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan
budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
1.��
jika pengeluarannya melewati batas;
2.
� jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan
kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang
memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah
kepailitan;
3.
� jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah
buku-buku dan surat-surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya
menurut pasal itu.
Pasal 397
Seorang pengusaha
yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel
oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang
jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:
1.
� membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan
pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
2.
� telah melijerkan (uervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma
atau jelas di bawah harganya;
3.
� dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu
pailitnya atau pada saat di mana diketahui hahwa keadaan tersebut tak
dapat dicegah;
4.
� tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut
pasal 6 ayat pertama Kitah Undang-undang Hukum Dagang atau untuk
menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan
tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.
Pasal 398
Seorang pengurus
atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau
perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang
diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan:
1.
� jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran
dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari
kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan,
2.
� jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan
kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan.
turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat
yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan
pailit atau penyelesaiannya;
3.
� jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi
kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab
Unclang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi
tentang maskapai andil Indonesia, atau bahiva buku- buku dan
surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang
disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat di perlihatkan dalam keadaan
tak diubah.
Pasal 399
Seorang pengurus
atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau
perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang
penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun jika yang hersangkutan mengurangi
secara curanp hak-hak pemiutang dari perseroan maskapai atau
perkumpulai untuk:
1.
� membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membuku kan
pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;
2.
� telah melijerkan (uerureemden) barang sesuatu dengan cuma cuma
atau jelas di bawah harganya;
3.
� dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di
waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana
diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat
dicegah;
4.
tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitat
Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi
tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan
memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut
pasal-pasal itu.
Pasal 400
Diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enan bulan, barang siapa yang
mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang:
1.
dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian atau pada
waktu diketahui akan terjadi salah satu di antaranya dan kemudian
sungguh disusul dengan pelepasan budel. kepailitan atau penyelesaian
menarik barang sesuatu dari budel atau menerima pembayaran baik dari
hutang yang tak dapat di tagih maupun yang dapat ditagih, dalam hal
terakhir dengan diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian
penghutang sudah dimohonkan, atau akibat rundingan dengan penghutang;
2.
di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel,
kepailitan atau penyelesaian. mengaku adanya piutang yang tak ada
atau memperbesar jumlah piutang yang ada.
Pasal 401
(1)
Seorang pemiutang yang menyetujui tawaran persetujuan di muka
pengadilan karena telah ada persetujuan dengan penglautang maupun
pihal ketiga di mana yang bersangkutan minta keuntungan istimewa,
diancam dengm pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, jika
persetujuan itu diterima.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama pada penghutang dalam hal seperti di
atas, atau jika penghutang adalah perseroan, maskapai, perkumpulan
atau yayasan, pada pengurus atau komisaris yang mengadakan
persetujuan.
Pasal 402
Barang siapa
dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan pengusaha,
dinyatakan dalam keadaan pailit atau dibolehkan melepaskan budel,
diancam dengan pidana penjara pa!ing lama lima tahun enam bulan. jika
yang bersangkutan secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan
mengada-ada pengeluaran yang tak ada, maupun menyembunyikan
pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel ataupun telah
melijerkan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau terang di bawah
harganya, atau di waktu ketidakmampuannya, pelepasan budelnya atau
kepailitannya. atau pada saat di mana diketahuinya bahwa salah satu
dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang
pemiutang dengan sesuatu cara.
Pasal 403
Seorang pengurus
atau komisaris perseroan terbatas. maskapai andil Indonesia atau
perkumpulan koperasi di luar ketentuan pasal 398, turut membantu atau
mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran
dasar, dan oleh karena itu mengakibatkan perseroan, maskapai atau
perkumpulan tak dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan,
diancam dengan pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu
rupiah.
Pasal 404
Diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun:
1.
� barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau
kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari orang lain yang mempunyai
hak gadai, hak menahan, pungut hasil atau pakai atasnya;
2.
� barang siapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian,
menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk
pemiliknya dari ikatan hipotik
3.
� barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian,
menarik suatu barang yang olehnya dibebani ikatan panen atau untuk
yang memheri ikatan menarik suatu barang yang oleh oruig lain itu
dibehani ikatan panen. dengan merugikan pemengang ikatan;
4
�� barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian,
menarik suatu barang milik sendiri atau kalau tiukan demikian, untuk
pemiliknya. dari ikatan kredit atasnya, dengan merugi kan pemegang
ikatan.
Pasal 405
(1)
Dalam hal pemidanaan berkasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan
dalam pasal 397, 399 400, dan 402 yang bersalah dapat dicabut
hak-haknya berdasarkan pasal 35.
(2)
Pemidanaan berlasarkan salah satu kejahatan seperti yang dirumuskan.
dalam pasal 396 - 402, dapat diperintahkan supaya putus hakim
diumumkan.
Pasal 406
(1)
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan
melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau
menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
Pasal 407
(1)
Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga
kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua
ratus lima puluh rupiah.
(2)
Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu
dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau
kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam Pasal 101, maka
ketentuan ayat pertama tidak berlaku.
Pasal 408
Barangsiapa dengan
sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak
dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegram telepon
atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang
digunakan untuk keperluan diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.
Pasal 409
Barang. siapa yang
karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut
dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat
dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau
pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.
Pasal 410
Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat
dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pasal 411
Ketentuan pasal 367
diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.
Pasal 412
Jika salah satu
kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu, maka pidana: ditambah sepertiga kecuali dalam
hal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama.
Pasal 413
Seorang komandan
Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaia mengabaikan untuk
menggunakan kekuntan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh
penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan
pidana penjara lama empat tahun.
Pasal
414
(1)
Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk
melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum
menurut udang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2)
Jika pelaksanaan dihalang-halangi oleh perbuatan demikian, yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal
415
Seorang pejabat atau
orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
terus-menerus atau untuk sementara waktu, Wang dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya,
atau membiarkan uang atau surat berharga ihu diambil atau digelapkan
oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan
perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjsra paling 1ama tujuh
tahun.
Pasal 416
Seorang pejabat atau
orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum
terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara
palsu atau memalsu buku buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk
pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.
Pasal 417
Seorang pejabat atau
orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum
terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan,
menghancurkan. merusakkan atau membikin tak dapat dipakai
barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di
muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau
daftar-daftar yang dikuasai nya karena jabatannya, atau memhiarkan
orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau memhikin tak
dapat di pakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu
dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun enam bulan.
Pasal 418
Seorang pejabat yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus
diduganya., hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan
atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan
jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal
419
Diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:
l.
yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah
atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya;
2.
yang menerinia hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai
akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.
Pasal
420
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
1.
seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui
bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan
perkara yang menjadi tugasnya;
2.
barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk menjadi
penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau
janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk
mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh
pengadilan itu.
(2)
Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau
janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun.
Pasal 421
Seorang pejabat yang
menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak
melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan.
Pasal 422
Seorang pejabat yang
dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk
memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 423
Seorang pejabat
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang
untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Pasal 424
Seorang pejabat
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah
negara di atas mana ada hak hak pakai Indonesia, diancam dengan
pidana penjara paling lama enam tahun.
Pasal 425
Diancam karena
melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1.
seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima,
atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada
pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa
tidak demikian adanya;
2.
seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau
menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan
hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian
halnya;
3.
seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolaholah sesuai
dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara
yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang
berhak padahal diketahui nya bahwa itu bertentangan dengan peraturan
tersebut.
Pasal
426
(1)
Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas
kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau
ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan
diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada
waktu dilepas atau melepaskan diri., diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.
(2)
Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena
kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana
kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal
427
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
1.
� seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang
sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang
dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak
memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi;
2.
� seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa
ada orangdirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak
memberitahukan hal itu dengan sepera kepada pejabat yang bertugas
menyidik perbuatan pidana.
(2)
Seorang pejahat yang bersalah (alpa) menyebabkan apa yang dirumuskan
dalam pasal ini terlaksana, diancam dengan pidana kurungan paling
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.
Pasal 428
Diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kepala
lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan
sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga
pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi
permintaan menurut udang-undang supaya memperlihatkan orang yang
dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau
akta- akta yang menuzut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan
orang di situ.
Pasal
429
(1)
Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan
cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke
dalam rumah atau ruangan atau pekarangan terututup yang dipakai oleh
orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak
segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau
pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu
menggeledah rumah, dengan melampaui ke kuasaannya atau tanpa
mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum,
memeriksa atau merampas surat surat, buku-buku atau kertas-kertas
lain.
Pasal
430
(1)
Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan
kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang
diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang
dalam tangan pejabat telegrap untuk keperluan umum, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
(2)
Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui
kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang
diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi
keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan
denggan perantaraaan lembaga itu.
Pasal
431
Seorang pejabat,
suatu lembaga pengangkutan umum yang sengaja dan melaivan hukum
membuka suatu surat barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada
lembaga itu. memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya kepada
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
Pasal
432
(1)
Seorang pejahat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja
memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup,
kartu pos atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau
menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya,
atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada di dalamnya diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(2)
Jika surat atau barang itu bernilai uang, maka pemilikan sendiri itu
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal
433
Seorang pejabat
telegrap atau telepon, atau orang lain yang ditugasi mengaxvasi
pekerjaan telegrap atau telepon yang digunakan untuk kepentingan
umum, diancam:
1.
dengan pidana penjara paling lama dua tahun. jika ia dengan sengaja
dan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain, kabar yang
diserahkan kepada jawatan telegrap atau telepon atau kepada lembaga
semacam itu, atau dengan sengaja dan melawan hukum membuka, membaca,
atau memberitahukan kabar telegrap atau telepon kepada orang lain;
2.
dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika ia dengan sengaja
memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau.
menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi
suatu berita telegrap atau telepon yang diserahkan kepada jawatan
telegrap, telepon atau pada lembaga semacam itu.
Pasal 434
Seorang pejabat
suatu lembaga pengangkutan umum, seorang pejabat telegrap atau
telepon atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 433, yang dengan
sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan
berdasarkan pasal 431 - 433, atau membantu orang lain dalam perbuatan
itu, diancam dengan pidana menurut perbedaan-perbedaan yang
ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.
Pasal 435
Seorang pejabat yang
dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam
pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau
mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.
Pasal 436
(1)
Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing- masing pihak
mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal
diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu
yang telah ada men jadi halangan untuk ltu berdasarkan undang-undang,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2)
Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak
mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal
diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 437
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan pasal 415 419, 420 423 434, 425, 432 ayat penghabisan,
dan pasal 436 ayat pertama. dapat dijatuhkan pencabutan hak
berdasarkan pasal 35. No.3 dan 4.
Pasal 438
(1)
Diancam karena melakukan pembajakan di laut:
1.
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa
masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di
sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau
digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan
bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya,
tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau
tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
2.
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa
mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja
menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela terus menjalankan
pekerjaan tersebut setelab hal itu diketahui olehnya, ataupun
termasuk anak buah kapal tersebut.
(2)
Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang
dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari
negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya.
(3)
Pasal 89 tidak diterapkan.
Pasal
439
(1)
Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai
kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap
orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.
(2)
Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah
"Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie, S.
1939 442."
Pasal
440
Diancam karena
melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun, barang siapa yang di darat maupun di air sekitar pantai
atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau
barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya
atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.
Pasal 441
Diancam karena
melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan
kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau
barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut
dengan kapal dari tempat lain.
Pasal 442
Diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa yang
menerima atau melakukan pekerjaan sebagai komandan atau pemimpin
sebuah kapal. padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau
digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam
pasal 439 - 441.
Pasal 443
Diancam dengan
pidana penjara paling lama sepuluh tahun barang siapa yang menerima
atau melakukan pekerjaan sebagai kelasi di sebuah kapal, padahal
diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk
melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441
ataupun dengan sukarela tetap tinggal bekerja di kapal itu, sesudah
diketahui olehnya bahwa kapal itu digunakan seperti diterangkan di
atas.
Pasal 444
Jika perbuatan
kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan
seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu
mati maka nakoda. komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut
serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati,
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun.
Pasal 445
Barang siapa
melengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan maksud
untuk digunakan sebagai yang dirumuskan dalam pasal 438 atau dengan
maksud untuk melakukan salah satu per- buatan yang dirumuskan dalam
pasal 439 - 441, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.
Pasal 446
Barang siapa atas
biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung
turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah
kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan sebagai
yang dirumuskan dalam pasal 438, 38, atau untuk melakukan salah satu
perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun dalam
Pasal 447
Barang siapa dengan
sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia dalam kekuasaan bajak
laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam:
1.
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. jika ia adalah
nakoda kapal itu;
2.
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal-hal
lain.
Pasal
448
Seorang penumpang
kapal Indonesia yang merampas kekuasaav atas kapal secara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 449
Seorang nakoda
sebuah hapal Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari
pengusahanya dan memakainya untul keuntungan sendiri, diancam dengan
pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
Pasal 450
Seorang warga negara
Indonesia yang tanpa izin Pemerintah Indonesia menerima surat, bajak,
maupun menerima atau men jalankan pekerjaan sebagai nakoda sebuah
kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan
untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, diancam
dengan pidana penjara paling lima tahun.
Pasal 451
Seorang warga negara
Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi di sebuah kapal.
padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan
untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, ataupun
secara suka rela tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahuinya
tujuan atau pengguaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.
Pasal 451 bis
(1)
Seorang nakoda sebuah kapal Indonesia yang menyuruh membikin
keterangan kapal, yang diketahuinya bahwa isinya bertentangan dengan
kenyataan. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(2)
Kelasi-kelasi yang turut serta menyuruh membikin keterangan kapal
yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan piclana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Pasal 451 ter
Barang siapa untuk
memenuhi peraturan dalam ayat ketiga pasal 12 aturan tentang
pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahuinya
bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun.
Pasal 452
(1)
Barang siapa dalam berita acara suatu keterangan kapa1, menyuruh
menulis keterangun palsu tentang suatu keudann yang kebenarannya
harus dinyatakan dalam akta itu dengan maksud untuk menggunakan atau
menyuruh orang lain menggunakan akta itu, seolah-olah keterangannya
sesuai dengan kenyataan, dianeam, jiks karena penggunaan aktu itu
dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun.
(2)
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
menggunakan akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan, jika
karena penggunaan itu dapat timbul kerugian.
Pasal 453
Diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, seorang nakoda
kapal Indonesia yang sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan
kelasi. tetapi sebelum perjanjian habis dengan sengaja dan melawan
hukum menarik diri dari pimpinan kapal itu.
Pasal 454
Diancam, karena
melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan, seorang kelasi yang, bertentangan dengan kewajibannya menurut
persetujuan kerja, menarik diri dari tugasnya di kapal Indonesia,
jika menurut keadaan di waktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran
timbul bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu.
Pasal 455
Diancam karena
melakukan desersi biasa, dengan pidana pen jara paling lama empat
bulan dua minggu, seorang anak buah kapal kapal Indonesia, yang
dengan sengaja dan melawan hukun tidak mengikuti atau tidak
meneruskan perjalanan yang telah di setujuinya.
Pasal 456
[Ditiadakan
berdasarkan Staatsblad 34 - 124 jo. 38 - 2.]
Pasal 457
Pidana yang
ditentukan dalam pasal 454 dan 455 dapat dilipatkan dua, jika dua
orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan itu, atau jika
kejahatan dilakukan akibat permufakatan jahat untuk berbuat demikian.
Pasal 458
(1)
Seorang pengusaha, pemegang buku, atau nakoda kapal Indonesia yang
menerima seorang anak buah kapal untuk bekerja, padahal mengetahui
bahwa anak buah kapal itu belum ada sebulan sejak menarik diri dari
persetujuannya dengan kapal Indonesia seperti dirumuskan di dalam
salah satu pasal 454 atau 455, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
(2)
Tidak dipidana, jika penerimaan kerja dilakukan di luar Indonesia
dengan izin konsul Indonesia. atau kalau ini tidak ada, atas
permintaan penguasa setempat.
Pasal
459
(1)
Seorang penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang
nakoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan
sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak atau seorang anak buah
kapal Indonesia yang di atas kapal dalam pekerjaan berbuat demikian
terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan
insubordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan.
(2)
Yang bersalah diancam dengan :
1.
� pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau
perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
2.
� pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika
mengakibatkan luka-luka berat;
3.
� pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan
kematian.
Pasal
460
(1)
Insubordinasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,
diancam karena melakukan pemberontakan di kapal dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
(2)
Yang hersalah diancam dengan
1.
� pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika
kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya
mengakibatkan luka-luka;
2.
� pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan
luka-luka berat;
3.
� pidana penjara paling lama lima belas tahun jika mengakihatkan
kematian.
Pasal
461
Barang siapa di atas
kapal Indonesia menghasut supaya mem berontak, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tahun
Pasal
462
Penolakan kerja oleh
dua orang anak buah kapal Indonesia atau lebih yang dilakukan
bersekutu atau akibat permufakatan jahat diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Pasal 463
Diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan. seorang anak buah kapal
Indonesia yang sesudah dikenakan tiv dakan disiplin karena menolak
kerja, masih tetap menolak kerja juga.
Pasal
464
(1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupial seorang penumpang kapal
Indonesia;
1.
yang sengaja tidak menurut perintah nakoda yang diberikan untuk
keamanan atau untuk meneguhkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;
2.
yang tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakoda,
ketika diketahuinya bahwa dia dirampas kemerdekaanya untuk bergerak;
3.
yang sengaja tidak memberitahukan kepada nakoda ketika diketahuinya
adanya niat untuk melakukan insubordinasi.
(2)
Ketentuan tersebut pada no. 3 tidak berlaku jika insuhordinasi tidak
terjadi.
Pasal
465
Pidana yang diancam
pada pasal 448 451 454 464 dapat ditambah sepertiga, jika yang
melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal itu,
berpangkat perwira kapal .
Pasal
466
Seorang nakoda kapal
Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu menjual
kapalnya, atau meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya atau
perlengkapan kapal itu atau perbekalannya, atau menjual atau
menggadaikan kapal itu barang muatan atau barang perbekalan kapal
itu, atau mengurangi kerugian atau belanja, atau tidak menjaga supaya
buku-buku harian harian di kapal dipelihara menurut undang-undang,
ataupun tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal ketika
meninggalkan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh
Pasal 467
Seorang nakoda kapal
Indonesia, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi keuntungan yang
demikian, mengubah haluan kapalnya, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.
Pasal 468
Seorang nakoda kapal
Indonesia yang di luar keharusan atau bertentangan dengan hukum yang
berlaku baginya, meninggalkan kapalnya di tengah perjalanan, dan juga
menyuruh atau memberi izin kepada anak buahnya untuk berbuat
demikian. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam
bulan.
Pasal
469
(1)
Seorang nakoda kapal Indonesia yang di luar keharusan dan di luar
pengetahuan lebih dahulu dari pemilik atau peng usaha kapal,
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa
karena itu kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap ditahan atau
dirintangi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.
(2)
Seorang penumpang kapal yang di luar keharusan dan di luar
pengetahuan lebih dulu dari nakoda melakukan perbuatan yang sama
dengan pengetahuan yang sama pula, dianeair dengan pidana penjara
paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ribu
rupiah.
Pasal
470
Seorang nakoda kapal
Indonesia yang di luar keharusan sengaja tidak memberi kepada
penumpang kapalnya apa yang wajib di berikan padanya. diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal
471
Seorang nakoda kapal
Indonesia yang sengaja membuang barang muatan di luar keharusan dan
bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling
banyak empat rihu lima ratus rupiah.
Pasal 472
Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum, menghancurkan merusakkan, atau membikin
tak dapat dipakai muatan, perbekalan atau barang keperluan yang ada
dalam kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan.
Pasal 472 bis
Barang siapa sebagai
penumpang gelap turut berlayar di atas sebuah kapal, diancam dengan
pidana penjara paling tiga bulan.
Pasal 473
Seorang nakoda yang
memakai bendera Indonesia, padahal diketahuinya bahwa dia tidak
berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.
Pasal 474
Seorang nakoda yang
dengan niemakai tanda-tanda pada kapalnya sengaja menimbulkan kesan
seakan-akan kapalnya adalah kapal perang Indonesia kapal Angkatan
Laut atau kapal penunjuk yang bekerja di perairan atau terusan laut
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua
minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 475
Baran siapa yang
diluar keharusan melakukan pekerjaan nakoda, juru mudi atau masinis
di kapal Indonesia padahal diketahuirsya bahwa kewenangannya untuk
berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak sembilan ribu rupiah.
Pasal 476
Seorang nakoda kapal
Indonesia yang tanpa alasan yang dapat diterima menolak untuk
memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang untuk menerima di
kapalnya seorang terdakwa atau terpidana beserta benda-benda yang
berhubungan dengan perkaranya, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.
Pasal
477
(1)
Seorang nakoda kapal Indonesia yang dengan sengaja mem biarkan lari,
atau melepaskan seorang terdakwa atau terpidana atau memberi bantuan
ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang itu diterima di
kapalnya atas permintaan berdasarkan undang-undang. diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
(2)
Jika orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan dirinya karena
kealpaan nakoda itu, maka dia diancam dengan pidana kurungan paling
lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.
Pasal 478
Seorang nakoda kapal
Indonesia yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya menurut ayat
pertama pasal 358a Kitab Undang- undang Hukum Dagang untuk memberi
pertolongan kalau kapal nya terlibat dalam suatu tabrakan, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 479
Dalam hal pemidanaan
berdasarkan salah satu kejahatan yang di- rumuskan dalam pasal 488 -
449,. 446, dan 467, dapat dinyatakan pencabutan hak-hak berdasarkan
pasal 35 no. 1 - 4.
(UU No.4/1976) [2]
Pasal 479 a
(1) Barangsiapa
dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat
dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara atau
menggagalakan usaha untuk pengamanan bangun teesebut dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya sembilam tahun.
(2) Dengan pidana
penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu
timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas udara.
(3) Dengan pidana
penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu
mengakibatkan matinya orang.
Pasal 479 b
(1) Barangsiapa
karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau
rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara, atau gagalnya
usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya tiga tahun.
(2) Dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul
bahaya bagi keamanan lalu lintas udara.
(3 ) Dengan pidana
penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu
mengakibatkan matinya orang.
Pasal
479 c
(1)
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak.
mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut,
atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya enam tahun.
(2)
Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan.
(3)
Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan
mengakibatkan celakanya pesawat udara.
(4)
Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya keamanan penerbangan dan mengakibatkan
matinya orang.
Pasal 479d
Barangsiapa karena
kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan
hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan tidak dapat
bekerja atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk
pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana:
a. dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu
menyebabkan penerbangan tidak aman;
b. dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu
mengakibatkan celakanya pesawat udara;
c. dengan pidana
penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu
mengakibatkan matinya orang.
Pasal 479e
Barangsiapa dengar. sengaja dan
melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya
pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
Pasal
479f
Barang
siapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan,
membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, dipidana:
a.
dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b.
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk
selama-lamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu
mengakibatkan matinya orang.
Pasal
479g
Barang
siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur,
tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:
a.
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b.
dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena
perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
Pasal 479h
(1) Barangsiapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan
kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungkan
terhadap bahaya tersebut di atas atau yang dipertanggungkan muatannya
maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun
untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
(2) Apabila yang
dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pesawat udara dalam
penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas
tahun.
(3) Barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang. lain
dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi, menyebabkan
penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya.
mendapat kecelakaan, dipidana:
a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat;
b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat;
b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
Pasal 479i
Barangsiapa di dalam
pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau
mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam
penerbangan. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas
tahun.
Pasal 479j
Barangsiapa dalam
pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman
dalam bentuk lainnya merampas atau mempertahankan perampasan atau
menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
Pasai 479 k
(1)
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud pasal 479
huruf i dan pasal 479 jitu:
a.
� dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
b.
� sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
c.
� dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
d.��
mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat
membahayakan penerbangannya;
e.
� mengakibatkan luka berat seseorang;
f.
�� dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau
meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya
pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
Pasal 479l
Barangsiapa dengan
sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap
seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan
itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
Pasal 479 m
Barangsiapa dengan
sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau
menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan
tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
Pasal 479n
Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya
di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau
bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan
kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang
atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat
membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima belas tahun.
Pasal 479o
(1)
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479
huruf l, pasal 479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu:
a.
dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
b.
sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
c.
dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
d.
mengakibatkan luka berat bagi seseorang;
(2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya
pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
Pasal 479 p
Barang siapa
memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
Pasal 479 q
Barang siapa di
dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan
keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Pasal 479 r
Barang siapa di
dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
mengganggu ketertiban dan tata-tertib di dalam pesawat udara dalam
penerbangan, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun.
Pasal 480
Diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah:
1.
� barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan
sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa
diperoleh dari kejahatan penadahan;
2.
� barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan.
Pasal 481
(1)
Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli,
menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang
diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.
(2)
Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4 dan
haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 482
Perbuatan
sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan
ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda
tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam
pasal 364, 373, dan 379.
Pasal 483
Barang siapa
menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yung karena sifatnya
dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjnra paling
lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
jika:
l.
si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan
namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan
berjalan terhadapnya;
2.
penerbit sudah mengetahui atau pat,ut menduga hahwa pada waktu
tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat dituntut
atau akan menetap di luar Indonesia.
Pasal 484
Barang siapa
mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam
dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan
paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah, jika:
1.
orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah
ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan
olehnya;
2.
pencetak mengetahui atau seharusnya renduga bahwa orang yang menyuruh
mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di
luar Indonesia.
Pasal 485
Jika sifat tulisan
atau gamhar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas
pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal di atas
hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.
Pidana penjara yang
dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis,
263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga,
368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat
kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383,
385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan,
452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu
tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat
dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat
pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika
melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk
seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan
kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam
pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud
dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali
telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan
menjalankan pidana tersebut beluum daluwarsa.
Pasal 487
Pidana penjara yang
ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214,
338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460,
begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut
pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan
ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang
bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak
menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang
dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan
yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat
kedua dan ketiga, 108 ayat kedua,� sejauh kejahatan yang dilakukan
itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau
kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 1`38 KUHP
Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah
dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan
menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.
Pasal 488
Pidana yang
ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan
484, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan
kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya
atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah
satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana
tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu
melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum
daluwarsa.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar