KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(WETBOEK VAN STRAFRECHT)
Daftar isi
(WETBOEK VAN STRAFRECHT)
Daftar isi
BUKU KESATU: ATURAN UMUM
| I | Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan |
| II | Pidana |
| III | Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana |
| IV | Percobaan |
| V | Penyertaan Dalam Tindak Pidana |
| VI | Perbarengan Tindak Pidana |
| VII | Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan |
| VIII | Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana |
| IX | Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang (Ps. 86-102) |
| Aturan Penutup (Ps. 103) |
BUKU KEDUA : KEJAHATAN
BUKU KETIGA: PELANGGARAN
BUKU KESATU
ATURAN UMUM
ATURAN UMUM
BAB I
BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 1
(1)
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
(2)
Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan
dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling
menguntungkannya.
Pasal 2
Ketentuan pidana
dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap
orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.
Pasal 3
Ketentuan pidana
dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di
luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air
atau pesawat udara Indonesia.
Pasal 4
Ketentuan pidana
dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang
melakukan di luar Indonesia:
1.
� salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106,
107,108,dan 131.
2.
� suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang
dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang
dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3.
� pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan
Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia,
termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang
mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan
sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat
tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan
tidak dipalsu;
4.
� salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444
sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang
penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479
huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal
479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan
penerbangan sipil.
Pasal 5
(1)
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi
warga negara yang di luar Indonesia melakukan:
1.
� salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan
pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2.
� salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia dipandang
sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana
perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
(2)
Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan
juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.
Pasal 6
Berlakunya pasal 5
ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan
pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan
dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.
Pasal 7
Ketentuan pidana
dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang
di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam bab XXVIII Buku Kedua
Pasal 8
Ketentuan pidana
dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang
perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu,
melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab
XXIX Buku Kedua, dan BAb IX Buku ketiga; begitu pula yang tersebut
dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia,
maupun dalam Ordonansi Perkapalan.
Pasal 9
Diterapkannya
pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian
yang diakui dalam hukum internasional.
Pasal 10
Pidana terdiri atas:
a.
� pidana pokok:
1.
pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.
b.
� pidana tambahan:
1.
pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.
Pasal 11
Pidana mati
dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali
yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian
menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
Pasal 12
(1)
Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
(2)
Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan
paling lama lima belas tahun berturut-turut.
(3)
Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh
tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh
memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara
selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan
pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas
lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena
perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
(4)
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi
dua puluh tahun.
Pasal 13
terpidana dijatuhi pidana penjara
dibagi-bagi atas beberapa golongan.
Pasal 14
Terpidana yang
dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang
dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.
Pasal 14a
(1)
Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana
kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam
putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah
dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang
menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu
tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah
tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan
tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam
perintah itu.
(2)
Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam
perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara
apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya
bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula
akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini,
kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara
mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran
itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak
diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
(3)
Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok
juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
(4)
Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan
cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk
dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak
pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
(5)
Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau
keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.
Pasal 14b
(1)
Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492,
504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran
lainnya paling lama dua tahun.
(2)
Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan
telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan
dalam undang-undang.
(3) Masa percobaan tidak dihitung
selama terpidana ditahan secara sah.
Pasal 14c
(1)
Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan
pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak
akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus
bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus
bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa
percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang
ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
(2)
Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau
pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal
492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat
khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi
selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
(3)�
Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan
beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.
Pasal 14d
(1)
Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat
yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada
perintah untuk menjalankan putusan.
(2)
Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang
berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada
pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau
kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan
kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
(3)�
Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta
mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat
diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.
Pasal 14e
Atas usul pejabat
dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang
memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat
mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh
memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula,
supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang
masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu
yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.
Pasal 14f
(1)
Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat
tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam
tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau
memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana,
yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana
dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu
syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa
percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena
melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika
memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana
memberika peringatan itu.
(2)
Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak
dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis,
terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa
percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang
memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah
pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya
pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.
Pasal 15
(1)
Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana
penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan
bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana
harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap
sebagai satu pidana.
(2)
Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa
percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama
masa percobaan.
(3)
Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang
belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan
yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.
Pasal 15a
(1)
Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana
tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak
baik.
(2)
Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai
kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama
dan kemerdekaan berpolitik.
(3)
Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat
tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
(4)
Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus
yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
(5)
Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau
dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan
pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada
orang lain daripada orang yang semula diserahi.
(6)
Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat
syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut
dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.
Pasal 15b
(1)
Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan
melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat
pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan
keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat
menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
(2)
Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana
lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
(3)
Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat
tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan
lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa
percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi
tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan
bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan
menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan
tindak pidana selama masa percobaan.
Pasal 16
(1)
Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas
usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat
terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal
terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan
Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri
Kehakiman.
(2)
Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang
tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal
terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan
Reklasering Pusat.
(3)
Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat
dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang
dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika
ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan
telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam
surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada
Menteri Kehakiman.
(4)
Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul
dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan
bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya
mulai dari tahanan.
Pasal 17
Contoh surat pas dan
peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan
undang-undang.
Pasal 18
(1)
Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
(2)�
Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan
atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah
menjadi satu tahun empat bulan.
(3)
Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat
bulan.
Pasal 19
(1) Orang yang dijatuhi pidana
kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya,
sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.(2) Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.
Pasal 20
(1)
Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling
lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan
terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
(2)
Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu
tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus
menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu
bukan karena kehendak sendiri.
(3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak
diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu
melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani
pidana penjara atau pidana kurungan.
Pasal 21
Pidana kurungan
harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika
putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di
dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas
permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah
lain.
Pasal 22
(1)
Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu
tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidana
kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana habis hilang
kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di
tempat itu juga.
(2)
Pidana kurungan karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus
untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena
itu.
Pasal 23
Orang yang dijatuhi
pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan
nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan
undang-undang.
Pasal 24
Orang yang dijatuhi
pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam
atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.
Pasal 25
Yang tidak boleh diserahi
pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah :1. Orang-orang yang di jatuhi pidana penjara seumur hidup;
2. Para wanita;
3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian.
Pasal 26
Jikalau mengingat
keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada alasan,
maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan
bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana.
Pasal 27
Lamanya pidana
penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim
dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan
pecahan.
Pasal 28
Pidana penjara dan pidana kurungan
dapat dilaksanakan di satu tempat asal saja terpisah.
Pasal 29
(1)
Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan,
atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus
tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam
golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan
ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan
pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab
undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.
(2)
Jika perlu, Menteri Kehakiman menetepkan aturan rumah tangga untuk
tempat-tempat orang terpidana.
Pasal 30
(1)
Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
(2)
Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
(3)
Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling
lama enam bulan.
(4)
Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan
demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau
kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh
sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak
satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima
puluh sen.
(5)
Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau
pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan
pengganti paling lama delapan bulan.
(6)
Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan
bulan.
Pasal 31
(1)
Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu
batas waktu pembayaran denda.
(2)
Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan
pengganti dengan membayar dendanya.
(3)
Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah
mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang
dibayarnya.
Pasal 32
(1)
Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang
sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim
menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan
hakim mulai dijalankan.
(2)
jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana
kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu
bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan
terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah
satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada
saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai
berlaku setelah pidana penjara habis.
Pasal 33
(1)
Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terpidana ada
dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya
atau sebagian di potong dari pidana penjara selama waktu tertentu
dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan
kepadanya; dalam hal pidana denda dengan memakai ukuran menurut pasal
31 ayat 3.
(2)
Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak
berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali
jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.
- Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut bareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.
Pasal 33a
Jika orang yang
ditahan sementara di jatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan
kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan
permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan
Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika
Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu
itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.
Pasal 34
Jika terpidana
selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar
tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani
pidana.
Pasal 35
(1)
Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam
hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam
aturan umum lainnya ialah :
1.
� hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2.
� hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3.
� hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum.
4.
� hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu
pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5.
� hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampuan atas anak sendiri;
6.
� hak menjalankan mata pencarian tertentu.
(2)
Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika
dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan
itu.
Pasal 36
Hak memegang jabatan
pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan
Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua,
dapat di cabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau
kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau
karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada
terpidana karena jabatannya.
Pasal 37
(1)
Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan
pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain,
dapat dicabut dalam hal pemidanaan:
1.
� orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan
bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah
kekuasaannya;
2.
� orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di
bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab
XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua.
(2)
Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim
pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang
hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali
dan kekuasaan pengampu.
Pasal 38
(1) Jika dilakukan pencabutan hak,
hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
1.
� dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya
pencabutan seumur hidup;
2.
� dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling
banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3.
� dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua
tahun dan paling banyak lima tahun.
(2) Pencabutan hak mulai berlaku
pada hari putusan hakim dapat dijalankan.
Pasal 39
(1)
Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau
yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
(2)
Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan
perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
(3)
Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang
telah disita.
Pasal 40
Jika seorang di
bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut
barang-barang denga melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan
pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau
aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan
meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan
pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang
bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau
pemeliharanya tanpa pidana apapun.
Pasal 41
(1)
Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumya, diganti menjadi
pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau
harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.
(2)
Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling
lama enam bulan.
(3)
Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan
sebagai berikut : tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung
satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap
tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari,
demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
(4)
Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini.
(5)
Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan
pengganti ini juga di hapus.
Pasal 42
Segala biaya untuk
pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala
pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.
Pasal 43
Apabila hakim
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab
undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus
menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya
terpidana.
Pasal 44
(1)
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan
kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens)
cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak
dipidana.
(2)
Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan
ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
(3)
Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi, dan Pengadilan Negeri.
Pasal 45
(tidak berlaku lagi menurut UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak)
(tidak berlaku lagi menurut UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak)
Dalam hal penuntutan
pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu
perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan
supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa
pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran
berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514,
517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun
sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu
pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap;
atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.
Pasal 46
(tidak berlaku lagi menurut UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak)
(tidak berlaku lagi menurut UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak)
(1) Jika hakim
memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka
ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima
pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain,
atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di
Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal
yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya,
atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain;
dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu
mencapai umur delapan belas tahun.
(2) Aturan untuk
melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 47
(tidak berlaku lagi menurut UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak)
(tidak berlaku lagi menurut UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak)
(1) Jika hakim
menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak
pidananya dikurangi sepertiga.
(2) Jika perbuatan
itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
(3) Pidana tambahan
dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.
Pasal 48
Barangsiapa
melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (overmacht),
tidak dipidana.
Pasal 49
(1) Tidak dipidana,
barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri
sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta
benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman
serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
(2) Pembelaan
terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh
keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan
itu, tidak dipidana.
Pasal 50
Barangsiapa melakukan perbuatan
untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.
Pasal 51
(1) Barang siapa
melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
(2) Perintah jabatan
tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang
diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan
dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan
pekerjaannya.
Pasal 52
Bilamana seorang
pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban
khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana
memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya
karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
Pasal 52a
Bilamana pada waktu
melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia,
pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.
Pasal 53
(1)
Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri.
(2)
Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan
dikurangi sepertiga.
(3)
Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4)
Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.
Pasal 54
Mencoba melakukan pelanggaran
tidak dipidana.
Pasal 55
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak
pidana:
1.
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;
2.
mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman
atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau
keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan.
(2)
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56
Dipidana sebagai pembantu
kejahatan:
1.
mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2.
mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan
untuk melakukan kejahatan.
Pasal 57
(1)
Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dikurangi sepertiga.
(2)
Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(3)
Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
(4)
Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya
perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta
akibat-akibatnya.
Pasal 58
Dalam menggunakan
aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang
menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya
diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu
sendiri.
Pasal 59
Dalam hal-hal di
mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus,
anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka
pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak
ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.
Pasal 60
Membantu melakukan pelangaran
tidak dipidana.
Pasal 61
(1)
Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban
selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut
nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau
setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu
diberitahukan kepada penerbit.
(2)
Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan
terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.
Pasal 62
(1)
Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya
selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut
nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak
dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama
kali lalu diberitahukan oleh pencetak.
(2)
Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat
barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar
Indonesia.
Pasal 63
(1)
Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka
yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika
berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang
paling berat.
(2)
Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus
itulah yang diterapkan.
Pasal 64
(1)
Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya
diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan
yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2)
Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang
dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan
menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
(3)
Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut
dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan
berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana
tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.
Pasal 65
(1)
Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,
yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya
satu pidana.
(2)
Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang
diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Pasal 66
(1)
Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak
sejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi
jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah
sepertiga.
(2)
Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana
kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.
Pasal 67
Jika orang dijatuhi
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak
boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak
tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Pasal 68
(1)
Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan
berlaku aturan sebagai berikut:
1.
� pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang
lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun
melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan.
Jika
pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak
paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;
2.
� pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan
sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
3.
� pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula
halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak
diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
(2)
pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi
delapan bulan.
Pasal 69
(1)
Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan
menurut urut-urutan dalam pasal 10.
(2)
Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam
perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.
(3)
Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan
menurut maksimumnya masing-masing.
(4)
Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan
menurut maksimumnya masing-masing.
Pasal 70
(1)
Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66,
baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran
dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan
pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
(2)
Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana
kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan
jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan
bulan.
Pasal 70 bis
Ketika menerapkan
pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan
pasal-pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai
pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara
atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.
Pasal 71
Jika seseorang telah
dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan
kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka
pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan
dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal
perkara-perkara diadili pada saat yang sama.
BAB
VII
MENGAJUKAN DAN MENARIK KEMBALI PENGADUAN DALAM HAL KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG HANYA DITUNTUT ATAS PENGADUAN
MENGAJUKAN DAN MENARIK KEMBALI PENGADUAN DALAM HAL KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG HANYA DITUNTUT ATAS PENGADUAN
Pasal 72
(1)
Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas
pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan
lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang
disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah
dalam perkara perdata yang berhak mengadu;
(2)
Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan,
maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu
pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu
pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga
sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan
seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat
ketiga.
Pasal 73
Jika yang terkena kejahatan
meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut
maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas
pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih
hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki
penuntutan.
Pasal 74
(1)
Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang
yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat
tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat
tinggal di luar Indonesia.
(2)
Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu
tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan
masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada
tenggang waktu tersebut.
Pasal 75
Orang yang
mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan
setelah pengaduan diajukan.
Pasal 76
(1)
Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak
boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia
terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
Dalam
artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan
adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
(2)
Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka
terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh
diadakan penuntutan dalam hal:
1.
� putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan
hukum;
2.
� putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau
telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus
karena daluwarsa.
Pasal 77
Kewenangan menuntut pidana hapus,
jika tertuduh meninggal dunia.
Pasal 78
(1) Kewenangan menuntut pidana
hapus karena daluwarsa:
1.
� mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan
percetakan sesudah satu tahun;
2.
� mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana
kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam
tahun;
3.
� mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari
tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4.
� mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
(2)
Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan
belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi
menjadi sepertiga.
Pasal 79
Tenggang daluwarsa
mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam
hal-hal berikut:
1.
� mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai
berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang
dirusak digunakan:
2.
� mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333,
tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh
kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3.
� mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a,
tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat
pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang
menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke
kantor panitera suatu pengadilan , dipindah ke kantor tersebut.
Pasal 80
(1)
Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa , asal tindakan
itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan
kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
(2)
Sesudah dihentikan, dimulai tanggang daluwarsa baru.
Pasal 81
Penundaan penuntutan pidana
berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.
Pasal 82
(1)
Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja
menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan
biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai,
atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum ,
dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
(2)
Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang
dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar
menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.
(3)
Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu
tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap
pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat
1 dan ayat 2 pasal ini.
(4)
Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang
belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam
belas tahun.
Pasal 83
Kewenangan menjalankan pidana
hapus jika terpidana meninggal dunia.
Pasal 84
(1)
Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
(2)
Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun,
mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya
lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama
dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.
(3)
Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya
pidana yang dijatuhkan.
(4)
Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.
Pasal 85
(1)
Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esak harinya setelah putusan
hakim dapat dijalankan.
(2)
Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka
pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang
daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada
esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa
baru.
(3)
Tenggang daluwarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut
perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana
dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu
berhubung dengan pemidanaan lain.
Pasal 86
Apabila disebut
kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti
suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan
percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya
oleh suatu aturan.
Pasal 87
Dikatakan ada makar
untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam
pasal 53.
Pasal 88
Dikatakan ada
permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan
melakukan kejahatan.
Pasal 88 bis
Dengan penggulingan
pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah
bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Pasal 89
Membuat orang
pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
Pasal 90
Luka berat berarti:
-
jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk
menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Pasal 91
(1)
Dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga.
(2)
Dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga.
(3)
Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang
sama dengan bapak.
(4)
Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang
sama dengan kekuasaan bapak.
Pasal 92
(1)
Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam
pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga
orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan
pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan
rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat
Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan
kekuasaan yang sah.
(2)
Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang
disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan
administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan
agama.
(3)
Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.
Pasal 92 bis
Yang disebut pengusaha ialah
tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.
Pasal 93
(1) Yang disebut nakoda ialah
orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya.(2) Yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda.
(3) Yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di dalam kapal.
Pasal 94
Pasal ini ditiadakan berdasarkan
Undang-undang No.1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 11.
Pasal 95
Yang disebut kapal
Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau
surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum
mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia.
Pasal 95a
(1)
Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara
yang didaftarkan di Indonesia.
(2)
Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang
disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan
penerbangan Indonesia.
Pasal 95b
Yang dimaksud dengan
dalam penerbanagan adalah sejak saat pintu luar pesawat udara ditutup
setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk
penurunan penumpang (diembarkasi).
Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.
Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.
Pasal 95c
Yang diamksud dengan dalam dinas
adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat
atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24
jam lewat sesudah setiapendaratan.
Pasal 96
(1)
Yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di
situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang.
(2)
Yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah
swapraja, begitu juga perang saudara.
(3)
Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang
mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera
sesudah diperintahkan mobilisasi Angkatan Perang dan selama
mobilisasi itu berlaku.
Pasal 97
Yang disebut hari
adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah
waktu selama tiga puluh hari.
Pasal 98
Yang disebut waktu malam yaitu
waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
Pasal 99
Yang disebut
memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada,
tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah
yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau
parit yang digunakan sebagai batas penutup.
Pasal 100
Yang disebut anak
kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk
membuka kunci.
Pasal 101
Yang disebut ternak
yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan
babi.
Pasal 101 bis
(1)
Yang dimaksud bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya
untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga
listrik; begitu pula alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu
alat-alat penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat-alat
pendukung, dan alat-alat peringatan.
(2)
Dengan bangunan-bangunan telegrap dan telepon tidak dimaksudkan
bangunan listrik.
Pasal 102
Ditiadakan dengan Staatsblad 1920
No. 382
Pasal 103
Ketentuan-ketentuan
dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya
diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan
lain.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar