Minggu, 03 Maret 2013

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JILID-3





BAB KELIMA
Tentang pencarteran kapal
$ 1. Ketentuan-ketentuan umum.
453. Yang dinamakan pencarteran kapal ialah carter menurut- waktu dan carter menurut perjalanan.
Carter menurut waktu adalah persetujuan-dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk, selama suatu waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si pencarter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran dilaut guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu.
Carter menurut perjalanan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lawannya (si pencarter), dengan maksud untuk baginya mengangkut orang2 atau barang2 melalui lautan, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini.
454. Masing2 pihak boleh menuntut dibuatnya suatu akta tentang persetujuan tersebut. Akta ini dinamakan charter-party.
455. Barangsiapa membuat persediaan-carter-kapal untuk seorang lain, namun demikian terikatlah untuk diri sendiri terhadap pihak lawanny, kecuali apabila sewaktu membuatnya persetujuan tersebut bertindaklah ia dalam batas2 kuasanya, seraya menyebutkan nama pemberi kuasa itu.
456. Dengan pemindah-tanganan sebuah kapal, maka persetujua-carter-kapal yang sebelumnya telah dibuat oleh pemilik kapal tersebut, tidak diputuskan karenanya. Si pemilik baru, disamping yang memindahtangankan tadi, diwajibkan memenuhi persetujuan tersebut.
457. Apabila charter-party itu ditulis atas tunjuk, maka denga jalan endosemen dan penyerajan suratnya, bolehlah si pencarter-kapal memindahkan hak2 dan kewajiban2nya kepada seorang lain.
Apabila charter-party tidak ditulis atas tunjuk maka, biarpun surat itu sudah dipindahkan dan diserahkan kepada seorang lain, tetaplah si pencarter terikat terhadap si yang mencarterkan untuk pemenuhuan segala kewajiban yang timbul dari persetujuan tersebut.
458. Apabila kapal, pada waktu yang ditentukan dalam persetujuan, tidak disediakan kepada si pencarter, maka bolehlah si pencarter ini memutuskan persetujuan tersebut, asal tentang itu diberitahukannya secara tertulis kepada pihak-lawannya. Bagaimanapun juga, kecuali apabila si yang mencarterkan kapal membuktikan bahwa kelambatan tadi disebabkan karena kelalaiannya, si pencarter itu berhak atas suatu ganti-rugi, dengan tak diperlukannya suatu pernyataan tentang kelalaian itu.
459. Sebelum memakai kapal sebagaimana ditetapkan dalam cahrter-party, mak berhaklah si pencarter, atas biaya sendiri, menyuruh memeriksa kapal tersebut oleh seorang ahli atau lebih. Para ahli ini diangkat oleh ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya kapal tadi berada, setelah mendengar atau memanggil sepatutnya akan si yang mencarterkan kapal atau wakilnya. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat tercatat oleh panitrea. Diluar daerah dimana berkedudukan suatu Pengadilan Negeri, ahli2 tersebut diangkat oleh Kepala Pemerintah Daerah yang didalam daerahnya kapal tersebut berada.
Si yang mencarterkan kapal atau wakil2 di wajibkan memberikan bantuan seperluanya untuk pemeriksaan tersebut, atas ancaman memberikan ganti-rugi.
Selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, maka laporan para ahli tersebut berlaku sebagai bukti antara kedua dimuka Pengadilan tentang keadaan kapal, ketika pemeriksaanya dilakukannya.
Si pencarter diwajibkan mengganti kerugian kepada si yang mencarterkan, yang dideritanya sebagai akobat dilakukannya pemeriksaan ternyata, bahwa kapal tersebut tidak berada dalam keadaan terpelihara baik2, tidak diperlengkapi secukupnya atau tidak sanggup untuk pemakain sebagaiman ditentukan dalam Charter-party.
$ 2 .Carter-menurut-perjalanan.
460. Dalam hal telah dibuatnya suatu persetujuan carter kapal menurut perjalanan, maka wajiblah si yang mencarterkan menyediakan kapal tersebut kepada si pencarter, dan selama berlangsungnya persetujuan tersebut memeliharanya dalam keadaan baik, memperlengkapinya dan menganak-buahinya secukupnya untuk pemakaian yang disebutkan dalam charter-party.
461. Upah penolongan, yang selam berlangsungnya persetujuan, diperoleh kapal tersebut, setelah dipotongnya segala biaya dan bagian2 yang harus diberikan kepada pihak2 lain, harus dibagi dua antara si yang mencarterkan dan si pencarter.
462. Persetujuan carter- kapal berakhir, apabila kapalnya musnah, dan dalam halnya kapal itu hilang, berakhirlah persetujuan tersebut pada hari diterimanya khabar terakhir tentang kapal itu.
Harga-carter tidak usah dibayar selama waktu kapalnya, sebagai akibat kerusakan atau tidak cukup dianak-buahi atau diperbekalinya, tidak dapat dipakai.
463. Apabila harga-carter tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bolehlah si yang mencarterkan kapal mengakhiri persetujuan carternya, asal tentang itu secara tertulis diberitahukannya kepada pihak lawannya.
464. Masing-masing pihak boleh dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak-lawannya, mengakhiri persetujuan tersebut apabila, karena suatu tindakan dari pihak atasan, maupun karena pecahnya perang, pelaksanaan persetujuan itu terhalang, dan tidak dapat dimulai lagi dalam suatu waktu yang pantas.
Apabila kapalnya seang memuat barng2 atau penumpang2, dan tidak berada dalam suatu pelabuhan, yang aman, yang paling lekas dapat dicapinya.
565. Dalam segala hal, yang mana persetujuan carter-kapal itu berakhir selama waktu yang ditetapkannya, maka harga-carter itu berakhir selama waktu yang ditetapkannya, maka hara-carter harus dibayar sampai dengan hari berakhirnya persetujuan tadi.
Apabila, namun demikian, dalam hal2 sebagai termaksud dalam pasal2 463 dan 464, kapal tersebut sedang memuat barang atau penumpang, maka hara-carter tersebut tadi harus dibayar sampai dengan hari diturunkannya muatan atau penumpang tersebut.
BAB KELIMA A
Tentang pengangkutan barang.
$ 2. Ketentuan umum.
466. Pengangkutan dalam arti bab ini ialah barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter-menurut-waktu atau carter-menurut-perjalanan, baik denagn sesuatu persetujuan lain, mengikutkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau atau sebagian melalui lautan.
467. Si pengangkut adalah dalam batas2 sepantasan, bebas dalam memilih alat-pengangkutan yang akan dipakainnya, kecuali apabila sudah diadakan persetujuan tentang akan dipakainya suatu alat pengangkutan tertentu.
468. Persetujuan pengankutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut.
Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacad daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yyang mengirimkannya.
Ia bertanggung-jawab untuk perbatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.
469. Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain2 barang berharga, uang dan surat2 berharga, begitupun untuk kerusakan pada barang2 berharga yang mudah mendapat kerusakan, tidaklah si pengangkut bertanggung-jawab, melainkan apabila tentang sifat dan harga barang2 tersebut, diberitahukan kepadanya, sebelum atau sewaktu barang2 tadi diterimanya.
470. Tidaklah diperbolehkan kepada sipengangkut untuk minta diperjanjikan, bahwa ia tak bertanggung-jawab atau tidak selainnya sampai suatu harga yang terbatas, unuk kerugian yang disebabkan kartena kurang diusahakannya akan pemeliharaan, perlengkapan atau peranak-buahan alat pengangkutannya; ataupun kurang diusahakannya kesanggupan alat-pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan, ataupun yang disebabkan karena salah memperlakukannya atau kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut janji2 yang bermaksud demikian adalah batal.
Namun demikian, adalah diperkenankan, jika sipengangkut memperjanjikan bahwa ia tidak akan bertanggung-jawab untuk lebih daripada suatu jumlah tertentu untuk satu potong barang yang diangkutnya, kecuali apabila kepadanya telah diberitahukan tentang sifat dan harga barang tersebut,. Adapun jumlah tersebut diatas tidak boleh ditetapkan kurang daripada enamratus rupiah.
Selain itu, bolehlah sipengangkut memperjanjikan, bahwa ia tidak akan diwajibkan memberikan sesuatu kerugianpun, apabila sifat dan harga barang tersebut dengan sengaja diberitahukannya secara keliru.
470a. Adanya janji2 untuk membatasi tanggung-jawab sipengangkut tidak sekali2 membebaskan dia dari beban auntuk membuktikan bahwa telah cukuplah diusahakannya akan pemeliharaan, peralatan dan peranak-buahan alat pengangkutannya, dan akan kesanggupan alat-pengangkut tersebut, akan menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan, apabila ternyata bahwa kerugian yang timbul itu diakkibatkan oleh sesuatu cacat daripada alat pengangkutan itu atau tataannya.
Menyimpang dari aturan ini dalam suatu persetujuan tidaklah diperbolehkan.
471. Adanya janji2 untuk membatasi tanggungan jawab sipengangkut, tidaklah membebaskan dia dari tanggung-jawab, apabila dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari dia sendiri atau dari orang2 yang dipekerjakan olehnya, kecuali apabila secara tegas telah diperjanjikan bahwa juga tentang itu sipengangkut tidak bertanggung-jawab.
472. Kerugian yang harus dibayar oleh sipengangkut yang disebabkan karena barang yang yang diangkut yang disebabkan karena barang yang diangkut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama ditempat penyerahan, pada saat barng tadi sedianya harus diserahkannya denagn dipotong apa yang telah terhemat dalam soal bea, biaya dan upah pengangkutan, karena tidak diserahkannya barang tadi.
Apabila muatan yang selebihnya, denga temapt tujuan yang sama, karena suatu sebab yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada sipengangkut, tidak mencapai tempat tujuan itu, maka kerugian itu dihitung menurut harga barang yang sejenis dan dari keadaan yang sama, ditempat dan pada saat muatan itu telah diserahkan kepada sipengangkut.
473. Dalam hal adanya kerusakan, haruslah diganti jumlah yang diperoleh dengan mengurangi jumlah termaksud dalam pasal 472 denagan harga barang yang telah rusak, dan mengurangi lagi jumlah ini dengan apa yang karena adanya kerusakan tersebut dapat dihemat dalam hal bea, biaya dan upah pengangkutan.
474. Apabila si pengangkut itu adalah si yang mengusahakan kapal, maka tanggung-jawabnya tentang kerugian yang ditimbulkan kepada barang2 yang diangkut dengan kapal tersebut, adalah terbatas sampai sejumlah limapuluh rupiah tiap2 meter kubik isi bersih kapal tersebut, ditambah, sekedar mengenai kapal2 yang digerakkan dengan tenaga mesin, dengan yang, guna menentukan isi tersebut harus dikurangkan dari isi kotor, untuk ruangan yang diperlukan oleh tenaga penggerak.
475. Apabila sipengangkut itu bukanlah si yang mengusahakan kapal, maka kewajibannya untuk mengganti kerugian menurut pasal 468, sekedar mengenai pengangkutan melalui lautan, adalah terbatas pada jumlah yang mana, karena kerugian yang diderita berdaarkan pasal yang lalu, dapt dimintakan penggantian dari sipengusaha kapal.
Dalam hal adanya perselisihan, maka wajiblah sipengangkut membuktikan, sampai jumlah manakah tanggung-jawabnya dibatasinya.
476. Dengan menyimpang dari pasal2 472-475, bolehlah dituntut penggantian seluruh kerugian, apabila kerugian itu disebabkan karena kesengajaan atau kesalahan kasar dari si pengangkut sendiri.
Segala janji yang bertentangan dengan ini, adalah batal.
477. Si pengangkut adalh bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkannya barang yang diangkutnya, kkecuali apabila dibuktikannya, bahwa kelambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka, yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya.
478. Si pengangkut berhak atas suatu penggantian daripada kerugian yang diterbitkan kepadanya karena surat2 yang diperlukan untuk pengangkutan tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya.
Ia adalh bertanggung-jawab untuk pentaatan kepada segala undang2 dan peraturan mengenai barang yang diangkutnya, sekedar surat2 dan laporan2 yang diserahkan kepadanya itu mengizinkannya berbuat demikian.
479. Si penagangkut, adalah berhak atas penggantian daripada kerugian yang diterbitkan kepadanya karena tentang macam atau sifat barang tersebut, kepadanya telah diberikan keterangan2 yang salah atau tidak lengkap, kecuali apabila tahulah atau sepatutnya harus mengetahui ia akan maca atau sifat tadi.
Setiap waktu bolehlah ia membebaskan diri dari barang2 yang menerbitkan bahaya bagi muatan atau kapalnya, biarpun dengan tak usah memberikan ganti-rugi untuk itu. Hal ini berlaku juga terhadap barang2 yang dianggap sebagai barang selundupan, apabila tentang itu kepada si pengangkut diberikan keterangan2 yang salah atau tidak lengkap.
480. Apbila, karena keadaan setempat, kapal itu tidak atau dalam waktu yang selayaknya dapat mencapai tempat tujuannya, maka wajiblah sipengangkut, atas biayanya, amenugsahakan pembawaan barang2 yang diangkutnya ketempat tujuan itu dalam kapal kecil atau denagn cara lain.
Apabila telah dibuat persetujuan, bahwa kapalnya tidak usah berlayar lebihi jauh daripada sampai tempat yang dapat dicapainya denagan aman dan dimana kapal itu berlabuh dengan aman pula, maka berhaklah sipengangkut menyerahkan barang2 yang diangkutnya ditempat yang paling dekat dari tempat tujuan, yang memenuhi syarat2 tersebut, kecuali apabila halangan tadi hanya bersifat demikian sementara, sehingga hanya menyebabkan penghentian yang sebentar saja.
481. Apabila sesuatu tempat oleh Pemerintah setempat telah diangkut pegawai2 yang ditugaskan mengawasi penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang2 yang harus diserahkan disitu maka atas perintah si pengangkut atau si penerima, pada waktu barang2 itu diterimanya, bolehlah penghitungan,, pengukuran atau penimbangan tersebut atau diawasi oleh seorang pegawai sepertiitu.
Hasil penghitungan, pengukuran atau penimbangan yang dilakukan, atau yang diawasi oleh pegawai tersebut, adalah mengikat bagi kedua belah pihak kecuali apabila dibuktikan ketidakbenarannya.
Biaya2 yang harus dibayar untuk upah pegawai2 tersebut, harus dipikul bersama-sama oleh kedua pihak.
482. Ketentuan ayat kesatu dari pasal 481 tidak berlaku, apabila dan sekedar pembongkaran kapalnya akan terhambat karenanya.
483. Baik sipengangkut, maupun si penerima barang, adalah berhak meminta diadakannya pemeriksaan oleh Hakim untuk menyelidiki keadaan dalam mana barang tersebut diserahkan atau telah diserahkannya, begitupula untuk menaksir besarnya kerugian yang ditimbulkan.
Para ahli harus diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila dalam daerah dimana penyerahan barang dilakukan itu berkedudukan suatu Pengadilan Negeri, dan jika tidak ada Pengadilan Negeri, oleh Kepala Pemerintah Daerah, dalam kesemuanya hal setelah pihak lawan atau wakilnya didengar atau dipanggil sepatutnya.
Pemeriksaan termaksud dalam pasal ini tidak boleh dilakukan demikian sehingga rencana jalanan kapal2 yang berlayar tetap, tergangu karenanya.
484. Apabila pemeriksaan tersebut telah dilakukan dengan hadirnta pihal-lawan atau wakilnya, atau setelah pihak-lawan atau wakilnya itu dipanggil sepatutnta, maka pemberitaan yang dibuat tentang pemeriksaan tersebut, dimuka Pengadilan berlaku sebagai bukti tentang keadaan barang yang diangkut itu sewaktu diadaknnya pemeriksaan tadi, selama tidak dibuktikan ketidakbenarannya.
485. Apabila barang2 yang diangkut itu, diterima tanpa dilakukannya pengawasan sebagaimana termaksud dalam pasal 482, maka harus dipersanggakan bahwa barang2 itu telah diserahkan tanpa kekurangan, kecuali apabila, sebelelum atau pada waktu diterimanya barang2 tersebut, atau, apabila kekurangan itu tidak kentara, selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah penerimaan itu, kepada sipengangkut atau wakilnya secara tertulis diberitahukan tentang adanya suatu kekkurangan.
Apabila pastilah sudah adanya kekurangan itu, maka, jika barang2 yang diangkut itu terdiri atas berbagi macam, dianggaplah kekurangan itu menurut imbangan terusan seperti apa yang telah disebabakan, kecuali jika ada alasan untuk menetepkan hal yang berlainan.
486. Apbila barang2 tersebut telah diterima tanpa dilakukannya pemeriksaan oleh Hakim seperti termaksud dalam pasal 483, maka dianggaplah barang2 itu telah diserahkan menurut bunyi konosemen, kecuali jika kerusakan itu tidak kentara, selambat-lambatnya tiga hari setelah penerimaan tadi kepada si pengangkut atau wakilnya secara tertulis diberitahukan tentang danya kerusakan itu dalam garis2 besarnya.
Dalam perkataan keruskan termasuk kehilangan seluruhnya atau sebagian.
487. Tuntutan hukum untuk memperoleh penggantian kerugian harus dimajukan didalam waktu satu tahun, semenjak barang diserahkannya, atau semenjak hari barang itu sedianya harus diserahkannya.
488. Untuk penggantian kerugian yang harus dibayarkan kepadanya, maka si penerima barang itu didahulukan atas upah pengangkutan. Sebelum para berpiutang lainnya, kevuali meeka yang tersebut dalam pasal 316, asal ia menyuruh melakukan penyitaan atas upah itu didalam tenggang waktu yang tersebut dalam pasal itu. Dengan dilakukannya penyitaan ini maka dianggaplah terpenuhi ketentuan pasal tersebut.
Apabila surat2 tidak ada, maka penyitaan tersebut diatas boleh dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah-hukumnya telah diserahkan barang2 itu. Pengadilan ini akan memutasi tentang penuntutan2 untuk pengesahan dan untuk pencabutan dan penyitaan tadi, begitupun tentang pembuatan suatu pernyataan terhadap pihak ketiga yang harta-bendanya disita.
489. Apabila disangkanya bahwa suatu kerusakan pada barang yang diangkut, maka berhaklah si penerima, sebelum atau-pada waktu penerimaan barang itu, meminta diadakannya pemeriksaan Hakim untuk menyelidiki tentang cara bagaimana barang tadi ditempatkannya dalam kapal, dan tentang sebab2nya kerusakan.
Pengangkutan para ahlil dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila dalam daerah dimana penyerahan telah dilakukannya berkedudukan suatu Pengadilan Negeri, dan jika tidak demikian oleh Kepala Pemerintah Daerah, bagaimanapun setelah pihak-lawan atau wakilnya didengarnya atau dipanggil sepatutnya.
Apabila pemeriksaan tersebut diatas dilakukan dengan hadirnya pihak-lawan atau wakilnya itu, atau setelah ia dipanggil sepatutnya, maka selama tidak dibuktikan ketidakbenarannya, berlakulah pemberitaan yang dibuatnya tentang pemeriksaan itu sebagai bukti dimuka Pengadilan tentang cara bagaimana barang2 yang diangkut itu disusunnya didalam kapal dan tentang sebab2nya kerusakan tadi.
Pemeriksaan yang termaksud dalam pasal iini tidak aka dilakukan apabila rencan perjalanan daripada kapal2 yang berlayar tetap, tergangu karenanya.
490. Biaya2 pemeriksaan Hakim yang termaksud dalam pasal2 483 dan 489, adalah atas tanggungan si yang memintanya.
Jika namun itu si pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang telah dinyatakan itu, maka, apabila ada lasan bolehlah Hakim membebankan biaya2 pemeriksaan yang dimintanya tadi, kepada si pengangkut.
491. Setelah barang yang diangkut itu deserahkan ditempat tujuan, maka haruslah si penerima membeyar upah pengangkutan, dan segala apa lainnya yang wajib dibayarnya menurut surat2 berdasarkan mana barang tersebut telah diterimakan kepadanya.
492. apabila upah pengangkutan telah ditetapkan menurut ukuran, berat atau jumlah barang2 yang harus diangkut, maka upah itu dihitung menurut ukuran, berat atau jumlah sewaktu barang2 tadi diserahkan kepada si penerima, kecuali jika tenyata bahwa ukuran, berat atau jumlah pada waktu barang2 tadi diterimanya untuk diangkut, adalah lebih kecil, dalam hal mana perhitungan harus dilakukan menurut angka2 yang terakhir ini.
Biaya2 untuk pengangkutan, penimbangan atau perhitungan, pada waktu barang2 itu diserahkannya kepada si penerima, harus dipikul oleh si pengangkut, kecuali pabila dipelabuhan yang bersangkutan berlaku sautu kebiasaan yang menyimpang.
493. Dengan tak mengurangi ketentuan dalam ayatkedua pasaliini, maka, guna menjamin apa yang harus dibayar kepadanya sebagai upah pengangkutan dan sumbangan dalam avary-grosse, tak berhakah si pengangkut menahan barang yang diangkutnya itu. Setiap janji yang bertentangan denagan ini adalah batal.
Ia adalah berhak, sebelum menyerahkan barang tersebut, untuk menuntut diberikannya jaminan guna pembayaran apa yang oleh sipenerima wajib dibayar kepadanya karena pengangkutan dan sebagai sumbangan dalam avary-grosse.
Dalam hal adanya perselisihan mengenai jumlah atau sifat jaminan atau sifat jaminan yang harus diberikan, maka, apabila dalam daerah dimana penyerahan harus dilakuakan, berkedudukan suatu Pengadilan Negeri, Ketua dari Pengadilan tersebut harus memutuskannya, dan apabila tidak ada Pengadilan Negeri, kepala Pemerintah Daerah harus harus memberikan keputusan itu, satu dan lain atas permintaan yang teramat bersedia dan setelah mendengar atau memanggil sepatutnya akan pihal-lawan atau wakilnya.
494. Apabila pada waktu diadakannya perhitunagan timbul perselisiihan tentang jumlah yang harus dibayar oleh si penerima, atau untuk menetapkan jumlah itu diperlukan suatu perhitungan yang tidak segera dapat dilaksanakan, maka wajiblah si penerima pada waktu itu juga melunasi bagian tentang mana kedua pihak sudah setuju bahwa itu harus dibayarnya, sedangkan untuk bagian yang dibantah atau yang jumlahnya belum dapat ditetapkan, wajiblah si penerima itu memberikan jaminan.
Apabila sudah diberika jaminan menurut pasal yang lalu, maka wajiblah si penerima mengusahakan tetapnya jaminan itu pada suatu jumlah yang cukup.
Dalam hal adanya perselisihan t entang jumlah atau sifatnya jaminan yang harus diberikan,atau tentang jumlah untuk mana jaminan itu harus diusahakan tetapnya, maka, apabila daerah dimana penyerahan harus dilakukan, berkedudukan suatu Pengadilan tersebut harus memutuskannya, dan apabila tidak ada Pegadilan Negeri, Kepala Pemerintah Daerah harus memberikan keputusan itu, satu dan lain atas permintaan pihak yang teramat bersedia dan setelah mendengar atau memanggil sepatutnya akan pihak-lawan atau wakilnya.
495. Apabila si penerima tidak datang mengambil barangnya, menolak menerima barang tersebut, ats barang itu dilakukan suatu penyitaan repindikatoir, maka wajiblah si pengangkut menyimpan barang tersebut dalam suatu tempat penyimpanan yang seogya, ats biaya dan tanggungan si yang berhak ats barang tersebut.
Si pengangkut boleh memulai dengan penyimpanan barang tadi, manakala si penerima menolak memberikan jaminan menurut ketentuan pasal 439, atau manakala timbul perselisihan tentang jumlah maupun sifat jaminan yang harus diberikan.
Jika ditempat tujuan tersebut tiada suatu tempat penyimpanan yang seyogya atau si pengangkut disitu tidak mempunyai wakil, maka dalam hal-hal termaksud dalam ayat kesatu wajiblah dan dalam hal-hal termaksud ayat kedua pasal ini berhaklah ia membawa barang yang diangkutnya itu kepelabuhan yang berikutnya, dimana penyimpanan barang tadi paliang seyogya dapat dilaksanakan dan iapu mempunyai wakil, selanjutnya menyimpan barang tadi disitu dalam suatu tempat penyimpanan yang seyogya, segala sesuatu atas biaya dan tanggungan si yang berhak atas barang tersebut.
496. Apabila barang itu sudah disimpan, maka, jika barang tersebut segera akan menjadi busuk bolehlah baik si pengangkut maupun si penyimpan dikuasakan menjual barang itu seluruhnya atau sebagian, menurut cara yang ditetapkan oleh pejabat yang dikuasakan dalam ayat yang berikut; kepada si pengangkut boleh juga dikuasakan untuk mengambil apa yang terutang kepadanya, dari pendapatan penjualan tersebut.
Kuasa tersebut diatas diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah-hukumnya barang tadi disimpan, seberapa boleh setelah mendengar atau memanggil sepatutnya akan para yang turur-berkepentingan maupun para wakil mereka. Dilauar daerah dimana berkedudukan suatu Pengadilan Negeri, kuasa tersebut diberikan oleh Kepala Pemerintah Daerah.
Sekadar tidak dipergunakan untuk membayar biaya penyimpanan atau piutang si pengankut, maka pendapatan penjualan barang tersebut diatas, harus dititipkan kepada Pengadilan.
497. Apabila pendapatan penjualan tadi tidak cukup guna membayar piutang si pengangkut, maka untuk kekurangannya bolehlah si pengangkut ini meminta pembayaran dari dialah dengan siapa telah ditutupnya persetujuan pengangkutan.
498. Apabila terhadap barang tersebut dilakukan penyitaan lain daripada penyitaan repindikatoir, maka jugalah si pengangkut diwajibkan menyimpan barang itu dalam suatu tempat penyimpanan yang seyogya. Jika barang itu segera akan menjadi busuk, maka bolehlah baik si pengangkut, maupun si penyimpan, maupun si penyita, maupun pula si penerima dikuasakan untuk menjual barang itu.
Pendapatan penjualan tersebut, setelah dipotongnya biaya penyimpanan tersebut diatas, harus dititipkan kepada Pengadilan.
499. Si pengangkut, yang menyerahkan barang yang diangkutnya, beralawanan dengan pasal yang lalu, begitu pula si penerima, yang menerima barang tadi, sedangkan ia mengetahuinya bahwa diatasnya telah dilakukan penyitaan, mereka itu adalah bertanggung jawab untuk pembayaran piutang, untu mana penyitaan tadi telah dilakukannya, sekadar piutang tersebut, pada waktu barang tersebut diserahkan, dapat diambilkan penglunasan dari barang tersebut.
Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya, maka dianggaplah bahwa piutang tersebut diatas itu seluruhnya dapat diambilkan penglunasan dari barang tersebut, dan bahwa mengetahuilah si penerima akan adanya penyitaan itu.
500. Sesudah barang tersebut diserahkannya, maka, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, boleh;lah si pengangkut untuk apa yang terutang padanya, apabila untuk pembayaran utang tersebut oleh penerima tidak diberikan jaminan, menyita barang yang diangkutnya itu, dimana saja barang itu berada, selam oleh suatu pihak ketiga dengan itikad baik dan atas beban tidak telah diperoleh sesuatu hk atas barang tadi, atau belum lewat satu bulan semenjak barang itu diserahkannya.
Pasal2 721-727 dari Reglemen Acara Perdata adalah berlaku.
Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya dilakukan penyitaan tersebut diata, memeriksa dan memutusi segala tuntutan untuk pengesahan dan pencabutan penyitaan tersebut.
501. Apabila si pengangkut menyerahkan barang yang diangkutnya, dengan tidak menyuruh membayar apa yang pada waktu itu terutang kepadanya karena pengangutan tersebut, atau dengan tidak meneriam jaminan untuk itu, maka ia kehikutan, manakla si yang terakhir ini membuktikan dengan siapa telah ditutupnya persetujuan pengangkutan, manakala si yang terakhir ini membuktiokan bahwa menurut perhubungan-hukum antara dia dan si penerima, utang itu harus dibayar oleh si penerima dan bahwa, jika ia membayarnya, karena ketidak mampuan si penerima, tak dapatlah ia menuntut kembali dari si yang terakhir ini.
502. Tak berhaklah sipengangkut seluruhnya atau sebagian melepaskan haknya atas barang2 yang diangkutnya guna pembayaran upah pengangkutan.
503. Biaya2 yang dikeluarkan untuk memiliki barang2 yang diangkut, sekedar itu diperlikan untuk penyerahan barang2 itu sebagaimana mestinya, adalah atas tanggungan si pengangkut.
504. Si pengirim boleh meminta supaya, dengan mencabut kembali tanda penerimaanyang kiranya telah diberikan oleh si pengangkut, oleh pengangkut ini diberikan untuk konosemententang barang yang diterimanya untuk diangkut.
Sebaliknya wajiblah si pengirim itu dalam waktunya memberikan segala keterangan yang diperlukanuntuk pengisian konosemen tersebut.
505. Nakhoda adalah berhak memberikan konosemen untuk semua barang2 yang telah diterimanya untuk dimuat dalam kapal yang dikemudikannya, kecuali jika seorang lainlah yang ditugaskan memberikannya.
506. Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang2 tersebut untuk diangkutnya kesuatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya disitu kepada seseorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat2 apakah barang2 itu akan diserahkannya.
Orang ini boleh disebutkan namanya, boleh disebutkan sebagai si yang ditunjuk oleh yang si pengirim maupun seorang ketiga, dan boleh juga disebutkan sebagai pembawa, baik dengan, baik tanpa penyebutan seorang tertentu disampingnya.
Perkataan " atas tunjuk " saja, harus dianggap sebagai bermaksud atas penunjukan si pengirim.
Apabila konosemen tersebut diberikannya setelah barang2 dimasukkan dalam kapal, maka haruslah disitu atas permintaan sipengirim disebutkan nama kapal tersebut. Apabilamkonosemen itu diberikan sebelum barang2 dimuat dalam kapal, tanpa penyebutan akan nama kapal dalam mana barang2 itu akan dimuatnya, maka bolehlah si pengirim meminta supaya dalam konosemen tadi masih juga oleh si pengangkut dituliskan nama kapal itu dan hari dimuatnya baranag2, segera setelah itu dilakukan.
507. Konosemen dikeluarkan dalam dua lembaran yang dapat diperdagangkan. Lembaran2 yang dapat dipergunakam, dalam mana disebutkan beberapa dar lembar itu seluruhnya telah dikeluarkan, berlaku kesemuanya untuk satu dan satu untuk kesemuanya.Lembaran2 yangtidsk dspst diperdagangkan harus memuat penyebutan sebagai demikian.
atas penunjukan setiap lembaran, dalam mana tidak ada penyebutan tentang jumlah yang telah dikeluarkan, dan tidak disebutkan sebagai tidak dapat diperdagangkan, haruslah si pengangkut menyerahkan barang2 yang diangkutnya, kepada si yang memperoleh lembaran tadi dengan itikad baik dan atas beban.
508. Suatu konosemen atas tunjuk dipindah tangankan dengan endosemen tersebut tidak perlu tidak perlu memuat penyebutan tentang telah dinikmatinya harga, pun tidak usah ditulis atas tunju. satu2nya tandatangan pada bagian belakang konosemen tersebut adalah cukup.
509. Aapbila telah diberikannya suatu konosemen, maka tak dapatlah dimintanya penyerahan barang yang diangkut sebelum kapalnya tiba di tempat tujuan, melainkan dengan mengembalikan semua lembaran dari pada konosemen, yang dapat diperdagangkan, atau jika tidak kesemuanya itu dikembalikan, dengan pemberian jaminan terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan karenanya. Dalam hal adanya perselisihan mengenai jumlah atau sifat jaminan yang harus diberikan itu, Hakimlah yang memutuskannya.
510. Setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang tersebut didalamnya ditempat tujuan, kecuali jika konosemen itu diperoleh berlawanan dengan hukum.
Surat- surat yang oleh si pemegang konosemen telah diberikannya kepada orang-orang ketiga unutk dipakai menerima sebagian daripada barang-barang yang tersebut dalam konosemen, tidak memberikan suatu hak tersendiri kepada para pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barangnya dari si pengangkut.
511. Persetujuan pengangkutan atas, apabila telah dibuatnya suatu kharter-party, kharter-party ini, tidak boleh dimajukan terhadap atau dipakai oleh si pemegang konosemen, melainkan apabila dan sekadar konosemen ini menunjuk kepada persetujuan pengangkutan atau kharter-party itu, kecuali apabila si pemegang konosemen tadi sendiri atau orang yang bertindak atas tanggungannya adalah pihak dalam persetujuan pengangkutan atau kharter-party itu.
Pemegang konosemen tidaklah diwajibkan membayar bea-labuh tambahan atau gant-rugi, yang terutang karena dimuatnya barang-barang dalam kapal atau karena sebagian daripada barang-barang itu tidak jadi dimuat, kecuali apabila terutangnya jumlah-jumlah tadi ternyata dari konosemen, atau apabila sewaktu diterimanya konosemen itu, selayaknya dapatlah ia dianggap mengertahuinya dari sumber-sumber lain, atau lagi apabila konosemen ini memuat suatu penunjukan umumnya kepada ketentuan-ketentuan kharter-party, sedangkan kharter-party ini menetukan bahwa si yang mencaterkan tidak lagi bertanggung-jawab tentang utang tambah-labuh dan ganti-rugi semenjak selesainya pemuatan barang-barang penggecualian yang ditetapkan dalam ayat kesatu, berlaku juga disini.
512. Apabila pemegang konosemen tadi adalah si pengerim barang atau seorang yang bertindak atas tnggungan si pengirim itu, maka cukuplah bagi si pengangkut apabila ia menyerahkan apa yang telah diterimanya, biarpun uraian tentang barang didalam konosemen tidak sesuai dengan itu.
513. Apabila didalam konosemen dicantumkan perkataan; ,,isi, keadaan, jumlah atau ukuran tak terkenal'' atau perkataan yang seperti itu, maka segala penyebitan tentang isi, keadaan, jumlah atau ukuran barang-barang yang dituliskan dalam konosemen, tidak mengikat bagi si pengangkut, kecuali apabila tahulah atau sepatutnya mengetahuilah ia akan sifat dan keadaan barang-barang tadi, atau barang-barang itu telah dihitung, ditimbang atau diukur dihadapannya.
514. Apabila konosemen, tidak menyebutkan keadaan barangnya, maka,selama tidak dibuktikan sebaliknya, dianggaplah si pengangkut telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik sekedar itu nampak keluar.
515. Setiap pemegang konnosemen, yang telah melaporkan diri untuk menerima barang2 yang tersebut didalamnya, apabila barang2 ini telah diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, wajiblah ia memberikan konosemen tadi kepada sipenandatangan atau wakilnya, setelah dibubuhinya dengan tanda penerima.
Jika dimintanya, maka wajiblah ia, unutuk menjamin dekembalikannya konosemen tadi, menitipkannya kepada seoramg ketiga, sebelum dimulai dengan penyerahan barang2nya.
Apabila terjadi perselisihan, maka orang ketiga tadi harus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri jika dalam daerah dimana penyerahan itu dilakukan, berkedudukan suatu Pengadilan Negeri, dan jika tidak, oleh Kepala Pemerintah Daerah, dalam kedua2nnya hal atas permintaan pihak yang palinh bersedia dan setelah mendengar atau memanggil sepatutnya akan pihak-lawan atau wakilnya. Pemanggilan ini harus dilakukan denagn surat tercatat.
516. Apabila terjadi pemegang2 berbagai konosemen atau pemegang2 berbagi lembaran dari satu2nya konosemen, ditempat tujuan menuntut, penyerahan barang2 yang saman, maka wajiblah si pengangkut menyimpan barang2 tadi dalam suatu tempat penyimpanan yang seyogya atas biaya dan tanggungan si yang berhak.
Jika ditempat tujuan tersebut tiada suatu tempat penyimpanan yang seyogya atau si pengangkut tidak mempunyai wakil disitu, maka berhaklah si pengangkut mengangkut barang2 tesebut keplabuhan yang berikutnya dimana penyimpanan tadi sebaik2nya dapat dilakukan, dan dimana ia mempunyai wakil, dan menyimpan barang2 tersebut dalam sesuatu tempat penyimpanan barang2 seyogya, segala sesuatu atas biaya dan tanggungan si yang berhak.
Pasal2 146 dan 497 adalah berlaku denagan kekecualian, bahwa pemberian kuasa untuk menjual barang2 tersebut boleh pula diminta oleh setiap pemegang konosemen, apabila barang2 itu segera menjadi busuk.
517. Diantara para pemegang berbagai lembaran dari satu2nya konosemen dari barang2 yang disimpan berdaarkan pasal yang lalu, maka dia oranglah yang dianggap mempunyai hak yang paling kuat, yang menjadi pemegang dari lembaran, yang sesudahnya si pemegang yang mendahului mereka, yang menjadi pemegang dari seluruh lembaran, paling pertama jatuh kepada seorang pemegang lain denga itikad baik dan atas beban.
517a. Penyerahan konosemen, sebelum barang2 yang tersebut didalamnya diserahkan oleh si pengangkut dianggap suatu, penyerahan barang2 tersebut.
517b. Semua konosemen, yang isinya bertentangan dengan ketentuan pasal 470, tidak boleh diberikan untuk melakukan pengangkutan dari pelabuhan2 Indonesia.
517c. Pasal2 468-480 berlaku terhadap setiap pengangkutan melalui lautan, dari semua pelabuhan Indonesia. Begitupun pasal2 itu berlaku terhadap setiap pengangkutan melalui lautan kesemua pelabuhan Indonesia, denagn kekecualian bahwa ayat kesatu dari pasal 470 dan ayat kedua dari pasal 470a tidak dipakai sekedar janji2 dan persetujuan2 yang dimaksudkan disitu adalah sah menurut undang2 dari negara dimana barang2 tersebut telah dimuat dalam kapal.
517d. Segala ketemtuan dari bab ini, yang mengenai pemuatan, atau pembongkaran dan penyerahan barang, yang diangkut, selamanya berlaku, apabila pemuatan atau pembongkaran dan penyerahan barang ang diangkut itu terjadi dalam suatu pelabuhan Indonesia.
$ 2. Jurusan tetap.
517e. Untuk pengangkutan oleh perusahaan perkapalan, yang menyelenggarakan suatu dinas tetap antara dua tempat atau lebih (kapal-kapal jurusan), berlakulah ketentuan-ketentuan yang berikut.
517f. Apabila si pengangkut telah mengumumkan syarat-syarat tentang pengangkutan dan tarif-tarif maka wajiblah ia mengangkut segala barang yang diterimakan kepadanya dan disebutkan dalam syarat-syarat dan taip-tarip itu menurut syarat-syarat dan tarip-tarip ini, sekadar ruangan-ruangan yang disediakan olehnya untuk trayek yang diminta itu memperkenankannya.
Si pengangkut diwajibkan menetapkan bahwa syarat-syarat dan tarip-tarip yang telah diumumkannya itu dapat diperoleh dimana-mana. Syarat-syarat dan tarip-tarip tadi berlaku untuk setiap pengangkutan, kecuali apabila secara tertlis oleh kedua belah pihak ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berlainan.
517g. Dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya untuk kelambatan dalam pengangkutan, maka si pengangkut tidak diwajibkan melakukan pengangkutan itu dengan sebuah kapal tertentu.
517h. Kesanggupan untuk mengangkut barang-barang dengan suatu kesempatan kapal tertentu, gugur apabila barang-barang tersebut tidak diserahkan kepada si pengangkut dalam waktu yang dijanjikan, dengan tidak mengurangi hak si pengangkut atas pennggantian kerugian yang diderita karena itu.
517i. ditempat tujuan, maka si pengangkut harus menyerahkan barang-barang yang diangkutnya, dari kapal atau didaratan.
Ia diwajibkan kepada mereka yang telah melaporkan diri sebagai penerima dan membuktikan hak mereka, memberitahukan tentang datangnya barang-barang tersebut dan cara menyerahkannya.
Terhadap lain-lain penerima cukuplah ia mengiklankannya sebagaimana lazimnya dilakukannya.
Ketentuan-ketentuan ayat kedua dan ketiga pasal ini tidak berlaku apabila keadaan-keadaan setempat tidak mengizinkan dilakukannya pemberitahuan tersebut atau apabila pemberitahuan itu tidak ada gunanya.
517j. Barang-barang yang harus diserahkan dari kapal, harus oleh si penerima diterima dari alat-alat pembongkar yang diselenggarakan oleh si pengangkut, segera setelah barang-barang itu disediakan untuk diambil dari kapal.
Apabila si penerima pada waktu tersebut dalam ayat yang lalu, tidak memulai dengan penerimaan itu, atau, setelah ia memulainya, tidak meneruskannya secara teratur atau dengan suatu kecekatan yang tidak seimbang dengan kesanggupan kapal untuk menyerahkan barang-barang tadi, maka berhaklah si pengangkut membongkar barang-barang itu dalam kapal-kapal kecil atau menyimpannya dalam suatu tempat yang seyogya, atas biaya da tanggungan si penerima.
Apabila pembongkaran atau penyimpanan termaksud dalam ayat yang lalu tidak dapat dilakukan atau si pengangkut tidak mempunyai wakil disitu, maka berhaklah nahkoda mangangkut barang-barang tersebut terus. Pembongkaran dan penyimpanan barang selanjutnya harus dilakukan dipelabuhan berikutnya, dimana itu paling seyogya dapat dilakukan dan dimana si pengangkut mempunyai wakil, dalam kapal-kapal kecil atau dalam suatu tempat penyimpanan yang seyogya, segala sesuatu atas biaya dan tanggungan si penerima.
Jika dianggapnya untuk kepentingan si penerima, maka dalam keadaan termaksud dalam ayat yang lalu, berhaklah juga nahkoda menahan barang-barang tersebut dikapalnya dan menyerahkannya apabila kapal tersinggah lagi ditempat tujuan barang tadi. Satu sama lain dilakukan atas tanggungan si penerima, yang demikian diatasnya upah yang semula telah dijanjikan, harus pula membayar upah pengangkutan dari tempat tujuan sampai pelabuhan sebagaimana termaksud dalam ayat ketiga, dan kembali.
Dalam halnya penyimpanan, pengangkutan dan penahanan barang-barang dalam kapal, wajiblah si pengangkut selekas-lekasnya memberitahukannya kepada para penerima, kecuali apabila sudah dilakukan pemberitahuan menurut cara termaksud dalam pasal 517 i.
517k. Apabila si pengangkut mempunyai wakil ditempat dan disitu ada suatu tempat penyimpanan yang seyogya, maka barang-barang yang harus diserahkan didaratan, harus diterima disitu - oleh para penerima tersebut dalam ayat kedua pasal 517 i, selambat-lambatnya pada hari kedua semenjak diterimanya pemberitahuan tentang datangnya barang, atau jika disitu disebutkan suatu hari kemudian, padahari itu, oleh para penerima lainnya selambat-lambatanya pada hari kedua semenjak pengiklanan dilakukannya, atau, jika disitu ditetapkan suatu hari kemudian, pada hari itu, dan jika, tidaklah dilakukan suatu pemberitahuan selambat-lambatnya pada hari kedua setelah pembongkaran didaratan.
Apabila si penerima pada hari yang ditunjuk untuknya dalam ayat yang lalu, tidak memulai dengan penerimaan itu, atau, setelah ia memulainya, tidak meneruskannya secara teratur atau dengan suatu kecepatan yang pantas, maka berhalkah si pengangkut, ats biaya dan tanggungan si penerima menyimpan sendiri barang2 tersebut atau menitipkannya dalam suatu tempat penyimpan yang seyigya.
Apbila, dalam hal yang terakhir ini si penerima tidak dalam waktu yang sepatutnya memulai, denagn penerimaannya, maka berhaklah nahkoda memuat lagi barang2nya dalam kapalnya dan mengangkutnya terus kepelabuhan-jurusan yang berikutnya, dimana barang2 itu paling seyogya dapat dibongkar dan disimpan dan si pengangkut mempunyai wakil, dan membongkar barang2 tersebut disitu dalam kapal2 kecil atau menyimpannya dalam suatu tempat yang seyogya, segala sesuatu atas biaya dan tanggungan si penerima.
Dalam hal termaksud dalm ayat yang lalu, maka jika dianggapnya untuk kepentinagn si penerima, nahkoda itu berhak juga setelah mengambil kembali barang2 itu didalam kapalnya, menahan barang2 itu dikapal dan menyerahkannya, apabila kapal itu singgah lagi ditempat tujuan,. Satu dan lain dilakukan atas tanggungan si penerima, yang dengan demikian diatasnya upah yang semula telah dijanjikan, harus pula membayar upah pengangkutan dari tempat tujuan sampai pelabuhan jurusan termaksud dalam ayat ke-empat, dan kembali, ditambah dengan biaya2 pemuatan dan pembongkaran.
Ketentuan dalam ayat terakhir pasal 517 j berlaku juga disini.
517l. Si pengangkut harus menhentikan pembongakaran atau penyimpanan yang dilakukannya berdasarkan pasal2 yang lalu, apabila si penerima masih juga melaporkan diri untuk menerima barang2 tersebut dan mengambil itndakan2 untuk menuelengarakannya dengan secepat2nya.
517m. Dalam hal menerima barang2 tesebut si penerima diwajibkan, mengenai waktu dan cara menerima itu. Mengindahkan aturan2 yang diberikan oleh si pengangkut, kecuali apabila aturan2 ini demikianlah, sehingga tidak lagi selayaknya dapat ditunutut dati si penerima untuk menerima aturan2 itu.
517n. Apabila si pengangkut tidak dapt menggunakan haknya untuk membongkar atau menyimpan barang2 yang diangkutnya, ditempat tujuan dan tidak diterimanya barang2 tersebut pada waktunya adalah akibat kelalian si penerims, maka yang terakhir ini diwajibkan mengganti si pengangkut segala kerugian yang diterbitkan karenanya.
517o. Si pengangkut, yang tidak siap dengan penyerahan barang yang diangkutnya pada waktu si penerima melaporkan diri untuk menerima barang2 itu menurut ketentuan diatas, atau yang menghentikan penerimaan itu, diwajbkan mengganti kerugian yang disebabkan karena kelambatan tersebut.
517p. Upah pengangkutan harus dibayar sesudah barangnya diserahkan ditempat tujuan.
Namun demikian, tak usahlah upah itu dibayar untuk barang, yang demikian rusaknya hingga datangnya dalam keadaan tak berharga, kecuali apabila kerusakan itu disebabakan karena kelalaian si pengirim atau oleh sifat, keadaan cacad barangnya sendiri.
517q. Apabila telah diperjanjikan, bahwa upah pengnangkutan itu harus dibayar ditempat dari mana barang2 itu dikirimnya, maka upah itu hanya dituntut dari si pengirim, sedangkan upah itu harus dibayar juga, kendatipun barang2 tadi sampai ditempat tujuannya.
517r. Si pengangkut tidak dibebaskan dari kewajiban2nya, karena kapal yang memuat barang yang harus diangkut itu, tidak dapat meneruskan perjalannya dalam waktu yang sepatutnya; ia diwajibkan atas biaya sendiri mengusahakan pengangkutan lebih lanjut ketempat tujuan.
517s. Persetujuan pengangkutan gugur, apabila sebelum kapal yang ditinjuk untuk melakukan pengangkutan berangkat;
2. 1. suatu tindakan dari pihak atasan menghalang-halangi keluarnya kapal tersebut;
2. pengeluaran barang2 yang akan diangkut, dari tempat berangkat, atau pemasukannya ketempat tujuan, dilarang;
3. suatu penerangan pecah,sehingga kapal atau barng2 tersebut menjadi tak-bebas;
4. pelabuhan darimana kapal itu akan berangkat atau pelabuhan yang dituju, dikepung;
5. ditaruh embargo atas kapal tersebut atau karena suatu tindakan dari pihak atasan dicabut pemakain atas ruangan kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutan barang2 tersebut.
Apabila, dalam hal2 tersebut dibawah 2 dan 3 pembongkaran barang2 tadi memrlukan disusunnya kembali barang2 muatan lainnya seluruhnya atau sebagian, maka biaya2 untuk itu harus dipikiul oleh mereka yang telah memuat barang2 tersebut. Selain dari itu mereka juga diwajibkan menngganti kerugian yang disebabkan karena penyusunan kembaliitu kepada muatan yang lainnya.
517t. Apabila setelah dimulainya prerjalanna, terjadi salah satu hal yang tersebut dalam pasal lalu dibawah nomor 2,3 dan 5, apabila pelabuhan yang dituju dikepung, apabila karena suatu tindakan dari pihak atasan kapalnya terhalang meninggalkan pelabuhan yang telah diamasukunya, atau pelabuhan itu dikepung, maka berhaklah si pengangkut membongkar barang2 yang diangkut dan atas biaya mereka yang berhakatas barang2 itu, menyimpannya dalam pelabuhan dimana kapal itu berada atau dalam pelabuhan berikutnya yang aman yang dapat dicapainya.
Sebaliknya bolehlah si yang berhak atas barang2 tersebut menuntut diserahkannya barang2 itu dalam pelabuhan, dimana kapal itu berada atau dalam pelabuhan pertama yang dimasuki kapal itu.
Ayat kedua dari pasal yang lalu berlaku juga.
517u. Dalam hal2 yang termaksud dalam pasal yang lalu, tidak usah dibayar upah pengangkutan.
Apabila namun demikian, karena pengangkutan tersebut diatas si yang berhak atas barang2 tadi telah memperoleh keuntungan, maka atas permintaan si pengagkut Hakim boleh memutuskan, bahwa harus dbayar upah pengangkutan dan ditetapkannya jumlah upah itu menurut keadilan.
517u bis. Dengan tidak mengurangi apa yang ditentuka dalam pasal 517s., maka dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lawannya masing2 pihak boleh mengakhiri persetuujuan pengangkutan tersebut, apabila terlaksan persetujuan itu terhalang, karena pihak atasan dengan sesuatu tindakan telah mencabut dari kekuasaan seluruh atau sebagian dari ruangan sebuah kapal atau lebih, sedangkan pelaksanaan tadi tidak dapat dimulai lagfi dalam suatu waktu yang pantas.
Setelah berakhirnya persetujuan, maka si pengangkut berhak membongkar barang2 tersebut dan atas biaya mereka yang berhak, menyimpannya dalam pelabuhan dimana kapalnya berada, atau dalam pelabuhan berikutnya yang aman, yang dapat dicapainya. Sebaliknya pihak yang berhak atas barang2 itu boleh menuntut penyerahan barang2 tersebut dalam pelabuhan, dimana kapal itu berada atau dalam prlabuhan pertama yang dimasuki dalam kapal tersebut.
Dalam hal2 yang termaksud dalam pasal ini, tidak usah dibayar upah pengangkutan.
Apabila sudah terjadi pengangkutan barang2, dab si yang berhak telah memperoleh keuntungan karenanya, maka, atas permintaan si pengangkut, Hakim boleh memutuskan bahwa harus dibayar upah pengangkutan dan ditetapkannya jumlah upah itu menurut keadilan.
517v. Si pengangkut yang disuatu tempat yang tidak termasuk dinas yang diselenggarakannya, menerima barang2 untuk pengangkutan, atau menerima barang2 untuk pengangkutan, atau menerima barang2 untuk diangkut kesuatu tempat yang tidak termasuk dinasnya, juga apabila pengangkutan itu sebagian tidak dilakukan melalui laut, adalah sebagai pengangkut bertanggung-jawab atas seluruh pengangkutan itu, menurut huhkum yang berlaku untuk tiap2 bagian daripada pengangkutan itu.
Apabila dalam persetujuan-pengangkutannya atau dalam konosemen yang diberikan olehnya (konosemen-lanjutan atau konosemen-angkutan lanjutan), telah diperjanjikan, bahwa tanggung-jawabnya mengenai pengangkutan itu terbatas pada jurusannya sendiri, maka wajiblah ia mengusahaka, supaya pengangkutan yang sebelumnyaatau yang berikutnya dilakukan menurut ketentuan2 persetujuan2nya atau konosemennya, begitu pula untuk menyampaikan surat2 bukti yang menyatakan hal ini, kepada pihak-lawannya atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima surat2 bukti itu. Apabila surat2 bukti ini mengenai pengangkutan yang berikutnya, maka dalam surat2 itu harus pula dinyatakan, bahwa barang2nya ditempat tujuan terakhir akan diterimakan kepada orang yang ditunjuk dalam persetujuan atau kepada si yang memegang konosmen-lanjutan tersebut.
517w. Dua orang pengangkut atau lebih, yang menerima barang2 untuk pengangkutan, seluruhnya atau sebagian melalui lautan, melalui jurusan2 yang bersambungan satu satu sama lain, adalah sebgai pengangkutan tersebut, menurut hukum yang berlaku untuk masing2 bagian dari pada pengangkutan itu.
Apabila dalam persetujuan-pengangkutannya atau dalam konosemen-lanjutannya mengenai pengangkutan tersebut diatas ditetapkan, bahwa pengangkutan tanggung-jawab dari berbagai pengangkutan tadi terbatas pada masing2 jurusansendiri2, maka masing2 mereka diwajibkan mengusahakan, supaya penagngkutan yang berikutnya itu dilakukan menurut ketentuan2 persetujuan pengangkutan atau konosemen tersebut, begitu pula wajiblah masing2 menyampaikan segala surat-bukti tentang itu kepada pihak-lawannya atau kepada orang yang ditunjuk untuk menerima surat2 itu. Dalam surat2 ini harus dinyatakan, bahwa barang2nya ditempat tujuan terakhir akan diterimakan kepada orang yang ditunjuk dalam persetujuan atau kepada si pemegang konosemen-lanjutan tersebut.
517x. Bagaimanapun juga, si penerima itu boleh menuntut untuk mengambil dari upah yang harus dibayarnya itu, penggantian kerugian yang selama pengangkutan diterbitkan pada barang2nya.Si pengangkut yang menagih upah ini atau yang sudah menerima upah tersebut, boleh dituntut untuk membayar kerugian itu.
517y. Pasal 517f, 517p - 517x adalah berlaku, baik bagi pengangkutan, melalui lautan dari, maupun kesemua pelabuhan Indonesia.
$ 3. Carter-menurut-waktu.
517z. Bagi carter-menurut-waktu untuk mengangkut barang2, berlaku pasal2 518-518f.
518. Dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya terhadap si yang mencarterkan untuk pemenuhan persetujuan yang dibuatnya dengan dia, maka si pencarter kapal adalah berhak, mengadakan baik suatu pencarteran menurut-waktu maupun suatu pencarteran menurut-perjalanan, dengan seorang pihak ketiga.
518a. Si pencarter berhak memakai seluruh ruangan kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut semua barang. Dalam ruangan yang selebihnya, maka tanpa izinnya, tak bolehlah diangkut barang atau penumpang.
518b. Apabila didalam carter-party daya muat kapal disebutkannya lebih besar daripada sebenarnya, maka harga-carter harus dikurangi menurut imbangan, dan selainnya yang itu si yang mencarterkan kapal diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karenanya kecuali apabila tahulah si-pencarter akan besarnya daya-muat yang sesungguhnya itu.
518c. Dalam batas2 yang ditentukan dalam carter-party, maka, dalam segala hal yang mengenai penerimaan, pengangkutan dan pencarteran,nahkoda harus mentaati perintah2 si pencarter kapal.
Dalam hal2 tersebut nahkoda boleh bertindak atas nama si pencarter kapal, kecuali apabila si pencarter untuk itu telah menguasakan orang lain.
Barang siapa dengan demikian telah berurusan dengan nahkoda, diperbolehkan, selainnya menuntut si pencarter kapal, juga menuntut si pengusaha kapal.
518d. Si pencarter kapal adalah berhak menerima barang2 dari orang2 pihak ketiga untuk pengangkutan atas upah dan dengan syarat2 sebagaimanadikehendakinya sendiri.
Apabila konosemen yang diberikannya untuk barang2 tersebut, ditandatangani oleh atau atas nama nahkoda, maka para pemegang boleh menuntut baik si pengusaha kapal maupun si pencarter.
Apabila si pengusaha kapal karena itu diwajibkan memenuhi lebih daripada yang menjadi wajibnya menurut konosemen, maka bolehlah ia karena itu menuntut penggantian dari si pencarter.
518e. Tak bolehlah si pencarter menuntut supaya kapal itu untuk keperluan pemuatan, pembongkaran dan lain2, berlayar ketempat2 dimana kapal itu tidak dapat masuk dan berlabuh dengan aman.
518f. Apabila kapal itu telah dicarter untuk satu perjalanan atau lebih, maka harga-carter dihitung mulai hari yang mana kapal itu disediakannya kepada si pencarter, dipelabuhan dimana kapal tersebut akan memuali melakukan perjalannya yang pertama, dan diberitahukannya hal itu kepadanya oleh si yang mencarterkan kapal itu, setelah muatan2 diturunkan, diserahkan kembali kepada si yang mencarterkan.
518g. Bagi carter-menurut-waktu mengenai sebuah kapal, yang berlayar dibawah bendera Indonesia, maka, sekedar tidak telah diperjanjikan lain, berlakulah ketentuan2 dari paragraf ini, tak peduli dimana persetujuan pencarteran itu telah dibuatnya.
$ 4. Carter-menurut-perjalanan.
518h. Dari persetujuan2 yang disebutkan dalam pasal 453, maka si pencarter kapal tidak diperbolehkan mengadakan suatu carter-menurut-perjalanan dengan seorang ketiga, melainkan apabila didalam charter-party kepadanya telah diberikan hak untu itu.
518i. Apabila telah diadakan persetujuan tentang pengangkutan suatu muatan seluruhnya, maka si pencarter di perbolehkan memakai seluruh ruangan kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut barang. Dalam ruangan yang selebihnya, tanpa izinnya, kapal itu tiodak diperbolehkan memuat barang atau penumpang.
518j. Apabila dalam charter-party daya-muat kapal atau ruangan yang dicarterkan dalam kapal itu disebutkannya lebih besar daripada sebenarnya maka si yang mencarterkan kapal harus mengganti kepada si pencart segala kerugian yang disebabkan karena itu, kecuali jika tahulah si pencarter itu akan besarnya daya-muat tadi; selainnya itu apabila harga-carter telah ditetapkan atas suatu jumlah tertentu, maka harga-carter itu harus dukurangi menurut imbangan.
518k. Si pencarter kapal adalah berhak menerima barang2 untuk pengangkutan dari orang2 pihak ketiga atas syarat2 yang telah ditetapkan dalam charter-party, dan atas pembayaran upah yang boleh ditetapkannya sendiri.
Apabila konosemen2 yang diberikan untuk barang2 tersebut, ditandatangani oleh atas nama nahkoda, maka para pemegangnya boleh menuntut baik si pengusaha kapal maupun si pencarter.
Apabila si pengusaha kapal karena itu diwajibkan memenuhi lebih daripada yang menjadi kewajibannya menurut konosemen, maka ia diperbolehkan karena itu menuntut penggantian dari si pencarter.
518L. Si pencarter harus menunjukkan tempat dimana kapal itu harus berlabuh untuk mengambil muatannya.
Untuk itu harus ditunjukkannya suatu tempat yang biasa untuk mengambil muatan, tempat mana dapat dipakai dan dimana kapal tersebut dapat masuk dan berlabuh dengan aman.
Apabila si pencarter berturut-turut menunjuk lebih satu tempat untuk mengambil muatan, maka biaya pengambilan dari tempat2 yang selebihnya itu, termasuk didalamnya penggantian kerugian karena kelambatan waktu, adalah atas tanggungannya.
518m. Apabila si pencarter lalai menunjuk tempat tadi pada waktunya, atau apabila diantara para pencarter, jika ada beberapa orang pencarter, tiada sepakat tentang penunjukan itu, maka si yang mencarterkan kapal adalah bebas untuk memilih sendiri tempatnya untuk mengambil muatan itu. Dalam pada itu olehnya harus dipilih suatu tempat yang biasa untuk mengambil muatan.
518n. Tanpa izin si pencarter kapal tersebut tidak boleh memuat barang2 digeladak atau didalam sekoci2nya.
518o. Si pencarter harus membawa barang2 yang harus dimuat, sampai didekat kapal dan menyediakannya didekat alat2 pemuat yang harus disediakan oleh si yang mencarterkan kapal.
518p. Si yang mencarterkan kapal ini diwajibkan menerima barang2 yang dihantarkan untuk diangkut, selekas-lekasnya setelah tataan kapalnya mengizinkannya.
Apabila selama dilakukannya pemuatan itu olehnya disebabkan suatu kelambatan, maka ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada si pencarter.
518q. Si yang mencarterkan kapal harus secara tertulis memberitahukan kepada si pencarter hari yang mana kapalnya, ditempat muatan itu, siap untuk mengambil muatannya.
Waktu untuk memuat mulai berlaku pada hari tersebut, tetapi tidak sebelum hari pertama setelah dilakukannya pemberitahuan tadi.
518r. Apabila waktu untuk memuat itu tidak ditetapkan dalam charter-party, maka berlakulah sebagai demikian waktu dalam mana pemuatan itu dapat diselesaikan, apabila barang2nya dihantarkan kekapal selama jam2 bekerja yang biasa dan menurut cara yang lazim berlaku ditempat, dengan kecepatan yang menurut kelayakan mungkin dicapai dalam keadaan setempat, sekedar satu sama lain dapat dilakukan mengingat kekuatan kapal.
518s. Apabila si pencarter kapal tidak dapat memberikan muatan sebagaimana telah ditetapkan dalam persetujuan, maka, dengan pemberitahuan tertulis kepada pilak kelawan atau wakilnya, bolehlah ia memutuskan persetujuannya, asal saja pemuatan barang itu belum dimulai, ia diwajibkan mengganti kerugian kepada si yang mencarterkan kapal, yang disebabkan karena pemutusan persetujuan tadi.
518t. Apabila pada saat berakhirnya jangka waktuuntuk memuat, barang2nya belum mulai dihantarkan kekapal intuk dimuat, sedang tidak telah diperjanjikan tentang hari2 tambah-labuh maka si yang yang mencarterkan boleh menggangap persetujuan sebagai diputuskan, asal tentang itu diberitahukannya secara tertulis kepada pihak lawannya.
Dalam hal yang demikian, maka berhaklah ia, akan penggantian kerugian yang diterbitkan kepadanya karena pemutusan persetujuan tadi.
518u. Apabila telah diperjanjikan hari2 tambah-labuh, maka, setelah lewatnya waktu untuk memuat si yang mencarterkan kapal itu masih juga harus menunggu sampai lewatnya hari2 tambah-labuh tadi.
Setelah lewatnya hari2 tambah-labuh tersebut, apabila barang2nya masih juga belum dihantarkan kekapal, maka berhaklah si yang mencarterkan kapal untuk bertindak menurut cara sebagaimana ditentukan dalam pasal yang lalu. Dalam hal ini ia adalah berhak tambah-labuh dan ganti-rugi.
518v. Apabila didalam charter-party ditetapkan jumlah hari tambah-labuh, tetapi tidak ditetapkan jumlah uang tambah-labuh, maka dalam hal adanya perselisihan, jumlah ini akan ditetapkan oleh Hakim menurut keadilan.
Apabila jumlah hari labuh atau hari tambah-labuh ditetapkan dalam charter-party, maka dalam menghitung jumlah2 tersebut tidak turut dihitung hari2 yang mana si yang mencarterkan lalai atau berhalangan menerima muatannya.
518x. Apabila pada waktu berakhirnya waktu untuk memuat atau, apabila telah diperjanjikan hari2 tambah-labuh, pada waktu berakhirnya ini muatannya hanya dihantarkan sebagian saja, maka dengan tak usah menunggu lama lagi, bolehlah si yang mencarterkan kapal memulai perjalanannya.
Ia adalah berhak, sebagai gantinya bagian muatan yang tidak dihantarkan tadi, menerima barang dari orang2 lain (muatan tambahan) untuk diangkut.
Si pencarter diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh si yang mencarterkan kapal, karena muatan yang dijanjikan hanya diberikannya sebagian saja, begitu pula ia diwajibkan membayar uang tambah-labuh, apabila telah diperjanjikan hari2 tambah-labuh.
Apabila sebagai harga-carter telah ditetapkan suatu jumlah pasti, maka jumlah ini seluruhnya tetap harus dibayar, dengan dikurangi upah untuk muatan tambahan, yang sekiranya telah diterimanya.
518y. Apabila ada beberapa orang pencarter, maka tiap2 mereka yang telah menggunakan hari tambah-labuh, harus membayar uangnya tambah-labuh kepada si yang mencarterkan, dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntutnya kembali dari dialah yang kiranya telah menghalang-halanginya untuk menghantarkan barang2nya kekapal untuk dimuat sebelum mulainya hari2 tambah-labuh.
518z. Si yang mencarterkan kapal diwajibkan, atas tuntutan si pencarter, memulai perjalanannya dengan sebagian daripada muatan yang dijanjikan, asal si pencarter itu memberikan jaminan untuk segala apa yang mungkin dapat ditagih dari padanya oleh si yang mencarterkan kapal dalam hal diangkutnya seluruh muatan yang dijanjikan.
Dalam hal adanya perselisihan tentang jumlah atau sifat jaminan yang harus diberikan itu, maka hal itu harus diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila dalam daerah dimana muatan itu diterima, ada berkedudukan suatu Pengadilan Negeri, dan jika tidak, oleh Kepala Pemerintah Daerah, dan bagaimanapun atas permintaan pihak yang paling bersedia, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan pihak lawannya atau wakilnya.
519. Juga setelah muatan yang dijanjikan sebagian tau seluruhnya dimuat dalam kapal, maka selama kapalnya belum berangkat, si pencarter boleh memutuskan persetujuannya, asal ia memberikan jaminan untuk biaya membongkar kembali barang2nya dan untuk penggantian segala kerugian yang mungkin diderita oleh si yang mencarterkan kapal karena pemutusan persetujuan tersebut.
Ayat kedua dari pasal yang lalu adalah berlaku.
519a. Apabila ada beberapa orang pencarter, maka tiada seorangpun yang boleh memutuskan persetujuannya, jika karena itu keberangkatan kapalnya akan mengalami kelambatan, kecuali apabila pencarter yang lainnya membrikan persetujuan mereka.
519b. Apabila pemuatan telah selesai, maka si yang mencarterkan diwajibkan memberangkatkan kapalnya dan menyelesaikan perjalanannya.
Ia diwajibkan mengganti kerugian, apabila karena kelalaiannya atau kelalaian seorang yang diselekas-lekasnya.
Pekerjaan olehnya, kapalnya disita atau terhambat.
519c. Si pencarter yang karena kelalaiannya menyebabkan kapalnya terhambat, diwajibkan memberikan ganti-rugi baik kepada si yang mencarterkan, maupun kepada semua yang berkepentingan lainnya dalam pemuatan.
519d. Apabila kapalnnya musnah atau mendapat kerusakan yang demikian sehingga tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang pantas ataupun tidak ada gunanya lagi diperbaiki, maka gugurlah yang mencarterkan menyanggupi atas biayanya mengusahakan pengangkutan muatannya dengan suatu kesempatan lain ketempat tujuannya.
Ia diwajibkan dalam waktu yang pantnas menyatakan kehendaknya tentang itu.
519e. Apabila kapalnya tidak dapat menyelesaikan perjalannya sebagai akibat dari tak sanggunya kapal itu untuk melalui lautan atau menempuh perjalanan tersebut pada waktu perjalanan itu sudah dimulai, maka si yang mencarterkan kapal diwajibkan mengganti kerugian kepada si pencarter.
519f. Dengan tak mengurangi ketentuan pasal 519x, apabila seluruh muatan ditengah perjalanan dijual karena telah rusak maka gugurlah persetujuan carternya.
519g. Si pencarter harus menunjuk tempat dimana kapalnya harus membongkar muatannya.
Untuk itu harus ditunjukannya suatu tempat pembongkaran yang biasa, yang dapat dipakai dan dimana kapal tersebut dapat masuk dan berlabuh dengan aman dan lancar.
Apabila si pencarter berturut-turut menunjuk lebih dari satu tempat untuk membongkar mautannya, maka biaya pembongkaran ditempat-tempat yang selebihnya itu, termasuk didalamnya penggantian kerugian karena kelambatan waktu, adalah atas tanggungannya.
519h. Apabila si pencarter lalai menunjuk tempat tadi pada waktunya, atau apabila para pencarter, jika ada beberapa orang pencarter, tidak bersepakat tentang penunjukan itu, maka si yang mencarterkan kapal adalah bebas untuk memilih sendiri tempatnya untuk membongkar itu. Dalam hal itu olehnya harus dipilih suatu tempat yang biasa untuk membongkar mautan.
519i. Apabila kapalnya telah sampai pada tempat pembongkaran dan kapal itu telah siap untuk menyerahkan muatannya, maka si yang mencarterkan kapal harus memberitahukannya hal itu kepada si pencarter kapal atau wakilnya. Lain daripada itu si pengusaha kapal diwajibkan mengumumkannya dengan cara yang lazim berlaku apabila konosemen2 dari barang2 yang dimuat itu telah ditandatangani olehnya atau atas namanya ataupun oleh atau atas nama nahkoda kapal.
Ketentuan2 pasal ini tidak usah dipenuhi, apabila keadaan2 setempat menyebabkan tak dapat dilakukannya pemberitahuan ini ataupun pemberitahuan tersebut tidak akan berguana.
519j. Si yang mencarterkan kapal diwajibkan menyerahkan barang2nya secepat2nya sekedar tataan kapalnya mengizinkannya.
Apabila ia memperlambat si pencarter dalam penerimaan barang2 tersebut, maka diwajibkan memberikan ganti-rugi.
519k. Si pencarter harus menerima barang2 tersebut dari alat2 pembongkaran yang harus disediakan oleh si yang mencarterkan kapal. Ia diwajibkan memualai melakukan penerimaan barang2 tadi pada hari pertama setelah diterimannya pemberitahuan yang dimaksudkan dalam pasal 519j, dan meneruskan peneriman itu secepat-cepatnya sekedar sepatutnya dapat dilakuakan menurut keadaan dan sekedar kekuatan kapal untuk menyerahkan barang2 tersebut mengizinkannya.
Apabila pemberitahuan menurut ketentuan dalam ayat terakhir pasal 519j tidak telah dilakukan maka si pencarter kapal diwajibkan menerima barang2nya segera setelah kapal itu menawarkan akan menyerahkan barang2 itu.
519L. Apabila si pencarer kapal tidak memenuhi ketentuan dalam pasal yang lalu,maka si yang mencarterkan kapal adalah berhak membongkar barang2nya dalam kapal2 kecil atas biaya dan tanggungan si pencarter atau menyimpannya dalam suatu tempat yang seyogya.
Apabila pembongkaran atau penyimpangan termaksud dalam ayat yang lalu, tidak dapat dilakuakan, maka nahkoda adalah berhak mengangkut terus barang2 tersebut. Dalam pada itu pembongkaran dan penyimpangan tersebut akan dilakukan dalam pelabuhan, yang mana itu paling seyogya dapat dilakuakannya, dalam kapal2 kecil atau dalam suatu tempat penyimpanan yang mencukupi, segala sesuatu atas tanggungan si penerima.
Dalam hal2 dilakukannya penyimpanan atau pengangkutan terus tadi, si yang mencarterkan kapal diwajibkan memberitahukan tentang hal itu selekas-lekasnya kepada si pencarter dan para pemegang konosemen kecuali pabila sudah dilakukan pemberitahuan menurut cara yang tersebut dalam pasal 519j.
519m. Si yang mencarterkan kapal, yang menggunakan haknya tesebut dalam ayat pertama pasal yang lalu, harus menghentikan pembongkaran dan penyimpanan tersebut diatas, apabila si pencarter masih juga melaporkan diri untuk menerima barang2nya dan melakukan tindakan2 untuk melaksanakan penerimaan itu selekas2nya.
519n. Dalam melakukan penerimaan tersebut maka mengenai waktu dan cara melakukannya, si pencarter harus mengindahkan petunjuk2 dari si yang mencarterkan kapal, kecuali apabila petunjuk2 ini demikian sifatnya sehingga sepatutnya tah dapat diharapkan dari si pencarter untuk mentaatinya.
519o. Dalam melakukan penerimaan tersebut dapat mengunakan haknya untuk membongkar atau menyimpan barang2nya muata ditempat tujuan, maka wajiblah si pencarter memberikan kepadanya ganti-rugi yang ditimbulakan karena penerimaan yang tidak dilakukan pada waktunya.
519p. Apabila didalam charter-party telah diperjanjikan suatu jumlah tertentu hari labuh atau telah diperjanjikan hari2 labuh dan hari2 tambah labuh maka barulah si yang mencarterkan kapal diperbolehkan memulai dengan pembongkaran, penyimpanan atau pengangkutan terus, apabila sesudah lewatnya hari2 itu masih ada terdapat barang2 dikapalnya.
Dalam menghitung hari2 tersebut, maka tidaklah turut dihitung hari2 yang mana si yang mencarerkan kapal itu lalai atau terhalang menyerahkan muatannya.
519q. Untuk hari2 tambah labuh itu si pencarter kapal diwajibkan membayar uang tambah labuh yang telah diperjanjikan,. Apabila charter-party tidak menetapkan jumlah uang tambah labuh tersebut, maka dalam hal terjadi perselisihan, jumlah itu akan ditentukan oelh Hakim menurut keadilan.
Apabila charter-party menetapkan jumlah uang tambah labuh itu tetapi tidak ditetapkannya jumlah hari tambah labuh maka jumlah ini dianggap telah ditetapkannya untuk delapan hari.
519r. Apabila setelah lewatnya hari2 labuh orang diperjanjikan atau hari2 labuh dan hari2 tambah labuh yang diperjanjikan, masih terdapat barang2 dikapal, maka si pencarter diwajibkan mengganti kepada si yang mencarterkan segala kerugian yang disebabkan karena kelambatan yang terjadi karena itu.
519s. Apabila untuk barang2 yang dimuat itu telah diberikannya konosemen2 yang ditandatangani oleh atau atas nama pengusaha kapal atau oleh atas nama nahkoda, sedangkan dalam konosemen2 itu, mengenai pembongkarannya ditunjuk pada charter-party, maka berlakulah bagi para pemegang konosemen, yang telah melaoprkan diri untuk menrima barang2 yang diperuntukkan mereka, ketentuan2 dalam pasal 519k-519r, dengan tidak mengurangi perubahan dalam pasal 519k yang disebutkan dalam ayat berikut.
Setiap pemegang konosemen diwajibkan memulai dengan penerimaannya, segera setelah barang2 yang diperuntukkannya baginya disediakan, tetapi tidak sebelum hari pertama sesudah lewatnya pemberitahuan umum yang termaksud dalam pasal 519i ayat 1, pada hari mana juga mulai berlaku hari2 tambah labuh.
519t. Untu pemakaian pasal2 519i-519s, maka tiap2 ruangan dari sebuah kapal, yang untuknya telah diadakan suatu persetujuan charter tersendiri harus dianggap.
519u. Ipah pengangkutan harus sepenuhnya dibayar untuk barang yang ditemapt tujuan diserahkan dari kapal yang di cahrter, atau, dalam halnya pasal 519d, dihantarkan kesitu atas biaya si yang mencarterkan kapal.
Namun demikian tidak usah dibayar upah pengangkutan untuk barang yang demikian besarnya, sehingga barang itu tiba dalam keadaan tak berharga, kecuali apabila kerusakan itu disebabkan karena kesalahan si pengirim atau karena sifat keadaan atau suatu cacad dari pada barang itu sendiri.
519v. Kecuali dalam hal yang ditentukan dalam pasal2 519w-519y, maka upah pengangkutan tidak usah dibayar untuk barang2, yang tidak dihantarkan ditempat tujuan, atau, kecuali dalam halnya pasal 519d, yang tidak dihantarkan dengan kapal yang di carter.
519w. Upah pengangkutan harus sepenuhnya dibayar untuk barang2 yang ditengak perjalanan diminta kembali oleh si pencarter. Selain daripada itu, si yang mencarterkan kapal adalah berhak atas pembayaran atau pinjaman terhadap apa yang dapat dutuntutnya karena kerusakan-besar atau karena lain2 sebab, begitu pula berhaklah ia atas penggantian segala biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyerahkan barang2 tersebut, dan atas penggantian segala kerugian yang dideritannya.
Ia tidak diwajibkan untuk menyerahkan barang2 tersebut, apabila dengan demikian perjalannya akan terhambat karenanya.
519x. Upah pengangkutan tidak usah dibayar untuk barang2 yang dijual ditengah perjalanan, karena rusaknya barang2 itu selayaknya tidak mengizinkan pengangkutannya terus, kecuali pabila penjualan tersebut memberikan keuntungan kepada si pencarter, dalam hal mana jumlah upah pengangkutan yang harus dibayar itu harus ditetapkan oleh Hakim menurut keadilan.
Si yang mencarterkan kapal adalah berhak untuk, sebagai gantinya barang2 yang dijual tadi, menerima barang2 lain (muatan tambahan). Upah pengangkutan daripada muatan tambahan ini adalah untuk dia.
619y. Untuk barang2, yang menurut pasal 357 telah dipakai oleh nahkoda, atau yang telah dibuang kelaut, harus dibayar upah pengangkutan penuh, kecuali apabila ada alasan untuk menetapkan, bahwa upah ini tidak harus dibayar jika seandainya nahkoda itu tidak menggunakan barang2 tadi.
520. Segala apa yang, sebelum barang2 yang diangkut diserahkan ditempat tujuan, telah dibayar oleh sipencarter kapal atas perhitungan kemudian, harus dianggap sebagai suatu persekot atas upahnya pengangkutan, yang harus dikembalikan seluruhnya atau sebagian apabila ternyata bahwa tidak usah dibayar upah pengangkutan atau hanyalah harus dibayar sejumlah uang yang kurang pada itu.
Hal yang sebaliknya dianggap telah diperjanjikan apabila diberikan suatu persekot yang didalamnya termasuk premi suatu pertanggungan.
520a. Apabila, karena suatu tindakan yang diambil oleh pihak atasan terhadap kapal yang bersangkutan, atau pula karena pecahnya perang, yang menyebabkan kapal tersebut menjadi tidak bebas, perjalanan sama sekali tidak dapat dimuali atau tidak dapat dimulai dalam suatu waktu yang pantas, atau apabila perjalanan itu sudah dimulai namun tidak dapat diteruskan sama sekali atau tidak dapat diteruskan dalam waktu yang pantas, maka masing2 pihak adalah berhak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lawannya, memutuskan persetujuannya. Hal yang sama berlaku juga apabila, karena suatu tindakan dari pihak atasan, ruangan kapal yang dicarterkan diambil dari kekuasaan si yang mencarterkan kapal.
Apabila dalam hal yang demikan kapalnya tidak berada dalam suatu pelabuhan, sedangkan kapal itu membawa muatan, maka si yang mencarterkan kapal diwajibkan menyuruh kapal itu memasuki pelabuhan pertama yang aman yang dapat divapainya dan disitu membongkar muatannya.
Segala biaya pembongkaran adalah atas tanggungan si yang mencarterkan kapal.
Telah ditetapkan suatu jumlah uang tertentu, maka
520abis. Jika sebagai upah pengangkutan terjumlahlah ini harus dikurangi menurut imbangan, apabila karena suatu tindakan dari pihak atasan sebagaian daripada ruangan kapal yang dicarter diambail dari kekuasaan si yang mencarterkan.
520b. Apabila, sebelum pemuatan dimulai karena suatu tindakan dari pihak ataan, pengangkutan barang2 yang disebutkan dalam charter-party terhalang ataupun barang2 itu karena pecahnya perang menjadi tidak bebas maka sipencarter adalah berhak, sebagai gantinya baran2 tersebut, memberikan barang2 lain untuk diangkut, asal saja pengangkutan barang2 ini tidak memberikan beban yang lebih berat bagi si yang mencarterkan.
Jika si percarter kapal tidak menggunakan kekuasaan ini maka masing pihak, dengan suatu pemberitahuan ini, maka masing2 pihak adalah berhak dengan suatu pemberitahuan tertulis mengakhiri persetujuannya.
520c. Apabila hal2 yang tersebut dalam pasal 1 yang lalu terjadi setelah barang2nya mulai dimuat dalam kapal, maka masing2 pihak adalah berhak dengan suatu pemberitahuan tertulis mengakhiri persetujuannya.
Apabila pada wktu itu kapalnya tidak berada dalam suatu pelabuhan, maka si yang mencarterkan kapal diwajibkan menyuruh kapalnya bersinggah pada pelabuhan yang aman, yang terlebih dahulu dapat dicapainya , dan disitu membongkar muatannya.
Segala biaya pembongkaran itu adalah atas tanggungan si pencarter kapal.
520d. Jika tindakan yang diambil itu hanya mengenai sebagian daripada muatannya atau jika hanya sebagian dari muatan itu sajalah yang menjadi tidak bebas, maka bolehlah si yang mencarterkan kapal membongkar bagian tersebut, sedangkan si pencarter kapal yang bersangkutan boleh menuntut dibongkaranya bagian tadi. Segala biaya pembongkaran, termasuk didalamnya biaya2 yang dikeluarkan untuk, jika perlu, memasuki suatu pelabuhan, adalah suatu tanggungan si pencarter kapal.
Si yang mencarterkan kapal adalah berhak, sebagai gantinya barang2 yang dibongkar itu, menerima barang2 orang lain untuk diangkut, sedangkan upah pengangkutan untuk barang2 ini adalah untuk dia.
520e. Untuk barang2 yang telah dibongkar menurut ketentuan pasal 520,529c dan 520d atau tidak telah dimasukkan dalam kapal menurut ketentuan ayat kedua pasal 520b pada umumnya tidak usah dibayar upah pengangkutan.
Apabila namun demikian si pencarter telah memperoleh keuntungan karena pengangkutan yang sudah terjadi, ataupun untuk melaksanakan persetujuab carter kapal tersebut, kapalnya sudah memuali menempuh perjalanan, yang untuknya tidak dibayar upah pengangkutan., atau pula lain2 hal, menurut pertimbangan Hakim, memberikan alasan untuk itu, maka Hakim atas tuntutan si yang mencarterkan kapala, boleh memutuskan bahwa harus dibayar upah dan menetapkan jumlah upah itu menurut keadilan.
520f. Pasal2 518h - 518k, 519b - 519f dan 519u - 520c adalah berlaku apabila persetujuan carter kapal itu mengenai baik sebuah kapal yang berlayar dibawah bendera Indonesia, maupun mengenai pengangkutan barang2 dari atau kesuatu pelabuhan Indonesia.
$ 5. Pengangkutan barang-barang potongan.
520g. Yang dinamakan pengangkutan barang2 potongan ialah pengangkutan barang2 berdasarkan suatu persetujuan lain dari pada suatu persetujuan carter kapal.
Terhadap pengangkutan barang2 potongan, sekedar itu tidak dilakukan dengan kapal2 jurusan, berlakulah ketentuan2 yang berikut.
520h. Si pengangkut menetapkan dimana dan untuk berapa lama kapalnya berlabuh untuk menerima muatan.
Apabila waktu untk, menerima muatan tidak diumumkan terlebiih dahulu, maka, setelah lewatnya tiga minggu semenjak barang2nya dimasukkan dalam kapal, setiap pengirim boleh menuntut suapaya kapal itu berangkat, atau apabila si pengangkut tidak bersedia untuk, supaya barang2nya dibongkar kembali atas biaya si pengangkut.
520i. Si pengirim diwajibkan menghantirkan barang2nya untuk dimuat dalam kapal, segera setelah ini diminta oleh si pengangkut. Si pengangkut tidak diwajibkan memuat barang2 yang tidak dihantarkan pada waktunya, sedangkan berhaklah ia atas ganti-rugi apabila kapalnya berangkat tanpa barang2 tersebut.
Ketentuan2 pasal2 518n - 518p berlaku juga disini.
5520j. Selama kapalnya belum berangkat, setiapa pengirim boleh menuntut supaya barang2nya di bongkar kembali, asal saja keberangkatan kapalnya tidak menjadi terlambat karenanya.
Ia diwajibkan membayar upah pengangkutannya sepennuhnya beserta biaya pembongkaran kembali dan biaya penyusunan kembali daripada muatan lainnya, apabila ini kiranya perlu dilakukan.
Begitu pula ia diwajibkan mengganti kerugian yang karena penyusunan kembali tadi diterbitkan kepada muatan lainnya.
520k. Ketentuan2 pasal 519b - 519e berlaku juga disini.
520l. Si pengangkut harus juga menunjukan tempat dimana kapalnya ,membongkar muatannya. Ia diwajibkan menunjuk suatu tempat pembongakaran yang lazim dipakai dan dengan cara yang lazim berlaku mengumumkan kedatangan kapalnya ditempat pembongkaran itu. Ia dibebaskan dari ini, apabila keadaan2 setempat tidak mengizinkannya atau apabila pemberitahuan tersebut tidak ada gunanya.
520m. Terhitung mulai hari pertama setelah hari pertama setelah hari dilakukannya pemberitahuan umum tersebut diatas, para penerima diwajibkan menerima barang2nya dari alat2 pembongkar yang harus disediakan oleh si pengangkut. Merka diwajibkan memulai menerima barang2 tersebut, segera apabila si pengangkut telah bersedia menyerahkan barang2 yang diperuntukkan bagi mereka,ddan mereka harus melanjutkan penerimaan itu secepat2nya sekedar itu selayaknya dapat dilakukan dalam keadaan setempat dan kesanggupan kapalnya untuk menyerahkan muatannya mengizinkannya.
Apabila pemberitahuan menurut ketentuan ayat terakhir pasal yang lalu tidak telah dilakukan, maka si penerima itu diwajibkan menrima barang2 itu oleh kapalnya ditawarkan untuk diserahkan.
Apabila si penerima tidak memenuhi ketentuan dalam ayat kesatu atau kedua pasal ini, maka berhaklah si penagangkut, atas tanggungan si penerima, membongkar dan memindahkan barang2nya dalam kapal2 kecil atau menyimpannya dalam suatu tempat penyimpanan yang seyogya.
Apabila pembongkaran atau penyimpanan termaksud dalam ayat yang lalu tidak dapat dilakukan, maka nahkoda berhakla mengangkut terus barang tersebut. Pembongkaran dan penyimpanan itu selanjutnya boleh dilakukan dalam pelabuhan dimana itu paling seyigya dapat dilakukan dalam pelabuhan dimana itu paling seyogya dapat dilakukannya, dalam kapal2 kecil atau dalam tempat penyimpanan yang mencukupi, semuanya atas tanggungan si penerima.
Dalam hal2 dilakukannya penyimpanan atau pengangkutan terus, si pengangkut diwajibkan selekas2nya memberitahukannya kepada si penerima, kecuali apabiala pemberitahuan yang ditentukan dalam pasal 520l telah dilakukannya.
Si pengangkut, yang menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam ayat ketiga, harus menghentikan pembongkaran atau atau penyimpanan it, apabila si penerima masih juga melaporkan diri untuk menerima barang2nya dan mengambil indakan2 yang perlu untuk menyelenggarakan penerimaan itu dalam waktu yang sesingkat2nya.
520n. Ketentuan pasal2 519j. 519n dan 519o berlaku juga disini.
520o. Apabila didalam konosemen telah ditetapkan suatu jumlah tertentu hari labuh atau ditetapkan hari2 labuh dan hari2 tambah-labuh, maka, barulah si pengangkut diperbolehkan melakukan pembongkaran, penyimpanan tau pengangkutan terus terhadap barang2 yang disebutkan dalam konosemen, apabila setelah lewatnya hari2 tersebut, barang2 tadi masih seluruhnya atau sebagian berada dalam kapal.
Apabila penetapan jumlah hari labuh atau hari labuh dan hari2 tambah labuh itu mengenai seluruh muatan kapal, maka hari2 labuh itu berlaku pada hari pertama setelah lewatnya hari dilakukannya pemberitahuan umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 520l. Apabila tidak telah dilakuakan pemberitahuan umum menurut ayat kedua pasal 520l, maka hari2 labuh itu mulai berlaku pada hari pertama setelah lewatnya hari tibanya kapal.
Apabila penetapan tersebut diatas semata-mata mengenai pembongkaran barang2 yang disebutkan dalam konosemen, maka hari2 labuh tersebut tidak mulai berlaku lebih dahulu selainya pada hari, yang mana si pengangkut itubersedia mnyerahkan barang2 tersebut tadi.
520p. Para pemegang konosemen2, yang memuat suatu penetapan tentang jumlah hari2 labuh atau hari2 tambah labuh, yang mengenai pembongkaran seluruh muatannya, adalah sekedar mereka itu menggunakan hari2 tambah-labuh, bertanggung-jawab secara tanggung-menaggung untuk pembayaran ganti-rugi yang dimaksudkan dalam pasal 519r, masing2 selama barang2 yang diperuntukkan baginya berada didalam kapal.
Satu terhadap yang lain mereka itu diwajibkan menyelenggarakan penerimaan barang2 tersebut secara yang dimaksudkan dalam pasal 520m,. Barang siapa yang karena tidak melaksanakan kewajiban ini, menghalang-halangi seorang lain untuk mengambil barang2nya pada waktunya, yang diwajibkan mengganti kepada orang ini kerugian yang dideritanya.
520r, Ketentuan pasal2 519u - 519y, 520, 517s - 517u bis berlaku juga disni.
520s. Apabila dengan sebuah kapal diangkut barang2 sebagai pelaksanaan suatu persetujuan carter-kapal, sedangkan untuk barang2 yang dimuat itu telah diberikannya konosemen2 yang ditandatangani oleh atau atas nama penguasa kapal maupun oleh atau atas nama nama nahkoda, dan yang mengenai pembongkarannya, tidak menunjuk pada charter-party, maka mengenai hal pembongkaran itu berlakulah ketentuan pasal2 520n-520q.
520t. Pasal2 520k,520r dan 520s, adalah berlaku, baik untuk pengangkutan melalui lautan dari, maupun untuk pengangkutan melalui lautan dari, maupun untuk pengangkutan melalui lautan kepelabuhan2 Indonesia.
BAB KELIMA B
Tentang pengangkutan orang.
$ 1. Ketentuan umum.
521. Pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan suatu carter menurut-waktu-perjalanan, baik dengan sesuatu persetujaun lain, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan penagngkutan orang (penumpang), seluruhnya atau sebagian melalui lautan.
522. Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga keselamatan si penumpang, sejak saat si penumpang ini masuk dalam kapl hingga saat meninggalkan kaplnya.
Si pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena luka, yang didapat oleh si penumpang karena pengangkutan itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa luka itu disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tak dapat dicegah maupun dihindarkannya, ataupun karena salahnya si penumpang sendiri.
Apabila luka tadi menyebabkan matinya si penumpang, maka wajiblah si pengangkut mengganti kerugian yang karenanya diderita oleh suami/isteri yang ditinggalkan, anak2 dan orang tua si penumpang.
Apabila si penumpang itu diangkut berdasarkan suatu persetujuan dengan suatu pihak ketiga, maka si pengangkut adalah bertanggung-jawab baik terhadap pihak ketiga tersebut, maupun terhadap si penumpang serta ahliwarisnya, satu sama lain dengan mengindahkan ketentuan ayat2 yang lalu.
523. Si pengangkut harus menanggung terhadap segala perbuatan dari mereka yang dipekerjakannya, dan terhadap segala benda yang dipakai dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.
524. Tidaklah diperkenankan kepada si pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia tidak bertanggung-jawab atau tidak bertanggung-jawab selainnya untuk suatu jumlah yang terbatas untuk segala kerugian yang disebabkan karena tidak cukup diusahakannya kesanggupan kapalnya untuk melakukan pengangkutan menurut persetujuan, atau karena tidak cukup dilakukannya pengawasan dalam kapalnya.
Janji2 dengan maksud yang seperti itu adalah batal.
524a. Janji2 untuk membatasi tanggung-jawab si pengangkut, bagaimanapun juga tak sekali-kali membebaskan dia dari bebannya untuk membuktikan bahwa telah cukup diselenggarakannya pemeliharaan, perlengkapan atau peranak-buahan alat-pengangkutanny, bagaimanpun kesanggupan kapalnya untuk melakukan pengangkutan menurut persetujuan, apabila ternyata bahwa kerugian itu disebabkan karena suatu cacad dari pada alat-pengangkutannya atau tatanannya.
Tak bolehlah dengan persetujuan diadakan penyimpanan dari ketentuan ini.
525. Apabila si pengangkut itu adalah si pengusaha kapal, maka tanggung-jawabnya tentang kerugian yang disebabkan karena luka, yang didapat oleh para penumpang yang diangkut dengan kapal tersebut, adalah terbatas hingga limapuluh rupiah tiap2 meter kubik daripada isi bersih kapal tersebut, ditambah, sekedar mengenai kapal2 yang digerakkan dengan tenaga mesin, dengan apa yang untuk menentukan isi tersebut, telah dikurangi dari isi kotor bagi ruangan yang ditempati mesin2nya. Apabila baik kepada barang2 yang diangkut maupun kepada penumpang2 atau para ahli warisnya telah diterbitkan suatu kerugian, mak tanggung-jawab si pengangkut itu seluruhnya dibatasi sampai jumlah yang disebutkan disini, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal2 476 dan 527.
526. Apabila si pengangkut tadi bukan si pengusaha kapal, maka kewajibannya untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena luka adalah terbatas pada jumlah yang untuk luka itu menurut ketentuan pasal yang lalu dpat dituntutkan penggantiannya dari si pengusaha kapal.
Jika timbul perselisihan, maka si pengangkut itu diwajibkan membuktikan sampai jumlah berapa tanggung-jawabnya telah dibatasinya.
526a. Tuntutan untuk mndapt ganti-rugi yang dimajukan oleh si penumpang atau ahli warisnya harus didahulukan dari pada tuntutan2 ganti-rugi lainnya tentang hal ini.
527. Dengan menyimpang dari ketentuan2 pasal2 525 dan 526 maka dapat dituntutnya penggantian kerugian sepenuhnya, apabila luka tersebut disebabkan karena kesengajaan atau kesalahan kasar dari si penagngkut sendiri.
Janji2 yang bertentangan dengan ini adalah batal.
528. Si pengangkut adlah bertanggung-jawab untuk segala kerugian yang disebabkan karena kelambatan dalam penagngkutannya, kecuali jika dibuktikannya bahwa kelambatan itu disebabkan karena suatu kejadian, yang selayaknya tak dapat dicegah maupun dihindarkannya.
529. Apabila, karena keadaan2 setempat, kapalnya tidak dpat mencapai tujuannya atau tidak dapat mencapainya dalam waktu yang pantas, maka, si pengangkut diwajibkan atas biayanya mengusahakan dibawanya penumpang2nya ketempat tujuan itu dengan suatu alat-pengangkut lain.
apabila telah diadakan suatu persetujuan, bahwa kapalnya tidak usah berlayar lebih jauh dari pada disitulah dimana kapal itu dapat masuk dengan aman dan mudah dapat berlabuh, maka si pengangkut adalah berhak menurunkan penumpang2nya diautu tempat yang paling dekat letaknya dari tempat tujuan tersebut, yang memenuhi syarat2 tadi, kecuali apabila halangan itu hanyalah bersifat demikian sementara sehingga hanya menyebabkan suatu kelambatan yang sangat sedikit.
530. Si penumpang boleh menuntut supaya kepadanya oleh si pengangkut diberikan suatu karcis perjalanan.
Nahkoda adalah berkuasa untuk pengangkutan dengan kapal yang dikemudikannya, memberikan karcis perjalannnya, kecuali apabila seorang lain telah ditugaskan memberikan karcis2 itu.
531.
Karcis perjalanan tersebut boleh dikeluarkan atas nama si penumpang, atas penunjukan si penumpang atau si pembawa.
apabila karcis itu dikeluarkan atas penunjukan si penumpang, maka berlakulah pasal 508.
Suatu karcis kosongan harus dianggap dikeluarkan untuk si pembawa.
532. Si penumpang tidak diperbolehkan tanpa izinnya si pengangkut memindahkan hak2nya dari persetuju an pengangkutannya kepada orang lain, kecuali apabila telah diterimsanya suatu karcis perjalanan atas pertunjukan atau untuik si pembawa, dan si penumpang itu belum masuk dalam kapal.
533. Terhadap bagasi si penumpang berlakulah ketentuan2 tentang pengangkutan barang.
Si pengangkut tidak diwajibkan mengganti kerugian yang diterbitkan pada barang2 yang disimpan sendiri oleh si penumpang, kecuali apabila dibuktikan bahwa si penumpang ini telah berusaha seperlunya guan menyelamatkannya.
533a. Dalam pemakainan pasal 493-497 dan 500 mak yang dimaksudkan dengan jumlah yang harus dibayar oleh si pengangkut, tidak saja upah pengangkutan untuk mengangkut bagasi, tetapi juga untuk mengangkut si penumpang sendiri.
533b. Karcis2 perjalanan yang isinya bertentangan dengan ketentuan pasal524 ayat kesatu tidak boleh dikeluarkan untuk pengangkutan dari pelabuhan2 Indonesia.
533c. Pasal2 522-529 dan 533 adalah berlaku untuk segala pengangkutan orang dari pelabuhan2 Indonesia. Pasal tersebut juga berlaku untuk segala pengangkutan keplabuhan2 Indonesia, dengan kekecualian bahwa pasal 524 dan ayat kedua dari pasal 524a tidak berlaku sekedar janji2 dan persetujuan2 yang dimaksudkan disitu adalah sah menurut undang2 dari negara dimana penumpang itu naik dalam kapal.
Semua ketentuan bab ini, yang berlaku sebentar atau pada waktu si penumpang naik kapal, selamanya berlaku pada waktu atau sesudah si penumpang naik-ketentuan2 baba ini, yang berlaku pasa waktu atau sesudah si penumpang turun dari kapal, selamannya berlaku apabila penumpang itu turun dalam suatu pelabuhan Indonesia.
$ 2. Jurusan-jurusan tetap.
533d. Untuk pengangkutan penumpang2 oleh perusahaan2 pelayaran yang menyelenggarakan suatu dinas tetap antara dua tempat atau lebiih (kapal2 jurusan) berlakulah ketentuan2 yang berikut:
533e. Apabila si pengangkut telah mengumumkan syarat2 pengangkutan dan tarip2, maka ia diwajibkan mengangkut orang2 yang melaporkan dirinya, menurut syarat2 dan tarip2 itu, sekedar ruangan yang disediakan olehnya untuk jurusan yang diminta itu mengizinkannya, kecuali apabila ada sebab2 yang beralasan untuk tidak mengizinkan seorang naik kapalnya.
Si pengangkut diwajibkan mengusahakan agar supaya syarat-syarat dan tarip-tarip yang telah diumumkannya itu dapat diperoleh oleh siapa saja yang menghendakinya. Syarat-syarat dan tarip2 ini adalah berlaku untuk pengangkutan yang diselenggarakannya, kecuali apabila secara tertulis oleh kedua belah pihak diadakan ketentuan2 lain.
533f. Si pengangkut tidak dibebaskan dari kewajiban2nya, karena kapal yang memuat si penumpang tidak dapat meneruskannya dalam waktu yang pantas. Si pengangkut diwajibkan atas biayanya mengusahakan pengangkutan lebih lanjut sampai tempat tujuannya.
533g. Pihak-lawan dalam persetujuan-pengangkutan tersebut dibolehkan sebelum dimualinya perjalanan, dengan suatu pemberitahuan kepada si pengangkut, memutuskan persetujuan-penngangkutannya. Upah penagnngkutan yang sudah dibayar harus dikembalikan, tetapi si pengangkut berhak atas pengantian kerugian yang kiranya dideritanya sebagai akibat pembatalan itu.
533h. Apabila kapal, denagan mana seorang pengangkut telah menikatkan diri untuk mengangkut seorang penumpang, tidak dapat memulai perjalannya pada waktu yang telah ditetapkan atau tidak dapat memulainya didalam suatu jangka waktu yang pantas sesudah waktu yang ditetapkan itu lewat, maka pihak lawannya adalah berhak memutuskan persetujuannya. Upah pengangkutan yang sudah dibayar harus dikembalikan.
Jika pihak-lawan tersebut tidak menggunakan hak ini, maka, atas permintaannya, si pengnangkut diwajibkan mengangkut si penumpang dengan kapal pertama yang berikutnya, dimana ada kesempatan untuk itu.
533i. Upah pengangkutan harus dibayar terlebih dahulu.
533j. Biaya2 pemeliharaan si pennumpang selama pengangkutan adalah termasuk dalam upah pengangkutan itu.
Apabila telah diadakan persetujuan bahwa pemeliharaan si penumpang itu tidak dipikul oleh si pengangkut, maka namun demikian si pengangkut ini diwajibkan, dalam keadaan darurat memberikannya makanan dan minuman dengan harga yang pantas.
533k. Apabila si penumpang pada wktu perjalanan atau pada waktu diteruskannya perjalannya sesudah sesuatu penghentian, tidak berada dalam kapal pada waktunya dan karena itu tidak dapat turut melakukan seluruhnya, maka namun demikian upah pengangkutannya harus dibayarnya sepenuhnya dengan dipotong atau suatu jumlah untuk biaya pemeliharaan, yang mana, dalam halnya terjadi perselisihan, harus ditetapkan oleh Hakim.
533l. Untuk seorang penumpang yang ditengah perjalanan meninggal atau karena sakit terpaksa meninggalkan kapalnya, harus dibayar upah pengangkutan yang dalam hal adanya perselisihan. Akan ditetapkan oleh Hakim menurut keadilan apa yang telah dibayar lebih dari jumlah ini, harus dikembalikan.
533m. Apabila perjalanan, setelah dimulainya, karena suatu tindakan dari pihak atasan atau karena pecahnya perang, tidak dapat diteruskan dalam waktu yang pantas, maka berakhirlah perjalanan tersebut dalam pelabuhan dimana kapal itu berada atau dalam pelabuhan aman paling dekat, yang dapat dicapainya. Tak usahlah dibayar upah pengangkutan, kecuali apabila pihak lawan karena pengangkutan tadi telah memperoleh suatu keuntungan. Dalam hal ini maka atas tuntutan si pengangkut Hakim boleh memutuskan bahwa harus dibayar upah pengangkutan dan nnmenetapkan jumlahnya menurut keadilan, dengan mengingat pada semua keadaan karena pemeliharaan yang telah dinikmatinya, selamanya harus dibayar sebagian daripada upah pengangkutannya, yang dalam hal adanya perselisihan akan ditetapkan oleh Hakim. Apa yang telah dibayar lebih dari jumlah yang ditetapkan itu, harus dikembalikan. 533m.bis Apabila suatu tindakan dari pihak atasan menjabat ruangan kapal yang diperuntukkan untuk pengangkutan seorang penumpang, dari kekuasaan si pengangkut, maka kedua pihak berhak memutuskan persetujuannya. Apabila perjalanannya sudah dimulai, maka persetujuan itu berakhir dalam pelabuhan dimana kapalnya berada atau dalam pelabuhan aman paling dekat yang dapat dicapainya. Ayat kedua dan ayat ketiga dari pasal yang lalu, adalah berlaku juga disini. 
 

§ 3. Carter-menurut-waktu
533n.Terhadap carter-menurut-waktu untuk pengangkutan orang berlakulah juga pasal-pasal 518, 518 a, 518 c, 518 e dan 518 f. Pemeliharaan para penumpang adalah atas tanggungan si pencarter kapal. Si pencarter kapal berhak menerima orang dengan pembayaran upah pengangkutan dan atas syarat-syarat sebagaimana dikehendakinya. Apabila karcis-karcis perjalanan diberikan oleh atau atas nama nakhoda maupun oleh atau atas nama si pencarter kapal, maka baik si pengusaha kapal maupun si pencarter adalah bertanggung-jawab. Apabila karena itu si pengusaha kapal memikul kewajiban yang lebih daripada yang harus dipikulnya menurut charter-party, maka hal itu dapat dituntutnya kembali dari si pencarter kapal.
533o. Apabila dalam charter-party jumlah penumpang yang dapat diangkut dengan kapalnya telah diberitahukannya lebih besar daripada jumlah yang sebenarnya, maka upah pengangkutannya harus dikurangi menurut imbangan, sedangkan si pengusaha kapal diwajibkan pula memberikan ganti-rugi, kecuali apabila tahulah si pencarter kapal itu berapa penumpang dapat diangkut dengan kapal tersebut.
533p. Apabila carter-kapal itu mengenai sebuah kapal yang berlayar dibawah bendera Indonesia, maka berlakulah ketentuan dari paragrap ini, tak perduli dimana persetujuan sewanya diadakannya.
§ 4. Carter-menurut-perjalanan
533q. Terhadap carter-menurut-perjalanan untuk pengangkutan orang berlakulah juga ketentuan pasal-pasal 518 h, 518 l, 518 m, 519 b, 519 c, 519 e, 519 g, 519 h dan 533 i - 533 l. Si pencarter kapal adalah berhak menerima orang untuk diangkut atas syarat yang ditetapkan dalam charter-party, dan atas pembayaran upah sebagaimana dikehendakinya. Mengenai hal itu berlakulah ayat keempat dan kelima dari pasal 533 n.
533r. Apabila dalam charter-party jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam kapalnya atau dalam ruangan kapal yang telah dicarterkan, diberitahukannya lebih besar dari pada sebenarnya, maka kecuali apabila tahulah si pencarter akan jumlah yang sebenarnya, si yang mencarterkan kapal itu diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena itu; lain dari pada itu upah pengangkutan harus dikurangi menurut imbangan, apabila untuk itu telah ditetapkansuatu jumlah tertentu.
533s. Apabila kapalnya musnah, atau mengalami kerusakan yang demikian, sehingga tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang pantas ataupun perbaikan tidak berguna, maka gugurlah persetujuan-carter, kecuali apabila si yang mencarterkan kapal sanggup atas biayanya, mengusahakan pengangkutan para penumpang dengan suatu alat-pengangkutan lain ketempat tujuan mereka. Ia diwajibkan menyatakan dirinya tentang itu dalam suatu jangka-waktu yang pantas.
533t. Apabila persetujuan carter gugur karena ketentuan dalam pasal yang lalu, maka wajiblah si pencarter kapal membayar sebagian dari upah pengangkutannya untuk pemeliharaan para penumpang, yang, dalam hal adanya perselisihan, akan ditetapkan oleh Hakim menurut keadilan. Apa yang olehnya telah dibayar lebih dari pada jumlah ini, harus dikembalikan. Apabila si yang mencarterkan kapal, atas biayanya, mengusahakan pengangkutan para penumpang ketempat tujuan, maka semua pengeluaran untuk pemeliharaan para penumpang sampai ditempat tersebut adalah atas tanggungannya.
533u. Apabila karena sesuatu tindakan dari pihak atasan atau karena pecahnya perang perjalanannya tidak dapat dimulai atau tidak dapat dimulai dalam suatu waktu yang pantas, atau, apabila perjalanan itu sudah dimulai, namun tidak dapat diteruskan dalam suatu waktu yang pantas, maka masing-masing pihak adalah berhak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak-lawannya, memutuskan persetujuannya. Hal yang sama berlaku juga apabila karena suatu tindakan dari pihak atasan, ruangan kapal yang dicarter diambil dari kekuasaan si yang mencarterkan kapal. Apabila kapalnya tidak berada dalam suatu pelabuhan, maka kapal itu harus berlayar kepelabuhan pertama yang aman yang dapat dicapainya dan disitu menurunkan penumpangnya. Selain dari pada itu berlakulah juga disini pasal 520 e.
§ 5. Pengangkutan orang-orang setiap orang.
533v. Terhadap pengangkutan orang-orang setiap orang, sekedar tidak dilakukan dengan kapal-kapal jurusan, berlakulah ketentuan-ketentuan yang berikut.
533w. Apabila hari keberangkatan kapal tidak ditentukan, maka si pengangkut diwajibkan memulai perjalanannya didalam suatu jangka waktu yang pantas setelah ditutupnya persetujuan-pengangkutan. Jika ia tidak memenuhi kewajiban ini, maka pihak-lawannya adalah berhak memutuskan persetujuan tersebut. Segala upah pengangkutan yang sudah dibayar harus dikembalikan.
533x. Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 519 e, 533 g, 533 i - 533 l, 533 m bis, 533 s dan 533 t berlaku juga disini.
533y. Apabila karena suatu tindakan dari pihak atasan atau karena pecahnya perang, perjalanannya tidak dapat dimulai ataupun tidak dapat dimulai dalam suatu jangka-waktu yang pantas, maka gugurlah persetujuan-pengangkutannya. Jika perjalanan itu sudah dimulai dan karena salah satu sebab tersebut diatas tidak dapat diteruskan dalam suatu jangka waktu yang pantas, maka berakhirlah perjalanan itu dalam pelabuhan dimana kapalnya berada atau dalam pelabuhan aman paling dekat yang dapat dicapainya. Ayat kedua dan ketiga dari pasal 533 m adalah berlaku.
533z. Apabila dengan sebuah kapal diangkutnya penumpang-penumpang sebagai pelaksanaan suatu persetujuan-carter-kapal, sedangkan karcis-karcis perjalanan diberikan oleh atau atas nama si pengusaha kapal maupun oleh atau atas nama nakhoda, maupun pula ditanda-tangani oleh atau atas nama salah seorang mereka itu, maka berlakulah atas perhubungan antara si pengusaha kapal atau si pengusaha dan si pencarter kapal disatu pihak dan pihak-lawan dalam persetujuan-pengangkutannya dan pihak-lawan dalam persetujuan-pengangkutannya dan si penumpang dipihak lain, ketentuan dari paragrap ini.
BAB KE-ENAM
Tentang penubrukan.
534. Jika terjadi suatu penubrukan dimana tersangkut sebuah kapal laut, maka tanggung-jawab mengenai kerugian yang diterbitkan kepada kapal-kapal dan kepada orang-orang atau barang yang berada dikapal, diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam bab ini. Yang dinamakan penubrukan ialah tabrakan atau penyentuhan antara kapal-kapal satu sama lain.
535. Apabila penubrukan disebabkan karena suatu kejadian yang tak disengaja, atau disebabkan karena keadaan memaksa, atau pula apabila ada keragu-raguan tentang sebab-sebabnya penubrukan itu, maka segala kerugian dipikul oleh mereka yang menderitanya.
536. Apabila penubrukan itu disebabkan karena salahnya salah satu kapal yang bertubrukan, maka pengusaha daripada kapal yang telah melakukan kesalahan itulah yang menanggung seluruh kerugiannya.
537. Apabila penubrukan itu disebabkan karena kesalahan dari kedua belah pihak, maka tanggung -jawab dari pada para pengusaha kapal-kapal itu adalah menurut imbangan kesalahan mereka masing-masing. Pertimbangan ini harus ditetapkan oleh hakim, dengan tak usah ditunjukannya oleh pihak yang menuntut ganti-rugi. Jika pertimbangan itu tidak dapat ditetapkan, maka para pengusaha kapalnya adalah bertanggung-jawab masing-masing untuk bagian yang sama. Apabila ada seorang yang mati atau mendapat luga maka masing-masing pengusaha kapal bertanggung-jawab terhadap pihak ketiga untuk seluruh kegiatan yang ditimbulkan karena itu. Seorang pengusaha kapal yang karena itu telah membayar lebih dari pada bagiannya, yang dihitung menurut cara yang disebutkan dalam ayat pertama, dapat menuntutnya kembali dari kawan-kawan berutangnya.
538. Apabila sebuah kapal yang sedang ditarik,karena salahnya kapal yang menarik melakukan suatu penubrukan,maka disamping pengusaha dari kapal yang belakangan ini, si pengusaha dari kapal yang ditarik bertanggung-jawab secara tanggung-menanggung untuk kerugian yang ditimbulkan.
539. Tanggung jawab yang diatur dalam pasal-pasal yang lalu,berlaku juga apabila penubrukan itu disebabkan kerena salahnya pandu-laut pun apabila pemakaian seorang bandu-laut diharuskan.
540. Apabila sebuah kapal,seketika setelah mengalami suatu penubrukan,berlayar kesuatu pelabuhan darurat atau suatu pelabuhan aman lain,dan kapal itu musnah sebelum mencapai tempat yang dituju itu,maka kecuali dibuktikan sebaliknya,musnahnya kapal tersebut harus dianggap sebagai akibat daripada penubrukan tersebut.
541. Tanggung-jawab dari seorang pengusaha kapal untuk kerugian yang ditimbulkan oleh suatu penubrukan adalah terbatas sampai suatu jumlah sebesar limapuluh rupiah tiap-tiap meter kubik isi bersih daripada kapalnya,ditambah,sekedar mengenai kapal yang digerakan dengan tenaga mesin,dengan apa yang untuk menentukan isi tersebut,telah dikurangi dari isi kotor bagi ruangan yang ditempati mesin-mesinnya. Apabila seorang pengusaha, untuk kerugian yang ditimbulkan oleh suatu penubrukan juga memikul tanggung-jawabnya seluruhnya dibatasi sampai jumlah yang disebutkan dalam ayat kesatu,dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal 476-527.
542. Penyitaan atas kapal tersebut guna menjamin pembayaran ganti-rugi yang harus dibayar,dilakukan setelah diperolehnya izin dari Ketua Pengadilan Negeri,yang dalam daerah-hukumnya kapal iti berada pada saat izin itu dimintanya . Pasal-pasal 721-727 dari Reglemen Acara Perdata adalah berlaku atas penyitaan ini
543. Si penggugat diperbolehkan dalam suatu perkara penubrukan menggugat: dihadapan Hakim dari tempat tinggal si tergugat atau,apabila ada beberapa orang dari tempat tinggal salah seorang mereka; dihadapan Hakim yang dalam daerah-hukumnya telah terjadi penubrukan tersebut; dihadapan Hakim, dari tempat dimana kapal si tergugat didaftarkan dalam daftar kapal; dihadapan Hakim,yang dalam daerah-hukumnya atas kapalnya telah dilakukan penyitaan. Apabila menurut ketentuan ini tiada Hakim yang berkuasadi Indonesia, maka gugatan harus dimajukan dimuka Hakim yang ditunjuk dalam ayat kedua,ketiga atau kelima dari pasal 99 Reglemen Acara Perdana menurut pembeda-bedaan yang diadakan disitu.
544.Segala apa yang ditetapkan dalam bab ini berlaku juga,apabila sebuah kapal,sebagai akibat caranya berlayaar atau karena tidak memenuhi sesuatu peraturan Undang-Undang,telah menerbitkan kerugian kepada orang-orang maupun barang-barang yang berada dikapal tersebut,tanpa telah terjadinya suatu penubrukan.
544a.Terhadap tabrakan atau penyentuhan kapal-kapal dengan lain-lain benda yang bergerak maupun tak bergerak,berlakulah juga ketentuan-ketentuan dari bab ini . Setiap kapal,yang menabrak atau menyentuh suatu benda lain,yang memakai penerangan secukupnya,sedangkan benda itu tetap atau diikatkan pada suatu tempat yang baik,adalah bertanggung-jawab untuk kerugian yang ditimbulkan,kecuali apabila ternyata bahwa tabrakan atau penyentuhan itu tidak disebabkan karena salahnya kapal tersebut.
BAB KETUJUH
Tentang pecahnya kapal,perdamparan dan diketemukannya barang-barang dilaut.
545. Taklah diperbolehkan kepada siapapun juga,tanpa izin tegas dari nahkoda,meskipun dengan dalih hendak membantu atau menolong,memasuki sebuah kapal.
546. Kapal-kapal yang terdampar atau pecah ditanah pantai dan barang-barang yang diketemukan dilaut atau ditanah pantai,dibantu atau diselamatkan ,kecuali dengan izin nahkoda,apabila nakhoda itu berada disitu.
547. Apabila nakhoda,pemilik atau pengawal tersebut,berada disitu,maka kapal-kapal dan barang-barang tersebut diatas harus diserahkan kepada kekuasaan mereka dengan penerimaan jaminan untuk upah penolongan mereka.
548. Barangsiapa menahan kapal -kapal tersebut atau barang-barang yang terdampar atau ditolong itu,atau yang tidak dengan segera memenuhi permintaan nakhoda,pengawal atau pemilik muatan,untuk menyerahkan barang-barang itu dengan jaminan yang mencukupi,akan kehilangan haknya atas suatu upah penolong,sedangkan ia akan diwajibkan pula membayar semua ganti-rugi yang disebabkan oleh penahan tadi.
549. Segala biaya dan upah yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang-barang dari ditempat penolongan sampai ketempat tujuan,dalam hal yang tersebut dalam pasal-pasal yang lalu,harus dibayar oleh mereka yang menerima barang-barang tersebut dengan tidak mengurangi hak mereka untuk menerima ganti apabila ada alasan untuk itu .
550. Apabila kapal-kapal atau barang-barang ditolong atau diketemukan dilaut atau ditanah pantai,sedangkan nakhoda,pemilik atau pengawal muatan tidakberada disitu atau tidak diketahui oleh para penolong,maka kapal-kapal atau barang-barang tadi selekas-lekasnya dibawa ketempat yang paling dekat dan diserahkan kepada seorang pegawai negeri,yang ditunjuk oleh seorang Menteri Pelayaran untuk mengurusnya,atau,bilamana tidak terdapat seorang seperti itu,kepada seorang pegawai yang harus ditunjuk oleh Kepala Pemerintah Daerah. Jika apa yang disebutkan diatas tidak dilakukannya,maka para penolong itu kehilagan upah penolongan mereka,sedangkan mereka diwajibkan pula mengganti kerugian,dengan tak mengurangi tuntutan hukum kepidanaan,jika ada alasan untuk itu.
551. Setiap kapal yang terdampar dan pecah, atau semua barang yang ditemukan dipantai-pantai tetap,apabila nahkoda, pemilik atau pengawal muatan tidak ada,atau apabila mereka ini tidak temembuat ketetapan lain, harus dengan mengecualikan barang-barang lainnya, diselamatkan dan dirawat oleh atau dihadapkan pegawai negeri yang tujuk untuk itu, ataupun, jika tiada pegawai negeri seperti itu, oleh atau dihadapan seorang pegawai yang untuk itu harus ditunjuk oleh Kapal Pemerintah Daerah yang dalam daerahnya terjadi perdamparan atau telah diketemukan kapal atau barang-barang tadi. Apabila, namun demikian, dalam halnya pasal ini, baik dalam tercampurnya barang-barang atau karena sesuatu hal lain, tidak ternyata secara jelas, kepunyaan siapa barang-barang yang diselamatkan atau diketemukan tadi, atau tentang itu ada perselisihan maka penyelamatan dan perawatan barang-barang tadi semata-mata harus dilakukan oleh pegawai negeri tersebut diatas atau oleh pegawai yang untuk itu harus ditunjuk oleh Kepala Pemerintah Daerah.
552. Dalam hal-hal dimana para pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu, mengurus barang-barang yang terdampar, barang-barang yang tertolong atau barang-barang yang diketemukan, maka wajiblah mereka itu membuat suatu peratelan secukupnya, sedangkan mengenai hal penyerahan kembali barang-barang itu mereka memikul kewajiban yang sama seperti para penolong yang telah menolong kapal-kapal atau barang-barang dilaut atau ditanah pantai. Untuk pengurusan tersebut mereka itu menerima upah sebagai mana telah atau akan ditetapkan dalam peraturan-peraturan oleh Menteri Pelayaran. Para nahkoda kapal atau pemilik barang-barang tersebut diatas memikul kewajiban satu sama lain terhadap pegawai-pegawai negeri tersebut, mengenai upah penolongannya, sebagaimana yang dipikulnya terhadap lain-lain penolong.
553. Para pegawai negeri tersebut diatas diwajibkan. Dalam hal-hal tersebut diatas, sembat-lambatnya dalam waktu dua kali duapuluh empat jam, memberikan laporan tentang segala apa yang telah dilakukannya dalam hubungan itu, kepada kepala Pemerintah Daerah.
554. Mereka diwajibkan, setelah memperoleh izin dengan cuma-cuma dari kepala Pemerintah Daerah, dengan selekas-lekasnya menjual dimuka umum, menurut adat istiadat setempat, segala barang yang tidak ditutut kembali oleh yang berhak segala barang yamg baik karena rusak baik karena sifatnya, segera akan menjadi busuk, atau terang bertentangan dengan pemiliknya apabila barang-barang itu disimpan.
555. Para pegawai negeri tersebut diatas harus selekas-lekasnya, sekedar mereka berkedudukan di Jawa dan Madura, dalam berita negara dan sekedar mereka berkedudukan diluar Jawa dan Madura, dengan cara yang harus ditetapkan oleh kepala Pemerintah daerah, dengan penyebutan tetang segala cap dagang dan ciri-ciri, memberitahu tetang penyelamatan barang-barang yang telah dilakukannya, seraya memanggil segala siapa yang mengira berhak atas barang-barang yang telah diselamatkan itu. Pemanggilan-pemanggilan tersebut harus diulangi hingga tiga kali, tiap-tiap kali setelah lewat satu bulan. Namun demikian, dalam hal-hal dimana barang-barangnya tidak sebegitu berharga, dengan izin kepala Pemerintah Daerah, pemanggilan-pemanggilan tersebut diatas boleh sementara ditunda, untuk kemudian di gabungkan menjadi satu dengan pemanggilan mengenai barang-barang lain.
556. Apabila seseorang dengan surat-surat konosemen atau lain-lain surat yang dapat dipercaya, membuktikan atas barang yang tealah diselamatkan tadi, maka pegawai-pegawai tersebut diatas, setelah diberikan izin dengan cuma-cuma oleh kepala Pemerintah Daerah dan setelah dibayarnya upah penolongan serta biaya -biaya harus menyerahkan barang-barang itu kepada orang tersebut. Apabila ada keragua-raguan tentang hak isi penuntut tersebut, atau apabila ada pembantahan dari pihak ketiga, ataupun pula apabila ada perselisihan mengenai upah dan biaya-biaya penolongan, maka para pihak harus memajukan perkaranya dimuka pengadilan;sementara itu Hakim, dalam hal yang terakhir ini, boleh memerintahkan penyerahan barang-barang termaksud atas pemberian jaminan secukupnya.
557.Apabila,sesudah dilakukannya tiga pemangilan tersebut diatas, tiada seorangpun yang datang untuk menuntut barang-barang yang diselamatkan atau diketemukan tadi,maka barang-barang tersebut, setelah diberikan izin dengan cuma-cuma oleh kepala Pemerintah Daerah, harus dijual dimuka umum, sedangkan pendapatnya,setelah dipotongnya upah penolongan dan biaya-biaya, harus dipertanggung jawabkan kepada Pmerintah Daerah dan selanjutnya sementara disimpan di Kas Negara. Disahkan pertanggung jawab tersebut tak sekali-kali mengurangi hak yang oleh para yang berkepentingan hendak dimajukan terhadap pertanggung-jawab itu.
558. Apabila, didalam waktu sepuluh tahun, seorang dapat menunjukan bahwa dialah pemilik barang-barang yang telah diselamatkanitu, maka pendapatan penjualan barang-barang tersebut harus diterimakan kepadanya. Jika dalam waktu tersebut tiada sorangpun yang memajukan dirinya, maka pendapatan penjualan tadi harus dianggap sebagai barang yang tiada pemiliknya. Barang-barang milik musuh yang telah disita, tak sekali-kali dapat dituntut kembali.
559. Tak sekali-kali boleh dipungut bea-perdamparan dari kapal-kapal atau barang-barang yang terdampar atau diselamatkan. Ketentuan ini tidak menghalang-halangi yang dilakukan penyitaan atas kapal-kapal atau barang-barang musuh yang terdampar.
560. Untuk penolongan yang diberikan kepada kapal-kapal yang berada dalam bahaya, barang-barang yang berada dikapal-kapal itu, muatan dan penumpangan-penumpangannya untuk menyelamatkan jiwa para penumpang kapal yang pecah, dan untuk menyelamatkan barang yang ditemukan dilaut serta barang-barang sisa kapal yang harus dibayar upah penolongan. Kecuali apabila para pihak telah mengadakan persetujuan lain, maka juga apabila pemberian pertolongan itu tidak berhasil baik, harus dibayar upah penolong.
561. Dalam hal adanya perselisian upah penolongan itu harus ditetapkan oleh hakim menurut keadilan . Kecuali apabila para pihak telah mengadakan persetujuan lain, maka apabila pemberian pertolongan itu tidak berhasil baik, kepada kapal yang memberikan pertolongan harus diganti segala, rugi dan bunga.
562. Upah penolongan tidak boleh melebihi harga barang-barang yang diselamatkan.
563. Setiap persetujuan tentang upah penolongan, yang dibuat selama dan dibawah pengaruh bahaya, boleh, atas tuntutan salah satu pihak, dibatalkan oleh Hakim, ataupun dirobah, manakah Hakim ini berpendapat bahwa syarat-syarat yang telah disetujui tidak adil. Bagaimana, persetujuan mengenai upah itu, atas tuntutan sebagaimana tersebut dalam ayat kesatu, boleh dibatalkan atau dirobah oleh Hakim, manakah ternyata bahwa sepakat salah satu pihak itu telah diberikannya dibawah pengaruhtipu-muslihat atau disembunyikannya sesuatu hal, ataupun apabila upah yang telah ditetapkan tidak seimbang dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
564. Seorang penumpang, untuk pertolongan yang diberikan kepada kawan-kawan penumpang, kapal atau muatanya, tidak berhak atas suatu upah penolongan, kecuali apabila olehnya telah dilakukanjasa-jasa yang menurut kepatutan semestinya tidak harus dilakukan.
565. Kapal yang menyeret tidak berhak atas upah karena pertolongan yang diberikan kepada kapal yang disertai, penumpang-penumpangnya atau muatan, kecuali apabila dilakukannya jasa-jasa luar biasa,yang tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari pada persetujuan-penyertan.
566. Apabila sebuah kapal, penumpang-penumpangannya atau muatannya telah diberikan penolongan oleh sebuah kapal lain dari suatu perusahaan perkapalan yang sama, maka manum demikian haruslah dibayar upah penolongan. Dalam hal yang demikian maka setiap orang yang berkepentingandalam soal upah itu boleh menuntut ditetapkannya upah tersebut oleh Hakim, juga meskipun tetang hal upah itu telah diadakan suatu persetujuan. Hal yang sama berlaku juga apabila antara para pengusaha kedua kapal tersebut termaksud ada persekutuan.
567. Apabila pertolongan itu diberikan oleh berbagai orang atau kelompok orang yang bertindak tanpa penghubung satu samalain, maka masing-masing boleh pula dalam halnya ada perselisihan, penuntutan ditetapkannya upah itu.
568. Apabila sebuah kapal memberikan pertolongan, maka baik sipengusaha kapal, baik nahkoda maupun semua anak buahnya, begitu pula para penumpang-penumpang lainnya, yang telah memberikan bantuan dalam pertolongan, adalah berhak atas upah penolong tersebut.
568a. Sipengusaha kapal adalah berhak mengadakan persetujuan tentang upah penolongan tersebut, atau apabila tidak ada suatu persetujuan, menurut ditetapkannya upah itu oleh pengadilan,. Persetujuan yang telah diadakan oleh sipengusaha tadi mengikat semua orang yang berhak atas upah tersebut. Ia diwajibkan, guna membayarnya, atas permintaan memberitahukan kepada masing-masing mereka jumlah upah itu serta pembagiannya. Apabila sipengusaha kapal tidak berada ditempat, maka bertindaklah nahkoda kecuali apabila pengusaha tadi untuk itu menunjukan seorang lain.
568b. Apabila timbul perselisihan mengenai upah penolongannya, maka, atas permintaan pihak yang teramat bersedia, pembagian itu ditetapkan oleh hakim, setelah mendengar, setidak-tidaknya memanggil dengan syah, akan para yang berhak lainnya.
568c. Apabila seorang nahkoda atau seorang anak-buah kapal melepaskannya haknya atas suatu bagian dari upah yang telah diperoleh atau akan diperoleh kapalnya, maka hal yang demikian itu adalah batal, kecuali apabila batal tersebut semata-mata dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan penyelamatan dan penyeretan.
568d. Untuk pertulongan yang diberikan kepada sebuah kapal dengan penumpang-penumpangnya dan muatannya, maka upah penolongan itu harus dibayar oleh pengusaha kapal tersebut.
568e. Apabila mereka yang telah memberikan pertolongan, kerena salahnya telah menyebabkan perlunya diberikan penolongan itu, atau apabila mereka itu telah bersalah melakukan pencurian, penyembunyian atau lain-lain perbuatan curang, maka Hakim adalah berkuasa memberika mereka suatu upah pertolongan yang kurang dari semestinya, bahkan bolehlah Hakim mencabut sama sekali hak mereka atas suatu upah pertolongan. Mereka yang telah memberikan pertolongan meskipun yang demikian itu dengan tegas dilarang oleh nahkoda kapal yang ditolong itu, atau apabila nahkoda tidak ada, oleh pihak yang berkepantinga terhadap kapal tadi atau muatannya, sedangkan larangan itu adalah patut, tidak ada penuntut suatu upah penolongan.
568f. Apabila sebuah kapal oleh nahkoda dan anak buahnya telah ditinggalkan dan diterima oleh para prnolong, maka nahkoda tersebut adalah setiap waktu leluasa untuk kembali kekapalnya dan mengambil kembali kekuasaannya atas kapal tersebut yang diwajibkan seketika menyerahkan kembali kekuasaan itu, atas ancaman kehilangan upah penolongnya, dan atas ancaman pula memberikan ganti rugi, dengan tidak mengurangi hak yang telah mereka peroleh atas suatu upah pertolongan.
568g. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal 350, 551 dan 568f, maka kapal-kapal atau barang-barang yang telah diberikan pertolongan atau diselamatkan, boleh ditahan oleh mereka yang telah memberikan pertolongan atau menyelamatkannya, selama pembayaran tersebut belum dilakukan ataupun diberika jaminan untuk itu. Penyitaan atas sebuah kapal atau atas sebuah kapal dengan muatannya untuk jaminan bagi pembayaran upah penolongan, dilakukan setelah diperolehnya izin untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah-hukumnya berada dikapal tersebut sewaktu izin dimintanya. Untuk jaminan bagi suatu tuntutan pembayaran kembali yang dapat dilaksanakan atas barang-barang yang diselamatkan, maka barang-barang ini dengan izin yang sama boleh disita, selama barang-barang itu tidak beralih ketangan seorang pihak ketiga, yang dengan itikad baik dan atas beban telah memperoleh sesuatu hak atasnya. Pasal-pasal 721-727 Reglemen Acara Perdata adalah berhak atas penyitaan.
568h. Barang siapa telah menerima barang-barang yang diselamatkan dan telah berbuat bebas dengan barang itu, sedangkan diketahuinya bahwa atasnya masih terletak suatu beban utang karena upah penolongan, adalah secara perseorangan bertanggung jawab untuk pembayaran utang tersebut, sekadar utang ini dapat diambilkan pelunasan dari barang-barang tadi sewaktu dilakukannya perbuatan bebas terhadap barang itu. Barang siapa yang menerima barang itu dianggap telah mengetahui bahwa diatasnya masih terletak beban utang tadi dan bahwa beban utang itu dapat diambilkan pelunasan dari barang tersebut, kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya.
568i. Upah penolongan untuk penyelamatan tersendiri terhadap para penumpang sebuah kapal, harus dibayar oleh pengusaha kapal tersebut, juga meskipun kapal itu telah musnah. Upah tersebut berjumlah sebanyak-banyaknya tigaratus rupiah untuk tiap orang yang diselamatkan.
568j. Dalam perkara-perkara mengenai upah penolongan, adalah sama-sama berkuasa : Hakim dari tempat tinggal sipenggugat, atau apabila ada beberapa orang tergugat, dari salah seorang mereka. Hakim yang dalam daerah hukumnya pertolongan telah diberikan atau orang-orang maupun barang-barang yang telah diselamatkan itu telah dihampirkan. Hakim yang dalam daerah hukumnya telah dilakukan penyitaan guna mengambil pelunasan upah penolongannya. Ayat kedua pasl 543 berlaku juga disini.
568k. Ketentuan-ketentuan dalam bab ini berlaku, apabila pertolongan itu diberikan kepada atau oleh sebuah kapal lau. Ketentuan -ketentuan tersebut pun berlaku juga, apabila dilaut diberikan pertolongan kepada sebuah kapal udara atau kepada penumpangnya.


BAB DELAPAN
Bab ini, yang memuat pasal 569-591, telah dihapuskan menurut Lembaran Negara tahun 1993 No. 47.
BAB SEMBILAN
Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya pembudakan.
BAGIAN PERTAMA
Tentang bentuk dan ini pertanggungan tersebut.
592. Selainnya syrat-syrat yang tersebut dalam pasal 256, polis harus menyebutkan:
1o. namanya nahkoda, namanya kapal, dengan menyebutkan tentang macamnya, dan, dalam hal pertanggungan kapalnya, dengan menyebutkan tentang apakah kapal itu dibuat dari kayu cemara atau harus disebutkannya bahwa sitertanggung tidak mengetahui tentang itu.
2o. tempat dimana barang-barangnya dimasukan dalam kapal atau tempat dimana barang-barang itu harus dimuat dalam kapal tersebut;
3o. pelabuhan darimana kapalnya telah harus berangkat atau darinama kapal itu harus berangkat.
4o. pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat pendaratan dimana kapal itu harus mengambil muatannya atau dimanan kapal itu harus menurunkan muatannya.
5o. pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat pendaratan yang harus dimasuki kapal tersebut.
6o. tempat dari mana bahaya mulai berjalan atas tanggungan si penanggung.
7o. harga dari pada kapal yang ditanggung segala sesuatu tadi dengan tidak mengurangi kekecualian-kekecualian yang terdapat didalam bab ini.
593. Yang menjadi pokok pertanggungan- laut adalah khususnya: casco atau lunas sebuah kapal, kosong atau dengan muatannya, dipersenjatai atau tidak dipersenjatai, berlayar sendirian atau bersama-sama dengan kapal -kapal lainnya.; segala alat-perlengkapan sebuah kapal; alat-perlengkapan perangnya; segala bahan kepeluan hidupnya dan pada umumnya apa yang telah dikeluarkan untuk kapal tersebut, hingga kapal itu dapat berlayar kelaut; semua barang yang dalam muatan; suatu pertanggungan atas sebuah kapal, tanpa sesuatu penjelasan lebih lanjut, harus mengenai casoa dan lunas kapal itu, segala alat perlengkapannya dan alat perlengkapan perangnya.
594. Pertanggungan dapat dilakukan: atas seluruh atau sebagian ari pada barang-barang yang bersangkutan, bersama-sama atau masing-masing tersendiri; dalam waktu damai atau dalam waktu perang; sebelum atau selama perjalanan yang ditempuh oleh kepalanya; untuk perjalanan pergi atau pulang; untuk salah satu perjalanan itu; untuk seluruh perjalanan atau untuk sesuatu waktu tertentu; untuk segala bahaya laut; untuk perkhabaran yang baik dan perkhabaran yang buruk.
595. Apabila sipenanggung tidak mengetahui dalam kapal manakan barang-barang yang akan diterimanya itu akan dimuatnya, maka penyebutan akan nahkoda atau kepalanya tidak diharuska, asal saja dalam pulisnya disebutkan tentang tidak diketahuinya hal-hal itu oleh sitertanggung, dan didalam polis itu disebutkan pula tanggalnya dan sipenanda-tangan dari pada surat pengantar atau surat tunjuk yang paling akhir. Dengan cara yang demikian maka kepentingan sipenanggung hanya dapat ditanggung untuk suatu waktu tertentu.
596. Apabila sitertanggung tidak mengetahui tentang macamnya barang-barang yang dikirimnya kepadanya atau yang disimpan, maka bolehlah atas barang-barang itu diambilnya suatu pertanggungna dibawah nama barang seumumnya. Dalam pertanggungan seperti itu tidak termasuk emas dan perak dalam bentuk mata-uang, barang-barang emas dan perak, barang-barang perhiasan, mutiara atau barang-barang berharga, dan barang kebutuhan barang perang.
597. Apabila suatu pertanggungan diadakan atas kapal-kapal atau barang-barang yang, pada waktu persetujuan ditutup, sudah dengan selamat tidak ditempat tujuannya, atau pertanggungan itu diadakan atas suatu kepentingan yang merugikannya, yang dipertanggungkan, pada saat tersebut diatas sudah ada, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari pasal 269 dan 270, yaitu apabila dibuktikan atau apabila ada persangkaan bahwa tahulah sipenanggung itu akan tibanya kapal-kapal atau barang-barang tadi dengan selamat, atau tahulah sitertanggung atau kuasanya akan adanya kerugian tadi, pada saat ditutupnya persetujuan.
598. Persangkaan, yang tersebut dalam pasal 270, tidak berlaku terhadap sitertanggung, apabila pertanggungn itu telah dibuat atas perkhabaran baik atau perkhabaran buruk, asal, dalam hal yang demikian, didalam polisnya disebutkan perkhabaran yang paling akhir yang diterima oleh sitertanggung tentang barang yang tertanggungkan: dan asal, dalam halnya pertanggungan itu telah diadakan atas tanggungan seorang pihak ketiga, dalam hal adanya kerugian, ternyata dengan terang tanggalnya dengan pemberian kuasa yang diterima oleh si yang kuasakan untuk membuat pertanggungan tadi. Dengan adanya janji seperti itu, maka pertanggungan tersebut tak dapat dibatalkan selainnya apabila dibuktikan bahwa si tertanggung atau kuasanya pada saat diadakanya persetujuan tadi, telah mengtahui tentang adanya kerugian yang dideritanya itu.
599. Segala pertanggungan adalah batal, apabila dibuat: 1o.2o.3o. Dihapus menurut Lembaran Negara 1933 no. 47, 1934 no. 2 4o. atas barang-barang yang, menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, tidak boleh diperdagangkan; 5o. atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia, maupunkapal asing, yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang tersebut dalam no.4
600. dan 601. Dihapuskan menurut Lembaran Negara 1933 no.47 berhubung dengan Lembaran Negara 1938 no.2
602. Pertanggungan atas casoa dan lunas sebuah kapal boleh diadakan untuk harga kapal tersebut sepenuhnya, beserta segala perkakas dan peralatannya, dan segala biaya yang dikeluarkan hingga kapal itu sampai kelaut.
603. Pertanggungan boleh dilakukan diatas kapal dan barang-barang yang sudah berangkat atau diangkut dari tempat dimana bahaya seharusnya sudah berlaku mulai tanggungan sipenanggung: asal saja dalam polis diterangkan saat keberangkatan kapal atau saat diangkutnya barang-barang tadi setepatnya, ataupu diterangkan hal tidak diketaui saat-saat tersebut oleh sipenanggung. Setidak-tidaknya dalam polis tersebut, atas ancaman kebatalan, harus diterangkan tentang perkhabarang yang paling akhir yang diterima oleh si tertanggung itu dilakukan atas tanggungan pihak ketiga, tanggal surat perintah, atau pun penyebutan dengan tegas bahwa penanggung itu dilakukan tanpa pemberian kuasa dari pihaknya si yang berkepentingan.
604. Apabila si tertanggung dalam polis tersebut menerangkan tentang tidak diketahuinya hal-hal sebagai mana ditetapkan dalam ayat yang lalu, sedangkan kemudian ternyata dalam pertanggungan dibuat setelah kapalnya berangkat dari tempat dari mana bahaya seharusnya mulai berlaku atas tanggungan sipenanggung, maka apabila terjadi suatu kerugian, atas tuntutan si penanggung menguatkan keterangannya tentang tidak diketahuinya hal-hal tersebut tadi, dibawah sumpah.
605. Apabila dalam polisnya tiada suatu penyebutan tentang keberangkatan kapalnya maupun tentang tidak diketahuinya hal itu, maka dengan demikian itu harus dianggap sebagai suatu pengakuan bahwa, pada saat berangkatnya pos yang telah tiba sebelum ditutupnya polis tersebut, atau, dimana tiada pos yang teratur, pada saat tersedianya khabar, kapal tersebut masih berlabuh ditempat dari mana ia harus berangkat.
606. Apabila dilakukan suatu pertanggungan atas kapal yang belum berada ditempat dari mana bahaya harus bermulai atau kapal yang belum siap untuk memulai perjalanannya atau mengambil muatannya, atau pun pertanggungan tadi diadakan atas barang-barang yang tidak seketika dapat dimuat, maka pertanggungan yang demikian itu adalah batal kecuali apabila hal yang demikian tadi disebutkan didalam polis ataupun disitu diterangkan bahwa si tertanggung tidak mengetahuinya, dengan penyebutan tentang surat perintahnya atau penyebutan bahwa surat itu tidak ada, begitu pula, bagaimanapun juga, tentang perkhabaran yang paling akhir yang oleh si tertanggung diterimanya tentang kapal maupun muatannya. Apabila ada kerusakan, maka si tertanggung dan kuasanya, diwajibkan, atas tuntutan si yang menanggung, menguatkan dengan sumpah tentang tidak diketahuinya hal-hal yang tersebut diatas tadi.
607 - 611. Dihapuskan menurut Lembaran Negara 1933 no. 47 berhubung dengan Lembaran Negara 1938 no. 2.
612. Barang-barang boleh dipertanggungkan untuk harganya penuh pada waktu dan ditempat barang-barang tadi dikirimkan, ditambah dengansegala biaya sampai dikapal, termasuk didalamnya premi pertanggungan, dengan tak boleh dituntutnya suatu perkiraan tersendiri untuk tiap-tiap barang-barang.
613. Harga sebenarnya daripada barang-barang yang dipertanggungkan tadi boleh ditambah dengan upah pengangkutannya, bea masuk dan lain-lain biaya yang harus dibayar apabila barang-barang itu tiba dengan selamat, asal saja tentang itu semua disebutkan didalam polis.
614. Tambahan harga yang diterangkan diatas, tidaklah mengikat, apabila barang yang dipertanggungkan tidak sampai ditempat tujuannya, sekadar karena itu pembayaran upah pengangkutan, bea masuk dan lain-lain biaya tidak usah dilakukan seluruhnya atau sebagian. Namun demikian, apabila upah pengangkutannya, menurut persetujuan yang ditutup sebelum kapalnya berangkat, telah harus dibayar terlebih dahulu, maka tetaplah pertanggungannya berlaku mengenai hal itu. Jika terjadi suatu bencana atau kerusakan, maka perihal telah dibayarnya lebih dahulu upah pengangkutan tadi harus dibuktikan.
615. Pertanggungan atas suatu keuntungan yang diharapkan akan didapat, harus diperkirakan tersendiri didalam polis, dengan penyebutan atas barang-barang mana pertanggungan itu dibuatnya. Jika yang demikian itu tidak dilakukannya, maka batallah pertanggungan tadi. Apabila harga dari apa yang dipertanggungkan disebutkan secara umum, dengan penetapan secara tegas, bahwa apa yang selebihnya daripada harga barang-barang akan dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan akan didapat, maka pertanggungan tersebut adalah sah untuk harga barang-barang yang dipertanggungkan; sedangkan kelebihannya diperlakukan seperti jumlah keuntungan yang diharapkan akan didapat, yang dapat dibuktikan dihitung menurut ukuran yang disebutkan dalam pasal 621 dan 622
616. Upah pengangkutan boleh dipertanggungkan untuk jumlahnya sepenuhnya.
617. Apabila kapalnya musnah atau terdampar, maka pertanggungannya harus dikurangi dengan apa yang bagi nakhoda atau pemilik kapal tadi telah terhemat mengenai biaya-biaya perjalanan sebagai akibat kecelakaan itu, dibandingkan dengan apa yang sedianya harus dikeluarkannya seandainya kapal tadi dengan selamat tiba ditempat tujuannya.
618. Pertanggungan terhadap pembudakan harus dilakukan untuk suatu jumlah uang dengan mana orang yang diperbudakkan, yang kebebasannya dipertanggungkan itu, dapat dibeli kembali. Selisih antara uang-pembebasan dan uang-tanggungan adalah untuk keuntungan si penanggung; sedangkan, apabila dimintanya suatu jumlah yang lebih besar dari yang disebutkan dalam persetujuan, untuk membeli kembali orang yang diperbudakkan tadi, maka sipenanggung ini cukup membayar uang yang disabutkan didalam polis.
BAGIAN KEDUA
Tentang perkiraan barang-barang yang dipertanggungkan
619. Apabila harga penuh atas lunas atau casco sebuah kapal telah dipertanggungkan, maka biarpun harga tadi sebelumnya sudah ditaksir, namun bolehlah harga tadi dengan suatu penetapan Pengadilan, jika perlu mendapat laporan dari para ahli, ditetapkan lagi atau dikurangi.
1o. apabila kapal tersebut didalam polis ditaksirnya menurut harga pembeliannya, atau menurut biaya pembuatannya, sedangkan kapal itu, baik karena usangnya, baik kerena lebih banyak melakukan perjalanan, telah berturut hargannya.
2o. apabila kapal itu, yang dipertanggungkan untuk berbagai perjalanan, setelah ia melakukan satu perjalanan atau lebih, dan karena itu sedah memperoleh upah pengkutan, kemudian musnah dalam salah satu perjalanan yang dipertanggungkan itu.
620. Apabila pertanggungan dibuat untuk perjalanan kembali dari suatu negeri, dimana perdagangan hanyalah dilakukan dengan jalan pertukaran, maka perkiraan harga barang-barang dipertanggungkan dilakukan atas dasar harga pembelian barang-barang yang ditukarkan, dengan ditambah biaya pengangkutannya.
621. Keuntungan yang diharapkan untuk didapat harus dibuktikan dengan daftar harga-harga yang telah diakui, atau jika itu tidak ada, dalam suatu pikiran oleh ahli-ahli, dari mana ternyata keuntungan yang disedianya sepatutnya akan diperoleh deri barang-barang yang dipertanggungkan itu ditempat tujuannya, jika barang-barang itu denganselamat ditempat tujuan tadi setelah melakukan perjalanan yang biasa.
622. Apabila dari daftar-daftar harga atau dari perkiraan oleh ahli-ahli ternyata bahwa, jika barang tadi dengan selamat tiba ditempat tujuan, keuntungannya akan kurang dari pada jumlah yang oleh sitertanggung telah disebutkan dalam polis, maka cukuplah si yang penanggung membayar jumlah yang kurang itu. Tak usahlah ia membayar sesuatu apa, apabila barang-barang yang dipertanggungkan itu tidak menghasilkan sesuatu keuntunganpun.
623. Jumlah uang pengangkutan harus dibuktikan oleh charter-party atau konosemen. Dalam hal tidak adanya charter-party maupun komosemen, atau apabila mengenai barang-barang yang ,menjadi kepunyaan para pemilik kapal sendiri. Maka jumlah penganngkutan tadi harus diperkirakan oleh para ahli.
BAGIAN KETIGA
Tentang permulaan dan berakhirnya bahaya
624. Dalam hal pertanggungan atas sebuah kapal maka bahaya mulai berjalan bagi si yang menanggung semenjak saat nahkoda mulai dengan pemuatan barang-barang dagangan; atau apabila ia diwajibkan berangkat hanya dengan membawa bahan pemberat, pada saat dimulainya pemuat bahan tersebut.
625. Dalam pertanggungan yang disebutkan didalam pasal yang lalu, bahaya bagi si yang menanggung berakhir dua puluh satu hari setelah tujuannya, ataupun sekian hari lebih dahulu sekarang-sekarangyang dipertanggungkan itu sampai ditempat dan barang-barang dagangan yang terakhir telah selesai dibongkarnya.
626. Dalam halnya sebuah kapal, dipertanggungkan untuk suatu perjalanan pergi-pulang, atau lebih dari satu perjalanan, maka si yang nanggung, dengan tidak terputus-putus menanggung sampai pada hari ke dua puluh satu semenjak diselasaikan perjalanan terakhir, ataupun sekian hari lebih dulu sekedar barang-barang dagangan yang terakhir telah selesai dibongkarnya.
627.Apabila yang dipertanggugngkan itu adalah barang - barang daganganya atau barang - barang lainnya, maka bahaya mulai berjalan atas tanggungan si yang menanggung segera setelah barang - barang itu dibawanya ditepi laut , untuk dari itu dimuatkan atau dibawa kedalam kapal - kapal yang akan memuatkannya, sedangkan bahaya tadi berakhir limabelas hari setelah kapal - kapal yang bersangkutan tiba di tempat tujuannya, ataupun sekian hari lebih dahulu sekedar barang - barang yang dipertanggungkan akan sama dibongkar ditempat tersebut dan ditempat tepi laut.
628. Apabila yang dipertanggungkan itu adalah barang - barang dagangan atau barang - barang lainnya, maka bahaya itu berjalan dengan tidak terputus - putus, biarpun nahkoda telah terpaksa memasuki suatu pelabuhan darurat, membongkar muatan dan memperbaiki kapalnya disitu, hingga perjalanannya dihentikan secara sah atau oleh si tertanggung diberikan perinitah untuk tidak lagi memasukkan barang - barangnya kekapal, ataupun perjalann itu diselesaikan sama sekali.
629.Apabila nahkoda atau sitertanggung ats barang - barang karena alasan- alasan yang sah terhalang untuk membongkar muatan didalam jangka-waktu yang ditetapkan, dalam pasal 627, sedangkan mereka itu tidak bersalah mengakibatkan sesuatu kelambatan, maka bahaya bagi sipenanggung tetap berjalan sampai pada saat barang - barang tersebutu selesai dibongkar.
630.Dalam hanya siatu pertanggungan atas upah - upah, penggangkutan yang diharapkan akan diperoleh, maka sipenanggung mulai menanggung barang sejak saat dan sekedar barang - barang dagangan dan barang - barang lainnya untuk mana harus dibayar upah - upah penggangkutan tersebut, telah dimuat didalam kapalnya, sedangkan penanggungan terhadap bahaya tadi berakhir lima belas hari setelah kapal tersebut tadi ditempat pembongkaran yang dituju, atau sebelum hari lebih dahulu sekedar barang - barang tersebut tadi aka selesai dibongkarnya, Ketentuan pasal 629 adalah berlaku juga disini.
631.Dihapuskan.
632.Apabila perjalanan dihentikan sipenanggung mulai menanggung terhadap bahaya, maka bahaya itu tetap berjalan, dalam halnya pertanggungan atas kapalnya, selama duapuluh satu hari setelah terjadinya penghentian perjalanan tadi, dagangan - dagangan lainnya telah selesai dibongkarnya.
633.Waktu bermulai dan berakhirnya bahaya dalam halnya keuntungan yang diharapkan akan didapat, adalah sama dengan waktu yang ditentukan untuk itu terhadap barang - barang yang bersangkutan.
634.Dalam segala pertanggungan adalah terserah kekapal kedua belah pihak untuk didalam polis membuat janji - janji yang berlainan mengenai hal mulai dan berakhirnya waktu yang setepatnya dari suatuu penanggungan terhadap suatu bahaya.
BAGIAN KE-EMPAT
Tentang hak - hak dan kewajiban - kewajilan si penanggung dan si tertanggung.
635.Apabila perjalanan dihentikan sebelum sipenanggung mulai menghadapi sesuatu bahaya, maka gugurlah pertanggungannya. Premi tidak usah dibayar oleh sitertanggung, ataupun harus dikembalikan oleh sipenanggung, dalam kedua-duanya hal dengan pemberian keuntungan bagi sipenanggung sejumlah setengah prosen daripada jumlah uang yang ditanggung atau separoh daripada uang premi, apabila ini kurang daripada satu prosen.
636.Apabila perjalanan dihentikan setelah sipenanggung mulai menghadapi bahaya, tetapi sebelum kapalnya ditempat pembongkaran yang penghabisan melepaskan jangkar atau tali- talinya maka haruslah kepada sipenanggung dibayar satu prosen daripada jumlah uang yang ditanggung apabila preminya berjumlah sati prosen atau lebih, tetapi apabila premi itu berjumlahkurang daripada itu maka haruslah ia dibayar sepenuhnya kepada si penanggung. Premi sepenuhnya selamanya harus dibayar apabila sitertanggung menuntut sesuatu ganti-rugu yang manapun juga.
637.Adalah yang harus dipikul oleh sipenanggung yaitu segala kerugian dan kerusakan yang menimpa kepada barang - barang yang dipertanggungkan karena angin taufan,hujan lebat,pecahnya kapal,terdampar kapal,menggulingnya kapal,penubrukan, karena kapalnya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena pembuangan barang - barang kelaut;karena kebakaran,paksaan,banjir perampasan,bajak laut atau perampok,penahanan atas perintah dari pihak atasan, pernyataan perang, tindakan - tindakan pembalasan; segala kerusakan yang disebabakan karena kelalaian,kealpaan,atau kecurangan nahkoda atau anak-buahnya, atau pada umumnya karena segala malapetaka yang datang dari luar, yang bagaimanapun juga, kecuali apabila oleh ketentuan undang - undang atau oleh sesuatu janji didalam polisnya, sipenanggung dibebaskan dari pemikiran sesuatu dari berbagai bahaya tadi.
638.Dalam halnya pertanggungan atas sebuah kapal, maka kewajiban sipenanggung berhenti apabila haluan atau perjalananya dirobah tanpa adanya sesuatu hal yang memaksa dan dalam halnya pertanggungan atas upah pengangkutan, berakhirlah kewajiban tadi apabila haluan atau perjalanan dirobah tanpa adanyasuatu hal yang memaksa atau apabila kepalanya diganti, dalam kedua-duanya hal apabila perobahan atau penggantian tadi dilakukan oleh nahkoda karena kemauannya sendiri atau perintah dari para pemilik kapal; kecuali mengenai nahkoda yang melakukannya atas kemauannya sendiri, apabila sebaiknya telah diperjanjikan didalam polis. Dalam halnya suatu pertanggungan atas barang-barang berlakulah peraturan yang sama, apabila penggantian haluan, perjalanan, atau kapalnya, secara tidak terpaksa, telah terjadi atas perintah si tertanggung maupun dengan persetujuannya secara tegas atau secara diam-diam. Suatu perjalanan dianggap telah diganti, segera setelah nahkoda mulai mengarahkan kepalanya kesuatu tempat tujuan yang lain dari pada tempat untuk mana telah diadakan pertanggungan.
639. Penggantian haluan secara sewenang-wenang tidak terdiri atas suatu penyimpangan kecil, tetapi hanyalah apabila nahkoda sedang itu menurut anggapan yang lazim berlaku tidak perlu atau berguna dan tanpa sesuatu alasan yang penting bagi kapal serta muatannya menghampiri sesuatu pelabuha yang terletak diluar haluan atau pun apabila nahkoda itu mengikuti suatu rencana perjalanan lain dari pada yang harus diturutnya. Jika timbul perselisihan tentang ini maka hakim akan memutuskannya setelah mendengar para ahli.
640. Dalam halnya suatu pertanggungan atas sebuah kapal dan upah pengangkutan, maka tak usahlah si penanggung membayar kerugian yang disebabkan karena kecurangan nahkoda, kecuali apabila diperjanjikan lain didalam polisnya. Janji yang seperti itu adalah terlarang apabila nahkoda tadi adalah satu-satunya pemilik kapal, ataupun apabila ia mempunyai bagian dari padanya.
641. Dalam halnya suatu pertanggungan barang-barang yang menjadi kepunyaan-keounyaan para pemilik kapal dalam mana barang-barang itu dimuatnya, maka para penanggung juga tidak bertanggung jawab untuk kecurangan nahkoda maupun untuk segala kerugian dan kerusakan yang disebabkan karena dirobahnya haluan, perjalanan, atau digantinya kapalnya olehnya secara sewenang-wenang, meskipun yang demikian itu dilakukan diluar salahnya atau pengetahuan si tertanggung; kecuali telah diperjanjikan lain didalam polis.
642. Dalam halnya suatu pertanggungan atas upah pengangkutan yang akan diperoleh, maka si penganggung tidak bertanggung-jawab untuk kerugian yang timbul sejak nahkoda, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan telah dilengkapi, tanpa sesuatu alasan yang sah untuk kepentingan kapalnya serta muatannya, telah melalaikan kesempatan untuk memulai perjalanannya; kecuali apabila si penanggung dengan tegas telah menanggung untuk itu.
643. Apabila yang dipertanggungkan itu berupa barang-barang yang cair, seperti anggur, minyak, madu, gajih, sirup, atau lain sebagainya, ataupun garam atau gula, maka si penanggung tidaklah bertanggung jawab untuk sesuatu kerugian yang disebabkan karena kebocoran atau melelehnya barang-barang tersebut, kecuali apabila itu terjadi karena menyentuhnya, pecahnya kapal, ataupun terdamparnya kapal, ataupun karena barang-barang yang dipertanggungkan tadi telah dibongkar disuatu pelabulan darurat dan kemudian dimuat lagi. Apabila terjadi hal-hal yang mewajibkan sitertanggung mengganti kerugian yang disebabkan karena kebocoran atau melelehnya barang-barang tadi maka kerugian yang harus dibayar itu harus dikurangi dengan jumlah yang mana semacam itu, menurut pendapat para ahli lazimnya merosot harganya.
644. Apabila, dalam hal-hal yang diperolehkan menurut undang-undang telah dibuat suatu pertanggungan atas barang-barang dagangan atau barang-barang seumumnya, ataupun atas barang berupa apa saja yang penting bagi si tertanggung, sedangkan bahaya yang ditanggung itu berlaku atas barang-barang yang mudah dapat menjadi busuk atau berkurang, maka si penanggung tidak diwajibkan memikul kerugian yang demikian, yang menurut adat-istiadat di tempat pertanggungan tadi tidak seharusnya dipikul oleh para penanggung. Jika terjadi perselisihan, maka hal itu akan ditetapkan oleh Hakim, setelah mendengar para ahli. Apabila diantara barang-barang yang tersebut diatas itu ada barang-barang yang ditempat dibuatnya pertanggungan tadi lazimnya tidak dipertanggungkan selainnnya dengan bebas dari avary, kebocoran atau melelehnya barang-barang tadi, maka sama sekali bebaslah si penanggung dari pembayaran kerugian tersebut.
645. Apabila barang-barang dari macam sebagaimana disebutkan dalam pasal yang lalu, didalam polis disebutkan dengan namanya masing-masing maka dengan tidak adanya sesuatu janji yang khusus, si penanggung tidaklah bertanggung-jawab untuk sesuatu avary yang kurang dari pada tiga prosen.
646. Apabila diadakan suatu pertanggungan dengan janji bebas kerusakan "tak peduli apakah ditambahkan perkataan apabila barang-barang tiba dengan selamat" atau pun tidak, maka si penanggung jawab untuk sesuatu kerusakan, apabila barang-barang yang ditanggung itu tiba ditempat tujuannya dalam keadaan busuk atau rusak. Ketentuan yang sama berlaku juga, apabila barang-barang tadi selama perjalanan ataupun dalam suatu pelabuhan darurat, setelah dijual karena rusak atau karena dikawatirkan bahwa barang-barang itu akan menjadi busuk atau menulari barang-barang lainnya. Avary-grosse, begitu pula kerugian yang ditumbulkan karena pembuangan muatan, perampasan, perampokan atau lain-lainnya, atau karena musnanya kapalnya, namun demikian, dalam janji yang seperti tersebut diatas tadi, harus ditanggung oleh si penganggung.
647. Dalam suatu pertanggungan dengan janji"bebas dari molest" , maka sipenanggung dibebaskan seketika setelah barang yang dipertanggungkan itu musnah atau menjadi busuk karena kekerasan, perampasan, pembajakan, perampokan, penahanan atas perintah pihak atasan, pernyataan perang, dan tindakan-tindakan pembalasan. Pertanggungan tersebut hapus seketika setelah barang yang di pertanggungkan itu tertahan karena moleh ataupun diangkut kesuatu jurusan yang menyimpang dari arah-tujuannya semula. Segala sesuatu tadi mengurangi kewajiban si penanggung untuk mengganti kerugian yang telah timbul sebelum terjadinya molest tersebut tadi.
648. Apabiala, dalam halnya suatu janji ,,bebas dari molest'', oleh si tertanggung telah diperjanjikan bahwa, meskipun kapalnya diseret oleh musuh, si penanggung tetap menanggung bahaya, maka si penanggung ini, biarpun setelah terjadinya molest tadi, tetaplah ia memikul segala kerugian biasa yang menimpa benda yang dipertanggungkan, hingga kapal yang diseret tadi membuang jangkarnya ,namun dengan kekecualian segala kerugian yang terang disebabkan oleh molest tersebut. Apabila ada keraguan tentang sebab-sebab musnahnya kapal, harus dipersangkakan bahwa benda yang dipertanggungkan itu telah musnah karena suatu malapetaka biasa, yang harus ditanggung oleh si penanggung.
649. Apabila sebuah kapal atau suatu barang yang dipertanggungkan dengan janji "bebas dari molest" berada dalam suatu pelabuhan dan sebelumnya ia berangkat diduduki oleh musuh, ataupun ia ditahan, maka yang demikian itu dipersamakan dengan penyeretan, dan berhentilah bahaya bagi si penanggung.
650. Apabila telah diadakan suatu pertanggungan untuk suatu waktu tertentu sebagaimana dalam pasal 595, maka wajiblah si tertanggung membuktikan bahwa barang yang dipertanggungkan yang berada didalam kapal yang telah mengalami suatu bencana, telah dimuat dalam kapal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan.
651. Dalam halnya penggantian kerugian tentang barang-barang yang telah diberi atau dimuat oleh nahkoda, baik atas tanggungannya sendiri, baik atas tanggungan kapalnya, maka harus dipertunjukkan surat bukti tentang pembelian barang itu beserta konosemennya, yang harus ditanda tangani oleh dua orang terpenting diantara anak -buah kapal tersebut.
652. Apabila suatu pertanggungan dibuat secara di bagi-bagi, terhadap barang-barang dagangan yang harus dimuat dalam berbagai kapal yang di tunjuk satu persatu dengan disebutkan jumlah uang yang dipertanggungkan atas masing-masing kapal, dan kemudian seluruh muatan itu dimuat dalam satu kapal saja, ataupun dalam sejumlah kapal yang kurang dari pada jumlah yang ditetapkan dalam persetujuannya, maka tidaklah si penanggung itu bertanggung-jawab untuk lebih dari pada untuk jumlah yang di pertanggungkannya atas kapal ataupun kapal-kapal yang membawa muatan tadi, biarpun semua kapal itu telah musnah, lagi pula ia, namun demikian, harus menerima menurut pembeda-bedaan dalam pasal 635 sejumlah setengah prosen atau kurang dari pada jumlah yang mana pertanggungannya dianggap tidak berlaku itu.
653. Si penanggung dibebaskan dari bahaya selanjutnya, sedangkan ia berhak atas uang premi, apabila si tertanggung mengirimkan kapalnya ke suatu tempat yang letaknya lebih jauh daripada tempat yang disebutkan didalam polis. Pertanggungan mempunyai akibat-akibat sepenuhnya apabila perjalanan kapalnya diperpendek.
654. Si tertanggung diwajibkan seketika memberitahukan kepada si penanggung, atau apabila ada beberapa orang penanggung telah menandatangani satu-satunya polis tadi, tentang segala perkhabaran yang diperolehnya mengenai sesuatu malapetaka yang menimpa kapal atau muatannya, dan wajiblah ia pula memberitahukan petikan-petikan dari surat-surat yang memuat perkhabaran tadi kepada dia orang dari para penanggung tersebut yang menghendakinya. Jika itu dilalaikannya, maka wajiblah si tertanggung mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.
655. Selama si tertanggung tidak berhak untuk melepaskan barang yang ditanggung kepada si penanggung, dan karena itupun belum juga sungguh-sungguh melepaskan barang tadi, maka dalam halnya karenanya kapal, perdamparan, penyeretan atau penahanan, wajiblah ia menggunakan segala daya upaya untuk menyelamatkan atau memerdekakan kapalnya. Untuk keperluan ini tak perlulah ia mendapat suatu kuasa khusus dari si penanggung itu suatu jumlah uang secukupnya guna menutup biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan penyelamatan atau penuntutan kembali kapalnya tadi.
656. Si tertanggung, yang diwajibkan menyelenggarakan penyelamatan atau penuntutan kembali kapalnya tadi, dan telah memberikan kuasa untuk itu kepada wakilnya biasa, atau kepada suatu kantor ataupun perseorangan lain, yang berkenamaan baik, tidaklah ia bertanggung-jawab untuk juru kuasanya itu, dan malahan ia diwajibkan menyerahkan segala tuntutannya terhadap jurukuasa itu kepada si penanggung.
657. Dalam suatu pertanggungan untuk perhitungan tak tertentu, yaitu apabila didalam polis tidak dinyatakan dari kebangsaan apakah pemilik barang yang ditanggungkan itu, maka si tertanggung juga diwajibkan melakukan penuntutan kembali tadi, apabila penyeretan atau penahanan itu terjadi berlawanan dengan hukum; kecuali apabila ia didalam polis dibebaskan dari kewajiban itu.
658. Suatu putusan Hakim yang dijatuhkan dalam suatu negara asing, dalam mana kapal-kapal atau barang-barang yang telah dipertanggungkan sebagai milik tak berpihak, dinyatakan sebagai bukan milik tak berpihak dan karenanya dirampas, tidaklah cukup untuk membebaskan si penanggung dari pembayaran kerugian, apabila sitertanggung membuktikan bahwa barang yang ditanggungkan itu sungguh-sungguh milik yang tak berpihak, dan bahwa ia telah melakukan segala upaya dan memajukan segala bukti kepada Hakim tadi untuk menghindarkan perampasan tersebut.
659. 660. Dihapuskan.
661. Apabila telah diperjanjikan kenaikan premi untuk hal bilamana terjadi perang atau lain-lain peristiwa, maka kenaikan premi itu sekedar jumlahnya tidak ditetapkan didalam polis, jika perlu akan ditetapkan oleh Hakim, setelah mendengar para ahli, dengan mengindahkan bahaya, keadaan-keadaan dan jani-janji yang telah dimuat didalam polis.
662. Dalam segala hal dimana barang-barang yang dipertanggungkan tidak dikirimkan, atau dikirimkan, namun dalam jumlah yang kurang, ataupun barang-barang tadi secara aktif telah dipertanggungkan secara berlebihan, dan selanjutnya, pada umumnya, dalam segala hal yang disebutkan dalam pasal 281, maka berhaklah sipenanggung atas setengah prosen dari pada jumlah uang yang dipertanggungkan, ataupun berhaklah ia atas separoh dari pada preminya, satu dan lain menurut cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 635, kecuali apabila dalam suatu hal khusus oleh ketentuan-ketentuan undang-undang atau menurut perjanjian kepadanya telah dijanjikan suatu jumlah yang lebih besar dari pada itu. Barang siapa yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk seorang lain, dengan tidak menyebutkan namanya orang itu didalam polis, tak dapatlah ia menuntut kembalinya preminya dengan alasan bahwa si yang berkepentingan, tidak telah mengirimkan barang-barangnya atau telah mengirimkan barang-barang itu, namun dalam jumlah yang kurang.
BAGIAN KELIMA
Tentang melepaskan hak milik atas barang yang dipertanggungkan (abandon)
663. Hak milik atas kapal-kapal dan barang-barang yang dipertanggungkan dapat dilepaskan atau diserahkan kepada si penanggung, dalam hal-hal: karamnya kapal; perdamparan dengan akibat pecahnya kapal itu; tak dapat dipakainya kapal karena kerusakan dilaut; musnahnya kapal atau barang atau busuknya barang itu karena kecelakaan di laut; penyeretan atau penahanan oleh suatu negara asing; penahanan oleh pemerintah Indonesia setelah perjalanannya dimulai. Segala sesuatu tadi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal yang berikut.
664. Tak bolehlah si tertanggung melepaskan hak miliknya atas kapal yang ditertanggungkan dengan alasan tak dapat di pakainya lagi kapal itu, apabila kapal tadi, setelah menabrak atau terdampar, dapat bergerak lagi, diperbaiki serta diperlengkapi untuk meneruskan perjalanannya ketempat tujuannya, sedangkan biaya-biaya perbaikan itu tidak sampai berjumlah lebih dari tiga seperempat dari pada harga taksiran kapal pada waktu diadakannya perjanjian pertanggungan.
665. Apabila terjadi kapal-kapal atau barang-barang terdampar, diseret atau ditahan, maka pelepasan hak milik atas kapal-kapal atau barang-barang itu dapat seketika dilakukan, segera setelah si penanggung menolak atau melalaikan untuk membayar lebih dahulu kepada si tertanggung suatu jumlah yang mencukupi guna menutup biaya-biaya penyelamatan atau penuntutan kembali akan kapal-kapal atau barang-barang tadi. Jika timbul perselisihan maka jumlah ini harus ditetapkan oleh Hakim. Biaya-biaya tersebut diatas harus dipikul oleh si penanggung, biarpun biaya-biaya itu, ditambahkan pada kerugian yang harus dibayar, melampaui jumlah untuk mana kapal-kapal atau barang-barang tersebut itu talah dipertanggungkannya.
666. Pelepasan hak-milik, dalam hal kapalnya musnah atau barang-barangnya menjadi busuk, tidak dapat dilakukan melainkan apabila kerugian atau kerusakan yang diderita, itu paling sedikit berjumlah tiga seperempat dari pada harga yang dipertanggungkan.
667. Si tertanggung boleh juga melepaskan hak miliknya atas barang yang dipertanggungkan kepada si penanggung dan selanjutnya menurut pembayaran, dengan tak usah membuktikan tentang musnahnya kapal yang dipertanggungkan, apabila, semenjak hari berangkatnya, kapal tersebut, ataupun semenjak hari diterimanya berita-berita terakhir tentang kapal itu, sama sekali tidak diterima sesuatu kabar tentang nasib kapal tadi, yaitu: setelah lewatnya waktu enam bulan jika kapal itu berlayar didalam wilayah Indonesia; setelah lewatnya waktu dua belas bulan, jika kapal itu berlayar dari Indonesia ke Australia, pantai-pantai selatan asia, pantai timur Afrika, tanjung harapan; kepulauan-kepulauan dan pantai-pantai yang terletak diantara negeri-negeri tersebut dan Indonesia, begitu pula kepulauan-kepulauan disamudra Teduh, sebelah barat Tanjung Horen; dan sebaliknya; Setelah lewatnya waktu delapan belas bulan jika kapal itu berlayar kebagian-bagian lain dari dunia; dan sebaliknya. Jika kapal itu berlayar dari satu kepelabuhan yang kedua-duanya terletak diluar Indonesia, maka jangka-waktu dihitung menurut salah satu jarak tersebut diatas yang paling sesuai dengan jarak antara kedua pelabuhan tersebut. Dalam semua hal ini cukuplah apabila si tertanggung dengan menyatakan bersedia mengangkat sumpah, menerangkan bahwa tidak pernah diterimanya suatu kabar tentang kapal yang dipertanggungkan maupun tentang kapal yang memuat barang-barang yang dipertanggungkan itu, baik secara langsung maupun secara tak langsung; dengan tidak mengurangi hak si penanggung untuk membuktikan sebaliknya.
668. Melepaskan hak milik atas barang-barang yang dipertanggungkan, dalam halnya penyeretan atau penahanan, dapat dilakukan, apabila kapal-kapal atau barang-barang yang diseret atau ditahan itu, tidak dikembalikan atau dimerdekakan didalam jangka-waktu jangka-waktu yang tersebut didalam pasal yang lalu, dihitung menurut tempat dimana penyeretan atau penahanan itu dilakukan dan semenjak hari yang mana si tertanggung telah menerima khabar tentang itu. Apabila kapal atau barang-barang yang diseret atau ditahan tadi, dinyatakan dirampas, maka pelepasan hak milik tadi boleh dilakukan seketika.
669. Apabila barang-barang yang busuk dan kapal yang telah usang dijual selama dalam perjalanan, maka si tertanggung boleh melepaskan hak milik atas barang-barang dan kapal-kapal itu, apabila, meskipun telah diusahakannya, uang harga penjualan-penjualan tadi tidak diperhitungkan kepadanya dalam jangka-waktu yang ditetapkan dalam pasal 667; selama sesuatu tadi dihitung menurut tempat penjualan tadi dan semenjak hari diterimanya khabar tentang penjualan ini oleh sitertanggung.
670. Dalam semua hal yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu, pelepasan hak milik itu harus diberikan kepada si penanggung dalam waktu tiga bulan setelah lewatnya tenggang tenggang yang disebutkan dalam pasal-pasal ini.
671. Dalam segala hal lainnya, pemberitahuan itu harus dilakukan dalam tenggang-tenggang yang disebutkan dalam pasal 667, terhitung menurut tempat dimana terjadinya kecelakaan, dan semenjak hari diterimanya khabar tentang itu oleh sitertanggung.
672. Setelah lewatnya waktu yang disebutkan dalam pasal yang lalu, maka tak berhaklah si tertanggung melepaskan hak miliknya.
673. Dalam hal-hal dimana dapat dilakukan pelepasan hak milik, maka si tertanggung diwajibkan memberitahukan semua perkhabaran kepada si penanggung, dalam waktu lima hari setelah diterimanya khabar tadi; atas ancaman membayar biaya, rugi dan bunga.
674. Apabila suatu pertanggungan diadakan untuk suatu waktu tertentu, maka, dalam hal-hal dan setelah lewatnya tenggang-tenggang yang disebutkan dalam pasal 667, musnahnya kapal itu dianggap telah terjadi dalam waktu pertanggungan tadi. Apabila namun itu dibuktikan bahwa kerugian tersebut telah terjadi diliuar waktunya pertanggungan sebvagaimana telah termaksudkan diatas, maka gugurlah pelepasan hak milik yang telah dilakukan, dan penggantian kerugian yang sudah dibayar itu harus dikembalikan dengan ditambah menurut undang-undang.
675. Pada waktu melakukan pelepasan hak milik, si tertanggung diwajibkan memberitahukan tentang semua pertanggungan yang telah dilakukannya atau yang disuruhnya melakukannya atas barang yang dipertanggungkan itu. Jika ini dilakukannya, maka waktu pembayaran, yang seharusnya mulai berlaku semenjak hari dilakukannya pelepasan hak milik, ditunda hingga hari dilakukannya pemberitahuan seperti tersebut diatas, sedangkan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk melepas hak milik tidak diperpanjang karenanya. Jika si tetanggung tidak memberikan sesuatu lapoaran secara curang, maka ia tidak akan menerima sesuatu keuntungan dari pertanggungan tersebut.
676. Pada waktu melakukan pelepasan hak milik, si tertanggung diwajibkan memberitahukan kepada si penanggung tentang apa yang sudah dilakukannya untuk penyelamatan dan pembebasan kapal dan barang-barang yang dipertanggungkan, dan orang-orang atau wakil-wakil manakah yang untuk itu telah dipekerjakannya.
677. Pelepasan hak milik tidak dapat dilakukan untuk sebagian maupun dengan bersyarat. Apabila sebuah kapal atau barang-barang tadi tidak di pertanggungakan untuk seluruh jumlahnya, dan si tertanggung dengan demikian telah menempuh bahaya untuk sebagian, maka pelepasan hak milik tadi tidak berlaku untuk lebih dari pada bagian yang dipertanggungkan, menurut timbangan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.
678. Apabila pelepasan hak milik itu telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, maka barang-barang yang dipertanggungkan menjadi miliknya si penanggung semenjak hari diberitahukannya pelepasan hak milik tadi; dengan tak mengurangi bagian si tertanggung, dalam hal yang tersebut dalam ayat kedua pasal yang lalu.
679. Tak dapatlah seorngan penaggung, dengan dalih bahwa kapal atau barang yang dipertanggungkan, setelah dilepaskan hak miliknya, dibebaskan kembali, meluputkan dirinya dari pembayaran jumlah uang yang dipertanggungkan.
680. Apabila waktu pembayaran tidak di tetapkan dalam perjanjian, maka si penaggung diwajibkan membayar jumlah uang pertanggungan itu ditambah dengan biaya-biaya pelapasan hak milik, didalam waktu enam minggu setelah diberitahukannya hak milik tadi. Setelah lewatnya jangka-waktu ini, ia diwajibkan pula membayar bunga menurut undang-undang. Barang-barang yang telah dilepaskan hak miliknya, diperikatkan untuk pembayaran tersebut. BAGIAN KE- ENAM Tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak para makelar dalam asuransi-laut.
681. Para makelar dalam asuransi-laut diwajibkan:
1o. memberikan kepada sipenanggung, atau jika ada beberapa orang penanggung yang telah mengadakan satu-satunya pertanggungan, kepada si penanggung yang pertama diantara mereka, apabila pada waktu itu polisnya belum dibuat dan diberikan, suatu catatan yang ditanda-tanganinya, yang menyebutkan barangnya yang dipertanggungkan, jumlah uang untuk mana barang itu dipertanggungkan, preminya dan syarat-syratnya, catatan ini diantara para pihak berlaku sebagi suatu permulaan pembuktian dengan tulisan;
2o. menyebutkan dengan jelas didalam polis segala syarat dan keterangan-keterangan, dengan penyebutan pula akan segala apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai syarat-syarat mutlak bagi sesuatu polis;
3o. membuat salinan-salinan secara teliti, didalam sebuah register yang harus dibuat untuk itu, dari semua polis yang ditutup dengan perantaraan mereka;
4o. dalam register yang sama mencatat dan menyebutkan secara singkat segala catatan-catatan, surat-surat, dan tulisan-tulisan, yang telah mereka serahkan kepada para penanggung sewaktu mereka menagih pembayaran kerugian, begitu pula segala perkhabaran dan surat-surat yang dikiranya telah diberikan kepada para penanggungan dengan perantara mereka, selama berlangsunganya persetujuan pertanggungan atau sesudahnya;
5o. dalam halnya sesuatu pembayaran penggantian kerugian, menyerahkan kepada si penanggung yang paling pertama menandatangani persetujan, disampingnya perhitungan tentang kerugiannya, suatu daftar yang ditandatangani mereka tentang segala surat-surat dan tulusan-tulusan, guna menguatkan perhitungan tentang kerugian tersebut;
6o. apabila para tertanggung maupun para penanggung, atas biaya mereka sendiri menghendaki tanda tangan sebagai turunan-turunan yang sah dari segala polis, perkhabaran surat-surat dan catatan-catatan yang disebutkan diatas. Segala sesuatu tadi atas ancaman membayar biaya, rugi dan bunga.
682. Apabila pada waktu polis sesuatu pertanggungan-laut ditanda-tangani, preminya tidak dibayar maka makelar yang telah memberikan perantaranya pada waktu mengadakan pertanggungan itu diwajibkan membayar premi tersebut, seolah-olah itu hutangnya sendiri; namun demikian dengan tak mengurangi hak si penanggung untuk menuntut pembayaran tadi dari sitertanggung sendiri sekedar sitertanggung itu tidak membuktikan bahwa premi tersebut sudah dibayarkannya kepada makelar; bagaimanapun juga segala kewajiban si penanggung terhadap si tertanggung tetaplah berlaku. Seorang makelar tidak bertanggung jawab untuk preminya, apabila didalam polis diperjanjikan bahwa premi itu tidak akan dibayar seketika.
683. Apabila si tertanggung telah membayar preminya kepada seorang makelar, sedangkan makelar ini, didalam waktu satu bulan sesudah dilakukannya pembayaran itu, jatuh pailit, maka berhaklah si penanggung atas uang yang dibayarkan tadi, secara didahulukan dari pada orang-orang lain yang mempunyai piutang-piutang terhadap makelar tersebut, dengan kekecualian biaya-biaya eksekusi dan biaya-biaya untuk menyelamatkan harta -pailit.
684. Seorang makelar yang telah membayar premi kepada si penanggung, dan memegang polis dari pertanggungan yang bersangkutan, tak usahlah ia menyerahkan polis tersebut kepada si tertanggung, selama si tertanggung ini belum membayar kepadanya uang yang telah dikeluarkan tadi. Apabila si tertanggung jatuh pailit, maka makelar tadi, yang masih memegang polis itu, adalah berhak untuk memungut kerugian yang harus dibayar oleh si penanggung, untuk mengambil bagi dirinya sendiri jumlah premi yang sudah dibayarnya itu; dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memperhitungkan uang yang selebihnya kepada harta-pailit.
685. Apabila polisnya telah diserahkan kepada si tertanggung, tetapi kerugian yang harus dibayar oleh si penanggung belum seluruhnya dibayarkan kepada si tertanggung, sebelum ia jatuh pailit, maka makelar yang telah membayar dahulu preminya tadi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap uang-uang yang masih harus diterima karena itu, tak pedulu apakah kerugian itu timbul sebelum atau sesudah si tertanggung di nyatakan pailit.
BAB KE SEPULUH
Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat, disungai dan diperairan darat.
686. Polis dalam salah satu pertanggungan yang tersebut diatas selainnya syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 256, harus menyebutkan:
1o. waktu dalam mana perjalanan harus selesai, apabila perjalanan itu ditentukan dalam surat pengangkutannya;
2o. apakah perjalanan itu harus dilakukan tak terputus-putus ataukah sebagian demi sebagian;
3o. nama nahkoda, juru-pengangkut atau ekspeditur, yang telah menerima pengangkutan tersebut.
687. Pertanggungan yang mengenai bahaya dalam pengangkutan didarat, disungai dan diperairan darat, pada umumnya dan menurut keadaan, diatur oleh ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai pertanggungan diluar, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.
688. Dalam halnya pertanggungan barang-barang, maka bahaya mulai berjalan atas tanggungan si penanggung, seketika setelah barang-barang itu dibawa atau dihantarkan sampai dikendaraan atau dikapal, dikantor, ataupun ditempat-tempat lain dimana lazimnya barang seperti itu diterimanya untuk dikirimkan. Berakhirlah bahaya tersebut tadi apabila barang- barang tersebut telah sampai ditempat tujuannya dan disi diterimakan kepada alamatnya, ataupun telah diserahkan dalam kekuasaan si tertanggung atau orang-orang yang dikuasakan olehnya.
689. Apabila dipertanggungkan barang-barang, yang harus diangkut melalui daratan, atau melalui sungai-sungai maupun perairan darat, berganti-ganti melalui air dan darata, maka si penanggung dibebaskan dari tanggung jawab, apabila perjalanan tersebutdilakukan melalui jalan-jalan lain dari pada jalan-jalan yang biasa, sedangkan itu tidak terpaksa.
690. Apabila pada waktu pengangkutan ditetapkan didalam surat pengangkutannya, dan hal itu disebutkan didalam polis, maka si penanggung dibebaskan dari kewajibannya mengganti sesuatu kerugian, yang terjadi setelah lewatnya waktu dalam mana barang-barangnya sedianya telah harus selesai di angkut.
691. Dalam halnya pertanggungan barang-barang yang secara bergantian harus diangkut melalui daratan dan melalui perairan, maka bahaya tetap belalan atas tanggungan si penanggung, biarpun barang-barang tersebut selama perjalanan dipindahkan dalam lain-lain kendaraan kapal.
692. Hal yang sama berlaku dalam halnya pertanggungan barang-barang yang harus diangkut melalui sungai-sungai dan perairan darat, apabila barang-barang tersebut dipindahkan kelain kapal; kecuali apabila pertanggungan tadi diadakan dengan perjanjian bahwa barang-barang tersebut harus dimuat dalam sebuah kapal tertentu. Bahkan dalam hal yang terakhir inipun, apabila barang-barang tersebut dipindahkan kelain kapal, maka tetaplah bahaya berlaku atas tanggungan si penanggung, apabila hal yang demikian tadi telah dilakukan untuk menolong kapalnya dalam waktu air sedang surut, atau karena alasan-alasan lain yang mendesak.
693. Dalam halnya pertanggungan barang-barang yang dikirimkan melalui daratan, si penanggungan juga bertanggung-jawab untuk kerusakan dan kerugian yang diterbitkan karena salahnya atau kecuranganya orang-orang yang ditugaskan dengan penerimaan pengangkutan dan penyerahan barng-barang yang diangkut itu.
694. Segala ketentuan dalan bagian kelima dari bab kesembilan berlaku juga terhadap pertanggungan-pertanggungan yang disebutkan dalam bab ini.
695. Adalah terserah kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian bahwa mereka menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas dalam pasal 688 dan selanjutnya.
BAB KE SEBELAS
Tentang kerugian-laut (avary).
BAGIAN PERTAMA
Tentang kerugian-laut (avary) seumumnya.
696. Segala biaya luar biasa yang dikeuarkan guna kepentingan sebuah kapal dan barang-barang yang dimuatnya, baik biaya tadi dikeluarkan bersama-sama atas biaya sendiri-sendiri; segala kerugian yang menimpa kapal dan barang-barang tersebut, selama waktu yang didalam bagian ketiga dari bab kesembilan ditetapkan mengenai saat mulai berlakunya dan berakhirnya biaya, segala sesuatu tadi harus dianggap sebagai kerugian - laut ( avary).
697. Apabila antara para pihak tidak telah adakan perjanjian lain maka segala kerugian-laut itu diatur menurut ketentuan-ketentuan berikut.
698. Adalah dua macam kerugia-laut: avary grosse atau kerugian umum dan avary kecil atau kerugian khusus. Yang tersebut pertama harus dipikulkan kata kepada kapal dan pengangkutan; yang tersebut terakhir dipikul tersendiri oleh kapal, atau barang yang bersangkutan, yang menderita kerugian atau yang menyebabkan pengeluaran biaya itu.
699. Kerugian-laut umum adalah:
1o. segala apa yang telah dibayarkan kepada musuh atau bajak-bajak laut untuk pembebasan atas pembelian kembali kapal beserta muatannya. Dalam halnya ada keragu-raguan, maka haruslah dianggap bahwa pembelian kembali itu adalah untuk kepentingan kapal beserta muatanya;
2o. segala apa yang telah dibuang ke laut atas dipakai seisinya ;
3o. segala kawat, tiang dan layar dam lain-lain alat yang telah dipotong atau yang telah dipatahkan, untuk keperluan yang sama seperti tersebut diatas;
4o. segala sauh, tali dan lain-lain benda yang telah terpaksa dilepaskan untuk keperluan yang sama seperti yang tersebut diatas;
5o. kerugian yang diterbitkan ada barang-barang yang tetap berada dalam kapal sebagai akibat pembuangan barang-barang kelaut;
6o. kerusakan yang dengan sengaja telah diterbitkan pada badan kapal, untuk memudahkan keluarnya air, begitu pula kerusakan yang diterbitkan pada muatan oleh karena air tersebut;
7o. penjagaan, pengobatan dan pemeliharaan mendapat luka-luka atau cacad pada waktu membela mendapat luka-luka atau cacad pada waktu membela kapalnya;
8o. penggantian atau perbekalan untuk mereka yang pada waktu untuk keperluan kapal dan muatan dikirimkan kelaut atau kedaratan, telah ditangkap, dipenjarakan atau diperbudak;
9o. gaji-gaji dan pemeliharaan nahkoda beserta anak-buah kapal, selama kapal ini terpaksa bersinggah dalam suatu pelabuhan darurat;
10o. upah pandu-laut dan lain-lain biaya pelabuhan, yang harus dibayar pada waktu memasuki atau keluar dari suatu pelabuhan dari laut;
11o. uang sewa bagi gudang-gudang dan tempat-tempat penyimpanan, dimana barang-barang yang selama dilakukan perbaikan pada dalanm suatu pelabuhan darurat tidak dapat dibiarkan dalam kapal, terpaksa disimpan;
12o. biaya-biaya penuntutan kembali, apabila kapal dan muatan telah ditahan atau diseret, dan keduanya itu telah dituntut kembali oleh nakhoda;
13o. gaji-gaji dan biaya penghidupan nakhoda beserta anak-buah kapal selama dilakukannya penuntutan kembali tadi, apabila kapal dan muatnnya dibebaskan ;
14o. biay pembingkaran, upah kapal-kapal penolong, beserta biaya yang di perlukan untuk membawa kapalnya kesuatu pelabuhan atau sungai, apabila yang demikian itu terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan kapal beserta muatannya, karen ada angin taufan, pengejaran oleh musuh atau bajak-bajak laut ataupun sesuatu hal lain; begitu pula kerugian muatan kerusakan yang menimpa barang-barang yang diangkut karna pembongkaran dan pemutan, karena keadaan memaksa, dalam kapal-kapal penolong atau kapal-kapal lainnya, dan pemuatan kembali dalam kapalnya;
15o. kerusakan yang ditimbulkan pada kapal atau muatannya, apabila kapal itu, untu menghindarkannya dari perampasan musuh atau dari kemusnahan, terpaksa didamparka kepantai; begitu pula apabila yang demikian tadi terpaksa dilakukan didalam suatu bahaya lainnya untuk menyelamatkan kapal beserta muatannya;
16o. biaya-biaya yang diperlukan untuk mengusahakan agar kapal yang didamparkan sebagai tersebut dalam ayat yang lalu, dapat berlayar lagi, beserta upah-upah yang dibayarkan untuk pertolongan yang diberikan untuk itu, begitu pula segala pengupahan untuk pertolongan yang diberikan kepada kapal dengan muatannya, pada waktu berada dalam bahaya;
17o. segala kerugian atau kerusakan yang diterbitkan pada barang-barang yang diangkut, yang dalam keadaan darurat telah dipindahkan kekapal-kapal penolong atau kelain kapal-kapal, termasuk didalamnya bagian dalam avary-gros yang oleh pemilik barang-barang tersebut wajib dibayar kepada kapal-kapal penolong atau lain-lain kapal tadi; dan sebaliknya segala kerugian atau kerusakan yang diterbitkan pada barang-barang yang tetap berada didalam kapalnya semula, dan pada kapal itu sendiri, setelah diadakan penolongan tadi, satu dan lain sekadar kerugian atau kerusakan tersebut termasuk dalam kerugian laut umum;
18o. gaji-gaji dan biaya penghidupan bagi nakhoda beserta anak-buahnya, apabila kapalnya, setelah bermulainya perjalanan, dihentikan oleh kekuasaan suatu negara asing atau karena pecahnya perang, selama kapal beserta muatannya tidak dibebaskan dari segala perikatan yang bertimbal-balik;
19o. dihapuskan;
20o. premi yang digunakan untuk mempertanggungkan biaya-biaya yang dapat dianggap sebagai kerugian-laut umum atau kerugian yang diderita karena dijualnya sebagian dari muatan disuatu pelabuhan darurat, dengan maksud untuk menutup biaya-biaya kerugian laut tersebut;
21o. biaya-biaya yang diperlukan untuk menghitung dan menetapkan kerugian-laut umum;
22o. biaya-biaya termasuk didalamnya gaji-gaji dan biaya-biaya penghidupan bagi nakhoda dan anak-buahnya, yang disebutkan karena suatu karantina yang tak dapat diduga pada waktu diadakan persetujuan percarteran, sekadar kapal beserta muatannya terpaksa tunduk kepada karantina itu;
23o. pada umumnya, segala kerugian yang dalam keadaan darurat, telah sengaja ditimbulkan dan yang diderita sebagai akibat langsung daripada itu, dan selanjutnya segala biaya yang, dalam keadaan yang sama, telah dikeluarkan guna penyelamatannya.
700. Apabila yang menyebabkan kerugian atau pengeluaran biaya-biaya tadi ialah adanya cacad-cacad tersembunyi pada kapalnya ataupun ketidakmampuan kapal itu untuk melakukan perjalanan yang telah ditempuhitu, ataupun karena kesalahan atau kealpaan nahkoda maupun anak-buahnya, maka kerugian atau biaya-biaya tadi, biarpun telah diderita atau dikeluarkannya secara sukarela guna kepentingan kapal beserta muatannya, tidaklah merupakan avary umum.
701. Kerugian-laut khusus adalah:
1o. segala kerusakan atau kerugian yang diterbitkan pada kapal atau muatannya, karena angin taufan, perampasan, karamnya kapal atau perdampingan yang tak disengaja;
2o. upah-upah dan biaya-biaya penolongan;
3o. hilangnya peralatan-peralatan kapal atau kerusakan yang ditimbulkan padanya, yang disebabkan karena angin-taufan atau lain-lain kecelakaan dilaut;
4o. biaya-biaya penuntutan kembali beserta biaya penghidupan dan gaji nahkoda dan anak-buahnya selama sedang diusahakan penuntutan kembali tadi, apabila hanya kapalnya atau muatannya yang ditahan;
5o. perbaikan khusus atas pembungkasan dan biaya penyelamatan barang-barang dagangan yang mengalami kerusakan, sekadar satu dan lain bukan suatu akibat langsung dari suatu bencana yang memberikan alasan untuk kerugian laut umum;
6o. biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pengangkutan lebih lanjut, apabila, dalam halnya pasal 519d, persetujuan-carternya telah gugur; dan
7o. pada umumnya segala kerusakan, kerugian dan biaya, yang tidak disebabkan atau dikeluarkan dengan sengaja dan untuk keselamatan dab manfaat kapal beserta muatannya, namun yang telah dideritanya atau dikeluarkan untuk keperluan kapalnya sahaja atau untuk keperluan muatannya sahaja, dan yang karena itu menurut pasal 699 tidak termasuk avary-gross.
702. Apabila, karena kemarau terus-menerus atau kedangkalan maupun tumpukan tanah, sebuah kapal dengan muatannya penuh tidak dapat meninggalkan tempat pangkalannya maupun belajar ketempat tujuannya, sehingga terpaksalah sebagian dari muatannya dihantarkan dengan kapal-kapal semacam itu, maka upah yang dikeluarkan untuk itu tidaklah dianggap sebagai kerugian laut.
703. Ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal 698, 699, 700 dan 701, yang mengenai kerugian-laut umum dan khusus, juga berlaku atas kapal-kapal penolong yang tersebut tadi, begitupun atas barang-barang yang termuat didalamnya.
704. Apabila selama perjalanan, baik kepada kapal-kapal penolong tersebut, baik kepada barang-barang yang dimuat didalamnya telah ditimbulkan suatu kerugian yang termasuk kerugian-laut umum, maka kerugian ini untuk sepertiga harus dipikul oleh kapal-kapal penolong dan untuk dua pertiga oleh barang yang dimuat didalamnya. Dua pertiga bagian ini kemudian sebagai kerugian-laut umum harus dipikulkan kepada kapal asalnya, upah-pengangkutan, dan seluruh muatan, termasuk pula muatan dari kapal-kapal penolong tadi.
705. Secara bertimbal-balik maka barang-barang yang muat didalam kapal-kapal penolong itu tetap berada dalam persatuan dengan kapal-asalnya dan muatan lainnny, dan memikul pula kerugian-kerugian-laut umum yang kiranya menimpa kapal tersebut beserta muatannya, hingga saat barang-barang tadi sampai ditempat tujuannya dan diserahkan kepada mereka yang berhak.
706. Barang-barang yang belum dimuat, baik dalam kapal-asal, baik dalam kapal-kapal kecil yang diperuntukan guna mengangkut barang-barang itu kekapal tersebut, bagaimanapun tidak turut memikul bencana-bencana yang menimpa kapal-asal dalam mana barang-barang itu sedianya akan dimuatnya.
707. Kerusakan yang diterbitkan pada barang-barang dagangan, karena nahkoda telah lalai menutup jendela-jendela, mengikat kapalnya dengan baik-baik, menyediakan perkakas-perkakas yang pantas guna mengangkat barang-barang, ataupun yang disebabkan oleh lain-lain kecelakaan karena kesengajaan atau keteledoran nahkoda atau anak-buahnya, adalah kerugian-lat khusus untuk mana si yang memuatkan barang-barang dapat meminta penggantiannya dari nahkoda, dari kapalnya ataupun dari upah-pengangkutannya.
708. Segala biaya untuk pandu-laut, untuk penyeretan kapalnya, dan lain-lain upah yang perlu dikeluarkan untuk memasuki pelabuhan-pelabuhan atau sungai-sungai, segala pajak dan pengeluaran pada waktu kapalnya berangkat dan lewat, segala uang jangkar dan uang penunjuk, dan segala pembayaran pajak lainnya yang mengenai pelayaran, bukanlah kerugian-laut tetapi biaya-biaya biasa yang harus dipikul oleh kapal, kecuali apabila dalam konosemen atau surat-perjanjian-carter telah diperjanjikan lain. Tidak sekali-kali biaya-biaya ini harus dipikul oleh pihak penanggung, kecuali dalam hal yang sangat istimewa sekali apabila biaya-biaya tersebut disebabkan sesuatu keadaan yang tak terduga dan luar biasa yang timbul selama perjalanan.
709. Untuk menemukan kerugian-laut khusus yang harus dibayar oleh seorang penanggung yang telah menanggung barang-barang tersebut terhadap segala macam bahaya, berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut: segala apa yang dirampas, atau hilang diperjalanan, atau dijual karena rusak akibat suatu malapetaka dilaut atau akibat sesuatu peristiwa lain untuk mana telah diadakan pertanggungan, harus taksi menurut harga-fakturnya, atau, apabila ini tidak ada, menurut harga untuk mana barang-barang tersebut, menurut peraturan undang-undang, telah dipertanggungkan; dan si penanggung diwajibkan membayar jumlah ini; apabila barang yang dipertanggungkan telah sampai ditempat tujuannya dengan selamat, maka, apabila barang itu seluruhnya atau sebagian telah rusak, maka harus ditetapkan oleh ahli-ahli berapakah harganya barang-barang itu seandainya barang-barang itu dengan utuh sampai ditempat tersebut, dan selanjutnya berapakah harganya sekarang; dan si penanggung harus membayar suatu bagian dari pada jumlah yang ditandatangani seimbang dengan selisih antara dua harga tadi, ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk menaksir kerugian tadi. Segala sesuatu tadi dengan tidak mengurangi penaksiran keuntungan yang diharapkan, apabila keuntungan ini telah dipertanggungkan.
710. Tidak sekali-kali si penanggung berhak menetapkan harga-harga barang-barang yang ditanggungkan itu, memaksa sitertanggung untuk menjual barang-barang tersebut, kecuali apabila telah diperjanjikan lain dalam polis.
711. Apabila kerugian itu harus ditetapkan di luar Indonesia, maka penetapan itu harus dilakukan menurut undnag-undang atau adat-istiadat ditempat dilakukan penetapan tersebut.
712. Apabila barang-barang yang dipertanggungkan itu tiba di Indonesia dalam keadaan rusak atau berkurang, sedangkan kerusakan itu dapat terlihat, maka pemeriksaan terhadap barang-barang itu dan perkiraan tentang kerusakannya oleh para ahli harus dilakukannya sebelumnya barang-barang tersebut diserahkan dalam penguasaan si tertanggung. Apabila kerusakan atau kekurangan tadi tidak terlihat pada waktu barang-barang itu dibongkar dari kapal, maka pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut boleh dilakukan sesudah barang-barang itu diserahkan dalam penguasaan si tertsnggung, asal saja pemeriksaanan si tertanggung, asal saja pemeriksaan itu dilakukan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam setelah pembongkaran; dengan tidak mengurangi selanjutnya segala apa yang kiranya dianggap perlu satu atau lain pihak guna melakukan pembuktian.
713. Apabila kepada sebuah kapal yang dipertanggungkan, telah diterbitkan kerugian sebagai akibat suatu mala petaka dilaut, maka si penaggung hanya memikul dua pertiga dari biaya-biaya yang diperluakan untuk memperbiki kapal tersebut, tak pedulu apakah perbaikan ini telah dilakukan atau tidak, dan demikian itu menurut imbangan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan. Sepertiga harus dipikul oleh sitertanggung, karena adanya prasangka tentang diperbaikinya kapalny.
714. Apabila perbaikan tadi telah dilakukan, maka jumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk itu dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi serta lain-lain alat bukti, daan, jika perlu, dengan perkiraan ole para ahli. Apabila perbaikan tadi tidak telah dilakukan, mak jumlah biaya-biaya untuk itu harus diperkirakan oelh para ahli.
715. Apabila jika perlu setelah dengarnya para ahli, ternya bahwa dengan dilakukannya perbaikan itu, harga kapalnya telah naik dengan lebih dari sepertiga, maka sipenanggung harus membayar semua biaya yabng telah dikeluarkan, menurut imbangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 713, setelah dikurangi dengan kenaikan harga yang disebutkan karena perbaikan tadi.
716. Apabila, sebaiknya, si tertanggung, jika perlu diadakannya perkiraan seperti diatas, berikan kemajuan atau kenaikan harga apaun pada kapalnya, dan demikian itu istimewa karena kapalnnya adalah baru, dan menderita kerusakan pada perjalanannya yang pertama kali, ataupun kerusakan tadi diterbitkan pada layar-layar baru atau alat-alat kapal yang baru, ataupun pada jangkar-jangkar rantai-rantai besi, atau pada kulit tembaga yang baru, maka pengurangan dengan sepertiga tadi tidak akan dilakukan, dan wajiblah si penanggung mengganti seluruh jumlah biayakan, menurut imbangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 713.
717. Apabila biaya-biaya perbaikan akan melebihi tiga seperempat dari harga kapalnya, maka terhadap si penanggung, kapal tersebut harus dianggap sebagai telah dinyatakan tak berharga; maka si penanggung diwajibkan, sekadar kapal tersebut tidak telah dilepaskan hak-miliknya oleh si tertanggung,membayarnya kepada jumlah untuk mana kapal itu telah ditanggungnya, dengan dikurangi harganya kapal yang rusak atau rosokan tadi.
718. Apabila sebuah kapal telah tiba disuatu pelabuhan darurat, dan sesudah itu dengan suatu cara telah musnah, maka si penanggung tidak wajibkan membayar lebih dari pada jumlah yang telah ditanggungkan. Hal yang sama berlaku juga, kapalnya karena telah mengalami berbagai perbaikan, untuk itu mengeluarkan lebih dari pada jumlah yang dipertanggungkan.
719. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 643, 644 dan 645, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memiliki sesuatu kerugian-laut umum maupun khusus, apabila kerugia-laut ini, selainnya biaya-biaya untuk pemeriksaan, perkiraan atau perhitungan, tidak berjumlah dari pada satu prosen dari harganya barang yang tealh dirusak itu; demikian itu tidak mengurangi kekuasaan para pihak untuk mengenai ini mengadakan perjanjian lain.
720. Para penanggung, baik atas kapal maupun atas upah pengangkutan dan muatan, harus membayar masing-masing sekian bayaknya dalam kerugian laut, sebagaimana barang-barang yang mengalami kerusakan, sekadar barang itu telah dipertanggungkan harus memikul pula kerugian-laut tadi, dan demikian tadi dalam keseimbangan antara bagian yang telah dipertanggungkan dan bagian yang tidak dipertanggungkan.
721. Apabila, kerugian laut umum dan kerugia-laut kusus itu telah selesai diatur, maka perhitungan tentang kerugian-kerugiannya, beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan itu, harus diserahkan kepada para penanggung. Maka para penanggung ini diwajibkan membayar apa yang harus dibayar oleh mereka, didalam waktu enam mminggu, dan setelah lewatnya jangka-waktu ini mereka telah diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.
BAGIAN KEDUA
Tentang hal membagi dan memikul avary-gross atau kerugian-laut umum.
722. Perhitungan dan pembagian kerugian-laut dilakukan ditempat dimana perjanjian berakhir, kecuali apabila para pihak tidak tenang untuk itu membuat ketentuan-ketentuan lain.
723. Apabila suatu pekerjaan dalam wilayah Indonesia dihentikan ditengah jalan, atau apabila kapal-kapal itu terdampar disitu, maka perhitungan dan pembagian tersebut dilakukan ditempat didalam wilayah Indonesia, dari mana kapal-kapal tadi telah berangkat, ataupun ditempat dimana kapal-kapal itu sedianya harus berangkat.
724. Perhitungan pada pembagian kerugian-laut umum dilakukan atas perintah nahkoda, dan dilakukan oleh orang-orang ahli. Orang-orang ahli ini diangkat oleh para pihak, atau para Pengadilan Negeri didalam daerah-hukunnya harus dilakukan perhitungan dan pembagian tadi. Para ahli tersebut harus disumpah sebelum mereka melakukan tugas mereka. Pembagian kerugian-laut umum tersebut harus ditetapkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Diluar wilayah Indonesia, kerugian-laut umum tersebut harus ditetapkan oleh penguasa yang berwenag untuk itu.
725. Apabila suatu perjalanan dihentikan sama-sekali ditengah jalan, apabila muatannya dijual disuatu pelabuhan darurat, yang mana kedua-duanya itu terjadi diluar wilayah Indonesia, baik penuntutan akan kerugia-laut, maupun perhitungan dan pembagiannyaharus dilakukan ditempat dimana penghentian atau penjualan tadi.
726. Apabila nahkoda lalai dalam melakukan penuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, penuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, maka para pemilik kapal, atau pula pada pemilik barang-barang muatan, berhak memajukan sendirituntutan itu, dengan tidak mengurangi tanggung-jawab mereka untuk memberikan ganti-rugi terhadap nahkoda tadi.
727. Kerugian-laut umum harus dipikul oleh: Harga kapalnya, dalam keadan dimana kapal itu telah tiba, dengan tidambah apa yang diberikan sebagai pengganti kerugian-laut itu; upah-pengangkutan, setelah dikurangi dengan gaji-gaji dan biaya penghidupan bagi nahkoda dan anak-buahnya; dan harga barang-barang yang, pada waktu terjadinya kerugian, berada didalam kapal, ataupun berada dalam kapal-kapal penolong, atauppu yang sebelum terjadinya malapetaka karena keadaan darurat telah dibuang kelaut, dan harga mana telah digantinya, ataupun yang dijual untuk menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan kerena timbulnya kerusakan. Uang logam memikul kerugian-laut menurut nilai dari tempat dimana perjalanan berakhir.
728. Barang-barang yang telah dimuat harus ditaksir menurut harganya ditempat pembongkaran, setelah dikurangi dengan upah-pengangkutan, bea-bea masuk, biaya-biaya pembongkaran, beserta kerugian-laut khusus yang terjadi selama perjalanan, yang dipikulnya pada pemilik barang-barang tersebut. Peraturan ini tidak berlaku dalam hal-hal yang berikut: Apabila perhitungan dan pembagian itu harus dilakukan ditempat dimana kapal-kapal itu telah berangkat didalam wilayah Indonesia, atau dari mana kapal-kapal itu sedianya harus berangkat, maka harga-harga barang yang dimmuat dalam kapal-kapal itu ditetapkan menurut harganya sewaktu barang-barang itu dimasukan dalam kapal, namun tak terhitung didalamnya premi asuransinya; dan apabila barang-barang telah rusak, harganya ditetapkan menurut harga sebenarnya; apabila, diluar wilayah Indonesia, perjalannannya dihentikan sama sekali, atau barang-barangnya dijual, sedangkan kerugian-laut tidak dapat ditetapkan disitu, maka harga yang ditetapkan barang-barang itu ditengah jalan maupun yang dihasilkan ditempat penjualan, harga dianggap sebagai uang-pokok yang memikul kerugian laut.
729. Barang-barnag yang dibuang kelaut dihargakan menurut harga pasar ditempat dimana kpalnya dibongkar, ataupun apabila tidak terdapat harga, pasr itu, maka harga itu ditaksir oleh orang-orang ahli setelah dikurangi setelah dikurangi dengan upah pengangkutannya bea-bea masuk dan biaya-biaya biasa. Macam dan keadaan barang-barang tadi disimpulkan dari surat-surat konosemen faktur-faktur dan lain-lain surat bukti.
730. Apabila macam dan nilai barang-barang dagangan didalam konosemen telah disebutkan secara salah, dan harga itu adalah lebih tinggi dari pada menurut konosemen, maka kerugian itu dipikulkan pada barang-barang tadi berdasrkan harganya yang sesungguhnya, apabila barang-barang itu tiba dalam keadaan selamat. Namun, apabila barang-barang tadi telah hilang karena dibuang kelaut, maka kerugian tersebut harus diganti menurut keadaan yang disebutkan konosemen. Apabila barang-barang dagangan yang disebutkan tadi harus dari nilai yang kurang dari pada yang disebutkan dalam konosemen, maka barang-barang tadi harus memikul kerugian menurut nilai yang disebutkan dalam konosemen, apabila barang-barang itu tiba dalam keadaan selamat. Barang-barang tersebut dibayar menurut harganya yang sebenarnya, apabila barang-barnag itu telah dibuang kelaut.
731. Bahan keperluan hidup, pemakai nahkoda dan anak buahnya, begitu pula kebutuhan sehari-hari dari para penumpang, begitu juga para amunisi yang diperlukan untuk pertahanan kapalnya, tidak turut memikul kerugia-kerugian yang disebabkan kaerena pembuangan barang-barang kelaut. Harga dari segala apa semacam itu dibuang kelaut, harus diganti dengan membaginya antara semua barang-barang lainnya.
732. Barang-baranag yang tidak tedapat surat konosemennya ataupun yang tidak disebutkan dalam daftar muatan kapal, tidak dibayar, apabila barang-barang itu dibuang kelaut. Barang-barng itu memikul kerugian apabila barang-barng itu tiba dalam kedaan selamat.
733. Barang-barang yang dimuat diatas geledak kapal harus turut memikul kerugian, apabila barang-barang itu tiba dengan selamat. Apabila nahkoda, dilaut pengetahuan atau tanpa izin si pemuat, telah menaruh barang-barnag itu dibuang kelaut atau karena gelada, dan barang-barang itu dibuang kelaut atau karena pembuangan ini mengalami kerugian, maka berhaklah si pemuat itu untuk menuntut baginya kerugian tersebut, dengan tak mengurangi hak para yang berkepentingan untuk menuntut dibaginya kerugian tersebut, dengan tak mengurangi hak para yang berkepantingan untuk menuntut penggantian lagi dari pemilik kapal dan nahkoda.
734. Apabila, meskipun barang-barang dibuang kelaut, atau alat-alat kapal dipotong, kapalnya musnah, maka tidak dilakukannya pembagian guna memperoleh penggantian . Pemilik barang-barang yang berda dalam keadaan selamat atau yang telah diselamatkan, tidak diwajibkan membayar atau mengganti kerugian yang diderita karena adanya barang-barang yang rusak atau yang dipotong.
735. Apabila sebuah kapal, karena dibuangnyabarang-barang kelaut atau karena dipotong alat-alatnya dapat diselamatkan, namun kemudian pada waktu meneruskan perjalanannya, kapal tadi musnah sedangkan pada waktu itu ada barang-barang yang diselamatkan, maka hanyalah para pemilik barang yang diselamatkan inilah diwajibkan memikul kerugian yang disebabkan karena pembuangan tadi, sedangkan sebagai dasar diambil harga barang-barang itu pada waktu diselamatkan, setelah dengan dikurangi upah-upah dan biaya-biaya penolongan itu.
736. Apabila kapal beserta muatannya, berkat dipotong-potongnya alat-alat kapal atau dilakukannya lain-lain pengrusakan, dapat diselamatkan, tetapi barang-barnag muatan itu kemudian musnah atau diramapas oleh bajak laut, maka tak dapatlah nahkoda kapal tersebut menuntut para pemilik barang-barang itu, para pemuat atau mereka yang berhak menerima barang-barang itu, untuk turut memikul kerugian yang diakibatkan oleh pemotong atau pengrusakan tedi.
737. Apabila namun itu barang-barangnya musnah karena kesalahan atau perbuatan si pemuat atau si penerima, maka merekapun juga turut memikul kerugian-laut umum.
738. Bagaimana juga, si pemilik sesuatu muatan tidak usah memikul sesuatu kerugia-laut umum yang melebihi harga barang-barang tersebut menurut pada waktu barang-barang itu tiba; dengan tidak dikuranginya biaya-biaya sedemekian, sebagaimana, setelah musnahnya kapal atau dirampas dan ditahannya barang-barangnya, dengan itikad baik telah dikeluarkan oleh nahkoda, meskipun tidak atas perintam, dengan maksud untuk menolong sementara barang yang musnah itu, atau untuk menurut kembali barang-barang yang telah dirampas itu, biarpun usah-usaha tersebut tidak berhasil baik.
739. Apabila, setelah diadakannya pembagian pemikulan kerugian-laut barnag-barang yang telah dibuang kelaut itu didapatkan kembali oleh para pemiliknya, maka mereka ini diwajibkan untuk menyerahkan apa yang mereka telah terima dlam pembagian tadi, kepada nahkoda dan para yang berkepentingan dalam muatan tersebut, dengan dikurangio kerugian, biaya-biaya dan upah dan biaya penolongan. Dalam hal yang demikian itu, maka pemasukan tadi dinikmati oleh pemilik kapal dan para yang berkepentingan itu didalam keseimbangan yang sama seperti yang mereka pukul dalam kerugian sebagai akibat pembuangan barang-barang itu.
740. Apabila si pemilik barang-barang yang telah dibuang itu memperoleh kembali barang-barang tersebut, sedangkan ia tidak menuntut sesuatu penggantian kerugian, maka tak sekali-kali ia diwajibkan memikul kerugian-laut yang sesudah dilakukannua pembuangan, menimpa barang-barang yang tadinya dpat diselamatkan.
BAB KEDUABELAS
Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan-laut.
741. Dengan lewatnya waktu stu tahun berdaluwarsa segala tuntutan-hukum;
1o. untuk pembayaran apa yang terutang oleh si penerima barang karena pengangkutan;
2o. untuk pembayaran segala apa yang terutang oleh para penumpang;
3o. terhadap si pengangkut karena pengangkutan penumpang-penumpang barang;
4o. untuk melaksanakan tuntutan ganti-rugi, bagaimana dimaksudkan dalam pasal 537 ayat ketiga.
Daluwarsa-daluwarsa tersebut mulai berjalan berikut: yang tersebut nomor 1dan nomor 2 sesudah berakhirnya perjalanan; yang nomor 3 sesudah tibanya akaplatau, apabila kapalnya tidak tiba ditempat dimana penumpang harus diturunkan atau barang-barangnya diserahkan, satu tahun sesudah dimulainya pengangkutan; yang tersebut nomor 4 sesudah dibayarnya kerugian.
742. Dengan lewatnya waktu dua tahun berdaluwarsa segala tuntutan hukum:
1o. untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan baik karena tubrukan, baik cara sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal 544 dan544a ayat kesatu;
2o. untuk pembayaran upah penolonga.
Daluwarsa-daluwarsa tersebut mulai berjalan : yang tersebut nomor 1, semenjak hari penubrukan atau hari ditimbulkannya kerugian; yang tersebut nomor 2, semenjak hari penolongan itu berakhir. Apabila si berpiutang bertempat tinggal di Indonesia atau disitu terletak tempat kedudukannya perusahaannya dan pula ia disitu diwakili secukupnya, sedangkan disitupula dilakukan segala pengrusakan yang diperlukan untuk pemeliharaan, perlengkapan dan pembekalan atau pemuatan kapalnya di Indonesia, maka berjalannya duluwarsa tadi ditangguhkan, sampai ada kesempatan untuk, guna menjamin piutang tersebut, melakukan penyitaan atas kapalnya diwilayah Indonesia.
743. Dengan lewatnya waktu tiga tahun berdaluwarsa segala tuntutan hukum tentang penyerahan dan pekerjaan-pekerjaan guna perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal . Daluwarsa itu mulai berjalan semenjak hari dilakukannya penyerahan pekerjaan tadi.
744. Dengan lewatnya waktu lima tahun berdaluwarsa segala tuntutan hukum yang timbul dari suatu ditagihnya piutang itu.
745. Dengan lewatnya waktu satu tahun berdaluwarsa segala tuntutan hukum:
1o. yang timbul dari perjanjian perburuhan dari nahkoda dan anak-buah kapal mengenai masa selama mereka melakukan tugasnya dikapal;
2o. untuk pembayaran upah-pandu -laut, uang petunjuk dan uang pelabuhan dan lain-lain bea perkapalan;
3o. untuk penghitungan dan pembagian kerugian-laut;
4o. untuk pembayaran kerugian-laut.
Jangka-waktu yang ditetapkan tadi mulai berjalan; mengenai tuntutan nomor 1, sesudah perhubungan-kerja dikapal; mengenai tuntutan nomor 2, apabila kapalnya untuk mana harus dibayar uang-uang dan bea-bea itu, adalah sebuah kapal Indonesia, semenjak dapat ditagihnya uang-uang dan bea-bea tersebut; apabila kapalnya adalah sebuah kapal asing semenjak saat yang mana atas kapal itu, guna menjamin piutang tersebut, dapat dilakukan penyitaan; mengenai tuntutan nomor 4, setelah laporan tentang perhitungan dam pembagian kerugian laut oleh para ahli diserahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri atau diberitahukan kepada para pihak.
746. segala tuntutan terhadap para penanggung tentang kerugian yang ditimbulkan pada barang-barang yang muat dalam kapal, gugur, apabila barang-barang itu diterima tanpa diadakan pemeriksaan pemeriksaan dan perkiraan tentang kerugian tersebut menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, atau, apabila kerugian itu tidak tampak keluar, pemeriksaan dan perkiraan itu tidak dilakukan didalam jangka-waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
747. Ketentuan pasal 1973 dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata adalah berlaku atas duluwarsa yang tersebut dalam pasal 741, 742, 743, dan 744.
BAB KETIGABELAS
Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melaui sungai-sungai dan perairan daratan.
748. Untuk kapal-kapal yang semata-mata dipakai perairan darat dalam arti pasal 1 Ordonasi Kapal 1927, berlaku ketentuan-ketentuan yang berikut.
749. Kapal-kapal yang besarnya paling sedikit dua puluh meter kubik isi-kotor, dapat dibukukan dalam suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan akan ditetapkan dalam suatu ordonasi tersendiri. Dalam ordonasi ini harus diatur pula cara pemindahan hak milik dan penyerahan kapal-kapal yang dibutuhkan dalam regirter kapal-kapal, atau kapal-kapal yang sedang dibuat dan sero-sero dalam kapal-kapal seperti itu atau kapal-kapal yang sedang dibuat. Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal yang sedang dibuat dan sero-sero dalam kapal-kapal seperti itu dan kapal-kapal yang sedang dibuat dapat ditaruh hipotik. Atas kapal-kapal yang disebut dalam ayat kesatu tadi, tak dapat ditaruh hak gadai.
Pasal 1977 dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku atas kapal-kapal yang dibukukan.
750. Ketentuan-ketentuan pasal-pasal 315-219 berlakulah atas kapal-kapal yang dimaksudkan dalam bab ini, sekedar kapal-kapal itu telah dibukukan.
751. Begitu pula berlakulah pasal-pasal 320, 321 dan pasal 322, dengan pengertian, bahwa dalam pasal 320 untuk perkataan,, pelayaran dilaut" harus dibaca ,,pelayaran kapal termaksud dalam pasal 748".
752. Ketentuan2 dari bab ke-enam dan ketujuh dari Buku ini berlaku atas semua kapal yang termaksub dalam pasal 748.
753. Mengenai daluwarsa dan gugurnya penagihan-penagihan yang terbit dari pasal-pasal 749-752, berlakulah ketentuan-ketentuan dari bab kedua-belas buku ini, sekedar ketentuan-ketentuan itu mengenai penagihan-penangiha yang semacam pelayaran dalam laut.
754. Untuk selainnya pelayaran kapal yang termaksud dalam pasal 748 itu diatur dalam ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengenai itu. Buku ketiga dahulu, yang memuat ketentuan dalam hal ketidak mampuan orang-orang pedagang, yang terdiri atas pasal-pasal 749-910, telah dihapuskan oleh pasal-pasal dari Peraturan untuk mengadakan Undang-Undang Kepailitan (Lembaga Negara tahun 1906 nomor 348).
 







 
 
 
 
 






Tidak ada komentar:

Posting Komentar